Tiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasional

1. www.futurumcorfinan.com
Page 1
Tiga Ilustrasi Struktur Perencanaan Pajak
Pada Perusahaan Multinasional
Pendahuluan
A conversation with Pascal Saint-Amans1
Mr. Saint-Amans told KPMG that the OECD was prompted to tackle BEPS as a result of many
factors:
“Political attention is growing because it is hard to explain why some profitable companies
pay small amounts of tax at a time when taxes on individuals or small and medium-sized
businesses have increased dramatically almost everywhere. For example, VAT rates have
increased in 25 out of 33 OECD countries having a VAT system.”
Mr Saint-Amans further commented that:
1
Wawancara lengkap dengan Mr. Saint-Amans bisa dibaca di www.kpmg.com/taxviews.
Muhammad Putrawal & Sukarnen
DILARANG MENG-COPY, MENYALIN,
ATAU MENDISTRIBUSIKAN
SEBAGIAN ATAU SELURUH TULISAN
INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS
DARI PENULIS
Untuk pertanyaan atau komentar bisa
diposting melalui website
www.futurumcorfinan.com

2. www.futurumcorfinan.com
Page 2
“Because many BEPS strategies take advantage of the interaction between the tax rules of
different countries, it may be difficult for any single country, acting alone, to fully address
the issue. An internationally coordinated approach is needed that will not only facilitate and
reinforce domestic actions to protect tax bases but will also provide comprehensive international
solutions. Unilateral and uncoordinated actions by governments responding in isolation could
produce the risk of double – and possibly multiple – taxation for businesses.”
Catatan: Tulisan ini adalah terjemahan bebas dari pemahaman penulis atas Annex C:
Examples of MNEs’ Tax Planning Structures, halaman 73-82, dari OECD (2013), Addressing
Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. (Dapat diakses dari
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.)
Setiap perencanaan pajak (tax planning) berskala internasional perlu menggabungkan
beberapa strategi yang saling terkoordinasi. Strategi ini biasanya dapat dibagi menjadi 4
(empat) elemen:
1. Minimalisasi perpajakan baik pada operasi di luar negeri ataupun di negara sumber
(yang seringkali merupakan negara jurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan menengah
hingga tinggi) baik dengan menggeser laba kotor (gross profit shifting) melalui struktur
perdagangan atau mengurangi laba bersih dengan memaksimalkan pengurangan dari
pihak pembayar;
2. Tarif pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) yang nihil atau rendah pada pihak
sumber;
3. Pajak yang nihil atau rendah pada pihak penerima (yang bisa didapat melalui pajak di
Negara jurisdiksi bertarif pajak penghasilan rendah, preferential regimes atau dengan
hybrid mismatch arrangements2
) dengan hak atas laba non-rutin berjumlah substansial
yang seringkali diperoleh melalui perjanjian intra-grup; dan
4. Pajak nihil dari laba yang dikenakan pajak rendah (dicapai melalui tiga langkah pertama
di atas) pada tingkat perusahaan induk.
2
Kesepakatan yang dirancang untuk memanfaatkan ketidaksamaan perlakuan atau asimetri hukum pajak
antara satu negara dengan negara lainnya terkait instrumen keuangan hibrid, guna meminimalkan beban
pajak penghasilan badan grup secara keseluruhan.

3. www.futurumcorfinan.com
Page 3
Lebih jauh lagi, strategi repatriasi (=pengiriman kembali) dana kas juga dapat menjadi isu, untuk
mengusahakan tarif pajak tertentu guna bertujuan BEPS (Base Erosion and Profit Sharing)3
,
misalnya:
 distribusi dividen yang perlu tersedia pembiayaan dana tunai;
 penanaman kembali dana asing yang bersifat “permanen” yang dananya berasal dari
kas yang dikenakan pajak rendah akan relevan.
Setiap analisis BEPS perlu memperhatikan interkoneksi dari semua elemen dan keseluruhan
unsur dari strategi perencanaan pajak ini.
Struktur yang akan dijelaskan dalam artikel ini telah memperoleh ulasan yang cukup luas oleh
berbagai media. Struktur yang dijelaskan di sini dipilih karena mereka merangkum sejumlah
peluang perencanaan pajak perusahaan sebagaimana disebutkan dalam ke-empat poin di atas.
Semua struktur dan transaksi yang dilakukan juga tampak diperbolehkan secara legal di bawah
sistem pajak negara-negara tempat transaksi ini berlangsung. Oleh karena itu struktur ini dapat
berguna sebagai paradigma guna mengenali daerah-daerah yang menjadi sorotan utama dari
perspektif [penyusunan] kebijakan pajak.
Struktur 1: Struktur E-Commerce yang Menggunakan Struktur Dua Lapis dan Transfer
Aset Tak berwujud (intangible) yang Diatur dalam Perjanjian Kontribusi Biaya (Cost-
Contribution Arrangement)4
3
BEPS merupakan istilah untuk efek negatif dari strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh
perusahaan multinasional terhadap pajak domestik.
4
CCA (Cost Contribution Agreement) adalah struktur kerjasama antara beberapa entitas bisnis untuk
membagi biaya dan resiko dari proses pengembangan, produksi atau pembuatan suatu asset, jasa,
ataupun hak paten.

