Fishing ground di Selat Madura terdapat di perairan antara Pulau Madura dan Jawa. Peta menunjukkan lokasi-lokasi penangkapan ikan yang umum digunakan nelayan di sepanjang perairan Selat Madura.
KESIMPULAN DAN SARAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangka...Andi Mahardika
5.1 Kesimpulan
• Jumlah purse seiner yang berbasis di Kota Probolinggo, mengalami penurunan. Alat tangkap purse seine, telah sesuai dengan Standard Nasional Indonesia. Alat bantu yang digunakan adalah lampu sebagai atraktor dan gardan sebagai penarik purse line, yang menggunakan mesin utama kapal (main engine) sebagai tenaga penggerak.
• Kecepatan penarikan purse line, berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Kecepatan yang optimal adalah 1,49 m/s dengan hasil tangkapan 1.138 kg. Hasil tangkapan terendah (5 kg), didapat dari kecepatan penarikan purse line 1,07 m/s.
• Waktu penangkapan, berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Hasil tangkapan terbaik terjadi pada saat fase bulan gelap dengan hasil tangkapan sebanyak 14.716 kg. Hasil tangkapan terbaik pada jam 02.00 WIB dengan hasil tangkapan sebanyak 2.543 kg.
5.2 Saran
• Untuk mempercepat dan mempermudah proses hauling jaring purse seine, sebaiknya mempergunakan power block sebagai alat bantu penangkapan ikan.
• Agar lebih efektif dalam menarik perhatian ikan, sebaiknya menggunakan rumpon dan “lampu celup laut dalam” sebagai auxiliary equipment.
• Untuk menentukan waktu penangkapan yang baik berdasarkan fase bulan, sebaiknya diterbitkan kalender khusus bagi nelayan yang mencantumkan fase bulan dan kolom pencatatan hasil tangkapan.
KESIMPULAN DAN SARAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangka...Andi Mahardika
5.1 Kesimpulan
• Jumlah purse seiner yang berbasis di Kota Probolinggo, mengalami penurunan. Alat tangkap purse seine, telah sesuai dengan Standard Nasional Indonesia. Alat bantu yang digunakan adalah lampu sebagai atraktor dan gardan sebagai penarik purse line, yang menggunakan mesin utama kapal (main engine) sebagai tenaga penggerak.
• Kecepatan penarikan purse line, berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Kecepatan yang optimal adalah 1,49 m/s dengan hasil tangkapan 1.138 kg. Hasil tangkapan terendah (5 kg), didapat dari kecepatan penarikan purse line 1,07 m/s.
• Waktu penangkapan, berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Hasil tangkapan terbaik terjadi pada saat fase bulan gelap dengan hasil tangkapan sebanyak 14.716 kg. Hasil tangkapan terbaik pada jam 02.00 WIB dengan hasil tangkapan sebanyak 2.543 kg.
5.2 Saran
• Untuk mempercepat dan mempermudah proses hauling jaring purse seine, sebaiknya mempergunakan power block sebagai alat bantu penangkapan ikan.
• Agar lebih efektif dalam menarik perhatian ikan, sebaiknya menggunakan rumpon dan “lampu celup laut dalam” sebagai auxiliary equipment.
• Untuk menentukan waktu penangkapan yang baik berdasarkan fase bulan, sebaiknya diterbitkan kalender khusus bagi nelayan yang mencantumkan fase bulan dan kolom pencatatan hasil tangkapan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangka...Andi Mahardika
HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAFTAR LAMPIRAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan T...Andi Mahardika
DAFTAR LAMPIRAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAFTAR GAMBAR Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Ter...Andi Mahardika
DAFTAR GAMBAR Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAFTAR TABEL Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terh...Andi Mahardika
DAFTAR TABEL Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Andi Mahardika
4. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG
4.1 Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
4.1.1 Pengembangan dan Operasi PPP Tamperan
Pengembangan PPI Tamperan dimulai sejak tahun 2003 yang dibiayai dari dana APBN (Dekosentrasi), DAK Non DR (Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi), APBD Propinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Pacitan.
a. Operasional Tahap I (Opersional Minimal)
Agar dapat dioperasionalkan secara minimal, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan kapal yang berukuran sampai 10 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
1) Penyelesaian breakwater sisi kiri sepanjang 86,7 meter.
