SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
CIRI/CORAK DAN SIFAT
HUKUM ADAT
Prof. Ratno Lukito
 Tradisional
 Bersifat turun-temurun, dari
jaman nenek moyang sampai ke
anak cucu sekarang
keadaannya masih tetap
berlaku dan dipertahankan oleh
masyarakat bersangkutan.
 Keagamaan (magis
religius)
 Perilaku hukum atau kaedah-
kaedah hukumnya berkaitan
dengan kepercayaan terhadap
yang ghaib dan atau didasarkan
pada ajaran Ketuhanan yang
Maha Esa.
*) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hal. 33 – 41
 Kebersamaan
(komunal)
 Lebih mengutamakan kepentingan
bersama, dimana kepentingan
pribadi itu diliputi oleh kepentingan
bersama.
 Konkret dan visual
 Konkret yaitu jelas, nyata,
berwujud dan visual artinya dapat
dilihat, tampak, terbuka, tidak
tersembunyi.
 Terbuka dan sederhana
 Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang
datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum
adat itu sendiri.
 Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak
administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah
dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling mempercayai.
 Dapat berubah dan menyesuaikan
 Dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.
 Tidak dikodifikasi
 Kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam
aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak
sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak
harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
 Musyawarah dan mufakat
 Mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat.
 Membedakan pengertian ciri dan sifat:
◦ CIRI diartikan sebagai tanda-tanda yang
terdapat di bagian lahir dari sesuatu
yang dapat memberikan petunjuk yang
berlainan dari sesuatu yang lain.
◦ SIFAT diartikan sebagi suatu hal yang
bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan
yang menentukan kepribadian dari
sesuatu.
◦ hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis
◦ peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-
petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam
masyarakat
◦ asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah,
petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita perumpamaan
◦ kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam
segala urusan
◦ faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering
tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi
hukum dalam arti sempit
◦ faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih
◦ ketaatan dalam melaksanakan lebih disadarkan pada rasa
harga diri setiap anggota masyarakat
 bersifat tradisional
 setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya
dengan kejadian di masa yang lampau secara berurutan dapat diketahui
 bersifat suka pamor yang keramat
 ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat, karena unsur-unsur
yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam
ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitikberatkan
kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriah berupa kekuatan kekeramatan
 bersifat luwes
 ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam
kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang
bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-
asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail
 bersifat dinamis
 hukum adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan
perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam
masyarakat
 mempunyai sifat kebersamaan yang kuat
 manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan
kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi
seluruh lapangan hukum adat.
 mempunyai corak magis – religius
 yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
 sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret
 hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-
ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum
adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam
mengatur pergaulan hidup.
 Hukum adat mempunyai sifat visual
 Hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena
ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang
tampak).
4 sifat umum hukum adat Indonesia
1. religio-magis
2. komun (komunal)
3. Contant
4. Konkret
*) bushar muhammad, Azas-Azas Hukum Adat, hal. 45-46
Unsur-unsur :
 kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-
hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-
gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan
benda-benda. (animisme  E.B. Taylor)
 kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi
seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-
peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-
tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-
benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa. (preanimisme 
R.R. Marett)
 menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan
sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk
mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
(dasar-dasar magie/ilmu ghaib  A. Vierkandt)
 anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam
menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya
dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan. (dasar-dasar
tahu/pantangan  A. Vierkandt & K.T.Preusz)
Bushar Muhammad
 Religio-magis  participerend
kosmisch
 Orang Indonesia pada dasarnya
berpikir serta merasa dan bertindak
didorong oleh kepercayaan (religi)
pada tenaga-tenaga yang gaib (magis)
yang mengisi, menghuni seluruh alam
semesta (dunia kosmos) dan yang
terdapat pada orang, binatang, tumbuh-
tumbuhan besar dan kecil, benda –
lebih-lebih benda yang berupa dan
berbentuk luar biasa ---, dan semua
tenaga-tenaga itu membawa seluruh
alam semesta dalam suatu keadaan
keseimbangan.
 Bahwa kepentingan individu dalam hukum adat
selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa
hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi
oleh hak-hak umum.
 --- mendahulukan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi ---
 Dalam bahasa Indonesia diartikan tunai,yaitu
bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu
perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan
hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu
juga, dengan serentak bersamaan waktunya
tatkala berbuat atau mengucapkan yang
diharuskan oleh adat.
 Ex. Jual-lepas, perkawinan jujur, adopsi dll.
 Bahwa dalam alam berpikir yang
tertentu senantiasa dicoba atau
diusahakan supaya hal-hal yang
dimaksud, diingini, dikehendaki atau
akan dikerjakan, ditransformasikan
atau diberi wujud sesuatu benda,
diberi tanda yang kelihatan, baik
berupa langsung maupun hanya
menyerupai objek yang dikehendaki.
 Ex.
- Panjar bermaksud akan melakukan
jual-beli
- Paningset dalam pertunangan akan
melakukan perkawinan
 Hukum adat mempunyai beberapa sifat yang
khas sebagai sebuah peraturan yang tidak
tertulis
 Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan
berkembang, dynamisch, bilamana ia dapat
mengikuti perkembangan masyarakat yang
membutuhkan perubahan-perubahan dalam
dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.
 Implikasi sifat dinamis  pola pengambilan
keputusan
 Hukum adat bersifat plastisch yang berarti
bahwa hukum adat dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal bersifat tersendiri
(khusus)
 Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang
menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan
sendirinya ia dapat memperlihatkan hal-hal khusus
dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah
hukum
 Jadi hukum adat memiliki 2 sisi yang berdampingan.
Pada satu sisi, hukum adat besifat tradisional,
melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan
pola-pola yang telah terbentuk. Sedangkan sisi lain
hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan
selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat.
Jadi pada satu saat hukum adat terasa sangat tebal
melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat
lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis
atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-
asasnya saja
Matur sembah nuwun

