Melestarikan nilai-nilai Pancasila

1. BAB I
HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI TREBUKA

2. Pada awalnya, pancasila bersumber dari nilai-nilai
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat
istiadat, serta dalam agama-agama sebagai pandangan
hidup bangsa.
Sebagai sebuah ideologi, pancasila tidak bersifat
tertutup (statis) terhadap berbagai perubahan atau
pemikiran-pemikiran baru. Pancasila bersifat terbuka
(dinamis) yang mampu menyesuaikan diri dengan
berbagai perubahan baik zaman atau pemikiran. Dengan
kata lain, pancasila mempunyai keluwesan yang
memungkinkan menerima perkembangan pemikiran-
pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan
hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai-nilai
dasarnya.

3. 1. Asal Mula Istilah Pancasila
Secara etimologis istilah pancasila berasal dari
bahasa sanksekerta . Menurut Mr. Moh. Yamin, dalam
bahasa sanksekerta perkataan pancasila memiliki dua
macam arti, yaitu :
a. Panca artinya lima, syila dengan vocal i pendek artinya
“batu sendi’ atau “dasar”;
b. Panca artinya lima, syiila dengan vical i panjang
artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting
atau yang senonoh.
Pancasila yang berlaku sekarang adalah panca Syila
dengan vocal i pendek, yakni dasar yang memiliki lima
unsur.

4. Pancasyiila berisi lima larangan dan pantangan yang terdiri
dari :
a. Panatipada veramani sikhapadam samadiyani, artinya
janga mencabut nyawa makhluk hidup, atau dilarang
membunuh.
b. Dinna dana veramani skhapadam samadiyani, artinya
jangan mengambil barang yang tidak diberikan, atau
dilarang mencuri.
c. Komeshu micchacara veramani skhapadam
samadiyani, artinya janganlah berhubungan kelamin,
atau dilarang berzina.
d. Musawada veramani skhapadam samadiyani, artinya
janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.
e. Sura meraya masjja pamada tikana veramani, Artinya
janganlah meminum minuman yang menghilangkan
pikiran, atau dilarang meminum minuman keras.

5. Dalam buku Nagarakartagama terdapat ketentuan
bagi raja yang berbunyi yatnaggegwani pancasyiila
kertasangkarbhisekakakrama, yang artinya raja
menjalankan dengan setia kelima pantangan
(pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan
pengobatan-pengobatan.
Dalam buku Sutasoma dikenal istilah Pancasila
Krama. Pancasila Krama itu merupakan lima dasar
tingkah laku atau perintah kesusilaan yang lima atau
sering disingkat Ma Limo, yakni :
a. Dilarang Mateni (Membunuh)
b. Dilarang Maling (Mencuri)
c. Dilarang Madon (Berzina)
d. Dilarang Mabok (Minum-minuman keras)
e. Dilarang main (berjudi)

6. 2. Sejarah Perumusan Pancasila
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara
berawal pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku ketua
BPUPKI pada awal sidang mengajukan suatu masalah
sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah
tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia
yang akan dibentuk. Tiga orang pembicaranya yaitu
Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan
Ir. Soekarno untuk memaparkan gagasannya mengenai
rumusan dasar negara Indonesia merdeka.

7. a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Pada tanggal 29 mei 1945 BPUPKI mengadakan
sidangnya yang pertama. Pidato Mr. Muhammad
Yamin berisikan lima asas dasar negara Indonesia
merdeka yang diidam-idamkan. Kelima asas tersebut
adalah :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

8. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin
menyampaikan usulan secara tertulis mengenai
rancangan Undang-undang Dasar (UUD) Republik
Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula
rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut :
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan persatuan Indonesia
3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

