4. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG 4.1 Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 4.1.1 Pengembangan dan Operasi PPP Tamperan Pengembangan PPI Tamperan dimulai sejak tahun 2003 yang dibiayai dari dana APBN (Dekosentrasi), DAK Non DR (Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi), APBD Propinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Pacitan. a. Operasional Tahap I (Opersional Minimal) Agar dapat dioperasionalkan secara minimal, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan kapal yang berukuran sampai 10 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan adalah: 1) Penyelesaian breakwater sisi kiri sepanjang 86,7 meter. 2) Pembangunan dermaga dengan konstruksi coison sepanjang 226 meter. 3) Pengerukan sebanyak 20.299 m³. 4) Fasilitas darat. b. Operasional Tahap II (Operasional Penuh) Pada operasional tahap II ini, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan secara penuh kapal-kapal yang berukuran 30 GT – 100 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan berupa: 1) Penyelesaian breakwater sisi kanan sepanjang 247 meter. 2) Dermaga konstruksi coison sepanjang 143 meter. 3) Pengerukan kolam dengan volume 34.500 m³. 4) Fasilitas darat. Dana yang diperlukan untuk operasional tahap II sebesar Rp 52,4 milyar. Kebutuhan dana ini akan direncanakan secara bertahap pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2006). 4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan (Revitalisasi) PPP Tamperan Tingkat pembangunan PPP Tamperan saat ini masih 70%. Untuk itu pembangunan masih terus dilakukan agar ada peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. Sehingga bisa meningkatkan kegiatan operasional yang ada di pelabuhan. Langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu pembangunan, pengadaan jasa atau fasilitas adalah sebagai berikut: 1) Membuat suatu usulan kegiatan yang berisi rencana pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelabuhan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2) Setelah disetujui maka akan pelabuhan akan mendapat Daftar Isian Kegiatan. 3) Setelah Daftar Isian Kegiatan diterima maka tahap pelaksanaan akan segera dilakukan. 4) Fasilitas yang sudah jadi akan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian diserahkan ke PPP. 5) Pelabuhan akan mengatur dan mengelola fasilitas berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2006 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di DKP sebagai acuan operasional. 4.1.3 Tingkat Manajemen Operasional PPP Tamperan a. Produksi Perikanan Laut Perkembangan jumlah produksi perikanan laut di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

1. 4. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG
4.1 Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
4.1.1 Pengembangan dan Operasi PPP Tamperan
Pengembangan PPI Tamperan dimulai sejak tahun 2003 yang dibiayai
dari dana APBN (Dekosentrasi), DAK Non DR (Dana Alokasi Khusus Non Dana
Reboisasi), APBD Propinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Pacitan.
a. Operasional Tahap I (Opersional Minimal)
Agar dapat dioperasionalkan secara minimal, yaitu kolam pelabuhan dan
dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan kapal yang berukuran sampai
10 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
1) Penyelesaian breakwater sisi kiri sepanjang 86,7 meter.
2) Pembangunan dermaga dengan konstruksi coison sepanjang 226 meter.
3) Pengerukan sebanyak 20.299 m³.
4) Fasilitas darat.
b. Operasional Tahap II (Operasional Penuh)
Pada operasional tahap II ini, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta
fasilitas darat dapat dimanfaatkan secara penuh kapal-kapal yang berukuran 30
GT – 100 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan berupa:
1) Penyelesaian breakwater sisi kanan sepanjang 247 meter.
2) Dermaga konstruksi coison sepanjang 143 meter.
3) Pengerukan kolam dengan volume 34.500 m³.
4) Fasilitas darat.
Dana yang diperlukan untuk operasional tahap II sebesar Rp 52,4 milyar.
Kebutuhan dana ini akan direncanakan secara bertahap pada tahun anggaran

2. 32
2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 (Dinas Perikanan dan Kelautan
Propinsi Jawa Timur, 2006).
4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan (Revitalisasi) PPP Tamperan
Tingkat pembangunan PPP Tamperan saat ini masih 70%. Untuk itu
pembangunan masih terus dilakukan agar ada peningkatan sarana dan
prasarana pelabuhan. Sehingga bisa meningkatkan kegiatan operasional yang
ada di pelabuhan. Langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu
pembangunan, pengadaan jasa atau fasilitas adalah sebagai berikut:
1) Membuat suatu usulan kegiatan yang berisi rencana pembangunan sarana
dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelabuhan kepada Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap.
2) Setelah disetujui maka akan pelabuhan akan mendapat Daftar Isian
Kegiatan.
3) Setelah Daftar Isian Kegiatan diterima maka tahap pelaksanaan akan segera
dilakukan.
4) Fasilitas yang sudah jadi akan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan
Perikanan, kemudian diserahkan ke PPP.
5) Pelabuhan akan mengatur dan mengelola fasilitas berdasarkan PP Nomor 19
Tahun 2006 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku di DKP sebagai acuan operasional.
4.1.3 Tingkat Manajemen Operasional PPP Tamperan
a. Produksi Perikanan Laut
Perkembangan jumlah produksi perikanan laut di Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP) Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

3. 33
Tabel 4. Perkembangan Bulanan Jumlah Produksi Perikanan Laut di Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Tahun 2008
No Bulan Produksi (Kg) Nilai (Rp) Retribusi (Rp)
1 Januari 30.672 245.623.000 12.281.150
2 Februari 13.509 88.219.000 4.410.950
3 Maret 37.512 270.389.000 13.519.450
4 April 73.547 721.987.000 36.099.350
5 Mei 218.877 2.196.883.500 109.844.175
6 Juni 225.679 2.858.680.500 142.934.025
7 Juli 127.656 1.140.784.000 57.039.200
8 Agustus 220.753 1.719.969.000 85.998.450
9 September 341.420 2.901.686.500 145.084.325
10 Oktober 204.142 1.354.715.250 67.735.763
11 November 125.962 824.607.500 41.230.375
12 Desember 72.450 527.605.000 26.380.250
Jumlah 1.692.179 14.851.149.250 742.557.463,00
Sumber: PPP Tamperan, 2009
b. Armada Perikanan
Perkembangan jumlah armada perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

