fdfdfjhg

1. Hubungan
Industrial

2. Teori Hubungan Industrial
• Hubungan industrial :
Hubungan formal yang terdapat antara kelompok
manajemen dan kelompok pekerja yang terdapat
dalam organisasi.
• Perkembangan gerakan buruh:
– Dinamika manusia melahirkan berbagai fenomena
sosial dan ekonomi.
– Dinamika kehidupan melahirkan Gilda.
– Peran Gilda yang dominan melahirkan pola hubungan
yang sangat penting artinya dalam tata kehidupan
masyarakat.

3. Teori Hubungan Industrial
• Dampak Revolusi Industri:
Dampak revolusi industri membawa dua perubahan
fundamental dalam kehidupan perekonomian para
pekerja.
1. Peralihan produksi dari tangan perseorangan ke
tangan perusahaan.
2. Pengelolaan ekonomi dari sistem feodal dan
perorangan yang sifatnya statis menjadi sistem
yang sifatnya impersonal dan dinamik.

4. Teori Hubungan Industrial
Industrialisasi dan Hubungan Industrial di
Indonesia:
1. Dimulai dengan masa perbudakan. Upah berupa
makanan,pakaian dan rumah.
2. Pada awal kemerdekaan,diwarnai oleh
pergolakan politik.
3. Pada awal masa orde baru,pemerintah
membentuk MPBI (Majelis Permusyawaratan
Buruh Indonesia).
4. UMR berubah menjadi UMP dan UMK.
5. Muncul Serikat Buruh

5. • Hubungan Industrial di Indonesia didasarkan pada
Hubungan Industrial Pancasila yakni Hubungan antara
pelaku proses produksi barang dan jasa (pekerja,
pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas
nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari
keseluruhan nilai/sila-sila Pancasila dan UUD 1945 yang
tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa
dan kebudayaan nasional Indonesia.
• Tujuan :
Menciptakan ketenangan/ketentraman kerja.
Meningkatkan produksi.
Meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Hubungan
Industrial Pancasila

6. Hubungan
Industrial Pancasila
Pokok-pokok Hubungan Industrial Pancasila :
• Hubungan kerja
• Pengusaha yang baik
• Pekerja yang baik
• Hubungan Industrial Pancasila
• Ruang lingkup Hubungan Industrial Pancasila
• Tujuan Hubungan Industrial Pancasila
• Sarana pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila
• Lembaga kerjasama Bipartit
• Lembaga kerjasama Tripartit
• Perjanjian kerja