9. b. Prof. Dr. Mr. Soepomo
Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof Dr. Mr. Soepomo tampil
berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu
beliau menyampaikan tiga teori tentang pengertian negara
(staats idee) yang penting dalam mempertimbangkan dan
menetapkan dasar negara. Ketiga teori tersebut adalah :
1) Teori perseorangan (individualistis). Menurut teori ini,
negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang
disusun atas kontrak sosial antara seluruh perseorangan
dalam masyarakatnya.
2) Teori negara kelas. Teori menganggap bahwa negara alat
dari suatu golongan (kelas) untuk menindas kelas lain
3) Teori negara integralistik. Menurut teori ini, negara
bukanlah untuk menjamin perseorangan atau suatu
golongan saja, akan tetapi menjamin kepentingan
masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan.

10. Prof. Soepomo dalam pidatonya menolak tegas
teori individualistis maupun teori negara kelas. Beliau
menyarankan, Indonesia memilih teori integralistik,
yang dinilai lebih sesuai dengan semangat
kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan.
Dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara
Indonesia, Prof. Soepomo mengusulkan hal-hal
sebagai berikut :
1. Pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti
totaliter, yaitu negara yang tidak mempersatukan diri
dengan golongan terbesar, akan tetapi yang
mempersatukan semua golongan, baik golongan
besar atau kecil.
2. dianjurkan semua warga negara takluk kepada
Tuhan, supaya tiap-tiap waktuu ingat kepada Tuhan

11. 3. Untuk menjamin supaya pemimpin negara, terutama
kepala negara terus menerus bersatu dengan rakyat,
dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus
dibentuk sistem badan permusyawarata.
4. Dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat
kekeluargaan.
5. Dalam hubungan antar bangsa, dianjurkan supaya
negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya,
atau sebagai anggota dari kekeluargaan Asia Timur
Raya.

12. c. Ir. Soekarno
Pada tanggal 1 juni 1945, Ir. Soekarno
manyampaikan pidatonya dihadapan sidang BPUPKI.
Dalam pidatonya Ir. Soekarno mengajukian secara lisan
usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang
akan dibentuk. Rumusan tersebuat yaitu :
1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3) Mufakat atau Demokrasi
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang berkebudayaan

13. Lima asas tersebut diusulkan oleh Ir. Soekarno
agar diberi nama “Pancasila”. Kemudian beliau
mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat
diperas menjadi Tri Sila yang dirumusannya :
1) Sosio Nasionalisme, yaitu Nasionalisme dan
Internasionalisme
2) Sosio Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan
Kesejahteraan Rakyat
3) Ketuhanan Yang Maha Esa
Ir. Soekarno mengusulkan bahwa Tri Sila
tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka
Sila atau satu sila yang intinya dalah “gotong-
royong”.

14. Setelah Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya, kemudian dr.
Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI menganjurkan
anggotanya untuk mengajukan usul secara tertulis, usul tersebut
harus sudah masuk paling lambat tanggal 20 Juni 1945. dibentuklah
Panitia Kecil untuk menampung dan memeriksa usulan lain
mengenai rumusan dasar.
Anggota terdiri atas delapan orang (Panitia Delapan), yakni sebagai
berikut :
1) Ir. Soekarno (Ketua)
2) Mr. A.A. Maramis (anggota)
3) Ki Bagoes Hadikeoseomo (anggota)
4) K.H. Wahid Hasjim (anggota)
5) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
6) Rd. Otto Iskandardinata (anggota)
7) Mr. Muhammad Yamin (anggota)
8) Drs. Mohammad Hatta (anggota)

15. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara
BPUPKI, Panitia Delapan, dan Tyuo Sangi In (Badan Penasihat
Pemerintah Pusat Bala Tentara jepang). Rapat dipimpin oleh ir
soekarno dirumah kediaman beliau Jl. Pegangsaan Timur No. 56
jakarta. Rapat menyetujui Indonesia merdeka selekasnya, sebagai
negara hukum yang meliki hukum dasar dan memuat dasar/falsafat
negara dalam mukahdimahnya. Untuk menuntaskan hukum dasar
maka dibentuklah Panitia Sembilan antara lain :
1) Ir. Soekarno (Ketua)
2) Drs. Mohammad Hatta (anggota)
3) Mr. A.A. Maramis (anggota)
4) K.H. Wahid Hasjim (anggota)
5) Abdoel Kahar Meoxakir (anggota)
6) H. Agoes Salim (anggota)
7) Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8) Mr. Achmad Soebarjo (anggota)
9) Mr. Muhammad yamin (anggota)

16. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan mengadakan
rapat dan disepakati rumusan dasar negara yang tercantum
dalam Mukadimah (Pembukaan) Hukum Dasar, yaitu :
“Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam
bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan osial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Makadimah tersebut ditandatangani oleh Panitia Sembilan yang
dikenal dengan nama “Jakarta Carter” atau “Piagam Jakarta”.
pada tanggal 10-17 Juli 1945 Makadimah tersebut dibawa ke
sidang BPUPKI dan disepakati pada tanggal 14 Juli 1945 serta
pada tanggal 17 Juli 1945 sidang berhasil menyelesaikan
rumusan Hukum Dasar dan Pernyataan Indonesia Merdeka

17. Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunby
Inkai karena Jepang kalah melawan sekutu.
pada tanggal 8 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs.
Mohammad Hatta dan dr.Radjiman Wedyodiningrat
berangkat ke saigon untuk memenuhi panggilan Jenderal
Besar Terauchi yang memberikan keputusan sebagai
berikut :
1) Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Drs.
Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua dan dr. Radjiman
Wedyodiningrat sebagai anggota.
2) Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9
Agustus 1945
3) Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan
sepenuhnya kepada panitia
kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang
menyerah tanpa syarat dan pada tanggal 17 Agustus
1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya

18. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
bersidang untuk mengesahkan naskah Hukum
Dasar. Hasil nya ialah beberapa perubahan dari
Naskah Hukum Dasar, terutama Dasar Negara
pada sila pertama dalam Mukadimah menjadi :
“Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawarata/perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”

19. 3. Fungsi Pancasila
a. Jiwa bangsa Indonesia
b. Kepribadian bangsa Indonesia
c. Pandangan hidup bangsa Indonesia
d. Dasar negara Republik Indonesia
e. Perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu
mendirikan negara
f. Sumber dari segala sumber hukum atau sumber
tertib hukum bagi bangsa Indonesia
g. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
h. Falsafah hidup yang mempersatukan bangsa
Indonesia
sedangkan fungsi pokok pancasila adalah sebagai
ideologi nasional dan dasar negara.

20. Fungsi Pokok Pancasila
a. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
1) Hakikat Ideologi
Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu
idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar,
dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata
idea berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu eidos,
yang berarti bentuk. Ada pula kata idein, yang artinya
melihat. Dengan demikian secara harfiah, ideologi
berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar.
secara umum ideologi yaitu kumpulan gagasan, ide ,
keyakinan, kepercayaan, yang meyeluruh dan
sistematis serta mencangkup bidang politik, sosial,
kebudayaan, dan keagamaan.

21. Kandungan Sebuah Ideologi
a) Seperangkat gagasan yang disusun secara
sistematis
b) Pedoman tentang cara hidup
c) Tatanan yang hendak dituju oleh suatu
kelompok (kelas, negara)
d) Dipegang teguh oleh kelompok yang
meyakininya

22. Fungsi dan Peranan Ideologi
1. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan
identitasnya
2. Landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia
dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya
3. Kekuatan yang mampu menyemangati dan
mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan
dan mencapai tujuan
4. Pedoman dan pegangan bagi seeseorang untuk
melangkah dan bertindak

23. 5. Memberikan arahan kepada manusia dalam
mencapai tujuan hidupnya
6. Menjembatani para pendiri negara (founding
fathers) dan para generasi penerusnya
7. Menanamkan keyakinan akan kebenaran
perjuangan kelompoknya atau negaranya

24. 2) Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik
Indonesia
Pancasila pada hakikatnya bukan mrupakan hasil
perenungan atau pemikiran seseorang atau
kelompok orang seperti halnya ideologi lain di
dunia. Akan tetapi, Pancasila diangkat dari nilai-
nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai
religius yang terdapat dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, bangsa
Indonesia sendiri merupakan kausa materialis (asal
bahan) Pancasila.