4. 34
Tabel 5. Perkembangan Bulanan Jumlah Armada Perikanan di Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Tahun 2008
No
Jenis
Armada
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kapal Motor
a. < 1 GT 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
b. <6 GT 46 46 46 78 78 121 135 161 151 124 124 111
c. 6-10 GT 14 17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
d. 10 - 30 GT 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4
2
Perahu
Tanpa Motor 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Jumlah 133 136 121 156 156 199 213 239 230 203 203 189
Sumber: PPP Tamperan, 2009
Perairan Pacitan selain dieksploitasi nelayan setempat juga oleh nelayan
pendatang antara lain dari Pekalongan, Prigi hingga Sulawesi Selatan. Nelayan
yang ada beroperasi di perairan Pacitan sebanyak 1.232 orang. Masyarakat
Pacitan sendiri umumnya hanya bekerja menjual jasa untuk menyediakan
perbekalan dan kebutuhan nelayan yang diperlukan saat akan berangkat ke laut
seperti halnya makanan, solar, air bersih dan es. Kondisi tersebut yang menarik
banyak nelayan luar daerah Pacitan untuk beroperasi di perairan Pacitan.
Kapal-kapal nelayan yang berada di Pelabuhan Tamperan umumnya
sudah dilengkapi dengan alat bantu navigasi GPS dan alat komunikasi yang
memadai kerena letak fishing ground yang jauh mencapai Samudera Indonesia.
Namun demikian, alat-alat keselamatan sangat terbatas bahkan kadang-kadang
tidak ada sama sekali seingga ancaman laut sering manghadang mereka.

5. 35
c. Alat Tangkap
Perkembangan jumlah alat tangkap perikanan di Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP) Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Perkembangan Bulanan Jumlah Alat Tangkap Perikanan di Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Tahun 2008
No
Jenis Alat
Tangkap
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Krendet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2 Pancing Titil 78 78 78 110 110 153 167 193 183 156 156 143
3 Pancing Tonda 60 63 49 82 82 125 139 165 155 128 128 125
4 Hand Line 14 17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Gill Net 84 87 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68
6 Payang/Dogol 46 46 46 78 78 121 135 161 151 124 124 111
7 Mini Purse Seine 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4
8 Purse Seine 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4
Jumlah 358 367 317 420 420 549 591 669 641 560 560 529
Sumber: PPP Tamperan 2009
Jenis alat tangkap yang beroperasi di perairan Pacitan adalah jaring
senar (parel), payang, krendet, purse seine, pancing tonda, rawai dasar, gill net,
dan hand line. Jaring senar (parel) digunakan untuk menangkap
cakalang/tongkol, pada bulan Juli 2009 berjumlah 40 unit dengan hasil
tangkapan 10.520 kg cakalang dan.14.401 kg tongkol. Payang digunakan untuk
menangkap selar, pada bulan Juli 2009 berjumlah 23 unit. Krendet digunakan
untuk menangkap lobster, pada bulan Juli 2009 berjumlah 10 unit. Purse seine
digunakan untuk menangkap cakalang/tongkol, pada bulan Juli 2009 berjumlah
24 unit dengan hasil tangkapan 55.734 kg cakalang dan 34.834 kg tongkol.
Pancing tonda digunakan untuk menangkap tuna/cakalang, pada bulan Juli 2009
berjumlah 131 unit dengan hasil tangkapan 101.366 kg tuna dan 77.489 kg
cakalang. Rawai dasar digunakan untuk menangkap manyung, pada bulan Juli

6. 36
2009 berjumlah 10 unit dengan hasil tangkapan 145 kg manyung. Gill net
digunakan untuk menangkap cakalang/tongkol, pada bulan Juli 2009 berjumlah
50 unit dengan hasil tangkapan 10.520 kg cakalang dan 14.401 kg tongkol. Hand
Line digunakan untuk menangkap tuna/cakalang, pada bulan Juli 2009 berjumlah
595 unit dengan hasil tangkapan 101.366 kg tuna dan 77.489 kg cakalang.
Pada alat tangkap purse seine, pengoperasiannya membutuhkan biaya
yang mahal terutama jika pengoperasiannya menggunakan dua kapal. Jika hasil
tangkapan hanya sedikit, maka jumlah hari dalam operasi penangkapan
ditambah, dari 3-4 hari menjadi 5-6 hari hal ini dilakukan untuk menghemat biaya
dan meminimalkan kerugian dalam pengoperasian purse seine. Alat tangkap
pancing memiliki waktu pengoperasian yang lebih lama sehingga dapat
memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.
d. Jumlah Nelayan dan Pedagang
Jumlah nelayan dan pedagang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Perkembangan Bulanan Jumlah Nelayan dan Pedagang di Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Tahun 2008
No Bulan Jumlah Nelayan (orang) Jumlah Bakul / Pedagang
1 Januari 248 45
2 Februari 288 44
3 Maret 597 45
4 April 694 44
5 Mei 624 44
6 Juni 794 44
7 Juli 852 43
8 Agustus 869 45
9 September 690 45
10 Oktober 609 44
11 November 609 25
12 Desember 567 46
Sumber: PPP Tamperan, 2009

7. 37
e. Daerah Penangkapan Ikan
Daerah penangkapan merupakan area yang mempunyai stok ikan yang
melimpah. Daerah penangkapan ikan di perairan Pacitan ada di sekitar teluk
Pacitan hingga Samudera Indonesia dengan luas wilayah kewenangan perairan
laut sebesar 523,82 km.
Beberapa tahun terakhir, nelayan menggunakan rumpon laut dalam
sebagai alat bantu penangkapan dan sebagai tujuan untuk daerah penangkapan.
Kapal yang menggunakan rumpon adalah kapal sekoci yang memiliki berbagai
macam alat tangkap dalam satu armada. Kapal purse seine juga menggunakan
rumpon, namun jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan kapal sekoci.
Daerah penangkapan alat tangkap rawai dasar dioperasikan sekitar 5-7
mil dari pantai pada kedalaman 100-200 m. Dasar perairan adalah pasir campur
lumpur (Fitriana, 2004).
Daerah penangkapan alat tangkap purse seine sudah ditentukan oleh
titik-titik rumpon yang sudah dipasang. Rumpon yang digunakan berada pada
koordinat 1110
08' BT dan 80
50' LS berjarak sekitar 38 mil dari pelabuhan
dengan kedalaman sekitar 900 m. Rumpon kedua pada koordinat 1110
12' BT
dan 80
55' LS berjarak sekitar 42 mil dari pelabuhan dengan kedalaman sekitar
1600 m. Sedangkan rumpon ketiga pada koordinat 1110
05' BT dan 80
48' LS
berada pada jarak sekitar 36 mil dari pelabuhan dengan kedalaman sekitar 800m
(Kurniawan, 2010).
f. Musim Penangkapan
Musim penangkapan di perairan Pacitan berlangsung antara bulan Mei
hingga November. Pada bulan Desember hingga bulan April nelayan banyak
yang berhenti melaut karena pada bulan ini terjadi angin barat / paceklik.

