Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan dan berbagai praktek perdagangan yang tidak sehat. Termasuk di dalamnya adalah larangan produksi barang yang tidak sesuai standar, penipuan konsumen, dan iklan menyesatkan. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan 8 tahun 1999 mengatur larangan-larangan tersebut untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

1. Perdagangan
 Merupakan perbuatan dengan menjalankan
usaha dengan tujuan memperoleh
KEUNTUNGAN.
 Praktek perdagangan tidak sehat merupakan
praktek-praktek perdagangan yang masih
bisa dianggap curang, tidak sesuai dengan
hukum perdagangan (illegal)

2. Circle Perdagangan
konsumsi
investasi
Purna jual
(penualan)
produksi
Distribusi
(pemasaran)
= dana/biaya

3. PRODUKSI
 Tidak sesuai dengan standar yang
disyaratkan :
1. SI (Standar Internasional)
2. SNI (Standar Nasional Indonesia)

4. DISTRIBUSI
 Illegal
 Tidak memperhatikan transport yang
digunakan haram atau tidaknya, karena besar
kemungkinan akan terkontaminasi
 Penggunaan media massa, alat komunikasi
tanpa memperhatikan hak-hak konsumen

5. Kecurangan-Kecurangan
Pedagang
 Mengelabui konsumen seperti ; pencampuran
barang-barang haram dalam produknya
 Label halal yang “self claim”, dibuat sendiri
tanpa adanya pengujian dari badan yang
kompeten
 Barang tidak layak jual tetap dijual

6. Barang Purna Jual
 Pedagang melakukan penipuan pada barang
yang dijualnya, seperti manipulasi timbangan

7. Ex.Prod.tanpa logo halal
Tampak Depan
Tampak Belakang

8. kosmetik
illegal
Bahan yang dirahasiakan

9. Iklan Menyesatkan
Extrajoss dan Kratingdaeng
Kuku Bima

10. Klausula Baku

11. Struk Belanja dengan Klasula
Baku

12. Produksi barang tidak sesuai
standar yang dipersyaratkan

13. Tidak sesuai timbangan menurut
ukuran sebenarnya

14. Promosi / Iklan menjanjikan
jasa
Jasa pelayanan kesehatan
Klinik Tong Fang
 Iklan jasa pelayanan
kesehatan
 Iklan yang dianggap lebay,
dengan cara menjanjikan
jasa kesembuhan
 Kalimat yang mengandung
seolah “memuja-muja
kehebatan klinik ini”

15. Iklan tanpa informasi yang
jelas

16. Akibat dari ulah produsen
Konsumen lemah
Konsumen
 Tidak semua konsumen
tahu akan hak-haknya
 Tidak semua konsumen
tahu soal memilih barang
/layanan jasa, yang baik
bagi kesehatan, kemanan
dan keberlangsungan
hidup

17. UU mengatur tentang unfair
trade practices
UU no.5 Tahun 1999
UU No. 8 Tahun 1999
 Agar supaya setiap orang
 Untuk meningkatkan harkat
yang berusahan di
Indonesia berada dalam
situasi persaingan yang
sehat dan wajar, sehingga
tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan
ekonomi pada pelaku
usaha tertentu.
dan martabat konsumen
 Untuk menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat
serta kepastian akan mutu,
jumlah dan keamanan
barang/jasa yang diperoleh
dari pasar, dengan cara
mengatur bagaimana
seharusnya pelaku usaha
dalam memproduksi,
pemasaran dan penjualan.

18. UUPK mengatur unfair trade
practices
 Pasal 8 hingga pasal 18
 Mengatur bagaimana seharusnya produsen
/pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya
dengan mengatur perbuatan-perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha

19. Ps 8 ; dilarang memproduksi/
memperdagangkan barang/jasa :
 Tidak memenuhi standar






yang dipersyaratkan
Tidak sesuai dengan ukuran
yang di label
Tidak sesuai dengan kondisi
sebagaiamana dilabel
Tidak sesuai dengan mutu
sebagaimana dilabel
Tidak sesuai sebagaimana
dilabel
Tidak ada tanggal kadaluarsa
Tidak ada pernyataan halal
 Tidak memasang label yang
memuat penjelasan barang
 Tidak mencantumkan
informasi penggunaan
barang dengan lengkap
 Barang yang rusak
 Sediaan farmasi dan pengan
yang rusak, cacat, tercemar
degan atau tanpa
memberikan informasi.