25. a) Sebagai sumber motivasi, dengan karakteristik sebagai
berikut :
1. Ideologi Pancasila mencerminkan cara berpikir
masyarakat, bangsa, maupun negara
2. Ideologi Pancasila memandu masyarakat menuju
cita-citanya
3. Ideologi pancasila membimbing bangsa dan
negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai
realisasi pembangunan

26. b) Sebagai sumber semangat dalam berbagai kehidupan
negara, dengan karakteristik sebagai berikut :
1. Ideologi Pancasila akan menjadi realistis manakala
terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara
masyarakat dan ideologi Pancasila
2. Ideologi Pancasila akan bersifat dinamis, terbuka
dan antisipatif
3. Ideologi Pancasila senantiasa mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
sesuai dengan aspirasi bangsanya

27. b.Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila dalam kedudukannya sebagai
dasar negara sering disebut sebagai filsafat
negara.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan
suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan
negara.
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan
suatu asas kerohanian yang meliputi suasana
kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga
merupakan suatu sumber nilai, norma serta
kaidah, baik moral maupun hukum negara

28. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar
Negara
1. Pancasila sebagai dasar negara
2. Meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) dari
UUD RI Tahun 1945
3. Mewujudkan cita-cita hukum dasar negara(baik hukum
dasar tertulis maupun tidak tertulis)
4. Mengandung norma yang mengharukan UUD RI Tahun
1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-
lain penyelenggara negara memegang penuh nilai-nilai
Pancasila
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD RI Tahun 1945,
penyelenggara negara, para pelaksana tugas
pemerintahan, penyelenggara partai politik dan
golongan fungsional lainnya.

29. 4. GAGASAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
TERBUKA
A. Perbedaan Ideologi Terbuka dan ideologi tertutup
Ciri-ciri Ideologi Terbuka
• Sistem pemikirannya terbuka
• Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan
diganti, diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya
masyarakat itu sendiri
• Nilai-nilai ideologi bersikap garis besarnya saja dan tidak
langsung operasional
Ciri-ciri Ideologi Tertutup
• System pemikirannya tertutup
• Adanya sifat pemaksaan terhadap ideologi merupakan cita-cita
sekolompok orang, bukan berasal dari masyarakat atau bangsa
• Isinya bukan hanya nilai-nilai atau cita-cita tertentu melainkan
terdiri atas tuntutan-tuntutan yang nyata operasional dan
diajukan dengan mutlak

30. B. Perbedaan pancasila sebagai Ideologi
terbuka
Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung
nilai-nilai sebagai berikut :
1) Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila,
yangbbersifat universaal.
2) Nilai Instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut
dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.
3) Nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai
instrumental dalam suatu pengalaman nyata
dalam kehidupan sehari-hari dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

31. Pancasila sebagai ideologi trebuka secara
struktural memiliki 3 dimensi, yaitu :
a) Dimensi Idealisme, yang menekankan bahwa nilai-
nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang
bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, pada
hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila.
b) Dimensi Normatif, bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam
suatu sistem norma, sebagaimana terkaqndung
dalam norma keagamaan.
c) Dimensi Realitas, bahwa suatu ideologi harus
mampu mencerminkan realitas kehidupan yang
berkembangan dalam masyarakat.

32. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh
Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi
Pancasila :
a) Tidak bersifat utopis, yaitu merupakan sistem ide-
ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari
secara nyata.
b) Bukan merupakan suatu doktrin belaka yang
bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang
bersifat ideaqlis, nyata dan reformatif yang
mampu melakukan perubahan.
c) Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis,
yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis
belaka tanpa adanya aspek idealisme.

33. B. NILAI-NILAI PANCASILA
1. HAKIKAT NILAI
a. Pengertian Nilai
Ada dua pandangan tentang keberadaan nilai,
yaitu:
1) Pandangan Objektif (Max Weber & Nocolia
hartman), nilai merupakan suatu hal yang
objektif dan membentuk semacam dunia nilai
yang menjadi ukuran tertinggi dari perilaku
manusia.
2) Pandangan Subjektif (Nietzsche), nilai
adalah tingkat atau derajat yang diinginkan oleh
manusia.

34. Pengertian nilai menurut beberapa ahli:
1) C. Kluckhon, nilai bukanlah keinginan, tetapi apa yang
diinginkan.
2) Nursal Luth & Daniel Fernandez, nilai adalah perasaan-
perasaan tentang apa yang diinginkan atau
tidakvdiing8inkan yang mempengaruhi perilaku sosial dari
orang yang memiliki nilai itu.
3) Laboratorium Pancasila IKIP malang, nilai sebagai
sesuatu yang berharga, yang berguna, indah, memperkaya
batin, menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.
4) Dictionary of Sosciology & Related Sciences, nilai adalah
kemampuan yang dipercayai ada dan melekat pada suatu
benda untuk memuaskan manusia.
5) Kamus Ilmiah Populer, nilai adalah ide tentang apa yang
baik , benar, bijaksana dan apa yang berguna sifatnya lebih
abstrak dari norma.

35. 2. Klasifikasi nilai
Max Scheler mengklasifikasikan nilai berdasarkan tingkatannya,
yaitu:
a) Nilai-nilai kenikmatan
b) Nilai-nilai kehidupan
c) Nilai-nilai kejiwaan
d) Nilai-nilai kerohanian
Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu:
a) Nilai Material
b) Nilai Vital
c) Nilai Kerohnian, dibedakan menjadi 4 macam:
Nilai kebenaran
Nilai keindahan (estetis)
Nilai religius
Nilai Kebaikan (moral)

36. Walter G. Everet mengklasifikasikan nilai
menjadi 8 kelompok, yaitu:
a) Nilai-nilai ekonomis
b) Nilai-nilai hiburan
c) Nilai-nilai sosial
d) Nilai-nilai watak
e) Nilai-nilai estetis
f) Nilai-nilai intelektual
g) Nilai-nilai keagamaan

37. A. Hakikat nilai-nilai pancasila
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
tersusun secara hierarkis piradimal, rumusannya
adalah sbb;
1) Sila 1, Ketuhanan YME
2) Sila 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Sila 3, Persatuan Indonesia
4) Sila 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
4) Sila 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

38. Pancasila mengandung nilai sbb:
1) Nilai yang bersifat Subjektif, sbb:
 Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia
sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa
Indonesia.
 Nilai-nilai pancasila merupakan pandangan hidup,
pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup
bangsa Indonesia.
 Nilai-nilai pancasila mengandung tuhuh nilai
kerohanian, yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan,
kebujaksanaan, etis, estetis, dan religius sesuai
dengan kepribadian bangsa Indionesia.

39. 2. Nilai yang bersifat Objektif, sbb:
Rumusan sila-sila pancasila menunjukkan adanya
sifat universal
Nilai-nilai pancasila terkait dengan hidup
kemanusiaan yang mutlak
Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental,
tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan,
nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa.
Tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR
Tidak dapat diubah karena kemerdekaan yang
didalamnya mengandung pancasila merupakan karunia
Tuhan.