More Related Content

What's hot

Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatNina Ruspina
 
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahan
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahanPengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahan
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahanNabilatusolihah Nabnab
 
Konsep dasar ilmu politik
Konsep dasar ilmu politikKonsep dasar ilmu politik
Konsep dasar ilmu politikfeggyernes
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraFAS DC
 
Manusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukumManusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukumRaka Ditya
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraAbdul Fauzan
 
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARAPPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARADAYURIKA
 
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingan
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandinganBudaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingan
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingangreghendy
 
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan HukumISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan HukumNia_rakhmayanti
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negaraNuelnuel11
 
Hubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & hamHubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & hampgmiidaqu
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumbaim hukum
 

What's hot (16)

Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
 
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahan
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahanPengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahan
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahan
 
Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1
 
Konsep dasar ilmu politik
Konsep dasar ilmu politikKonsep dasar ilmu politik
Konsep dasar ilmu politik
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegara
 
Manusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukumManusia,nilai,moral dan hukum
Manusia,nilai,moral dan hukum
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
 
Manusia dan moral
Manusia dan moralManusia dan moral
Manusia dan moral
 
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARAPPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
PPT NEGARA DAN BANGSA (WARGA NEGARA
 
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingan
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandinganBudaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingan
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingan
 
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan HukumISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
 
Hubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & hamHubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & ham
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
 
Wawasan nusantara & otonomi daerah
Wawasan nusantara & otonomi daerahWawasan nusantara & otonomi daerah
Wawasan nusantara & otonomi daerah
 

Similar to 4 Sifat Utama Hukum Adat Indonesia

Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxbima903334
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalMuh Sudirman Sesse Albone
 
LK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfLK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfsupriadymr
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaAndri Irawan
 
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxManusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxaljaliljalil
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPNur Fitriana Damayanti
 
Manusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukumManusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukumFaishal Dany
 
Manusia dan Kebudayaan
Manusia dan KebudayaanManusia dan Kebudayaan
Manusia dan KebudayaanValentinusAdr
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adatnatal kristiono
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 

Similar to 4 Sifat Utama Hukum Adat Indonesia (20)

Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptxSIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
 
Hukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
 
Hukum adat meeting i
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
 
LK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfLK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdf
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxManusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
HUKUM ADAT.pptx
HUKUM ADAT.pptxHUKUM ADAT.pptx
HUKUM ADAT.pptx
 
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
 
Manusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukumManusia, nilai, moral dan hukum
Manusia, nilai, moral dan hukum
 
Manusia dan Kebudayaan
Manusia dan KebudayaanManusia dan Kebudayaan
Manusia dan Kebudayaan
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat sistem hukum adat
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
 
HUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docxHUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docx
 
Latar belakang
Latar belakangLatar belakang
Latar belakang
 

Recently uploaded

Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 

Recently uploaded (7)

Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 

4 Sifat Utama Hukum Adat Indonesia

  • 1. CIRI/CORAK DAN SIFAT HUKUM ADAT Prof. Ratno Lukito
  • 2.  Tradisional  Bersifat turun-temurun, dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.  Keagamaan (magis religius)  Perilaku hukum atau kaedah- kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau didasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa. *) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hal. 33 – 41
  • 3.  Kebersamaan (komunal)  Lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.  Konkret dan visual  Konkret yaitu jelas, nyata, berwujud dan visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.
  • 4.  Terbuka dan sederhana  Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.  Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling mempercayai.  Dapat berubah dan menyesuaikan  Dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.
  • 5.  Tidak dikodifikasi  Kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.  Musyawarah dan mufakat  Mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat.
  • 6.  Membedakan pengertian ciri dan sifat: ◦ CIRI diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. ◦ SIFAT diartikan sebagi suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian dari sesuatu.
  • 7. ◦ hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis ◦ peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah- petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat ◦ asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita perumpamaan ◦ kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan ◦ faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti sempit ◦ faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih ◦ ketaatan dalam melaksanakan lebih disadarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat
  • 8.  bersifat tradisional  setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya dengan kejadian di masa yang lampau secara berurutan dapat diketahui  bersifat suka pamor yang keramat  ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat, karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriah berupa kekuatan kekeramatan  bersifat luwes  ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas- asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail  bersifat dinamis  hukum adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam masyarakat
  • 9.  mempunyai sifat kebersamaan yang kuat  manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.  mempunyai corak magis – religius  yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.  sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret  hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang- ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam mengatur pergaulan hidup.  Hukum adat mempunyai sifat visual  Hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).
  • 10. 4 sifat umum hukum adat Indonesia 1. religio-magis 2. komun (komunal) 3. Contant 4. Konkret *) bushar muhammad, Azas-Azas Hukum Adat, hal. 45-46
  • 11. Unsur-unsur :  kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu- hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala- gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda. (animisme  E.B. Taylor)  kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa- peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh- tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda- benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa. (preanimisme  R.R. Marett)  menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib. (dasar-dasar magie/ilmu ghaib  A. Vierkandt)  anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan. (dasar-dasar tahu/pantangan  A. Vierkandt & K.T.Preusz)
  • 12. Bushar Muhammad  Religio-magis  participerend kosmisch  Orang Indonesia pada dasarnya berpikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga yang gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh- tumbuhan besar dan kecil, benda – lebih-lebih benda yang berupa dan berbentuk luar biasa ---, dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan.
  • 13.  Bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum.  --- mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ---
  • 14.  Dalam bahasa Indonesia diartikan tunai,yaitu bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.  Ex. Jual-lepas, perkawinan jujur, adopsi dll.
  • 15.  Bahwa dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba atau diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diingini, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki.  Ex. - Panjar bermaksud akan melakukan jual-beli - Paningset dalam pertunangan akan melakukan perkawinan
  • 16.  Hukum adat mempunyai beberapa sifat yang khas sebagai sebuah peraturan yang tidak tertulis  Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, dynamisch, bilamana ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.  Implikasi sifat dinamis  pola pengambilan keputusan  Hukum adat bersifat plastisch yang berarti bahwa hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal bersifat tersendiri (khusus)
  • 17.  Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat memperlihatkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum  Jadi hukum adat memiliki 2 sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum adat besifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Sedangkan sisi lain hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi pada satu saat hukum adat terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas- asasnya saja