1. Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan yang penting bagi suatu bisnis. Pemerintah Indonesia melindungi hak-hak konsumen melalui undang-undang dan portal nasional perlindungan konsumen.
3, be & gg, rame priyanto, hapzi ali, ethics of consumer protection, unvi...Rame Priyanto
materi berisi tentang consumer-an important stakeholders, hidden taxation on society, Stakeholders Alliance, Consumer Protection, teori dan implementasinya.
3, be & gg, rame priyanto, hapzi ali, ethics of consumer protection, unvi...Rame Priyanto
materi berisi tentang consumer-an important stakeholders, hidden taxation on society, Stakeholders Alliance, Consumer Protection, teori dan implementasinya.
3, be&gg, wahyudi, hapzi ali, ethics of consumer protection ,universitas...Wahyudi SSi MM CPC CPHR
Dalam yurisdiksi peraturan yang menyediakannya (terdiri dari sebagian besar atau semua negara maju dengan ekonomi pasar bebas), perlindungan konsumen adalah sekelompok undang-undang dan organisasi yang dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen serta perdagangan yang adil, persaingan dan informasi yang akurat di pasar. Undang-undang dirancang untuk mencegah bisnis yang terlibat dalam penipuan atau praktik-praktik tidak adil yang ditentukan dari mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing. Mereka juga dapat memberikan perlindungan tambahan bagi mereka yang paling rentan di masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.
3, be&gg, wahyudi, hapzi ali, ethics of consumer protection ,universitas...Wahyudi SSi MM CPC CPHR
Dalam yurisdiksi peraturan yang menyediakannya (terdiri dari sebagian besar atau semua negara maju dengan ekonomi pasar bebas), perlindungan konsumen adalah sekelompok undang-undang dan organisasi yang dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen serta perdagangan yang adil, persaingan dan informasi yang akurat di pasar. Undang-undang dirancang untuk mencegah bisnis yang terlibat dalam penipuan atau praktik-praktik tidak adil yang ditentukan dari mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing. Mereka juga dapat memberikan perlindungan tambahan bagi mereka yang paling rentan di masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang hak pelaku usaha
Berdasarkan kenyataan yang tidak dibantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
aku lah11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Tayang: Jumat, 31 Mei 2024 06:00
Penulis: Adi Manggala Saputro Editor: Elfan Fajar Nugroho
zoom-inlihat fotoKota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Instagram @persib @persija
Skuad Persib Bandung (kiri) dan Persija Jakarta (kanan). Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
TRIBUNWOW.COM - Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
Dilansir TribunWow.com, keberhasilan Persib Bandung dalam perekrutan Rezaldi Hehanusa nampaknya menjadi motivasi mereka untuk bisa kembali gembosi sang rival abadi, Persija Jakarta.
Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya gelandang bintang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi.
Kabar masuknya Hanif Sjahbandi ke dalam lis belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_ft, Kamis (31/5/2024).
Baca juga: Transfer Kejutan Persib Bandung? Bintang di Luar Dugaan Kepergok Beri Sinyal, Bobotoh Dijamin Suka
"Hanif Sjahbandi (DMF/27) masuk radar Persib Bandung," tulis @transfernews_ft.
Sebagaimana diketahui, masuknya Hanif Sjahbandi selain karena ketagihan akan keberhasilan Persib Bandung dalam merekrut Rezaldi Hehanusa, hal itu menunjukkan sinyal Maung Bandung ingin memulangkan putra daerahnya satu per satu ke Kota Kembang.
Mengingat, Hanif Sjahbandi merupakan gelandang asli jebolan Persib Bandung yang juga pemain kelahiran Kota Bandung.
Meski, ia tercatat belum pernah berkarier di Persib Bandung senior meski pernah bergabung dengan tim juniorn Pangeran Biru pada Januari sampai dengan Juli 2015 silam.
Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka, https://wow.tribunnews.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
3, be & gg, umi lestari,hapzi ali,ethics of consumer protection,universitas mercubuana,2019.pdf
1. Executive Summary
Nama : Umi Lestari Jurusan Magister Manajemen
NIM : 55118110041 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM
23 Maret 2019
Ethics of Consumer Protection
A. Consumer an Important Stakeholder
Gagasan teori tentang Stakeholder (pemangku kepentingan) dimulai pada tahun
1960-an, tetapi diskusi pertama tentang pengaruh Stakeholder terhadap perusahaan
dimulai oleh Freeman pada tahun 1984 yang mendefinisikan bahwa stakeholder
dalam suatu organisasi adalah kelompok atau individu mana pun yang dapat
memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Karel, 2019).