4. www.futurumcorfinan.com
Page 4
Struktur Perencanaan Pajak
Perusahaan A adalah perusahaan yang dibentuk di Negara A guna untuk mendukung bisnisnya
melalui penelitian/riset yang dilakukan sebagian besar di Negara A. Perusahaan A adalah
perusahaan induk dari sebuah grup multinasional (selanjutnya disebut Grup A).
Di bawah struktur perencanaan pajak untuk Grup A, hak atas teknologi dikembangkan oleh
perusahaan induk (Perusahaan A), atau bisa juga ditransfer ke Perusahaan C dengan
kesepakatan pembagian atau kontribusi biaya (cost sharing or contribution arrangement)5
.
Perusahaan C adalah sebuah perseroan tak-terbatas6
yang dibentuk (atau terdaftar)
berdasarkan hukum perseroan di Negara B tetapi dikelola dan dikendalikan di Negara C,
sehingga Perusahaan C menjadi wajib pajak di Negara C.
Di bawah kesepakatan pembagian biaya, Perusahaan C setuju untuk:
6
Unlimited liability company adalah perseroan yang tanggungjawab pemegang saham atau pemilik
perusahaan tidak terbatas pada setoran modal yang telah dilakukan.

5. www.futurumcorfinan.com
Page 5
(i) melakukan pembayaran buy-in (buy-in payment)7
dengan jumlah yang sesuai
dengan nilai teknologi yang ditransfer sesuai kesepakatan, dan
(ii) turut bersama-sama menanggung biaya tambahan yang akan muncul di masa
depan untuk pengembangan teknologi yang ditransfer.
Buy-in payment yang dapat berbentuk pembayaran 1x dalam jumlah tertentu (lump-sum)
ataupun berupa royalti berjalan (running royalty)8
, akan dikenakan pajak penghasilan
sepenuhnya di Negara A.
Biaya penelitian yang sedang berlangsung akan dibagi berdasarkan ekspektasi keuntungan
yang akan diperoleh dari [penggunaan] intangible yang sedang dikembangkan. Kesepakatan
pembagian biaya biasanya telah dibuat sejak awal pendirian Perusahaan A, sebelum adanya
laporan penjualan yang signifkan dalam pasar yang dialokasikan untuk Perusahaan C sesuai
perjanjian.9
7
Buy-in payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang muncul belakangan, terhadap CCA
(Cost Contribution Agreement) yang sebelumnya sudah berjalan, sebagai kompensasi guna
mendapatkan keuntungan dari kegiatan CCA yang terdahulu.
8
Yang dimaksud dengan dibayar lump-sum adalah dibayar sekaligus dalam satu waktu saja, sedangkan
royalti berjalan dibayar per periode selama periode pemanfaatan aset tak berwujud (intangibles) atau hak
kekayaan intelektual.
9
Dalam hal Perusahaan A dan Perusahaan C, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms’ length
principle) dari buy-in payment awal dan rumusan perhitungan untuk pembagian biaya pengembangan
teknologi di masa depan akan ditegaskan melalui Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing
Agreement atau disingkat APA). Meskipun demikian apabila terjadi perubahan hukum dan kebijakan di
Negara A dapat mengakibatkan lebih sulit untuk mencapai APA yang disepakati saat ini.
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) merupakan prinsip yang
mengatur kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa akan sama dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak
mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Harga atau laba dalam transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada
dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa yang menjadi pembanding.
Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) adalah perjanjian antara otoritas pajak di
suatu negara dengan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria

