Download as PDF, PPTX
presentasihukumketenagakerjaan-180914091355.pdf
- 1. HUKUM KETENAGAKERJAAN Oleh : AriefGunawan Azizah Ramadhani Ilham Ananto Disampaikan pada mata kuliah MSDM Strategik – Program MM ULM
- 2. Pengertian N.E.HVan Esveld • Hukumperburuhan adalah tidak hanya meliputi hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri Molenaar • Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan buruh dan antara buruh dan penguasa. Soetiksno • Hukum Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut.
- 3. Unsur - Unsur Serangkaianaturan yang berkembang kedalam bentuk lisan maupun tulisan; Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dsb.
- 4. Tujuan Memberdayakan danmendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargany
- 5.
- 6. ■ Perundang-undangan ;Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. ■ Keputusan / Penetapan ; Putusan disini ialah putusan yang dikeluarkan oleh sebuah panitia yang menangani sengketa-sengketa perburuhan, baik Putusan P4P / P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat / Daerah) ■ Perjanjian ; Perjanjian merupakan peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, akibatnya pihak- pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan. ■ Traktat ; Kesepakatan internasional baik bilateral maupun multilateral telah banyak melahirkan kaedah-kaedah hukum ketenagakerjaan yang relatif baru atau pun penegasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya. ■ Kebiasaan merupakan kebiasaan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat, sehingga bilamana ada tindakan yang dirasakan berlawanan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum.
- 7. Ruang Lingkup Masa Sebelum Berkerja PengaturanLowongan PekerjaanPengerahan dan penempatan : UU No. 13 Th. 2003 UU No. 39 Th. 2004 Kepres No. 4 Th. 1980 (Wjb Lapor Low. Pekerjaan) Permen TK No. 4 Th. 1970 (Pengerahan TK) Masa Selama Berkerja Mengatur selama hubungan kerja berlangsung : UU No. 13 Th. 2003 UU No. 1 Th. 1970 (Keselamatan kerja) UU No. 7 Th. 1981 (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahan) UU No. 3 Th. 1992 (Jamsostek) UU No. 21 Th. 2000 (SP/ SB) UU No. 2 Th. 2004 (Penyelesaian perselisihan) UU No. 39 Th. 2004 (Penempatan & Perlindungan) Masa Setelah Berkerja Mengatur permasalahan setelah hubungan pekerjaan : UU No. 13 Th. 2003 UU No. 2 Th. 2004 UU No. 3 Th. 1992 UU No. 11 Th. 1992 (Dana Pensiun) PP No. 76 Th. 1992 (Dana Pensiun Pemberi Kerja) Regulasi
- 8. Poin Pembahasan ■ PerjanjianKerja ■ PerlindunganTenaga Kerja ■ Pemutusan Hubungan Kerja ■ Perselisihan Hubungan Industrial ■ PelanggaranTerhadap Hukum Ketenagakerjaan
- 9. Perjanjian Kerja ■ Pasal1601 KUHPerdata, tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan menyatakan bahwa : “selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu dan untuk syarat-syarat yang di perjanjikan dan jika itu tidak ada , oleh karena kebiasaan, maka ada dua macam perjanjian dengan mana pihak yang lain dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborong pekerjaan.”
- 10. Syarat Perjanjian Kerja ■Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat: ■ Nama perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usaha ■ Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh ■ Jabatan atau jenis pekerjaan ■ Tempat pekerjaan ■ Besarnya upah dan cara pembayarannya ■ Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ■ Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ■ Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- 11. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan(UU No. 13 Tahun 2003) ditentukan ada beberapa jenis perjanjian kerja PKWT Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu PKWTT Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu
- 12. PerlindunganTenaga Kerja ■ Secarateoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut : Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 78 Perlindunga Sosial Mengenai Kesehatan Kerja (Contoh;BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Lainnya) Perlindunga Teknis Mengenai Keselamatan Kerja Karyawan Perlindunga Ekonomis Mengenai Jaminan Sosial (Contoh; BPJS Ketenagakerjaan) Dalam PP No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- 13. Pemutusan Hubungan Kerja ■Definisi ; “Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban (prestrasi dan kontra-prestasi) antara pekerja/buruh dengan pengusaha”
- 14. Jenis PHK PHK PHK oleh TenagaKerja PHK Oleh Pengadilan (PPHI) PHK Demi Hukum PHK Oleh Perusahaan , Majikan dan Pengusaha
- 15. Perselisihan Hubungan Industrial •Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Perselisihan Hak • Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Perselisihan Kepentingan • Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) Perselisihan PHK • Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan Perselisihan Antar Serikat Pekerja
- 16. LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL (HI) BIPARTIT MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE PENGADILAN HI Upaya I sebelum perselisihan diajukan pada lembaga penyelesai perselisihan musyawarah antara pekerja dan pengusaha diselesaikan dlm waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) Jika tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak harus mencatatkan perselisihannya ke disnaker B’wenang thd semua jenis perselisihan Semula dikenal dgn istilah TRIPARTIT Mediator adlh pegawai Disnaker yg akan memberikn anjuran tertulis Selain perselisihan hak, Disnaker akan menawarkan penyelesain akan dilakukan via Konsiliasi atau Arbitrase Bila para pihak berselisih tdk memberi tanggapan dlm 7 hari, perselisihan akan dilimpahkan kpd Mediator Untuk perselisihan hak, sengketa wajib melalui mendapatkan anjuran tertulis Mediator krn Pengadilan HI hanya memproses sengketa yg telah melalui proses Mediasi Mediasi diselesaikan dlm jangka waktu paling lama 30 hari Jika sengketa tdk selesai, para pihak dpt melanjutkan sengketa tsb ke Pengadilan HI. B’wenang untuk menjadi penengah pada: Perselisihan Kepentingan, PHK dan Antar Serikat Pekerja Konsiliator adlh orang yang memenuhi syarat-2 sesuai ketetapan menteri & wajib m’berikan anjuran tertulis kpd para pihak yg berselisih B’wenang menjadi wasit pada: P’selisihan Kepentingan & Antar Serikat Pekerja arbiter dapat dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan Hakim terdiri atas hakim dari lembaga peradilan dan hakim Ad Hoc serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya pengadilan HI dibentuk pada setiap PN yg berada di tiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi ybs
- 17.
- 18. Poin yang disampaikandalam berita diatas : • Pelanggaran terhadap Upah Minimum • Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin • PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (TKI) • Kebebasan Berserikat • Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (BPJS) Beritasatu.com, 16 Maret 2017
- 19.