TUGAS HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN

1. 1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya
2. Peran kegiatan bisnis.
3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 Ade Ayu Larassati 43216010180

2. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
1. Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga
pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
dana atau barang modal.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab II Pasal 2
bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
1. perusahaan pembiayaan
2. perusahaan modal ventura
3. perusahaan pembiyaan infrastruktur
2. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya
yaitu sebagai lembaga altenatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang
peranan penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat.
Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan dimana para pelaku usaha dan
masyarakat umum menharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah
keuangan dan permodalan.
3. fungsi asuransi
1. penghimpunan dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan
bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana
tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang pembangunan
nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba atau profit yang diperoleh
melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan dalam penetapan premi
dapat dikurangi.
2. bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan modal
dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin
memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi risiko,
sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.

3. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
3. pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey risiko
kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang
berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian dan publikasi tentang cara
dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perkonomian
dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau
kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu
risiko yang dialihkannya.
jenis asuransi
asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan,
asuransi bisnis, asuransi property
tujuan asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko
pada suatu kejadian
4.
a. Batal demi hukum
Yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUH Perdata).
• Perihal tertentu
Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan (Pasal
1332 s/d 1335 KUH Perdata: “Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti
akan ada di kemudian hari”).
• Kausa yang halal
Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian
(Pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata: “Untuk sahnya suatu perjanjian, UU mensyaratkan adanya
kausa”).
b. Dapat dibatalkan
Yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata)

4. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
• Asas Konsensualisme
Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua
belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’ merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.
• Cakap Melakukan Perbuatan Hukum
Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: “Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan
perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.
Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan
mereka yang berada di bawah “pengampuan”.
c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan
Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai
status hukum tertentu. Contohnya, yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan,
kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.
d. Sanksi administratif
Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka hanya mengakibatkan sanksi administratif saja terhadap salah
satu pihak atau kedua pihak dalam kontak tersebut. Misalnya, suatu kontrak memerlukan izin atau
pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin atau pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu
kontrak off shore loan.

5. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
Tentang Prudential Indonesia
Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian
dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian
dari Grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia
memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat
Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan
Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-
9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah
berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20
Agustus 2007.
CONTOH KASUS :
PT Prudential Life Assurance digugat ahli waris nasabahnya, Edy Suryanta Ginting di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.
Riki Rikardo Manik, kuasa hukum Edy, menyebutkan kliennya adalah Penerima Manfaat (beneficiary)
dari almarhumah Ria Priana. Menurutnya, Ria yang merupakan istri Edy memegang hak polis
asuransi jiwa No.77406019, sesuai Polis tertanggal 07 Juni 2011 yang diterbitkan Prudential.
Dikatakan Riki, Ria berhak mendapatkan pertanggungan asuransi dasar sejumlah Rp 196 juta dan
uang pertanggungan kondisi kritis Rp 35 juta.
Prudencial melakuan wanprestasi dengan menolak klaim asuransi yang diajukan Edy," katanya
kepada Tribunnews.com, Rabu (22/1/2014).
Riki mengatakan, sebelum mengajukan polis Ria sudah melengkapi dokumen Surat Pengajuan
Asuransi Jiwa yang dibutuhkan. Hingga akhirnya Prudential menerbitkan Polis Asuransi Jiwa
No.77406019 atas nama Ria Priana.
Kemudian tanggal 25 Juli 2012 Ria meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan
kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit Columbia Asia Medan.
Sesuai dengan ketentuan khusus polis asuransi pasal 2.1.2, Prudential wajib membayar
pertanggungan atas resiko meninggalnya Ria. Pasalnya, Ria meninggal karena sakit, bukan karena
hal-hal yang dikecualikan dalam perjanjian seperti bunuh diri atau percobaan pencederaan diri.
Pertanggungan ini seharusnya dibayar kepada Edy selaku penerima manfaat.

6. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
Ternyata, Prudential menolak klaim yang diajukan Edy bulan Agustus 2012 silam, meski Edy sudah
melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Penolakan ini disampaikan dalam surat tertanggal 31
Agustus 2012, 23 Oktober 2012, 29 November 2012, dan 13 Februari 2013.
Menurut Riki, penolakan ini aneh karena alasan yang disampaikan dalam masing-masing surat selalu
berbeda. Misalnya, dalam surat tanggal 31 Agustus 2012 Prudential beralasan polis Almarhum Ria
Priana dalam status lapsed/tidak aktif. Sedangkan pada tanggal 23 Oktober 2012,alasan penolakan
karena Ria diketahui pernah menderita depresi berat sebelum polis diterbitkan. Kemudian dalam
surat terakhir tanggal 13 Februari 2013, Prudential menolak klaim dengan alasan penyebab kematian
Ria adalah penyakit keturunan.
"Prudential sengaja mencari-cari alasan. Alasan Ria menderita depresi tidak dapat dibuktikan dengan
data medis," katanya.
Sebelum megajukan gugatan, Riki sudah berulang kali memperingatkan Prudential untuk memenuhi
kewajibannya melalui sejumlah somasi. Namun, pihak Prudential tak pernah menanggapinya.
Dalam gugatan ini Edy meminta ganti rugi materiil sebesar pertanggungan asuransi dasar Rp 196 juta
dan pertanggungan kondisi kritis Rp 35 juta serta ganti rugi immateriil Rp 1 miliar.
Terkait gugatan ini, pihak Prudential melalui Assistant Vice President Corporate Communication
Prudential Indonesia Widyananto Sutanto mengaku akan mengikuti proses hukum yang berlangsung.
"Atas rincian polis, kami tidak bisa berkomentar," katanya.

7. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Ade Ayu Larassati 43216010180
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2014/01/22/klaim-asuransi-ditolak-ahli-
waris-gugat-prudential
https://www.prudential.co.id/id/our-company/