40. b. Perwujudan Pancasila sebagai
sumber nilai
Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sbb:
1) Sila ke1 mengandung nilai religius yang mengandung makna
bahwa;
a)Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu, YME.
b)Tuhan ada secara mutlak
c)Ketakwaan terhadap Tuhan YME diwujudkan dengan
bertakwa
d)Negara menjamin kebebasan beribadat menurut agama dan
kep[ercayaan masing-masing
e)Warga Negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang
menunjukkan sikap atheis.
f)Toleransi antar umat beragama

41. 2) Sila ke2, mengandung nilai-nilai kemanusiaan bahwa:
a) Manusia memiliki hakekat pribadi yang satu
kemajemukan
b) Manusia terdiri dari susunan kodrat jiwa dan raga
c) Manusia berkedudukan sebagai makhluk individi dan
sosial
d) Meyakini prinsip persamaan harkat, derajat dan martabat
sbg hamba Tuhan
e) Manusia beradab adalah yang memiliki daya cipta, rasa,
karsa, dan keyakinan.

42. 3) Sila ke3 yang menunjukkan bahwa:
a) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang
mendiami wilayah indonesia
b) Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku
bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
c) Adanya pengakuan ke”Bhineka Tunggal Ika-an”
d) Nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa
kebangsaan merupakan suatu kenyataan yang
dinamis

43. 4) Sila ke4, mengandung nilai-nilai kerakyatan yang
menunjukkan bahwa:
a) Kedaulatan negara ada ditangan rakyat
b) Kerakyatan dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan
yang dilandasi akal sehat
c) masyarkat Indonesia mempunyai kedudukan, hak
dan kewajiban yang sama
d) Musyawarah untuk mufakat
e) Musyawarah merupakan pandangan hidup rakyat

44. 5) Sila ke5 mengandung nilai-nilai keadilan yang
menunjukkan bahwa;
a) Perwujudan keadilan sosila dalam kehidupan sosial
b) Keadilan dalam kehiduoan sosial terutama dibidang
politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan
pertahanan keamanan sosial.
c) Cita-cita masyarakat adil makmur
d) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
e) Bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan
pembangunan
f) Tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas
g) Harkan dan derajat serta martabat masnuia
dijunjungb tingggi
h) Adanhya penghargaan terhadap hasil karya orang
lain
i) Adanya penilakan terhadap tindakan kesewenang-
wenangan serta pemerasaan terhadap sesama.

45. 3. Pancasila sebagai pradigma
pembangunan
a. Pengertian pradigma pembangunan
Pradigma pembangunan adalah suatu
model, pola yang merupakan sitem berfikir
sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan
yang direncanakan guna mewujudkan cita-
cita kehidupan masyarakat menuju hari esok
yang lebih baik.

46. 1) Iptek, yaitu dengan ;
• Tidak hanya memikirkan yg ditemukann dan
diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan
maksud & akibatnya
• Harus bersifat beradab
• Dapat mengembangkan nasionalisme
• Berlandaskan nilai-nilai demokrasi
• Menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan
kemanusiaan

47. 2) Bidang politik, dapat dilakukan dengan cara, sbb:
• Mewujudkan tujuan negara
• Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam
kehidupan politik, buakn hanya sebagai objek semata
• Sistem politik negara harus mendasarakan pada
tuntutan hak dasar kemanusiaan
• Para penyelenggara negara dan para politisi senantias
berbudi pekerti luhur

48. 3) Bidang Ekonomi, dapat dilakukan dengan
cara :
a) Sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan
pada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi
atas dasar moralitas dan ketuhanan
b) Menghindari pengembangan ekonomi yang
mengarah pada sistem monopoli dab persaingan
bebas
c) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan
kekeluargaan

49. 4) Bidang sosial budaya dapat diwujudkan dengan:
a) Senantiasa berdasarkan kepada sistem niali
yangsesuai dengan nilai-nilai budaya yang
dimiliki bangsa Indonesia
b) Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan
derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan
spiritual
c) Menciptakan sistem sosial yang beradab
melalui pendekatan kemanusiaan secara
universal