Kelompok utama stake holder seperti yang dikemukakan Friedman (2006) adalah
sebagai berikut :
1. Pelanggan
2. Karyawan
3. Komunitas Lokal
4. Pemasok dan Distributor
5. Pemegang Saham
Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan yang sangat penting. Druker
(2019) mengemukakan bahwa tujuan perusahaan adalah menciptakan pelanggan.
Tanpa pelanggan perusahaan tidak akan dapat bertahan, sehingga dalam hampir
semua situasi, kebutuhan pelanggan harus didahulukan. Hapzi (2016)
mengemukakan bahwa bisnis membutuhkan konsumen, sedangkan konsumen
membutuhkan bisnis untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini hubungan harus
bersifat saling mengutungkan (win-win relationship), jangka panjang (long-term
relationship), dan dilandasi oleh rasa saling mempercayai (mutual trust).
B. Hidden Taxation on Society
Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
2. Executive Summary
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan
dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga
Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan
negara dan pembangunan nasional. Setiap warga negara yang menurut undang-
undang wajib membayar pajak disebut sebagai wajib pajak yaitu orang pribadi atau
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak adalah penyumbang pajak yang besar
bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah pengurang bagi penghasilan
mereka, sehingga sering ada upaya-upaya penghindaran pajak (tax avoidance) yang
dilakukan oleh perusahaan baik secara legal ataupun illegal.
Menurut Darussalam et al (2009), skema penghindaran pajak dibanyak negara dapat
dibedakan sebagai berikut :
1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance)
Lebih lanjut menurut Darussalam, istilah penghindaran pajak diartikan sebagai skema
transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan
penghindaran pajak (tax avoidance) di Indonesia yaitu dengan adanya pasal-pasal
yang bertujuan sebagai anti-tax avoidance dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), namun ketentuan ini berlaku sebagai Peraturan
Khusus Anti Penghindaran Pajak atau Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) yang
hanya dapat diterapkan pada transaksi tertentu yang spesifik. Hingga saat ini,
pemerintah belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai Peraturan
Umum Anti Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule (GAAR) sehingga
belum dapat mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam
ketentuan yang bersifat khusus (Martatilova, 2019)
3. Executive Summary
Praktek penghindaran pajak seringkali dianggap oleh sebagian orang sebagai
tindakan 'tidak bermoral' dan praktik tidak etis yang merusak integritas sistem
perpajakan (Anonim1).
C. Stakeholder Alliance
Menurut Hapzi (2016) Sebelum sebuah bisnis dapat mulai membangun aliansi dengan
para pemangku kepentingannya, mereka perlu memisahkan para pemangku
kepentingannya menjadi mereka yang dapat berguna dan mereka yang tidak bisa.
Setiap pemangku kepentingan dapat diukur menggunakan dua parameter - tingkat
minatnya dalam bisnis dan tingkat pengaruhnya terhadap bisnis. Olander dan Landin
(2008) menyatakan bahwa dengan mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan
komunikasi terhadap pemangku kepentingan maka perusahaan memperoleh
manfaat dan menemukan pengaruh negatif secara realistis.
Bisnis tidak dapat dilakukan sendiri oleh suatu perusahaan, banyak yang akan terlibat
dalam keseluruhan proses bisnis, sehingga diperlukan suatu pengelolaan pemangku
kepentingan (stakeholder management). Jainendrakumar (2016) mengemukakan
bahwa manajemen pemangku kepentingan adalah bahwa proses yang diperlukan
untuk mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat berdampak atau
terkena dampak proyek/bisnis.
Untuk dapat menjalin kerjasama yang tepat dengan para pemangku kepentingan,
setidaknya ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :
1. Identify Your Stakeholders
lah Langkah pertama dalam analisis pemangku kepentingan adalah untuk bertukar
pikiran siapa pemangku kepentingan dalam perusahaan dan seberapa besar
pengaruh pemangku kepentingan itu terhadap bisnis perusahaan.
2. Prioritize Your Stakeholders
Langkah kedua adalah memetakan para pemangku kepentingan dan
mengklasifikasikan mereka berdasarkan kekuatan/pengaruh mereka atas bisnis
perusahaan.
3. Understand Your Key Stakeholders
Langkah ketiga adalah dengan mengidentifikasi bagaimana mereka akan bereaksi
terhadap bisnis? Dan bagaimana cara terbaik perusahaan dalam
melibatkan/mengkomunikasikan mereka dengan bisnis perusahaan.
