Sistem hukum di Indonesia terdiri atas hukum formil dan materiil. Hukum formil terdiri atas hukum acara perdata dan pidana, yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil, sedangkan hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum pidana. Kedua hukum acara tersebut memiliki perbedaan dalam aspek dasar timbulnya

1. SISTEM DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA
HUKUM FORMIL
-ACARA PERDATA
-ACARA PIDANA
ARMANSYAH.,S.H.,M.H
UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2. ISTILAH DAN
PENGERTIAN
2
- Hukum perdata materiil : hukum yang mengatur hak dan
kewajiban pihak-pihak dalam hubungan perdata
- Hukum perdata formil : hukum acara perdata : hukum yang
mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hak
dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata
- Hubungan antara hukum perdata materiil dengan hukum
perdata formil : hukum perdata formil mempertahankan
tegaknya hukum perdata materiil : jika ada yang melanggar
hukum perdata materiil maka diselesaikan dengan perdata
formil

3. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA MENURUT
PENDAPAT BEBERAPA AHLI :
Presentation title
- Abdul Kadir Muhammad : peraturan hukum yang mengatur
proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan
(hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan
putusan hakim
- Wirjono Projodikoro : rangkaian peraturan yang memuat cara
bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka
pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak
satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-
peraturan hukum perdata
- Sudikno Mertokusumo : peraturan hukum yang mengatur
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata
materiil dengan perantaraan hakim. Hukum yang mengatur
bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta
memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. 3

4. TUJUAN DAN SIFAT HUKUM ACARA PERDATA
Tujuan Hukum Acara
 Mencegah jangan sampai main hakim sendiri
(eigenrichtig)
 Mempertahankan hukum perdata materiil
 Memberikan kepastian hukum
Sifat Hukum Acara
 Memaksa : mengikat para pihak yang
berperkara dan ketentuan-ketentuan yang ada
peraturan hukum acara perdata harus
dipenuhi. Contoh : gugatan harus diajukan di
tempat atau domisili tergugat
 Mengatur : peraturan-peraturan dalam hukum
acara perdata dapat dikesampingkan para
pihak. Contoh : dalam hal pembuktian
Presentation title 4

5. Sumber
Hukum Acara
Perdata
5
 Pada zaman Hindia Belanda
- RV (reglement op de burgerlijk rechtsvordering) : golongan Eropa
- HIR (herzeine indlandsch reglement) : golongan Bumiputera
daerah Jawa dan Madura. sekarang diganti dengan KUHAPer.
- RBg (reglement voor de buitengewesten) : golongan Bumiputera
luar Jawa dan Madura
 Saat ini
- HIR dan RBg
- UU No 29 Tahun 1947 tentang Peradilan Banding Jawa dan Madura
- UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan
- UU No 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kehakiman
- UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- KUHPerdata Buku ke-IV tentang Pembuktian dan Daluarsa
- Yurisprudensi
- SEMA
- Hukum Adat
- Doktrin
Hukum Acara disebut juga
Hukum Formal, jadi Hukum
Acara Perdata disebut juga
Hukum Perdata Formal, yang
dimuat dalam Hetherziene
Indonesisch Reglement (HIR)
atau Reglemen Indonesia
Baru (RIB).
HIR ini merupakan bagian
dari tata hukum Hindia
Belanda yang masih berlaku
pada waktu ini, dan tercantum
dalam Stb 1941 no 44

6. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
1
Hakim bersifat
menunggu : inisiatif
mengajukan tuntutan hak
diserahkan sepenuhnya
kepada yang
berkepentingan
2
Hakim bersifat pasif :
ruang lingkup atau luas
pokok perkara ditentukan
para pihak berperkara
tidak hakim. Hakim tidak
boleh menjatuhkan
putusan melebihi dari
yang dituntut
3
Persidangan terbuka
untuk umum : setiap
orang diperbolehkan
hadir dan mendengarkan
pemeriksaan perkara,
walaupun ada beberapa
perkara yang dilakukan
pemeriksaannya secara
tertutup. Contoh dalam
perkara perceraian
4
•Mendengarkan kedua
belah pihak
-Putusan harus disertai
dengan alasan-alasan
5
Berperkara dikenai
biaya
-Beracara tidak harus
diwakilkan
Presentation title 6

7. Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana
 Dasar timbulnya gugatan
- Perdata : timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran hak yang diatur dalam hukum
perdata
- Pidana : timbulnya perkara karena terjadi pelanggaran terhadap perintah atau larangan
yang diatur dalam hukum pidana
 Inisiatif berperkara
- Perdata : dating dari salah satu pihak yang merasa dirugikan
- Pidana : dating dari penguasa negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti
polisi dan jaksa
 Istilah yang digunakan
- Perdata : yang mengajukan gugatan (disebut penggugat), pihak lawannya/yang digugat
(disebut tergugat)
- Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan (jaksa atau penuntut umum), pihak
yang disangka (tersangka-terdakwa-terpidana)

8. Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana
 Tugas hakim dalam beracara
- Perdata : mencari kebenaran formi : mencari kebenaran sesungguhnya yang didasarkan apa
yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu
- Pidana : mencari kebenaran materiil : tidak terbatas apa saja yang telah dilakukan oleh
terdakwa melainkan lebih dari itu. Harus diselidiki sampai latar belakang perbuatan
terdakwa
 Perdamaian
- Perdata : dikenal adanya perdamaian
- Pidana : tidak dikenal adanya perdamaian
 Sumpah decissoire
- Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh satu pihak kepada
pihak lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa
- Pidana : tidak dikenal
 Hukuman
- Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi (melakukan, memberikan dan tidak
melakukan sesuatu)
- Pidana : hukuman badan (kurungan, penjara dan mati), denda, dan hak.

9. GUGATAN
PENGERTIAN GUGATAN
Presentation title 9
- Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan yang
bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh
pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri

10. Perkara peradilan Berdasarkan tuntutan Hak perdata ada dua, yaitu :
Perkara contentiosa : perkara yang di dalamnya terdapat sengketa
atau perselisihan. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan
harus diputus oleh pengadilan. Apakah putusan itu berakhir kalah
atau berakhir damai tergantung pada proses hukumnya.
Contohnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
Perkara voluntaria : perkara yang di dalamnya tidak terdapat
sengketa atau perselisihan. Dalam permasalahan perdata yang
diajukan dalam bentuk permohonan untuk ditandatangani oleh
pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan/
permohonan sepihak dari pemohon. Contohnya penetapan ahli waris,
penggantian nama, dll.
Presentation title 10

11. Perkara contentiosa dan
Perkara voluntaria
Presentation title 11
Beda contentiosa dengan voluntaria :
 Pihak yang berperkara
- Contentiosa : pengugat dan tergugat
- Voluntaria : pemohon
 Aktivitas hakim yang memeriksa
perkara
- Contentiosa : terbatas yang
dikemukakan dan diminta oleh
pihak-pihak
- Voluntaria : hakim dapat melebihi
apa yang dimohonkan karena tugas
hakim bercorak administratif
 Kebebasan hakim
- Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan
menerapkan apa yang telah ditentukan UU
- Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan
kebijaksanaannya
 Kekuatan mengikat putusan hakim
- Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa
serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi
- Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak

12. GUGATAN PERDATA
Syarat Gugatan
1. Gugatan dalam bentuk tertulis
2. Diajukan oleh orang yang
berkepentingan
3. Diajukan ke pengadilan yang
berwenang
Isi Gugatan
• Menurut Pasal 8 BRv gugatan
memuat:
1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan
3. Tuntutan
Pencabutan Gugatan
1. Sebelum pemeriksaan perkara
oleh hakim
2. Dilakukan dalam proses
pemeriksaan perkara dengan
syarat disetujui oleh pihak
tergugat
Presentation title 12

13. TEORI PEMBUATAN GUGATAN:
1. Substantieseringstheorie yaitu membuat surat gugatan
dengan menguraikan rentetan kejadian nyata yang
mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan
2. Individualseringstheorie yaitu hanya memuat kejadian-
kejadian yang cukup menunjukkan adanya hubungan
hukum yang menjadi dasar gugatan
PERUBAHAN SURAT GUGATAN
Dapat dilakukan dengan syarat:
1. Tidak boleh mengubah kejadian
materiil yang menjadi dasar
gugatan
2. Bersifat mengurangi atau tidak
menambah tuntutan
MACAM-MACAM SURAT KUASA:
1. Surat kuasa umum : surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya
untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan
dengan titik berat pengurusan
2. Surat kuasa khusus : kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku
untuk hal-hal tertentu saja. Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus

14. GUGATAN PERDATA
14
 Para pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat, untuk
ini dapat dibedakan atas:
• Pihak materiil yaitu pihak yang mempunyai kepentingan
(penggugat dan tergugat)
• Pihak formil yaitu mereka yang beracara di pengadilan
(penggugat, tergugat dan kuasa hukum)
 Surat kuasa, Adalah suatu dokumen di mana isinya seseorang
menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk
melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya
 Isi surat kuasa khusus:
 Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
 Apa yang menjadi pokok perkara
 Pertelaan isi kuasa yang diberikan
 Hak substitusi/pengganti

15. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
Presentation title 15
Hukum pidana formal itu dinamakan hukum acara pidana, Prof. Moeljatno, SH,
berdasarkan atas definisi-definisi yang ada menyimpulkan bahwa :
Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
Negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan
cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan
pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan
delik tersebut.
Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana
merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada
hak badan pemerintah yang bersangkutanm untuk menuntut seorang guna
mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntutitu dapat
dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara
bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu
hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semuaharus diatur dan peratura inilah
yang dinamakan hukum acara pdana

16. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
16
Demikian juga difinisi hukum acara pidana oleh Van Bemmelen dikutuif dalam Lilik
Mulyadi. H. mengatakan :
1. Ilmu hukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan
oeh Negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya UU Pidana sbb : Negara
menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap, kalau perlu ditahan;
4. Alat – alat yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkankepada hakimdan
5. dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut;
6. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya
7. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman
apakah
8. yang akan diambil atau dijatuhkan;
9. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
10.Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk
dilaksanakan.

17. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA
17
Undang-undang Dasar 1945  Pasal 24 ayat 1 perubahan ketiga UUD 45 “kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan;
 Pasal 24 ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 45 menyebutkan “ Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yangada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, peradilan Militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha
Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitsi;
Peraturan Pemerintah  Peraturan Pemerintah No 27Tahun 1983 LNRI Tahun 1983 No 36
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
 PP No 35 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Bidang
Kepabeanan Dan Cukai.
 KEPRES RI NO. 73 Tahun 1967 , Tentang Pemberian Wewenang kepada
Jaksa Agung Melakukan Pengusutan dan Pemeriksaan Pendahuluan
terhadap mereka yang Melakukan Pentelundupan.

18. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA
18
Undang-Undang  UU No 8 Tahun 81, LN 1981 No 76 KUHAP
 UU No 20/ 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 UU No 4 / 2004 ,yo UU No 48/ 2006 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
 UU RI No. 8 Tahun 1995 tetang Pasar Modal, khususnya Bab XIII, tentang Penyidikan, Bab
XN tentang Pidana.
 UU No 11 (PNPS) Tahun 1963, LN 1963 No 101 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
 UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 UU RI No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI
 UU No 16 Tahun 1961, LN 1961 No 225 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
 UU No 5 (PNPS) Tahun 1959, LN 1959 No 80 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara
Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
 UU No 7 Tahun 1955, LN 1955 No 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het beleid der Justitie disingkat
 UU No l8/2003 Tentang Advokat
 UU No 24/2003 Tentang MK
 UU No. 4/2004. Tentang Kehakiman
 UU No. 5/2004 Tentang MA.

19. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
19
Pedoman pelaksanaan KUHAP, memberi penjaelasan tentang tujuan hukum acara
pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendapati
kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat,
dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu pindak pidana telah
dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Demikian juga pendapat Simons dan Mr .J. M. Van Bemmelen mengatakan pada
intinya tujuan Hukum Acara Pidana adalah “mencari kebenaran materiil , sehingga
kebenaran formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana

20. TUGAS/FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA
20
Prof. Moeljatno, SH berdasarkan atas definisi hukum acara pidana yang
dibuatnya menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dan sehubungan
dengan fungsi hukum acara pidana Mr. J.M. Van Bemmelen, dalam
tulisannya “Leerboek van Het Nederlandsch Strat procesrecht”,
menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:
1.Mencari dan menemukan kebenaran
2.Pengambilan putusan oleh Hakim
3.Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil

21. SIFAT HUKUM ACARA PIDANA
21
Bertitik tolak dari hukum acara pidana adalah hukum public ( public law ) dan hukum
yang mempertahankan esensi dari hukum pidana , sifat hukum acara pidana
haruslah memberikan keastianprosedur dan rasa keadilan, baik anasir orang yang
dituntut maupun kepentingan masyarakat itu sendiri.
Pertama, Dari kepentingan masyarakat itu sendir dalam artian , bahwa kepentingan
masyarakat harus dilindungi, yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana
sebagai bagiandari hukum public ( public law ), karena bertugas melindungi
kepentingan masyarakat, maka konsekwensil logisnya haruslah diambil tindakan
tegas dari seorang yang melanggar suatu aturan hukum pidana sesuai dengan
kadar kesalahannya ( equality of law ), yang mana tindakan tegas dimaksudkan
sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat.
Kedua , dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam arti hak – hak orang yang
dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam kontek Negara
hukum ( rechtstaat ). Oleh karena orang yang dituntut harus mendapat perlakuan
yang wajar/ adil sedemikian rupasehingga jangan sampai diketemukan orang tidak
melakukan tindak idana dijatuhi hukuman dan sebaliknya. Atau jangan sampai
seseorang yang terbukti ersalah mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak
seimbang .

22. SISTEM HUKUM ACARA PIDANA
22
1. System inquisitoir artinya pemeriksaan , yaitu system pemeriksaan
dimana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan.
Pemeriksaan atas diri tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut
kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan bersalah dari tersangka
dan kemudian dicatat dalam berkas pemeriksaan. Terhadap system ini,
sekiranya dudah terang bahwa dalam Negara Indonesia, juga
berhubungan dengan adanya satu sila dari Pancasila yang merupakan
Pri Kemanusiaan harus dalam hakiatnya.
2. System accusatoir dalam bahasa Indonesia artinya menuduh dimana si
tersangka dianggap suatu subjek dan si tersangka memperoleh
kesempatan untuk saling melakukan argumentasi dan berdebat dengan
pihak pendakwa yaitu Kepolisian atau Jaksa Penuntut Umum yang
secara sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak
yang sama nilainya

23. ASAS HUKUM ACARA PIDANA
23
Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa azas yaitu:
a. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
b. Azas praduga tak bersalah
c. Azas oportunitas
d. Azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
e. Azas perlakuan yang sama di depan hakim
f. Azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
g. Azas bantuan hukum
h. Azas ne bis in idem
i. Azas hak ingkar
j. Azas kehadiran terdakwa
k. Azas ganti rugi dan rehabilitasi
l. Azas kepastian jangka waktu penahanan.

24. ILMU PEMBANTU HUKUM ACARA PIDANA
24
Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa Ilmu Pembantu yaitu:
a. Psychiatrie: dan Psikologi .
b. Criminalistiek:
c. Criminology:
d. Victimologi
Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana
1.Penyidikan perkara pidana, Penyidikan merupakan
tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana
yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi,
yaitu sejak adanya sangkan bahwa seseorang telah
melakukan suatu perbuatan pidana.
2. Penuntutan perkara pidana, Menuntut adalah tindakan
penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan negeri yang berwenang
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan, Setelah suatu
perkara pidana oleh Jaksa/Penuntut umum ke
pengadilan yang berwenang, maka tugas
selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa
dan mengadili serta kemudian mengambil
keputusan.
4. Pelaksanaan putusan, Melaksanakan keputusan hakim
adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang
tercantum dalam surat keputusan hakim dapat
dilaksanakan.

25. PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA
PIDANA
25
1. Tersangka/terdakwa
KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa, seperti
tertuang dalam pasal 1 butir 14 dan 15, sebagai berikut:
• Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut disuga sebagai pelaku tindak pidana”
(pasal 1 butir 14)
• Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di
sidang pengadilan” (pasal 1 butir 15)
2. Jaksa/penuntut umum
• Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum sert melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
• Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (pasal 13)

26. PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA
PIDANA
26
3. Penyidik dan Penyelidik, Dengan berlakunya KUHAP dalam bidang kepolisian
dikenal istilah Penyidik dan Penyelidikan, yang oleh pasal 1 butir 1 disebutkan
bahwa:
• Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.
• Sedang Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (pasal 1 butir 4).
Demikian halnya dengan keentuan pasal 1 ke 5 KUHAP.
4. Hakim, Seorang hakim menjalankan tugasnya, memeriksa perkara, diharapkan
dapat bertindakarif dan bujaksana, menjnjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran
metetiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif,
melakukan penalaran logis, sesuai dan selaras dengan tioridan praktek,

27. TERIMA KASIH
27