6. www.futurumcorfinan.com
Page 6
Perusahaan C lalu melisensikan semua hak atas teknologi ke Perusahaan D dengan imbalan
berupa royalti berjalan. Perusahaan D sendiri adalah perusahaan yang dibentuk, dikelola dan
dikendalikan di Negara D.
Perusahaan D lalu melakukan sub-lisensi teknologi kepada Perusahaan B. Perusahaan B
dibentuk, dikelola dan dikendalikan di Negara B, dimana Perusahaan B mempekerjakan
beberapa ribu orang dalam kegiatan usahanya di Negara B.
Manfaat Pajak
Negara B mengenakan pajak penghasilan badan atas penghasilan kena pajak Perusahaan B,
namun besarnya penghasilan kena pajak Perusahaan B kurang dari 1% dari pendapatan
kotornya. Rendahnya penghasilan kena pajak Perusahaan B di Negara B terjadi terutama
karena seluruh pembayaran royalty yang dibayarkan oleh Perusahaan B kepada Perusahaan D
untuk usaha pencarian dan pemasaran atas teknologi [oleh Perusahaan D], menjadi pengurang
pendapatan Perusahaan B.
Pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan B ke Perusahaan D tidak terkena
pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) di Negara B.
Negara B akan mengenakan pajak penghasilan (withholding tax) terhadap transaksi
pembayaran yang dilakukan langsung kepada perusahaan wajib pajak yang terdaftar di negara
seperti Negara C. Namun di bawah hukum Negara B, dengan menerapkan EU Interest and
Royalties Directive, mengingat bahwa pembayaran royalti dilakukan untuk sebuah perusahaan
yang dibentuk dan merupakan subjek pajak di negara yang merupakan anggota dari Uni Eropa,
pembayaran royalti memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari pengenaan
withholding tax Negara B.
Negara D mengenakan pajak penghasilan badan pada laba [atau penghasilan kena pajak]
Perusahaan D. Namun, penghasilan kena pajak Perusahaan D menjadi lebih rendah dengan
pembayaran royalty [yang merupakan biaya pengurang penghasilan] yang dilakukan oleh
Perusahaan D ke Perusahaan C. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan
dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar di hadapan para pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa.

7. www.futurumcorfinan.com
Page 7
di Negara D akan berjumlah kecil, karena pajak dikenakan hanya pada “selisih” (spread) royalti
antara:
 penerimaan royalti perusahaan D dari Perusahaan B, dengan
 pembayaran royalti dari Perusahaan D untuk Perusahaan C.
“Spread” antara penerimaan royalti dan pembayaran royalty pada umumnya jumlahnya sangat
kecil karena Perusahaan D pada dasarnya hanya terlibat dalam transaksi “numpang lewat”
(flow-through transaction)10
. Tidak seperti Perusahaan B, Perusahaan D:
 tidak melakukan fungsi [signifikan];
 tidak memiliki aset; dan
 tidak menanggung resiko atau hanya sedikit menanggung resiko yang berkaitan dengan
arus pembayaran/penerimaan royalti.
Berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms’ length principle), Perusahaan D
tetap berhak memperoleh penghasilan walaupun jumlahnya sangat kecil.
Pada umumnya akan dimintakan surat penegasan (tax ruling) dari kantor pajak di Negara D
terkait berapa jumlah penghasilan yang akan dikenakan di Negara D, sehingga bisa
memberikan kepastian kepada Grup A mengenai hasil dari struktur perencanaan pajak yang
akan dibuat.
Hukum pajak domestik Negara D tidak mengenakan pemotongan pajak atas pembayaran
royalti, dengan demikian pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan D kepada
Perusahaan C tidak dikenakan pemotongan pajak di Negara D.
Terkait Perusahaan C:
 Perusahaan C dikelola dan dikendalikan di Negara C, dimana Negara C tidak
mengenakan pajak penghasilan badan.
 Perusahaan C tidak dikenakan pajak penghasilan oleh Negara B, karena Negara B tidak
mengenakan pajak pada Perusahaan C mengingat bahwa (a) Perusahaan C tidak
10
Transaksi dimana arus kas hanya melewati (“flow-through”) entitas tersebut. Biasanya tidak ada margin
yang didapat dari transaksi ini, dan kalaupun ada margin, jumlah akan relatif kecil, mengingat ia hanya
merupakan “spread” dari penerimaan dan pengeluaran. Margin yang rendah kemungkinan
menggambarkan peran dan fungsi entitas tersebut memang tidak signifikan.