2) Pembangunan dermaga dengan konstruksi coison sepanjang 226 meter.
3) Pengerukan sebanyak 20.299 m³.
4) Fasilitas darat.
b. Operasional Tahap II (Operasional Penuh)
Pada operasional tahap II ini, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan secara penuh kapal-kapal yang berukuran 30 GT – 100 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan berupa:
1) Penyelesaian breakwater sisi kanan sepanjang 247 meter.
2) Dermaga konstruksi coison sepanjang 143 meter.
3) Pengerukan kolam dengan volume 34.500 m³.
4) Fasilitas darat.
Dana yang diperlukan untuk operasional tahap II sebesar Rp 52,4 milyar. Kebutuhan dana ini akan direncanakan secara bertahap pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2006).
4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan (Revitalisasi) PPP Tamperan
Tingkat pembangunan PPP Tamperan saat ini masih 70%. Untuk itu pembangunan masih terus dilakukan agar ada peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. Sehingga bisa meningkatkan kegiatan operasional yang ada di pelabuhan. Langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu pembangunan, pengadaan jasa atau fasilitas adalah sebagai berikut:
1) Membuat suatu usulan kegiatan yang berisi rencana pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelabuhan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
2) Setelah disetujui maka akan pelabuhan akan mendapat Daftar Isian Kegiatan.
3) Setelah Daftar Isian Kegiatan diterima maka tahap pelaksanaan akan segera dilakukan.
4) Fasilitas yang sudah jadi akan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian diserahkan ke PPP.
5) Pelabuhan akan mengatur dan mengelola fasilitas berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2006 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di DKP sebagai acuan operasional.
4.1.3 Tingkat Manajemen Operasional PPP Tamperan
a. Produksi Perikanan Laut
Perkembangan jumlah produksi perikanan laut di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:
Pendahuluan Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten ...Andi Mahardika
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulaunya (17.480 pulau), dengan garis pantai terpanjang ke empat (95.150 km) setelah Kanada, USA dan Rusia Federasi. Berdasarkan konvensi PBB tahun 1982, tentang hukum laut, wilayah laut yang dapat dimanfaatkan seluas 5,8 juta km2 (3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif) (Lukito, 2009).
Ikan adalah salah satu bentuk sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih / dapat memperbaharui diri. Sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat open access dan common property yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Dalam statistik perikanan yang dimaksud dengan perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan serta pasca panen ikan (Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2004).
Upaya memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal dan lestari, merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa Negara (Yahya, 2009).
Potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun, atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatan ikan Indonesia baru mencapai 4,4 juta ton per tahun. Dua tahun lalu Indonesia berhasil membukukan jumlah ikan tangkapan sebesar 6,4 juta ton ikan, yang diprediksi akan naik menjadi 9 juta ton pada tahun 2008 (Tokoh Indonesia.Com, 2009 ).
Propinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 km2 meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai 1.600 km, merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sepanjang pantainya dapat dijumpai beragam sumberdaya alam mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, hutan, migas, sumberdaya mineral. Dengan luas laut 142.560 km2, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), memiliki panjang garis pantai lebih kurang 800 km, menyimpan sumber daya alam laut yang melimpah. Di sektor perikanan tangkapan, Jawa Timur memiliki potensi sebesar 1,7 juta ton per tahun. Potensi lestari 804.612,8 ton per tahun, tapi baru dimanfaatkan 453.034,05 ton per tahun atau 56,30% saja dari potensi yang ada. Total tangkapan itu sebagian besar (sekitar 87,98%) diperoleh dari usaha penangkapan di kawasan pantai utara, sisanya (12,12%) didapat dari penangkapan di pantai selatan (Lukito, 2009).