(Anonim2)
4. Executive Summary
D. Consumer Protection
Dikutip dari Hand book on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulation,
Consumer Protection atau Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah
yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan atau
kepentingan finansial konsumen. Langkah-langkah perlindungan konsumen, termasuk
edukasi konsumen untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan
berdasarkan informasi yang cukup tentang pilihan mereka dan produsen akan
memenuhi janji mereka tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan.
Pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dilakukan berdasarkan UU No.8
pada tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (CPA). Hak konsumen menurut UU
no 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Tunardi, 2016 setidaknya ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang
dapat merugikan konsumen, sehingga perlu adanya aturan hukum jelas yang
mengatur perlindungan konsumen, perbuatan itu antara lain menaikan harga,
menurunkan mutu, dumping, dan memalsukan produk.
5. Executive Summary
E. Implementasi “Ethics of Consumer Protection” di Indonesia
Untuk melindungi konsumen di Indonesia, pemerintah membentuk Portal Nasional
Perlindungan Konsumen dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sebagai sarana bagi
konsumen untuk memperoleh informasi terkait perlindungan konsumen serta
mengadukan permasalahan yang dialami karena menggunakan barang atau
memanfaatkan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Portal Nasional ini berisi
tentang regulasi, berita, dan publikasi terkait penyelenggaraan perlindungan
konsumen di Indonesia khususnya meliputi 9 (sembilan) sektor prioritas yaitu sektor
barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor, serta transaksi perdagangan
melalui sistem elektronik (e-commerce); sektor obat dan makanan; sektor sistem
pembayaran; sektor jasa keuangan meliputi asuransi dan lembaga pembiayaan;
sektor jasa transportasi; sektor listrik dan gas rumah tangga; sektor jasa
telekomunikasi meliputi jasa teleponi dasar dan jasa akses internet; sektor jasa
layanan kesehatan; dan sektor perumahan. Apabila masyarakat memiliki masalah
terkait dengan penggunaan/pemanfaatan produk yang diperdagangkan oleh pelaku
usaha maka dapat mengadukan permasalahannya melalui Portal Nasional
Perlindungan Konsumen dengan mengakses www.konsumenindonesia.go.id.
Portal Nasional Perlindungan Konsumen dibangun Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan bersama sembilan
kementerian lembaga lainnya. Kementerian lembaga tersebut adalah Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM, Kementerian PU-PERA, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian ESDM, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan
Daftar Pustaka
Anonim. 2012.Belajar Pajak. http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak (diakses
tanggal 24 Maret 2019)
Anonim1. 2013. Tax Avoidance as an Ethical Issue for Business.
https://www.ibe.org.uk/userassets/briefings/ibe_briefing_31_tax_avoidance_as_an_et
hical_issue_for_business.pdf . (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Anonim2. 2015. Stakeholder Management : Winning Support for Your Projects.
www.mindtools.com/corporate. (diakses tanggal 23 Maret 2019)
6. Executive Summary
Darussalam and Septriadi, D.2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, and
Anti Avoidance Rule. https://www.ortax.org (diakses tanggal 24 Maret 2019)
Drucker, P. Who are a company’s most important stakeholders?.
https://www.destination-innovation.com/who-are-a-companys-most-important-
stakeholders/ (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Friedman, L.H., Miles,S.2006. Stakeholders: Theory and Practice. Oxford : Oxford
University Press
Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws andRegulations.2018.
https://asean.org/storage/2018/05/Handbook-on-ASEAN-Consumer-Protection-Laws-
and-Regulation.pdf . (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Hapzi Ali.2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Jainendrakumar,T.D.2016. Project Stakeholder Management. PM World Journal. Vol.
V,Issue V–May
Karel, K dan Ales, K.2019. Role of Customers in Stakeholders’ Approach in Company
Corporate Governance. https://pdfs. semanticscholar.org /4
ef9/469f6efd7cffe275f6a5a44c8635072a1008.pdf (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Martatilova, L.P.A.2019. Tinjauan yuridis mengenai peraturan anti penghindaran pajak
(antiavoidance rule) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia
= Juridical study of anti avoidance rule according to Indonesian tax regulation. http://
lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20349487.pdf (diakses tanggal 23 Maret 2019)
Olander, S. and Landin, A., 2008, A Comparative Study of Factors Affecting the
External Stakeholder Management Process. Construction Management and
Economics, Vol.26, p.553-561
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
Tunardi, W.T. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/ (diakses
tanggal 23 Maret 2019)