8. www.futurumcorfinan.com
Page 8
memiliki kehadiran di negara B dan (b) Perusahaan C dikelola dan dikendalikan secara
terpusat di Negara C serta (c) pendapatan Perusahaan C berasal dari sumber-sumber di
luar jurisdiksi Negara B.
Dengan demikian, pendapatan royalti yang diterima oleh Perusahaan C tidak dikenakan pajak
di:
 Negara D,
 Negara C ataupun
 Negara B.
Dalam kondisi tertentu, aturan CFC (Controlled Foreign Corporation)11
Negara A
memungkinkan pembayaran royalti yang diterima oleh salah satu Perusahaan D atau
Perusahaan C diakui sebagai pendapatan pasif. Namun, besar kemungkinan bahwa
Perusahaan A akan mengajukan check-the-box election12
sehubungan dengan Perusahaan D
dan Perusahaan B. Dalam pemilihan tersebut, kedua perusahaan ini dapat diabaikan untuk
tujuan pengenaan pajak Negara A. Dengan demikian, pendapatan dari Perusahaan B dan
Perusahaan D akan diperlakukan sebagai pendapatan yang diterima langsung oleh
Perusahaan C, dan merupakan pendapatan sepenuhnya Perusahaan C. Karena transaksi
royalti terjadi antara entitas yang diabaikan (Perusahaan D dan Perusahaan B) maka transaksi
tersebut tidak akan dianggap pernah terjadi guna pengenaan pajak di Negara A.
Untuk tujuan penerapan aturan CFC di Negara A, Perusahaan C akan diperlakukan seolah-olah
memperoleh imbalan dan pendapatan secara langsung melalui kegiatan bisnis aktif.
Pendapatan usaha aktif tersebut dapat distrukturisasi sedemikian rupa sehingga bisa tidak
dikenakan pajak di bawah aturan CFC Negara A.
11
Controlled Foreign Company (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam
negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan tariff pajak penghasilan badan rendah atau
bahkan tidak mengenakan pajak penghasilan badan sama sekali (tax haven country) yang dibentuk
dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (tax
avoidance).
12
Check-the-box” election merupakan aturan yang memperbolehkan perusahaan untuk memilih
bagaimana perlakuan yang ingin diterapkan terhadap entitas perusahaan yang dimilikinya, baik
perusahaan domestik ataupun luar negeri. Aturan ini berlaku di Amerika Serikat, secara umum
peraturan pajak Amerika mengklasifikasi entitas bisnis menjadi korporasi atau flow-through entity
(contohnya partnership).

9. www.futurumcorfinan.com
Page 9
Hal Yang Perlu Diperhatikan
Dari struktur perencanaan pajak di atas, dapat diperhatikan beberapa hal:
Pertama, Grup A memanfaatkan transaksi pengalihan transfer, lisensi dan sub-lisensi hak
kekayaan intelektual antar perusahaan-perusahaan yang masih dalam kendalinya, dimana
transaksi-transaksi tersebut menimbulkan biaya royalti yang nantinya dapat dijadikan
pengurang atas pendapatan di masing-masing perusahaan di berbagai negara.
Kedua, walaupun hadir transaksi pembayaran royalty, namun pemotongan pajak penghasilan
dapat dihindari dengan memilih secara selektif Negara-negara dimana transaksi tersebut akan
dilakukan. Kemungkinan, dapat dipilih Negara-negara dengan tarif pemotongan pajak yang
rendah atau bahkan dikecualikan.
Ketiga, jika diringkas beberapa transaksi dan manfaat pajak yang diperoleh dari struktur di
atas:
 Perusahaan B membayar royalti ke perusahaan D, hal ini mengurangi penghasilan kena
pajak Perusahaan B.
 Pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan B ke Perusahaan D tidak terkena
pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) di Negara B.
 Perusahaan D membayar royalti ke perusahaan C, hal ini mengurangi penghasilan kena
pajak Perusahaan D.
 Perusahaan D hanya membayar pajak penghasilan atas selisih (spread) royalty yang
diterima dari Perusahaan B, dan yang dibayarkan ke Perusahaan D, dimana
kemungkinan, jumlah selisih tersebut akan relatif rendah.
 Pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan D kepada Perusahaan C tidak
dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Negara D.
 Pendapatan royalti yang diterima oleh Perusahaan C tidak dikenakan pajak di Negara D,
Negara C ataupun Negara B.