8. 38
Pada musim paceklik, nelayan tradisional yang melaut hanya 80%,
dengan penghasilan turun drastis yaitu hanya 20%-25% dari biasanya dengan
daerah penangkapan di dalam teluk Pacitan. Meskipun hasil yang diperoleh
sangat turun drastis, kegiatan melaut tetap dilakukan oleh nelayan tradisional.
Hal ini karena merupakan mata pencaharian yang utama bagi nelayan
tradisional. Sedangkan untuk nelayan andon tidak ada yang melaut sama sekali,
hal ini atas pertimbangan faktor keselamatan dan hasil yang diperoleh tidak bisa
menutupi biaya operasional apabila dipaksa untuk melaut.
Musim penangkapan ikan dapat diketahui dari tabel jumlah produksi ikan,
nilai produksi, dan retribusi di PPP Tamperan tahun 2008 berikut:
Tabel 8. Perkembangan Bulanan Jumlah Produksi Ikan, Nilai Produksi dan
Retribusi di PPP Tamperan Tahun 2008
No Bulan Produksi (Kg) Nilai (Rp) Retribusi (Rp)
1 Januari 30.672 245.623.000 12.281.150
2 Februari 13.509 88.219.000 4.410.950
3 Maret 37.512 270.389.000 13.519.450
4 April 73.547 721.987.000 36.099.350
5 Mei 218.877 2.196.883.500 109.844.175
6 Juni 225.679 2.858.680.500 142.934.025
7 Juli 127.656 1.140.784.000 57.039.200
8 Agustus 220.753 1.719.969.000 85.998.450
9 September 341.420 2.901.686.500 145.084.325
10 Oktober 204.142 1.354.715.250 67.735.763
11 November 125.962 824.607.500 41.230.375
12 Desember 72.450 527.605.000 26.380.250
Jumlah 1.692.179 14.851.149.250 742.557.463,00
Sumber: PPP Tamperan 2009

9. 39
4.1.4 Organisasi dan Tata Kerja BPPPP Tamperan
a. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Propinsi Jawa Timur Nomor : 061.1 / 568 / 118.4 / 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan – Kabupaten
Pacitan, maka Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan
mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1) Kedudukan Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Tamperan
adalah sebagai lembaga / Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas
Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
2) Tugas pokok Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP)
Tamperan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di bidang
pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengawasan penangkapan ikan
dan pelayanan teknis kapal perikanan.
3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan
Pantai (BPPPP) Tamperan mempunyai fungsi:
a) Pengumpulan dan penyiapan bahan serta perumusan rencana
pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
b) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran.
c) Penyusunan rencana program penyelenggaraan pengawasan
penangkapan ikan serta pengujian penerapan standar penangkapan ikan.
d) Penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pembinaan
pelayanan teknis kapal perikan pantai.
e) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, analisa terhadap
pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan pemasaran
hasil perikanan.

10. 40
f) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan ketertiban dan kebersihan
kawasan pelabuhan pantai.
g) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana / prasarana serta
pelayanan teknis kapal perikanan.
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
b. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai
(BPPPP) Tamperan adalah sebagai berikut :
Gambar 3. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai
c. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai
(BPPPP) Tamperan terdiri dari :
1) Koordinator Balai, mempunyai tugas memimpin, mengawasi,
mengkoordinasikan tugas-tugas Balai.
KEPALA BALAI PENGELOLA
PELABUHAN
SUB KOORDINATOR
TATA USAHA
SUB KOORDINATOR
KESYAHBANDARAN
SUB KOORDINATOR
PELAYANAN TEKNIS

11. 41
2) Sub Koordinator Tata Usaha, mempunyai tugas:
a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan
kearsipan.
b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Balai.
3) Sub Koordinator Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:
a) Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka
penyusunan perencanaan pengembangan dan pelayanan jasa serta
pemeliharaannya.
b) Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana program
pelaksanaan penyelenggaraan keamanan serta koordinasi pemanfaatan
sarana pelabuhan.
c) Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan
ketertiban dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan.
d) Menyusun penyusunan dan penyiapan rencana program pelaksanaan
koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan.
e) Melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
terhadap penggunaan jasa pelabuhan perikanan.
f) Melaksanakan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan
teknis
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Balai.
4) Sub Koordinator Kesyahbandaran, mempunyai tugas:
a) Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana
keselamatan pelayaran.

12. 42
b) Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana
keselamatan pelayaran.
c) Melaksanakan pelayanan keselamatan pelayaran.
d) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan keselamatan
pelayaran.
e) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data
kesyahbandaran.
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Balai.
d. Personalia
Di Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) Tamperan
memiliki pegawai dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 9. Personalia Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP)
Tamperan Kabupaten Pacitan
No Nama / NIP Jabatan dan Tugas
1 Nonot Widjayanto, S.Pi
NIP. 080 118 230
Kepala BPPPP
 Memimpin, mengawasi,
mengkoordinasikan tugas-tugas Balai.
2 Choirul Huda, S.Pi
NIP. 510 155 970
Kasubag Pelayanan Teknis
 Monitoring semua kegiatan
3 Yuyun Wulandari, S.St.Pi Staf Administrasi
 Data : produksi, pengusaha
 Laporan SSB ke Surabaya
 Keuangan
4 Wahyu Feri, S.St.Pi Kesyahbandaran
 Data : nelayan dan kapal
 Bidang jasa (surat kapal)
5 M. Eko P., A.Md.Pi Teknisi air, listrik dan mesin
 Pos masuk
6 Tulik Hadi P., A.Md Sarana dan prasarana
 Toilet
 Inventarisasi alat-alat kebersihan
 Perawatan kendaraan operasional
Sumber: PPP Tamperan 2009

13. 43
4.1.5 Sarana dan Prasarana PPP Tamperan
Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan
ditunjang pembangunan sarana dan prasarana berupa:
a. Fasilitas Pokok
Fasilitas pokok yaitu fasilitas dasar yang diperlukan oleh suatu pelabuhan
guna melindungi terhadap gangguan alam. Fasilitas pokok yang ada di
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan adalah:
1) Tanah (3,5 Ha)
2) Breakwater (765,6 m)
3) Revertment
4) Dermaga Coison (360 m)
5) Kolam labuh (6,4 Ha)
b. Fasilitas Fungsional
Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna
dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan.
Fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan
adalah:
1) Gedung TPI (1.160 m²)
c. Fasilitas Penunjang
Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung
meninggikan peranan pelabuhan perikanan dan tidak dapat dimasukkan ke
dalam kelompok kedua golongan tersebut. Yang menjadi fasilitas penunjang di
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan adalah:
1) Pasar ikan (288 m²), (belum berfungsi)
2) Pabrik es (288 m²), (belum berfungsi)

