1) Pemerintah membangun Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Pacitan untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan nelayan. 2) Pelabuhan ini memiliki fasilitas dasar namun operasinya belum maksimal karena pembangunan belum selesai. 3) Pembangunan pelabuhan memberikan manfaat ekonomi seperti pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mengurangi masalah urbanisasi.

1. i
RINGKASAN
ANDI MAHARDIKA (0610820008). Manajemen Operasional Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur (dibawah
bimbingan Prof. Dr. Ir. H. SAHRI MUHAMMAD, MS.)
Pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
membangun salah satu prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan) di kawasan
Kabupaten Pacitan. Pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Tamperan, Pacitan. Pembangunan PPP Tamperan bertujuan untuk
meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan di Jawa
Timur, meningkatkan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan,
meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada
nelayan.
Landasan hukum dari Pelabuhan Perikanan terdapat pada Peraturan
Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan
Perikanan bahwa: Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting
dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu
lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat
perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, serta mempercepat
layanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan.
Kantor Pelabuhan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Kantor pelabuhan
mempunyai tugas memberi pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, keamanan
dan keselamatan pelayaran, serta mengeluarkan surat perijinan kapal. Sebelum
berlayar dan melakukan operasi penangkapan ikan, suatu kapal perikanan harus
mempunyai beberapa surat yaitu surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelabuhan serta Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Ijin
Pengangkutan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
Maksud dari praktek kerja lapang ini yaitu untuk membandingkan teori
yang ada di perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapang,
serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebagai wujud
aplikasi ilmu yang ada di perkuliahan untuk diaplikasikan di lapang. Tujuan dari
Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk: (1) Melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi, untuk mengetahui: Keadaan umum di lokasi Praktek Kerja Lapang;
Pengembangan dan operasi PPP Tamperan; Pelaksanaan pembangunan
(revitalisasi) PPP Tamperan; Tingkat manajemen operasional PPP Tamperan;
Organisasi dan tata kerja BPPPP Tamperan; Sarana dan prasarana yang ada di
PPP Tamperan; Pengusahaan jasa oleh pelabuhan; Pengendalian di PPP
Tamperan; Instansi dan lembaga yang terkait di PPP Tamperan; Permasalahan
yang dihadapi dan alternatif penanganannya; Dampak pembangunan PPP
Tamperan. (2) Berpartisipasi dalam kegiatan operasional PPP Tamperan, yang
meliputi: Pencatatan data produksi perikanan laut; Keamanan dan pengawasan
sumberdaya perikanan; Pencatatan data pasang surut; Pencatatan data
kunjungan kapal; Pembuatan media informasi.

2. ii
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara melakukan
observasi, wawancara, partisipasi aktif dan dokumentasi. Sedangkan jenis dan
sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa produksi
perikanan laut diperoleh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Data pasang surut di
dapat dari pengamatan langsung di dermaga pelabuhan. Sedangkan wawancara
dilakukan kepada Koordinator Balai, Sub Koordinator Pelayanan Teknis, Sub
Koordinator Tata Usaha, anggota KAMLADU, pengusaha perikanan dan
nelayan. Dokumentasi dilakukan di area operasional Pelabuhan Perikanan
Pantai Tamperan. Data sekunder didapat dari Kantor Pelabuhan Perikanan
Pantai Tamperan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kantor Kelurahan Sidoharjo,
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pacitan.
Sampai tahun 2009, tahap pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai
Tamperan baru mencapai 70% sehingga kegiatan operasionalnya belum optimal.
BPPPP Tamperan telah memiliki fasilitas: pokok, fungsional, penunjang serta
peralatan. Jumlah tenaga kerja yang ada di Balai Pengelola Pelabuhan
Perikanan Pantai (BPPPP) Tamperan masih kurang. Masyarakat nelayan masih
menganggap enteng masalah perijinan, sehingga kapal-kapal yang ada
kebanyakan tidak memiliki surat-surat perijinan. Kegiatan operasional telah
berjalan meskipun belum maksimal. Kegiatan operasional yang dilakukan
adalah: Pencatatan Data Produksi Perikanan Laut (pengorganisasian data,
pengolahan data, pelaporan data); Pencatatan Data Nelayan dan Kapal;
Pengoperasian Gedung TPI; Pelayanan Perbekalan; Pembuatan Surat Ijin
Berlayar; Keamanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan. Pembangunan
PPP Tamperan memberikan dampak ekonomi yang positif. Hal ini terlihat dari
terciptanya peluang pekerjaan di kawasan pelabuhan antara lain sebagai
nelayan, buruh pelabuhan, kuli angkut (manol), bakul ikan, pengurus kapal,
warung makanan, usaha perbekalan kapal, usaha transportasi, dan pengusaha
perikanan.. Dengan adanya pelabuhan juga akan mengurangi masalah
urbanisasi. Karena itu, kegiatan penangkapan merupakan prime mover
perekonomian Indonesia. Pelabuhan juga digunakan tempat untuk melakukan
kegiatan studi banding, survey, PKL, magang, maupun penelitian.