10. www.futurumcorfinan.com
Page 10
Struktur 2: Transfer atas Kegiatan Manufaktur Bersama-sama dengan Transfer
[Beberapa] Aset Tak berwujud (intangibles) Pendukung dibawah Kesepakatan Kontribusi
Biaya (Cost-Contribution Arrangement)
Struktur Perencanaan Pajak
Keterangan mengenai Perusahaan A:
 Perusahaan yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di pasar modal.
 Perusahaan yang berkedudukan di Negara A.
 Perusahaan merupakan perusahaan induk dari suatu grup perusahaan multinasional
yang berkegiatan usaha secara global (selanjutnya disebut Grup A).

11. www.futurumcorfinan.com
Page 11
Grup A ini melakukan investasi dalam jumlah besar dalam bidang riset, desain, dan
pengembangan produk (lihat Bagan C.2)13
, namun kegiatan riset dan pengembangan (R&D)
terutama dilakukan oleh perusahaan induk, dalam hal ini Perusahaan A.
Pada awalnya, Perusahaan A memiliki [secara legal] semua hak kekayaan intelektual yang
dihasilkan dari kegiatan R&D. Perusahaan A juga memiliki tanggung jawab atas dan
menanggung risiko yang terkait dengan proses manufaktur produk [yang dihasilkan
menggunakan hak kekayaan intelektual] dan penjualan produk-produk tersebut melalui jaringan
penjualan dan perusahaan distribusi ke pasar-pasar seluruh dunia.
Manajemen Perusahaan A kemudian memutuskan untuk mendirikan Perusahaan B di Negara
B, dimana saham Perusahaan B dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan A. Guna memungkinkan
Perusahaan B memanfaatkan HAKI milik Perusahaan A sebagai perusahaan induk,
Perusahaan A memberikan “assign” kepada Perusahaan B, HAKI dan tanggung jawab untuk
melakukan fungsi produksi dan penjualan produk-produk di luar Negara A.
Perusahaan A tetap mempertahankan HAKI yang berkaitan dengan produksi dan penjualan
produk-produk untuk pasar dalam negeri Negara A, dan tetap menjalankan kegiatan R&D untuk
Grup A.
Pada saat yang sama dengan dibentuknya Perusahaan B, Grup A membentuk lagi 2 (dua) anak
perusahaan asing, yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Perusahaan B, yaitu:
 Perusahaan C di Negara C dengan fungsi sebagai perusahaan “principal” yang
bertanggung jawab untuk produksi dan penjualan produk Grup A di luar Negara A (yang
dipegang oleh Perusahaan A untuk pasar domestik). Sebagai catatan, Perusahaan C
tidak mesti memiliki fasilitas produksi, yang penting ia bertanggung jawab memastikan
produk Group A dapat diproduksi dan dipasarkan di negara-negara di luar Negara A.
13
Bagan C.2 menggambarkan versi sederhana dari struktur global grup Perusahaan A. Contohnya,
Perusahaan A, mengacu pada perusahaan induk Negara A bersama dengan perusahaan afiliasi
domestik (bersama-sama, mereka menjadi satu kesatuan, dan melaporkan surat pemberitahuan pajak
penghasilan konsolidasi).

12. www.futurumcorfinan.com
Page 12
 Perusahaan D di Negara D, sebagai entitas perusahaan manufaktur (yang memiliki
fasilitas produksi) yang bertanggung jawab untuk memproduksi produk Grup A untuk
pasar di luar Negara A.
Peran Perusahaan B:
 Pertama, ia bertindak sebagai perusahaan induk untuk HAKI Grup A yang dipasarkan di
luar Negara A.
 Kedua, ia bertindak sebagai perusahaan induk untuk investasi dalam saham
Perusahaan C dan Perusahaan D.
Walaupun Perusahaan C dan Perusahaan D didirikan sebagai badan hukum berbentuk
korporasi menurut hukum perseroan di Negara C dan Negara D, namun keduanya diperlakukan
sebagai entitas yang diabaikan (disregarded entities)14
berdasarkan check-the-box rules Negara
A. Perlakuan ini membawa beberapa implikasi penting.
Transaksi-transaksi yang terjadi antara entitas yang diabaikan (yaitu Perusahaan C dan
Perusahaan D) dengan Perusahaan B, yaitu termasuk transaksi pembayaran royalti dan dividen
ke Perusahaan B, tidak diakui sebagai objek pajak penghasilan menurut ketentuan perpajakan
Negara A. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi ini dipandang sebagai transaksi yang
berlangsung dalam suatu entitas yang sama. Menurut ketentuan check-the-box election di
Negara A, transaksi yang terjadi dengan Perusahaan B-lah yang mendapat pengakuan untuk
tujuan pengenaan pajak, dengan menganggap bahwa Perusahaan B-lah yang melakukan
aktivitas yang ada (yaitu produksi dan penjualan produk-produk Grup A di luar Negara A)
walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perusahaan C dan
Perusahaan D.
Manfaat Pajak
Pengalihan HAKI dari Perusahaan A ke Perusahaan B merupakan transaksi yang dikenakan
pajak di Negara A. Seringkali, namun tidak selalu, dalam struktur semacam ini, transfer HAKI
akan berlangsung sesuai dengan Perjanjian Pembagian Biaya (Cost Sharing Agreement/CSA).

