1. Perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai janji dan keselamatan serta kompensasi bila tidak sesuai. 2. YLKI menerima 101 pengaduan belanja online tahun 2017 yang meningkat dari 2016 karena lemahnya regulasi dan edukasi konsumen. 3. Shopee menyediakan tim layanan untuk menangani keluhan konsumen secara preventif dan reaktif serta memutus hubungan dengan

1. 1. fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di
Indonesia.
2. Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum.
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 Ade Ayu Larassati 43216010180

2. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga
sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak
untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah:
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.
3821
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

3. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
Belanja Online Banyak Aduan, Shopee Mengaku Sudah
Siapkan Sistem Perlindungan Konsumen
AKURAT.CO, Shopee Indonesia, mengaku telah memberikan langkah preventif untuk
menanggulangi ketidakpuasan konsumen akibat barang yang tidak sesuai produk atau
adanya permasalahan dalam transaksi online.
Hal ini disampaikan untuk menanggapi rilis dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2017 telah menerima sebanyak 101 kasus
pengaduan terkait belanja online. Angka tersebut meningkat ke angka 16% dari tahun 2016
yang masih di tingkat 9%.
Malah YLKI menyatakan bahwa ada lonjakan pengaduan pada sepanjang tahun 2017 di hari
belanja online nasional (harbolnas). Ini semua terkait dengan masih lemahnya regulasi
pemerintah terhadap belanja online, itikad baik operator online dan ketidaktahuan
konsumen.
Chris Feng, CEO Shopee, saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/1) menyatakan bahwa
kepuasan konsumen adalah fokus utama perusahaan.
"Costumer sangat penting bagi kita, dan kita memastikan bahwa semua termanajemen
dengan baik. Kita punya tim Costumer Service yang mendedikasikan diri untuk menjawab
semua pertanyaan konsumen, jumlahnya ada ratusan.
Selain itu, Chris juga mengaku mempunya tim sosial media untuk menjawab semua
pertanyaan konsumen disana dan melayani mereka dengan baik. Baik di Twitter, Facebook,
Instagram semua keluhan konsumen sudah ditangani dengan baik oleh tim nya.
Rezki Yanuar, Brand Manager Shopee Indonesia menambahkan di kesempatan yang sama
bahwa di pihak perusahaan sudah ada sistem preventif dan reaktif untuk melayani
konsumen.
"Kita punya sistem yang sangat kuat sekali terkait preventif atau pencegahan, hubungannya
dengan sistem yang kita siapkan dan ekosistem yang kita miliki. Sehingga kita sudah tau
barang mana, kirim kapan, dikirim siapa kita tahu. Costumer Service kita juga ada tim dari
kami sendiri bukan dari outsourcing sehingga pengaduan bisa langsung," seru dia.
Dari sisi kendala misal barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, Rezki menegaskan
bahwa pihak pembeli tinggal melapor ke perusahaan agar segera dikirimkan ulang. Apabila
barang tidak sampai juga akan bisa di cek bagaimana tracking pengiriman barang yang
terjadi selama ini. Semua langkah pencegahan itu sudah dilakukan.
"Memang pada dasarnya jumlah transaksi di kita memang besar secara populasi. Memang
banyak juga konsumen yang butuh edukasi juga yang perlu kita sampaikan. Kalau barang
harus sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia dan perusahaan. Kalau beberapa
barang tidak sesuai dan ada seller yang nakal maka kita cut (sellernya)," tegas Rezki.
Untuk perlindungan konsumen shoope mengaku semuanya sudah clear dan tidak perlu
dikhawatirkan. Tapi memang semua sektor juga mempengaruhi seperti dari sisi seller,
distributor dan konsumen.

4. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.co.id/amp/ekonomi.akurat.co/detail-amp.php%3fcontent=detail&id_berita=156979

5. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180