Lembar kerja belajar mandiri mencakup empat kegiatan belajar yaitu tentang hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, konsep nilai moral dan norma, serta pancasila dan kewarganegaraan global. Dokumen ini memberikan definisi konsep kunci, uraian materi pelajaran, dan daftar butir-butir yang sulit dipahami dan sering menimbulkan miskonsepsi.

1. LK 1: Lembar Kerja Belajar Mandiri
Judul Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Kegiatan Belajar (KB) 1. Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Persatuan dan Kesatuan Dalam Keberagaman Masyarakat
Multikultural
3. Konsep Nilai,Moral dan Norma
4. Pancasila dan Kewarganegaraan Global
No Butir Refleksi Respon/Jawaban
1 Daftar peta konsep (istilah
dan definisi) di modul ini
Kegiatan Belajar 1: Hak Asasi Manusia
Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,
khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan HAM adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia. Ciri-ciri HAM adalah Kodrati, Hakiki, Universal,
Tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi
 Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari
Tuhan kepada manusia agar hidup terhormat.
 Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi
semua semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
 Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang
tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan
lainnya.
 Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat
dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
 Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan
semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial
dan budaya.
Secara umum hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi hak asasi
pribadi atau personal rights, hak asasi ekonomi atau property rights, hak
asasi politik atau politial rights, hak persamaan hukum atau rights of legal
equality, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights,
dan hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan hukum atau procedure rights.
Gagasan mengenai jaminan hak asasi manusia terdapat dalam
setiap konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah berlaku di

2. ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan
wewenang luar biasa kepada setiap negara. Pemerintah Indonesia dalam
proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis,
diantaranya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai HAM dan
pembentukan Pengadilan HAM.
Kegiatan Belajar 2 : Persatuan dan Kesatuan Dalam Keberagaman
 Masyarakat Multikultural
o Prasangka adalah sikap yang bisa positif maupun negatif
berdasarkan keyakinan stereotipe atau pemberian label kita
tentang anggota dari kelompok tertentu.
o Etnosentrisme yaitu paham yang berpandangan bahwa manusia
pada dasarnya individualistis yang cenderung mementingkan diri
sendiri, namun karena harus berhubungan dengan manusia lain,
maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik
(pertentangan).
o Rasisme yaitu suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang
menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras
manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa
suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur
ras yang lainnya (Sutarno, 2008: 4-10).
o Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-
bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan
terhadap kelompok subordinasinya
o Multikulturalisme pada dasarnya adalah pengakuan
adanya perbedaan dan penghargaan.
Nasionalisme sebagai suatu faham yang menegaskan bahwa kesetiaan
tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Ada dua
hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu
mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni
Nusantara dan mengembangkan sikap toleransi. Dalam substansi
persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, di
antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional,
nasionalisme dan patriotisme.

3. Keberagaman masyarakat Indonesia antara laian disebabkan oleh
keadaan geografis, pegaruh kebudayaan asing, penerimaan masyarakat
terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi serta
perbedaan kondisi alam.
Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif
untuk materi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah
bermain peran. Model ini dirasakan tepat karena berupaya memberikan
pengalaman langsung kepada siswa untuk memerankan tokoh-tokoh
tertentu yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.
Kegiatan Belajar 3: Konsep Nilai,Moral dan Norma
o Nilai Sosial, yaitu nilai yang telah melekat di dalam masyarakat serta
berhubngan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya, nilai ini
berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup secara
mandiri dan membutuhkan pertolongan orang lain.
o Nilai Keindahan, yakni nilai yang bersumber melalui unsur rasa yang
terdapat pada setiap diri manusia, dengan istilah lain biasa disebut
dengan nilai “estetika”.
o Nilai Moral, yaitu suatu penilaian yang bersumber dari kehendak
maupun kemauan (karsa, etik).
o Nilai Agama, yakni nilai yang bersumber dari nilai ketuhanan
disimpan dalam sebuah agama.
o Nilai Material, yakni nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia,
termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi
memenuhi kebutuhan fisik manusia.
o Nilai Vital, merupakan nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau
kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.
o Nilai Rohani, merupakan nilai sosial yang berguna bagi memenuhi
kebutuhhan rohani
o Nilai Kebenaran dan Nilai Empiris, merupakan nilai yang
bersumber pada proses berpikir oleh akal manusia yang
disertai dengan fakta yang terjadi.