13. www.futurumcorfinan.com
Page 13
Hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:
 Di bawah CSA, Perusahaan C wajib melakukan buy-in payment untuk HAKI yang sudah
ada kepada Perusahaan A. Buy-in payment dapat berbentuk sebagai pembayaran
sekaligus (lump-sum payment) atau royalti berjalan (running royalty).
 Perusahaan C kemudian mengambil alih tanggung jawab selanjutnya untuk melakukan
penggantian uang (reimburse) kepada Perusahaan A untuk bagian dari biaya R&D yang
sedang berlangsung, yang mencerminkan porsi Perusahaan C atas ekspektasi manfaat
yang diharapkan Perusahaan C dari pengeluaran biaya R&D tersebut yang sedang
terjadi. Sebagai contoh, jika Perusahaan C memiliki porsi 45% dari pendapatan global
(global revenue) dan untuk menghasilkan 45% dari laba operasional global (global
operating income), Perusahaan C diharapkan turut memberikan penggantian
(reimbursement) kepada Perusahaan A sekitar 45% dari biaya R&D area produk yang
tercakup dalam CSA. Hal ini secara efektif akan menghilangkan pengurangan beban
pajak penghasilan Perusahaan A di Negara A akibat penggantian biaya R&D oleh
Perusahaan C di bawah CSA. Namun terlepas dari kenyataan bahwa Perusahaan C
memberikan penggantian sebesar bagiannya dari biaya R&D, Perusahaan A tetap
berhak untuk mendapatkan pengurangan beban pajak penghasilan di Negara A dimana
jumlah penuh biaya R&D (termasuk bagian yang diganti oleh Perusahaan B) dapat
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
 Berdasarkan sifat dari buy-in payment dan pembayaran yang diatur dalam CSA,
Perusahaan B diperlakukan sebagai pemilik atas HAKI Grup A untuk negara-negara di
luar Negara A.
 Perusahaan B melisensikan HAKI tersebut kepada untuk Perusahaan C. Berdasarkan
perjanjian, Perusahaan C memikul tanggung jawab untuk memproduksi dan menjual
produk-produk Grup A untuk negara-negara di luar Negara A dan menanggung risiko
yang terkait dengan bisnis.
 Perusahaan C menggandeng Perusahaan D untuk terlibat dalam proses “manufaktur
kontrak” (contract manufacturer)15
. Sesuai dengan perjanjian manufaktur kontrak,
Perusahaan D memproduksi produk Grup A dengan imbalan yang sama dengan biaya
langsung dan tidak langsung produksi ditambah dengan mark-up 5%.
 Perjanjian manufaktur kontrak antara Perusahaan C dan D menyebutkan bahwa
Perusahaan C akan menanggung risiko utama yang terkait dengan produksi produk.
15
Yang mirip jasa maklon.