Daftar Lampiran Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupa...Andi Mahardika
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang …………………………………. 70
2. Foto Lokasi Praktek Kerja Lapang………………..………………… 71
3. Kegiatan Praktek Kerja Lapang…………………………………….. 72
4. Pas Masuk Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan…………………. 74
5. Nota Lelang dan Form Produksi Perikanan Laut di TPI………….. 75
6. Form Laporan Harian Produksi Ikan PPP Tamperan dan Form
Monitoring Harian Harga Ikan……………………………………….. 76
7. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan……………….……….. 77
8. Mekanisme Lelang di TPI……………………………………………. 78
9. Pencatatan Data di TPI,
Proses Pengiriman Laporan di TPI ke DKP,
Proses Pengiriman Laporan di UPT Perikanan dan Kelautan
Kecamatan Pacitan ke DKP Kabupaten Pacitan…………………… 79
10. Pencatatan Data Kunjungan Kapal............................................... 80
11. Data dan Dokumen dari BPPPP Tamperan Kabupaten Pacitan… 85
Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...Andi Mahardika
Pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur membangun salah satu prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan) di kawasan Kabupaten Pacitan. Pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Pacitan. Pembangunan PPP Tamperan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan di Jawa Timur, meningkatkan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada nelayan.
Landasan hukum dari Pelabuhan Perikanan terdapat pada Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan bahwa: Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, serta mempercepat layanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.
Kantor Pelabuhan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Kantor pelabuhan mempunyai tugas memberi pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta mengeluarkan surat perijinan kapal. Sebelum berlayar dan melakukan operasi penangkapan ikan, suatu kapal perikanan harus mempunyai beberapa surat yaitu surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan serta Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangka...Andi Mahardika
HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAFTAR LAMPIRAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan T...Andi Mahardika
DAFTAR LAMPIRAN Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAFTAR GAMBAR Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Ter...Andi Mahardika
DAFTAR GAMBAR Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
DAFTAR TABEL Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terh...Andi Mahardika
DAFTAR TABEL Kajian Kecepatan Penarikan Purse Line dan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Purse Seiner yang Berbasis di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Andi Mahardika
4. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG
4.1 Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
4.1.1 Pengembangan dan Operasi PPP Tamperan
Pengembangan PPI Tamperan dimulai sejak tahun 2003 yang dibiayai dari dana APBN (Dekosentrasi), DAK Non DR (Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi), APBD Propinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Pacitan.
a. Operasional Tahap I (Opersional Minimal)
Agar dapat dioperasionalkan secara minimal, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan kapal yang berukuran sampai 10 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
1) Penyelesaian breakwater sisi kiri sepanjang 86,7 meter.
2) Pembangunan dermaga dengan konstruksi coison sepanjang 226 meter.
3) Pengerukan sebanyak 20.299 m³.
4) Fasilitas darat.
b. Operasional Tahap II (Operasional Penuh)
Pada operasional tahap II ini, yaitu kolam pelabuhan dan dermaga serta fasilitas darat dapat dimanfaatkan secara penuh kapal-kapal yang berukuran 30 GT – 100 GT, maka pekerjaan yang dilaksanakan berupa:
1) Penyelesaian breakwater sisi kanan sepanjang 247 meter.
2) Dermaga konstruksi coison sepanjang 143 meter.
3) Pengerukan kolam dengan volume 34.500 m³.
4) Fasilitas darat.
Dana yang diperlukan untuk operasional tahap II sebesar Rp 52,4 milyar. Kebutuhan dana ini akan direncanakan secara bertahap pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2006).
4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan (Revitalisasi) PPP Tamperan
Tingkat pembangunan PPP Tamperan saat ini masih 70%. Untuk itu pembangunan masih terus dilakukan agar ada peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. Sehingga bisa meningkatkan kegiatan operasional yang ada di pelabuhan. Langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu pembangunan, pengadaan jasa atau fasilitas adalah sebagai berikut:
1) Membuat suatu usulan kegiatan yang berisi rencana pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelabuhan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
2) Setelah disetujui maka akan pelabuhan akan mendapat Daftar Isian Kegiatan.