4. o Nilai Keindahan, merupakan nilai yang berkaitan dengan
perasaan atau jiwa keindahan manusia, atau juga sering disbut
sebagai nilai estetika.
o Nilai Moral, merupakan nilai yang menyangkut perilaku baik
maupun buruk oleh manusia, atau juga sering disebut sebagai
nilai etika.
o Nilai Religius, merupakan nilai ketuhanan yang mengandung
suatu keyakinan atau kepercayaan oleh mansia terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
o Norma Formal, yaitu ketentuan dan ketentuan dalam kehidupan
bermasyarakat sengaja dibuat oleh lembaga atau institusi yang
bersifat formal atau resmi
o Norma Non Formal, yaitu ketentuan dan tata aturan dalam
kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan
bagaimana yang membuat dan menerangkan tentang nor Cara
(Usage), yakni mengacu pada bentuk perbuatan-perbuatan yang
lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individuma
tersebut
o Cara (Usage), yakni mengacu pada bentuk perbuatan-perbuatan
yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar
individu
o Tata Kelakuan (Mores), yakni apabila kebiasaan tidak semata-
mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku,
namun dapat diterima sebagai norma pengatur, maka
kebiasaan seperti itu dapat menjadi tata kelakuan (mores).
o Adat Istiadat (Custom), yakni tata kelakukan yang
terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan
pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah
adat istiadat (custom)
o Hukum (Law) merupakan sebuah ketentuan hukum dalam
mengatur individu di lingkungan masyarakat baik itu tertulis atau
tidak tertulis yang dicirikan oleh adanya penegak hukum, serta
sanksi yang bersifat untuk menyadarkan dan menertibkan
pelaku si pelanggar norma hukum dengan sanksi yang pasti

5. o Norma Mode (Fashion), norma ini lahir karena kehadiran gaya
dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah,
bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya
Kegiatan Belajar 4: Pancasila dan Kewarganegaraan Global
Causa Materialis (asal mula bahan) Pada hakikatnya, nilai-nilai
Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia itu
sendiri berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-
nilai religius.
Causa Formalis (asal mula bentuk) Dalam hal ini, bagaimana bentuk
Pancasila itu dirumuskan sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Causa Efisien (asal mula karya) Asal mula karya, yaitu asal mula yang
menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara
yang sah
Causa Finalis (asal mula tujuan) Pancasila dirumuskan dan dibahas
dalam sidang-sidang BPUPKI dengan tujuan menjadikan Panc Nilai
Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, Keadilanasila sebagai dasar negara.
Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar
ideologi Pancasila.
Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental
dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam
be
Dimensi Idealisme Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar
yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional
dan menyeluruh itu, pada hakikatnya bersumber pada filsafat
Pancasilarmasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Dimensi normatif Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-
nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu
sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma
keagamaan.
Dimensi Realitas Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu
ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang
berkembang dalam masyarakat.

6. Nilai Persatuan Nilai persatuan Indonesia mengandung makna
usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina
rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai Kerakyatan Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung
makna suatu pemerintahan dari rakyat, olehrakyat, dan untuk
rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-
lembaga perwakilan.
Nilai Keadilan Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu
tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara
lahiriah ataupun batiniah
Warga negara global adalah warga negara yang
bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan institusional
dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat.
2
3
Daftar materi yang sulit
dipahami di modul ini
Daftar materi yang sering
mengalami miskonsepsi
1) Upaya Pemajuan dan Penegakkan serta Penanganan Masalah Hak
2) Asasi Manusia di Indonesia
3) Pembentukan produk hukum yang mengatur tentang HAM sebagai
4) Penjabaran UUD 1945
5) Konsep integrasi wilayah dan integrasi bangsa
6) Kedudukan Nilai, Moral, dan Norma
7) Proses Perumusan Pancasila
8) Makna dan Karakteristik Warga Negara Global
1. Prinsip Pembelajaran HAM di SD
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Indonesia
3. Nilai, Moral, dan Norma dalam Kehidupan Bernegara
4. Hakikat kewarganegaraan global