14. www.futurumcorfinan.com
Page 14
Kegiatan manufaktur dari produk tersebut dapat terjadi di Negara D atau pada cabang
Perusahaan D di negara yang memiliki biaya manufaktur yang rendah. Perusahaan D
memasukkan imbalan ini dalam perhitungan pendapatan kena pajaknya.
 Produk yang diproduksi merupakan milik Perusahaan C, yang nantinya akan menjual
produk tersebut kepada atau melalui pihak distributor (yang menangani penjualan dan
pemasaran) berlokasi di negara-negara dengan yuridiksi tarif pajak penghasilan badan
yang lebih tinggi di seluruh dunia.
 Dalam kesepakatan kontrak antara Perusahaan C dengan pihak distributor, ditentukan
bahwa Perusahaan C menanggung risiko utama yang terkait dengan pemasaran
produk. Atas dasar ini, imbalan pihak distributor ditentukan sesuai dengan usaha
mereka yang menggambarkan status resiko terbatas yang mereka tanggung. Imbalan
seperti ini biasanya akan dihitung berdasarkan target return on sales, dimana guna
penetapan harga transfer (transfer pricing) akan digunakan dengan mengacu kepada
return on sales dari perusahaan distributor sebanding dengan tingkat resiko yang
terbatas.
 Perusahaan C akan mendapatkan keuntungan (yang dikenakan pajak penghasilan
badan di Negara C) sebesar pendapatan kotor dari penjualan di negara-negara di luar
Negara A, dikurangi pembayaran untuk:
a) imbalan kepada Perusahaan D sebagai kompensasi atas produksi produk
b) komisi kepada perusahaan pemasaran berbasis komisi, dan
c) royalti kepada Perusahaan B.
 Royalti yang dibayarkan kepada Perusahaan B oleh Perusahaan C untuk lisensi (dan
penggunaan) HAKI di luar negara A adalah biaya yang dapat dikurangkan guna
penentuan penghasilan kena pajak Perusahaan C16
.
 Negara C tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) atas
pembayaran royalti (dari Perusahaan C kepada Perusahan B), dan Negara B tidak
mengenakan pajak penghasilan badan atas penghasilan royalty (yang diperoleh oleh
Perusahaan B dari Perusahaan C). Hal ini mengakibatkan bahwa transaksi royalty
antara Perusahaan C dan Perusahaan B tidak dikenakan pemotongan pajak
16
Pembayaran royalti kepada Perusahaan B dapat ditentukan setiap tahun di bawah Advanced Pricing Agreement
(APA) atau putusan lain antara Perusahaan C dan otoritas pajak di negara C. APA atau kesepakatan dengan pihak
otoritas dapat menetapkan jumlah tertentu penghasilan kena pajak di Negara C. Jumlah ini ditentukan berdasarkan
kegiatan Perusahaan C dan risiko produksi yang terjadi di Negara C. Jumlah royalti adalah jumlah residual yang
dihitung setelah penghasilan kena pajak.

15. www.futurumcorfinan.com
Page 15
penghasilan pada saat terjadi transaksi pembayaran, dan juga tidak dikenakan pajak
penghasilan badan sebagai pendapatan kena pajak pada saat royalti diterima oleh
Perusahaan B dari Perusahaan C.
 Selain itu, ada kemungkinan pengenaan pajak penghasilan di Negara A atas
Perusahaan A terkait penghasilan royalti yang diterima Perusahaan C, menurut
ketentuan Controlled-Foreign-Corporation (CFC) di Negara A, dapat dihindari melalui
penerapan aturan check-the-box, di mana Perusahaan C dapat diperlakukan sebagai
entitas yang diabaikan (disregarded entity). Berdasarkan ketentuan check-the-box di
Negara A, untuk tujuan pengenaan pajak penghasilan badan, Perusahaan C
diperlakukan sebagai cabang dari Perusahaan B. Dengan demikian, pembayaran royalti
dari Perusahaan C kepada Perusahaan B diperlakukan sebagai pembayaran dalam satu
entitas yang sama, sehingga dapat diabaikan (tidak diakui) untuk tujuan pengenaan
pajak penghasilan badan di Negara A. Dengan diperbolehkannya digunakannya
ketentuan check-the-box, hal ini secara efektif memungkinkan Grup A untuk
menurunkan jumlah penghasilan kena pajak di Negara C. Hal ini tampak dari
diperbolehkannya pembayaran royalty sebagai biaya yang dapat dikurangkan guna
penentuan penghasilan kena Pajak di Negara C, dan pada saat bersamaan, dapat
dikesampingkan ketentuan CFC di Negara A. Apabila ketentuan CFC di Negara A tidak
dikesampingkan, pendapatan royalti akan dikenakan pajak penghasilan badan sebagai
pendapatan pasif Perusahaan B.
 Begitu pula dengan dividen yang dibayarkan kepada Perusahaan B merupakan
transaksi bebas pajak pada negara sumber. Negara B tidak mengenakan pajak
penghasilan atas pendapatan dividen, dan pembayaran dividen diabaikan untuk
pengenaan pajak penghasilan badan di Negara A.
Manfaat Pajak
Dari struktur di atas terdapat beberapa bentuk manfaat pajak yang timbul sebagai berikut:
 Manfaat dari transfer HAKI dan membagi penanggungan atas biaya R&D yang terjadi.
Sebagai contoh, Perusahaan A di Negara A berhak untuk mengurangkan seluruh biaya
R&D, walaupun ada bagian biaya R&D yang mendapatkan penggantian dari
Perusahaan B melalui Perusahaan C. Pada saat yang sama, Perusahaan C dapat
memperlakukan penggantian biaya R&D kepada Perusahaan A sebagai biaya yang