3) Setelah Daftar Isian Kegiatan diterima maka tahap pelaksanaan akan segera dilakukan.
4) Fasilitas yang sudah jadi akan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian diserahkan ke PPP.
5) Pelabuhan akan mengatur dan mengelola fasilitas berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2006 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di DKP sebagai acuan operasional.
4.1.3 Tingkat Manajemen Operasional PPP Tamperan
a. Produksi Perikanan Laut
Perkembangan jumlah produksi perikanan laut di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:
Pendahuluan Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten ...Andi Mahardika
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulaunya (17.480 pulau), dengan garis pantai terpanjang ke empat (95.150 km) setelah Kanada, USA dan Rusia Federasi. Berdasarkan konvensi PBB tahun 1982, tentang hukum laut, wilayah laut yang dapat dimanfaatkan seluas 5,8 juta km2 (3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif) (Lukito, 2009).
Ikan adalah salah satu bentuk sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih / dapat memperbaharui diri. Sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat open access dan common property yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Dalam statistik perikanan yang dimaksud dengan perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan serta pasca panen ikan (Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2004).
Upaya memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal dan lestari, merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa Negara (Yahya, 2009).
Potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun, atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatan ikan Indonesia baru mencapai 4,4 juta ton per tahun. Dua tahun lalu Indonesia berhasil membukukan jumlah ikan tangkapan sebesar 6,4 juta ton ikan, yang diprediksi akan naik menjadi 9 juta ton pada tahun 2008 (Tokoh Indonesia.Com, 2009 ).
Propinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 km2 meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai 1.600 km, merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sepanjang pantainya dapat dijumpai beragam sumberdaya alam mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, hutan, migas, sumberdaya mineral. Dengan luas laut 142.560 km2, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), memiliki panjang garis pantai lebih kurang 800 km, menyimpan sumber daya alam laut yang melimpah. Di sektor perikanan tangkapan, Jawa Timur memiliki potensi sebesar 1,7 juta ton per tahun. Potensi lestari 804.612,8 ton per tahun, tapi baru dimanfaatkan 453.034,05 ton per tahun atau 56,30% saja dari potensi yang ada. Total tangkapan itu sebagian besar (sekitar 87,98%) diperoleh dari usaha penangkapan di kawasan pantai utara, sisanya (12,12%) didapat dari penangkapan di pantai selatan (Lukito, 2009).
Daftar Lampiran Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupa...Andi Mahardika
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang …………………………………. 70
2. Foto Lokasi Praktek Kerja Lapang………………..………………… 71
3. Kegiatan Praktek Kerja Lapang…………………………………….. 72
4. Pas Masuk Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan…………………. 74
5. Nota Lelang dan Form Produksi Perikanan Laut di TPI………….. 75
6. Form Laporan Harian Produksi Ikan PPP Tamperan dan Form
Monitoring Harian Harga Ikan……………………………………….. 76
7. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan……………….……….. 77
8. Mekanisme Lelang di TPI……………………………………………. 78
9. Pencatatan Data di TPI,
Proses Pengiriman Laporan di TPI ke DKP,
Proses Pengiriman Laporan di UPT Perikanan dan Kelautan
Kecamatan Pacitan ke DKP Kabupaten Pacitan…………………… 79
10. Pencatatan Data Kunjungan Kapal............................................... 80
11. Data dan Dokumen dari BPPPP Tamperan Kabupaten Pacitan… 85
Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Pro...Andi Mahardika
Pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur membangun salah satu prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan) di kawasan Kabupaten Pacitan. Pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Pacitan. Pembangunan PPP Tamperan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan di Jawa Timur, meningkatkan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada nelayan.
Landasan hukum dari Pelabuhan Perikanan terdapat pada Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan bahwa: Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, serta mempercepat layanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.
Kantor Pelabuhan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Kantor pelabuhan mempunyai tugas memberi pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta mengeluarkan surat perijinan kapal. Sebelum berlayar dan melakukan operasi penangkapan ikan, suatu kapal perikanan harus mempunyai beberapa surat yaitu surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan serta Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.