14. 44
3) Toilet umum (80 m²)
4) Rumah dinas (120 m²), (belum berfungsi)
5) Kantor pelabuhan (220 m²)
6) Pos jaga (12,6 m²)
7) Kantor keamanan pelabuhan (45 m²)
8) Ground reservoir (50 m²)
9) Power house (81 m²)
10) Kantin (45 m²), (belum berfungsi)
11) Kantor koperasi (45 m²)
12) Masjid / mushola (100 m²)
13) Gedung pertemuan nelayan (220 m²)
14) Menara air (25 m²)
15) Gudang garam, Es dan Box (288 m²), (belum berfungsi)
16) Bengkel umum (288 m²), (belum berfungsi)
17) Tangki dan tempat distribusi BBM (1 unit)
18) Tempat parkir
19) Kantor BBM (45 m²)
20) Balai pertemuan
21) Pos KAMLADU
4.1.6 Pendapatan Pelabuhan Sebagai Pengusaha Jasa
a. Pemakaian Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tidak termasuk
penggunaan listrik dan air, sebesar 1/5 (seperlima) dari hasil perolehan
retribusi lelang pada saat itu dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 Sebesar 70% untuk Pemerintah Propinsi.
 Sebesar 30% untuk biaya operasional.

15. 45
b. Pemakaian Bangunan Pelabuhan / Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak
termasuk penggunaan listrik, air:
 Ruangan Untuk Pertemuan, termasuk listrik dan air sebesar Rp 2.500,00
– Rp 5.000,00 setiap meter setiap hari.
 Penggunaan tangki / solar, sebesar Rp 3.000,00 – Rp 6.000,00 setiap ton
solar yang terjual.
c. Penggunaan alat-alat:
 Gerobak, sebesar Rp 500,00 – Rp 1.000,00 setiap jam;
 Peti / keranjang ikan, sebesar Rp 250,00 – Rp 500,00 setiap jam;
d. Pas Masuk Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan
 Orang / umum, sebesar Rp 300,00 setiap orang sekali masuk;
 Becak / gerobak / sepeda, sebesar Rp 250,00 – Rp 500,00 setiap
kendaraan sekali masuk;
 Sepeda motor, sebesar Rp 500 setiap kendaraan sekali masuk;
 Mobil, sebesar Rp 1.000,00 setiap kendaraan sekali masuk;
 Truk, sebesar Rp 1.500 setiap kendaraan sekali masuk.
e. MCK umum
 Mandi : Rp 1.500,00
 Berak : Rp 1.000,00
 Kencing : Rp 1.000,00
 Lain-lain : RP 1.000,00
4.1.7 Pengendalian
Pengendalian di Pelabuhan Perikanan meliputi perbaikan, pembangunan
dan kebersihan agar tercipta suasana aman, nyaman serta fasilitas yang ada
dapat digunakan secara optimal. Kebersihan selalu dijaga dengan mengadakan

16. 46
kegiatan bersih-bersih setiap jam 5.30 WIB. Kerja bakti dilakukan setiap hari
Jumat dengan melibatkan semua orang yang ada di area kerja Pelabuhan
Perikanan.
Sebagai penunjang dalam usaha pengendalian, maka dibuatlah tata tertib di
area kerja BPPPP Tamperan:
a. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah atau
limbah sembarangan.
b. Menjaga keindahan dengan tidak merusak tanaman di wilayah kerja
pelabuahan.
c. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban bersama di wilayah kerja
pelabuhan.
d. Dilarang membawa narkoba dan minuman terlarang ke dalam lingkungan
pelabuhan.
e. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan benda-benda yang
membahayakan keselamatan orang lain.
f. Dilarang merusak atau menghilangkan fasilitas sarana dan prasarana di
wilayah kerja pelabuhan.
g. Dilarang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
pelabuhan perikanan.
h. Memanfaatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan harus sesuai
dengan fungsi dan peruntukannya.
i. Penggunaan semua fasilitas Pelabuhan Perikanan harus mendapatkan ijin
dari Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai.
j. Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan merupakan aset negara yang harus
dijaga, dirawat dan dipelihara bersama-sama.

17. 47
4.1.8 Hasil Pengamatan Kegiatan Operasional Nelayan
1) Di Dermaga Muat
Di PPP Tamperan telah disediakan air tawar untuk operasional nelayan.
Penyediaan BBM juga telah disediakan, baik itu bensin maupun solar. Namun
untuk kebutuhan es balok masih didatangkan dari luar, karena belum
berfungsinya pabrik es di pelabuhan.
2) Persiapan Penangkapan Ikan
Setelah perbekalan dirasa cukup maka nelayan bersiap untuk berangkat
dalam usaha penangkapan ikan di laut. Untuk kapal besar, nelayan menunggu
air pasang. Ada juga kapal yang menunggu saat berangkat yang tepat dimana
diperkirakan sampai tempat tebar jaring pada malam hari. Kebanyakan nelayan
berangkat pada pukul 06.00 WIB.
3) Tambat Labuh
Kapal nelayan tambat dengan menalikan kapal pada tambatan (boulder)
yang ada di dermaga. Pada saat pengamatan, kegiatan tambat labuh tidak
dipungut biaya.
4) Pendaratan Ikan
Hasil tangkapan dibongkar di dermaga. Karena kolam pelabuhan yang
dirasa masih kurang kedalamannya, nelayan menunggu hingga air pasang. Hasil
tangkapan langsung dibawa ke TPI untuk di lelang, namun ada juga yang
langsung menjualnya ke pembeli yang telah menunggu. Ikan diambil dari palka
dengan menggunakan timba dan kemudian diletakkan di keranjang untuk
diangkut ke TPI.

