1. SERTIFIKASI VERSUS GURU
BERKUALITAS
Diskusi kelompok jajaran Pendidikan pada Musrenbang hari ke-2 di Convetion
Hotel Tiara Medan Pemprovsu bersama kab/kota sepakat untuk melakukan evaluasi
tentang pelaksanaan sertifikasi guru di Sumatera Utara. Dengan dasar bahwa setelah
beberapa tahun dilakukan sertifikasi terungkap hasilnya belum terukur dan memang
belum pernah dilakukan evaluasi terhadap guru-guru yang sudah mengikuti sertifikasi
tersebut. Dan usulan melakukan evaluasi tsb disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kota Medan Drs. Hasan Basri.M.M ,dimana beliau berpendapat bahwa guru yang sudah
mengikuti sertifikasi tidak menunjukan peningkatan dalam kualitas mengajar, bahkan
sama dengan guru-guru yang belum mengikuti sertifikasi ,katanya (Waspada 08/04).
Apa yang dihasilkan oleh musrenbang jajaran pendidikan kab/kota dan
pemprovsu,maupun apa yang dikatakan kadisdik kota Medan adalah merupakan sesuatu
yg patut diapresiasi secara positif sebagai suatu terobosan dalam rangka program
pelaksanaan sertifikasi guru karena sebelumnya Kemendiknas sekalipun belum pernah
kita baca melalui media belum pernah terdengar mempunyai kebijakan untuk melakukan
evaluasi program sertifikasi terkait dengan peningkatan kwalitas guru. Dalam artian
bahwa hasil kesimpulan musrenbang tersebut sekilas jauh lebih maju dari
Kemendiknas.Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut apakah program
sertifikasi guru terkait dengan peningkatan kwalitas guru. Apakah program sertifikasi
sesungguhnya sudah benar-benar terlaksana dengan baik sekaligus sudah benar-benar
mensejahterakan kehidupan para guru?.
Pada dasarnya seseorang yang memilih profesi guru tidak pernah bermimpi untuk hidup
kaya raya. Pemilihan profesi untuk menjadi guru lebih didorong untuk dapat
mengabdikan diri bagi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa,demikian disampaikan
oleh seorang pakar pendidikan Prof.Dr.Arief Rahman Hakim disalah satu media
nasional. Oleh karena sangat naïf sekali jika seseorang yang sudah memilih profesi guru
sebagai pekerjaannya akan menjadikan pertambahan penghasilan menjadi indikator bagi
kualitas peningkatan pengajarannya. Ada atau tidak ada peningkatan kesejahteraan guru
melalui sertifikasi,guru tetaplah guru yang harus terus menerus memberikan yang
‘terbaik’ bagi siswa didiknya.Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh SAID
HAMID HASAN pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Bandung. Beliau setahun yang lalu (12/01-2010) melalui Harian Republika mengatkan
bahwa program sertifikasi tidak akan berdampak pada kwalitas pengajaran guru.SAID
menilai bahwa apa yang disertifikasikan oleh pemerintah sebenarnya dilapangan sudah
dimiliki oleh guru.
Karena portofolio sertifikasi itu merupakan pengakuan kemampuan yang sudah
dimiliki oleh guru. Guru yang mengajar sudah memiliki akta untuk mengajar tapi
harus mempunyai sertifikat lagi. Artinya bahwa dengan adanya akta mengajar maka
2. logikanya pemilik akta tersebut telah dianggap ‘cakap’ atau mampu untuk melakukan
pengajaran. Sepertihalnya seseorang yang telah memiliki ‘SIM-A’ berarti sudah
memenuhi persyaratan untuk mengendarai mobil pribadi,dan menjadi aneh kalau
kemudian kalau pemilik SIM-A diuji kembali tentang kemampuannya untuk
mengendarai/menyetir mobil.
Jadi kalau pemerintah dalam hal ini pemprovsu (Dinas Pendidikan) serta dinas
pendidikan kab/kota ingin guru-guru di Sumatera Utara atau guru-guru diseluruh
kabuapaten/kota meningkatkan kwalitas ataupun memiliki kemampuan tertentu tidak
perlu dikaitkan dengan sertifikasi,sebaiknya guru-guru diberikan pelatihan,setelah
menyelesaikan pelatihan itu,baru diberikan sertifikat apa yang dilatihkan. Jangan seperti
yang sering terjadi,para guru sering mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah (diknas) maupun lembaga-lembaga swasta tetapi setelah selesai pelatihan
tidak ada peningkatan ataupun penambahan kemampuan apapun dalam kaitannya dengan
proses belajar mengajar.Seolah-olah pelatihan tersebut adalah semata-mata untuk
menjalankan program yang ujung-ujungnya menghabiskan anggaran atau lebih
ekstrimnya lagi adalah sebagai sarana untuk mencari keuntungan atau nama semata.
Oleh karena alangkah baiknya jika evaluasi yang akan dilakukan oleh pemprovsu
maupun dinas pendidikan kabupaten/kota adalah kepada pelaksanaan program sertifikasi
itu sendiri,terutama yang menyangkut kendala pelaksanaan sertifikasi itu sendiri,seperti
mengapa masih ada guru yang belum disertifikasi,mengapa masih ada dana tunjangan
dari sertifikasi yang masih tertunda atau tersendat-sendat, mengapa pelaksanaan jam
wajib 24 jam mengajar bagi guru yang disertifikasi masih belum bisa dilaksanakan.
Karena masalah-masalah tersebut sampai sekarang masih saja mewarnai pelaksanaan
program sertifikasi yang selalu kita jumpai didalam pemberitaan-pemberitaan dimedia
massa. Keluhan para guru tentang dana tunjangan profesinya yang belum keluar atau
masih tersendat-sendat sampai kini pun masih terdengar. Seperti juga adigium dalam
pendidikan bahwa input positif + proses positif = output positif,artinya kalau semua
proses program sertifikasi telah berjalan dengan baik maka artinya tingkat
kesejahteraan guru akan semakin baik. Maka tingkat kesejahteraan guru makin baik
maka guru akan memiliki kemampuan untuk membeli penunjang pengajaran baik itu
perangkat IT,buku,atau apapun itu untuk menunjang peningkatan kwalitas
mengajar,sanggup membayar biaya internetan,dan sanggup mengikuti pelatihan secara
mandiri. Sebaliknya kalau tunjangan profesi sebagai kompensasi lulus sertifikasi sama
sekali belum pernah mereka terima atau kalau sudah diterima hanya baru dua bulan
saja,apalagi jika setiap saat mereka harus menyusun berkas hanya untuk mendapatkan
tunjangan yang tidak jelas keluarnya, maka pastilah jangan pernah berharap bahwa
sertifikasi akan membawa pengaruh signifikan kepada proses pengajaran para guru, dan
hal ini adalah sesuatu sangat manusiawi yang artinya bisa terjadi kepada siapa saja, tidak
hanya kepada guru tetapi juga bisa terjadi kepada bidang pekerjaan apapun, karena
menyangkut kepada perasaan yakni rasa ‘kecewa’. Oleh karena itu pemprovsu dan dinas
pendidikan kabupaten/kota pasti menyadari dan mengerti akan hal itu. Semoga!
Penulis : Drs. EMIR HARAHAP,M.M