20. Ps 9, dilarang
 Menawarkan,
memproduksi,
mengiklankan barang/jasa
secara tidak benar, seolaholah barang tersebut :
telah memenuhi standar
mutu tertentu, dalam
keadaan baik, telah
mendapatkan/memiliki
sponsor, persetujuan, tidak
mengandung cacat,
menggunakan kata-kata
berlebihan.
 Seperti aman, tidak
berbahaya, tidak
mengandung risiko atau
efek sampingan,
menawarkan sesuatu yang
mengandung janji yang
belum pasti.

21. Ps 10, dilarang
 Menawarkan barang/jasa yg ditujukan untuk
diperdagangkan dengan penyataan tidak
benar/ menyesatkan mengenai; harga atau
tarif, kegunaan suatu barang/jasa,
kondisi,tawaran potongan harga atau hadiah
menarik yang ditawarkan, bahaya
penggunaan barang/jasa.

22. Ps 11, dilarang
 Penjualan melalui cara obral atau lelang,
dengan mengelabui/menyesatkan konsumen;
menyatakan barang/jasa seolah-olah ; telah
memenuhi standar mutu tertentu, tidak
mengandung cacat tersembunyi. Tidak
berniat menjual barang melainkan dengan
maksud untuk menjual barang lain. Tidak
menyediakan jasa dalam kapasitas terntentu

23. Ps 12, dilarang
 Menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan suatu barang/jasa dengan
harga atau tarif khusus dalam waktu dan
jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut
tidak bermaksud untuk melaksanakannya
sesuai dengan waktu dan jumlah yang
ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

24. Ps 13, dilarang
 Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
suatu barang/jasa dengan cara menjanjikan
pemberian hhadiah berupa barang/jasa lain
secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak
memberikannya atau memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikannya
 Menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan obat, obat tradisional,
sumplemen makanan, alat kesehatan dan jasa
pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan
pemberian hadiah berupa barang/jasa.

25. Ps 14, dilarang
 Menawarkan barang/jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dengan memberikan
hadiah melalui cara undian, tidak melakukan
penarikan hadiah setelah batas waktu yang
dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak
melalui media massa, memberikan hadiah
tidak sesuai dengan yang dijanjikan,
mengganti hadiah yang tidak setara dengan
nilai hadiah yang dijanjikan.

26. Ps 15, dilarang
 Menawarkan barang/jasa dengan cara
pemaksaan atau cara laian yang dapat
menimbulkan gangguan baik fisik maupun
psikis terhadap konsumen.

27. Ps 16, dilarang
 Menawarkan barang/jasa melalui pesanan,
tidak menepati pesanan/ kesepakatan waktu
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan,
tidak menepati janji atas suatu pelayanan/
prestasi.

28. Ps 17, dilarang
 Memproduksi iklan yang ; mengelabui konsumen
mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan
dan harga barang/jasa ketepatan waktu
penerimaan barang/jasa. Mengelabui
jaminan/garansi terhadap barang/jasa, memuat
informasi keliru, salah atau tidak tepat mengenai
barang. Tidak memuat informasi mengenai risiko
pemakaian barang/jasa, mengeksploitasi
kejadian seseorang tanpa seijin yang berwenang
atau persetujuan yang bersangkutan, melanggar
etika per-uuan mengenai periklanan

29. Ps 18, dilarang
 Menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dengan mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen;
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha, menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen, menolak kembali uang
yang dibayarkan, menyatakan pemberian kuasa
dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran

30. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
Merupakan salah satu jenis dari praktek perdagangan tidak sehat
UU NO.5 TAHUN 1999

31. Perjanjian yang dilarang
Dilarang










Oligopoli (Ps 4)
Penetapan Harga (Ps 5 – 8)
Pembagian wilayah (Ps 9)
Pemboikotan (Ps 10)
Kartel (Ps 11)
Trust (Ps 12)
Oligopsoni (Ps 13)
Integrasi Vertikal (Ps 14)
Perjanjian Tertutup (Ps 15)
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Ps 16)

32. Kegiatan yang dilarang
 Monopoli (Ps 17)
 Monopsoni (Ps 18)
 Penguasaan Pasar (Ps 19 – 21)
 Persekongkolan (Ps 22 – 24)

33. Posisi dominan, dilarang
 Jabatan Rangkap (Ps 26)
 Pemilikan Saham (Ps 27)
 Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan (PS 28 – 29)

34. Contoh bentuk praktek
perdagangan tidak sehat
 Dumping
 Black Market (BM)
 Penggunaan teknologi pangan dengan
iradiasi
 Makanan yang mengandung GMO
(Genetically Modified Organism)

35. TERIMA KASIH
RESIKA SIBORO