18. 48
5) Penyortiran
Sortasi adalah pemisahan produk menurut jenis, ukuran dan kesegaran.
Penyortiran sangat diperlukan untuk mendapatkan produk akhir yang bermutu
tinggi, hasil yang seragam, baik dalam kesegarannya, ukurannya, jenis maupun
mutunya. Ikan yang ada di keranjang dikelompokkan sesuai dengan jenis ikan
(disortir) kemudian dicuci dengan air laut. Kegiatan ini dilakukan di dermaga.
6) Pelelangan
Ikan yang telah disortir kemudian dibawa ke TPI oleh juru pikul (manol).
Ikan tersebut dijual ke bakul dengan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan
prosedur yang berlaku. Kegiatan pelelangan dilakukan setiap hari mulai pukul
07.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelelangan adalah:
a. Nelayan
Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan (UU No.31 Tahun 2004). Nelayan terlibat secara langsung
dalam proses pelelangan karena sebagian ikan yang dilelang merupakan
hasil tangkapan nelayan itu sendiri.
b. Penjual ikan
Penjual ikan di PPP Tamperan ada 3, yaitu: penjual sebagai agen yang
mewakili juragan laut atau pemilik kapal, penggendong (orang yang membeli
ikan dari nelayan lain tanpa melakukan penangkapan), kememendah/makelar
(orang yang membeli ikan dari kapal yang mendarat).
c. Pembeli ikan
Pembeli di TPI ada 2, yaitu: bakul (orang yang membeli ikan dalam
jumlah besar untuk dijual kembali), pengecer (orang yang membeli ikan
dalam jumlah sedikit untuk dikonsumsi sendiri atau diolah kembali).

19. 49
d. Tenaga jasa (kuli pikul/ manol)
e. Petugas TPI (juru timbang, juru lelang, juru loker)
7) Pengepakan dan Pengangkutan
Ikan yang akan diangkut keluar pelabuhan, dipak terlebih dahulu. Ikan
dipak dalam cold storage atau tong plastik yang diberi es, selanjutnya dinaikkan
ke truk atau pick up. Sedangkan untuk ikan yang akan dibawa ke sekitar area
pelabuhan cukup dimasukkan dalam keranjang atau kantong plastik yang
kemudian diangkut dengan sepeda motor atau becak. Kegiatan pengepakan
dilakukan di sebelah barat area pelabuhan.
8) Pengolahan
Pengolahan hasil perikanan dilakukan oleh masing-masing pembeli
maupun pengusaha perikanan. Di area pelabuhan belum ada aktivitas
pengolahan ikan. Aktivitas pengolahan masih dalam pengawasan pihak
Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
9) Pemasaran
Keberadaan PPP Tamperan adalah penampung produksi ikan hasil
tangkapan yang selanjutnya disalurkan pada pengusaha pengolahan maupun
pengusaha pemasaran. Ikan segar hasil tangkapan didistribusikan ke Surabaya,
Solo hingga Bali.
10) Perawatan dan Perbaikan
Perawatan dan perbaikan kapal dilakukan oleh pengusaha ikan sendiri.
Penggantian kulit kapal biasanya satu tahun sekali. Pada saat pengamatan,
belum ada bengkel / dok kapal yang beroperasi di pelabuhan.

20. 50
4.1.9 Instansi dan Lembaga yang Terkait di PPP Tamperan
a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
Dinas ini bertempat di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dimana
setiap bulan mengadakan penyuluhan kepada para nelayan. Dalam pertemuan
tersebut nelayan menanyakan masalah yang dihadapi nelayan kepada petugas
penyuluh. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan memiliki tugas:
1) Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi perikanan
serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan.
2) Melaksanakan upaya dan membina kelestarian sumberhayati perikanan.
3) Membimbing dan membantu pertumbuhan koperasi perikanan serta
penyempurnaan tata niaga / pemasaran hasil perikanan.
4) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perijinan bagi
para pengusaha perikanan.
b. Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Pacitan
Dalam UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud Koperasi adalah badan
usaha ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah
pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa).
KUD adalah organisasi ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan
oleh dan untuk masyarakat pedesaan. Anggota KUD adalah orang-orang yang
bertempat tinggal/ menjalankan usahanya diwilayah unit desa tersebut yang
merupakan daerah kerja dari KUD.

21. 51
Pembentukan KUD Mina Pacitan adalah salah satu cara meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Pacitan
memiliki Badan Hukum: 5846/BH/II/1985. Alamat KUD ini adalah di Teleng
Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan. Tugas dari KUD Mina Pacitan adalah
1) Menangani dan menyelenggarakan pelelangan ikan di Tempat
Pelelangan Ikan Tamperan, Pacitan.
2) Mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3) Penyalur kredit bagi para anggotanya.
4) Penyalur alat-alat produksi, perbekalan laut dan kebutuhan nelayan
sehari-hari.
c. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan
bertanggung jawab kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
Kantor ini ada di sebelah barat TPI dengan alamat Jalan Pelabuhan Tamperan
Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan, telepon (0357)5103143.
d. Keamanan Laut Terpadu (KAMLADU)
Keberadaan KAMLADU mempunyai wewenang dan tanggung jawab
melaksanakan penanganan, penyelidikan dan penanggulangan kasus-kasus
kejahatan umum dan kriminal di kawasan perairan Pelabuhan Perikanan Pantai
Pacitan.
4.1.10 Permasalahan dan Penanganannya
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional
pelabuhan diantaranya adalah sebagai berikut:

22. 52
1) Sumber Daya Manusia di Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai
(BPPPP) Tamperan dirasakan kurang memadai.
2) Pengembangan TPI belum berorientasi program sentra usaha yang
higienis.
3) Belum adanya instalasi pembuangan air limbah (IPAL).
4) Belum adanya lampu suar sebagai penunjuk.
5) Belum adanya bangunan untuk industri perikanan.
6) Belum terselesaikannya breakwater sebelah kanan.
7) Masyarakat nelayan masih menganggap enteng masalah perijinan,
sehingga kapal-kapal yang ada kebanyakan tidak memiliki surat-surat
perijinan.
b. Penanganan
1) Penambahan Sumber Daya Manusia di Balai Pengelola Pelabuhan
Perikanan Pantai (BPPPP) Tamperan.
2) Peningkatan higienitas sarana dan prasarana TPI.
3) Pembangunan instalasi pembuangan air limbah (IPAL).
4) Pengadaan lampu suar.
5) Pembangunan tempat industri perikanan.
6) Penyelesaian breakwater sebelah kanan.
7) Sosialisasi mengenai surat perijinan.
4.1.11 Dampak Pembangunan PPP Tamperan
Pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak ekonomi yang
positif. Hal ini terlihat dari adanya peluang pekerjaan antara lain sebagai nelayan,
buruh pelabuhan, kuli angkut (manol), bakul ikan, pengurus kapal, warung
makanan, usaha perbekalan kapal, usaha transportasi, dan pengusaha

23. 53
perikanan. Dengan adanya pelabuhan juga akan mengurangi masalah
urbanisasi. Karena itu, kegiatan penangkapan merupakan prime mover
perekonomian Indonesia. Pelabuhan juga digunakan tempat untuk melakukan
kegiatan studi banding, survey, PKL, magang, maupun penelitian.
4.2 Partisipasi Kegiatan Operasional di PPP Tamperan
4.2.1 Pencatatan Data Produksi Perikanan Laut
Sistem pencatatan data produksi perikanan laut di PPP Tamperan dimulai
dengan pembuatan form, untuk digunakan pegawai dalam pengambilan data
produksi perikanan yang ada di TPI. Format ini berisi tentang jenis ikan, kode,
volume (kg), harga (Rp), jumlah (Rp) dan keterangan. Data produksi perikanan
laut diambil dari TPI. Format data produksi perikanan laut di TPI berisi tentang
kapal / nelayan, bakul, tanggal, jenis kapal, dan jenis ikan hasil tangkap (kg).
Form dapat dilihat pada lampiran 6.
Pencatatan atau pengambilan data di PPP Tamperan telah menggunakan
form SL-3, yang sesuai dengan buku pedoman pencatatan data perikanan dari
Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (2004) yaitu :
 SL-0 = Kartu perahu / kapal motor
 SL-1A = Daftar perahu / kapal motor yang digunakan oleh rumah tangga
perikanan laut
 SL-1B = Daftar perahu / kapal motor yang digunakan oleh perusahaan
perikanan
 SL-2A = Daftar rumah tangga perikanan laut di desa sampel
 SL-2B = Daftar rumah tangga perikanan yang menangkap benih di laut
desa perikanan

24. 54
 SL-3 = Produksi perusahaan perikanan laut / catatan produksi tempat
pendaratan ikan
 SL-4 = Pendaratan perahu / kapal motor sampel yang mendarat di
Pusat pendaratan utama pada hari sampel
 SL-5 = Produksi perahu / kapal motor sampel yang mendarat di pusat
pendaratan utama pada hari sampel
 SL6A = Jumlah trip dan produksi RTP sampel serta estimasi jumlah trip
dan produksi desa sampel
 SL6B = Jumlah trip dan produksi benih di desa perikanan
Selain pembuatan dan pengisian data produksi perikanan laut harian,
tugas dari PPP Tamperan adalah pengorganisasian data, pengolahan data,
penyajian data dan melaporkan data ke Surabaya melalui radio SSB (Single Side
Band).
1) Pengorganisasian Data
Pengorganisasian data produksi perikanan laut di PPP Tamperan
dilakukan menurut jenis ikan pada tiap harinya. Dari data harian kemudian
dilakukan penjumlahan / total per bulan. Data yang terkumpul setiap
bulannya akan dikumpulkan menjadi laporan dalam bentuk data tahunan. Hal
ini untuk memudahkan bagi siapa saja yang membutuhkan informasi
mengenai data produksi perikanan laut di PPP Tamperan.
2) Pengolahan Data
Data yang terkumpul di PPP Tamperan kemudian diolah oleh pegawai
Sub Koordinator Tata Usaha. Pengolahan data dilakukan dengan cara
menjumlahkan data/ tabulasi data yang telah dikumpulkan dari TPI. Data ini
dijumlah/ total tiap bulannya untuk kemudian dikumpulkan menjadi laporan
tahunan.

25. 55
3) Melaporkan Data
Pelaporan data produksi perikanan laut harian di PPP Tamperan
menggunakan radio SSB. Radio SSB digunakan untuk berkomunikasi
dengan stasiun radio SSB yang ada di Pelabuhan Perikanan / Pangkalan
Pendaratan Ikan daerah lain. Dengan radio SSB data dapat dilaporkan ke
Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Data yang dilaporkan
berupa informasi harga dan permintaan pasar. Laporan Monitoring
Pelabuhan Perikanan bulanan diisi dalam form (LM II A) dan Produksi
Perusahaan Perikanan Laut / Catatan Produksi Tempat Pendaratan Ikan
dicatat dalam form (SL-3).
Alur pencatatan data produksi perikanan laut di PPP Tamperan adalah
sebagai berikut:
Gambar 4. Alur Pencatatan Data Produksi Perikanan Laut di PPP Tamperan
Data tahunan produksi perikanan laut
Oleh PPP Tamperan
Data bulanan per jenis ikan
Oleh staf administrasi PPP Tamperan
Data harian per jenis ikan
Oleh staf administrasi PPP Tamperan
Data produksi perikanan laut di TPI
Laporan SSB
ke Surabaya

26. 56
Pada bulan Juli 2009, volume ikan yang didaratkan sebesar 586.088 kg,
dengan nilai Rp 4.062.098.000,00 dan retribusi lelang mencapai
Rp203.104.900,00. Ikan yang dipasarkan berupa ikan segar dengan rincian, tuna
besar 101.366 kg (17%), cakalang besar 92.677 kg (16%), tuna 20+ 86.885 kg
(14%), tuna kecil 61.399 (10%), lain-lain 243.761 kg (43%). Ikan hasil tangkapan
dipasarkan dalam kota sebesar 117.218 kg (20%), ke Surabaya sebesar 234.435
kg (40%), dan antar provinsi yaitu Semarang, Bali, Jakarta sebesar 234.435 kg
(40%). Produksi perikanan laut menurut jenis ikan bulan Juli 2009 dapat
diketahui dari tabel berikut:
Tabel 10. Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan di PPP Tamperan Bulan
Juli Tahun 2009.
No Jenis Ikan Berat (kg) Harga Total Harga
1 Tuna 20 + 86.885 15.000 1.303.275.000
2 Tuna 10 + 52.131 9.500 495.244.500
3 Tuna Besar 101.366 6.000 608.196.000
4 Tuna Kecil 61.399 5.500 337.694.500
5 Cakalang Besar 92.677 5.000 463.385.000
6 Cakalang Kecil 40.546 4.500 182.457.000
7 Lemadang 4.055 5.000 20.275.000
8 Marlin 2.896 6.000 17.376.000
9 Tongkol 49.235 4.500 221.557.500
10 BS / Campur 52.131 4.000 208.524.000
11 Layang 34.754 5.000 173.770.000
12 Pisang-pisang 1.158 5.000 5.790.000
13 Tenggiri 36 15.000 540.000
14 Bawal Putih 21 25.000 525.000
15 Layur 378 8.000 3.024.000
16 Rebon 2.891 2.500 7.227.500
17 Udang 25 20.000 500.000
18 Selar 26 2.000 52.000
19 Pogot 58 1.500 87.000
20 Tungkul 1.224 1.500 1.836.000
21 Krawu 354 4.000 1.416.000
22 Kakap 13 15.000 195.000
23 Cucut / Kelong 45 7.500 337.500
24 Cumi-cumi 98 12.500 1.225.000
25 Manyung 145 8.500 1.232.500
26 Teri 1.255 4.000 5.020.000
27 Kuwe 32 10.000 320.000
28 Rucah 254 4.000 1.016.000
586.088 4.062.098.000
Sumber: PPP Tamperan 2009

27. 57
4.2.2 Pencatatan Data Nelayan dan Kapal
Pencatatan data nelayan dan kapal dilakukan oleh Wahyu Feri, S.St.Pi
sebagai Sub Koordinator Kesyahbandaran. Pencatatan data nelayan dan kapal
dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada para nelayan. Data tersebut
kemudian dicatat dalam buku Daftar Nelayan dan Kapal di PPP Tamperan.
Armada yang digunakan dibagi menjadi kapal motor 5 GT (131 unit),
kapal motor 5-10 GT (131 unit), kapal motor 10-30 GT (12 unit), perahu motor
tempel (88 unit), perahu tanpa motor (38 unit). Berikut jenis armada, jumlah
armada, jumlah nelayan dan jumlah alat tangkap pada bulan Juli 2009.
Tabel 11. Jenis Armada Penangkapan yang Ada di Pelabuhan Perikanan Pantai
Tamperan Bulan Juli Tahun 2009.
No Jenis Armada
Jumlah
Armada
Jumlah
Nelayan
Jumlah Alat
Tangkap
1
2
3
4
5
Mancung
Kunting
Katiran
Sekoci / Tonda
a. Lokal
b. Andon
Purse seine
a. Lokal
b. Andon
5
38
88
23
108
6
6
5
38
264
115
540
120
150
10
76
176
115
540
12
12
Jumlah 274 1.232 941
Sumber: PPP Tamperan 2009
4.2.3 Pengoperasian Gedung TPI
Tempat Pelelangan Ikan merupakan fasilitas fungsional yang
meningkatkan nilai ekonomis atau nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat
menunjang aktivitas pelabuhan. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana

28. 58
para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara
pelelangan.
Tempat Pelelangan Ikan yang telah ada telah dimanfaatkan dengan baik
untuk kegiatan pelelangan ikan. Gedung TPI telah mampu menampung seluruh
kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh nelayan perairan Pacitan, baik itu
nelayan lokal maupun nelayan andon. Namun dari observasi yang dilakukan
masih ada nelayan yang melakukan penjualan ikan di luar TPI. Pelelangan ikan
di TPI dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa Mina Pacitan.
4.2.4 Pelayanan Perbekalan
Pelayanan perbekalan terdiri dari pelayanan es, pelayanan BBM dan
pelayanan air tawar. Bahan Bakar Minyak yang dibutuhkan oleh nelayan
diperoleh melalui pelayanan yang dilakukan oleh Pertamina / lewat SPBU. Saat
PKL, harga bensin maupun solar Rp 4.500,00 per liter. Harga air tawar Rp750,00
per jurigen dan Rp 22.500,00 per ton. Untuk kebutuhan air tawar dengan jumlah
besar maka disediakan mobil tanki air untuk mengantar air mendekat ke kapal.
4.2.5 Pembuatan Surat Ijin Berlayar
Semua kapal yang masuk ke PPP Tamperan harus melaporkan diri ke
petugas registrasi kapal. Pada saat melapor harus menunjukkan surat-surat
kapal dan identitas ABK. Surat-surat kapal harus dilengkapi dengan SIUP, SIPI
dan Surat Andon (bagi kapal dari luar Pacitan). Bagi yang belum mempunyai
surat-surat kapal, harus mendaftarkan kapalnya untuk mengurus dokumen kapal.
Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB)
untuk nelayan, berikut merupakan alur pengurusan surat ijin:

29. 59
Gambar 5. Alur Pengurusan Surat Ijin
Sertifikat kelaikan dan pengawakan menyatakan bahwa kapal tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan aturan kelaikan kapal dan telah memenuhi
ketentuan mengenai keselamatan konstruksi, permesinan, peralatan navigasi,
Terbit:
SIB (Surat Ijin Berlayar)
1. Dokumen Kapal
2. SIUP
3. SIPI
A. Dokumen Kapal
1. Surat Ukur
2. Surat Pas Tahunan
3. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan
4. Surat Kecakapan 60 Mil Plus
B. Isian Permohonan
1. Akte Perusahaan
2. NPWP
3. KTP Pemilik / Penanggungjawab
C. Rekomendasi Andon (dari daerah asal)
1. Surat Keterangan Hak Milik
2. Surat Keterangan Tukang / Surat Dok
3. Surat Pengujian Kelayakan Kapal Perikanan

30. 60
alat penolong dan kelengkapan lain yang terkait dengan aturan kelaikan dan
pengawakan kapal penangkap ikan. Sertifikat ini dikeluarkan setelah kapal
memiliki surat pas kecil dan dinyatakan layak untuk melakukan pelayaran. Masa
berlaku surat ini berbeda untuk masing-masing kapal, tergantung kondisi dari
kapal tersebut.
Surat kecakapan menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah
mengikuti dan lulus dalam ujian kecakapan yang dilaksanakan di kantor
pelabuhan dan diperbolehkan berlayar sebagai nahkoda di kapal nelayan motor.
Surat kecakapan ini berlaku seumur hidup.
Sebelum melakukan usaha penangkapan ikan di laut, nelayan harus
mengurus perijinannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan:
 Kapal Tonase < 10 GT oleh DKP Kabupaten Pacitan.
 Kapal Tonase < 30 GT oleh DPK Jawa Timur.
 Kapal Tonase > 30 GT oleh DKP Pusat.
Prosedur untuk mendapatkan surat ijin ini adalah nelayan mengajukan
permohonan kepada petugas lapang yang ada di tingkat kecamatan yang
selanjutnya oleh pihak lapang akan diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten. Syarat yang harus dipenuhi adalah biodata nelayan, surat
permohonan dan surat pas. Dinas kelautan dan Perikanan akan mengeluarkan
Surat Ijin Usaha Perikanan jika semua persyaratan telah terpenuhi. Surat Ijin
Usaha Perikanan, meliputi:
a. Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP)
Surat ini diperuntukkan bagi nelayan yang melakukan usaha perikanan di
bidang penangkapan ikan. Surat ijin usaha penangkapan untuk masing-masing
kapal jumlahnya tidak sama, tergantung dari jumlah alat tangkap yang dibawa

31. 61
kapal tersebut. Satu surat ijin ini hanya berlaku untuk satu buah alat tangkap
dengan masa berlaku selama satu tahun.
b. Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIPI)
Surat ini diperuntukkan bagi nelayan yang melakukan usaha perikanan di
bidang pengangkutan ikan di laut. Nelayan tersebut tidak melakukan usaha
penangkapan sendiri melainkan membeli ikan di laut dari nelayan lain untuk
diangkut dan didaratkan di TPI.
c. Surat Ijin Berlayar (SIB)
Surat ijin berlayar merupakan surat yang harus dimiliki kapal sebelum
berlayar. Surat ini dapat dikeluarkan setelah SIUP, SIPI dan dokumen kapal
terpenuhi. Surat ijin berlayar dikeluarkan oleh pelabuhan setempat. Saat berlayar
surat ini harus dilengkapi dengan daftar anak buah kapal.
Registrasi kapal termasuk surat-surat kapal bersifat wajib dan berlaku
bagi semua perahu dan kapal yang berada di wilayah kerja PPP Tamperan.
Pelanggaran ketentuan tersebut dianggap ilegal dan menjadi kewenangan pihak
berwajib (KAMLADU) untuk ditindaklanjuti.
4.2.6 Keamanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan selama ini telah diupayakan
berbagai kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan sumberdaya perikanan.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pacitan, Satuan Polisi Air dan Udara dan TNI AL.
Ketiganya tergabung dalam KAMLADU (Keamanan Laut Terpadu). Kegiatan-
kegiatan yang dimaksud antara lain:

32. 62
a. Operasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Kegiatan patroli pengawasan di laut ada dua macam yaitu pengawasan
rutin dan pengawasan terpadu. Pengawasan rutin dilaksanakan setiap
seminggu dua kali. Sedangkan pengawasan terpadu atau patroli gabungan
dilaksanakan dengan penambahan tokoh masyarakat. Patroli gabungan
dilaksanakan empat kali dalam setahun. Patroli ini bertujuan agar tercipta
suasana aman di lingkungan Pelabuhan perikanan. Jika ada pengaduan dari
masyarakat setempat tentang adanya alat tangkap trawl, maka KAMLADU
akan segera bergerak dan menindaklanjutinya. Satuan ini dilengkapi dengan
kapal patroli yang ada di pelabuhan.
b. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan sistem
pengawasan berbasis masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini
terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan serta
masyarakat maritim lainnya. Hal ini ada dalam UU 31 Tahun 2004 Pasal 67
yang berbunyi, ”Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu
pengawasan perikanan”. Kegiatan ini bertujuan untuk menghentikan ilegal
fishing dan penangkapan ikan yang merusak biota laut serta berbahaya bagi
keselamatan.
c. Pengawasan Hasil Perikanan
Sasaran pengawasan hasil perikanan adalah semua komoditi hasil
produksi perikanan, meliputi hasil perikanan yang masuk ke pelabuhan dan
hasil perikanan yang keluar dari pelabuhan. Kegiatan ini dilaksanakan di area
TPI.
d. Pemantauan dan Evaluasi Penegakan Hukum
Kegiatan pemantauan dan evaluasi penegakkan hukum dilaksanakan
secara bersama dengan pengawasan rutin dan terpadu.

33. 63
4.2.7 Pencatatan Data Pasang Surut
Pengamatan pasang surut dilakukan di dermaga pelabuhan. Alat yang
digunakan adalah meteran, benang, pemberat, jam, selotip, buku dan alat tulis.
Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12. Data Pengamatan Pasang Surut
No Tanggal Jam Tinggi Air Laut (m)
1 10 Juli 2009 10.00 WIB 2,01
2 15 Juli 2009 06.00 WIB 0,79
3 15 Juli 2009 12.00 WIB 1,39
4 15 Juli 2009 17.00 WIB 0,68
5 16 Juli 2009 06.00 WIB 1,02
6 16 Juli 2009 12.00 WIB 1,21
7 16 Juli 2009 17.00 WIB 0,92
8 17 Juli 2009 06.00 WIB 1,28
9 17 Juli 2009 12.00 WIB 0,87
10 17 Juli 2009 17.00 WIB 1,03
11 18 Juli 2009 06.00 WIB 1,47
12 18 Juli 2009 12.00 WIB 0,81
13 18 Juli 2009 17.00 WIB 1,02
14 19 Juli 2009 06.00 WIB 1,65
15 19 Juli 2009 12.00 WIB 0,72
16 19 Juli 2009 17.00 WIB 1,03
17 31 Juli 2009 10.00 WIB 0,71
18 24 Agustus 2009 06.00 WIB 0,22
19 24 Agustus 2009 11.00 WIB 2,11
20 25 Agustus 2009 12.00 WIB 1,90
21 25 Agustus 2009 14.00 WIB 1,33
4.2.8 Pencatatan Data Kunjungan Kapal
Data kunjungan kapal pada tanggal 15 Juli 2009 sampai 19 Juli 2009,
dapat dilihat pada tabel 14-18, di lampiran 10.
4.2.9 Sistem Informasi Manajemen PPP Tamperan
Sistem informasi manajemen merupakan penerapan dari sistem informasi
yang dibutuhkan oleh semua tingkatan dalam mengelola sumberdaya informasi

34. 64
untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan. Sumberdaya informasi
mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, spesialis informasi dan
pemakai informasi. Data dan informasi adalah sumberdaya yang perlu dikelola
seperti sumberdaya yang lain. Sistem informasi manajemen dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan, dibutuhkan sumber-sumber informasi yang dikumpulkan
berupa data statistik dan informasi perikanan. Data statistik perikanan
merupakan sumber informasi data yang dibutuhkan untuk suatu penelitian yang
berupa data primer dan sekunder (Anggraeni, 2005).
Tujuan pelaksanaan sistem informasi Pelabuhan Perikanan adalah untuk
memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih baik tentang ruang lingkup
sistem perikanan tangkap. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan diharapkan
dapat memberikan informasi tentang kapasitas dalam melayani keperluan
operasi (produksi) dan menangani hasilnya (Khoiriyah, 2009).
Kegiatan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan yang
dilakukan antara lain:
a) Pemantauan produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan.
b) Pemantauan kapal perikanan dan hasil tangkap setiap kapal dan alat
tangkap.
c) Pengiriman secara rutin laporan monitoring pelabuhan.
d) Pendataan perbekalan (BBM, es, air, dll).
e) Pembuatan publikasi di lingkungan pelabuhan.
f) Pembuatan brosur PPP Tamperan.
g) Memasukkan data informasi melalui jaringan komputer dan internet. Sistem
informasi di internet dapat dilihat di www.pelabuhanpacitan.blogspot.com.