16. www.futurumcorfinan.com
Page 16
dapat dikurangkan, sehingga penghasilan kena pajak Perusahaan C di Negara C
menjadi lebih rendah.
 Manfaat dari ketentuan check-the-box. Sebagai contoh, memanfaatkan ketentuan
check-the-box di Negara A, pembayaran royalti dari Perusahaan C ke Perusahaan B
diperlakukan sebagai pembayaran dalam satu entitas, dan dengan demikian diabaikan
(tidak diakui) untuk pengenaan pajak penghasilan badan di Negara A.
 Manfaat dari peraturan pajak di masing-masing negara. Sebagai contoh, Negara C tidak
melakukan pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) atas pembayaran royalty
dari Perusahaan C ke Perusahaan B, dan Negara B tidak mengenakan pajak
penghasilan badan atas royalty yang diterima Perusahaan B. Hal ini berarti royalti
terbebas dari pemotongan pajak penghasilan pada saat pembayaran, dan terbebas dari
pajak penghasilan badan pada saat royalti diterima.
Struktur 3: Akuisisi yang Didanai Sebagian Besar dengan Hutang/Pinjaman (Leveraged
Acquisition) melalui Hutang/Pinjaman Dicatat di Perusahaan yang Diakuisisi (debt-push
down)17
dan Penggunaan Perusahaan Holding yang Dibentuk di antara Perusahaan yang
Diakuisisi dan Perusahaan Pengakuisisi.
17
Debt Pushdown dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah hutang dari perusahaan induk kepada anak
perusahaan. Hal ini biasa digunakan ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain.

17. www.futurumcorfinan.com
Page 17
Struktur Perencanaan Pajak
Suatu perusahaan multinasional (selanjutnya disebut MNE Group sebagai Perusahaan
Pengakuisisi) berkantor pusat di Negara P dan memiliki kegiatan usaha di sejumlah negara,
termasuk Negara L. Perusahaan ini berencana mengakuisisi perusahaan manufaktur yang
berhasil, dimana perusahaan target terdaftar di Negara T (Target Co.). Nilai akuisisi adalah
EUR 1 miliar, dengan komposisi pendanaan:
 60% : fasilitas pinjaman yang diperoleh dari perbankan.
 40% : menggunakan dana internal MNE Group sebagai Perusahaan Pengakuisisi (yang
diambil dari saldo laba perusahaan tersebut).
Guna melaksanakan akuisisi di atas, MNE Group, sebagai Perusahaan Pengakuisisi
mendirikan perusahaan holding di Negara L, bernama L Hold. Co. (catatan: Hold. = Holding,
dan Co. = Company)
Selanjutnya,
 L Hold. Co. memperoleh fasilitas pinjaman dari perusahaan lain dalam MNE Group
(intra-grup) sebesar EUR 400 juta.
 L Hold. Co. mendirikan sebuah perusahaan di Negara T (T Hold. Co.).
 Komposisi pendanaan T Hold. Co. adalah sebagai berikut:
a) 40% : dibiayai oleh L Hold. Co. dimana T Hold. Co. menerbitkan instrumen keuangan
hibrid sejumlah EUR 400 juta (catatan: jumlah yang sama dengan EUR 400 yang
sebelumnya diperoleh oleh L. Hold. Co. dari pinjaman intra-group di atas), dan
instrumen keuangan hibrid tersebut dibeli oleh L Hold. Co. Dengan kata lain, L Hold. Co.
memberikan “pinjaman” kepada T Hold Co.
b) 60%: T Hold. Co. memperoleh fasilitas pinjaman dari bank eksternal sejumlah EUR
600 juta.
 T Hold. Co. mengakuisisi Target Co. dan masuk ke dalam satu kelompok pajak yang
sama (tax grouping) untuk tujuan pengenaan pajak dengan T Hold. Co. Artinya bahwa
T Hold. Co. dan Target Co. diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk tujuan
perpajakan.

18. www.futurumcorfinan.com
Page 18
Manfaat Pajak
Teknik Debt Push-Down ini memastikan bahwa T Hold. Co. dapat memanfaatkan beban bunga
dari pinjaman bank eksternal sebagai pengurang dari laba usaha perusahaan yang diakuisisi
(Target Co.) untuk tujuan penentuan penghasilan kena pajak yang lebih rendah.
L Hold. Co. membiayai T Hold. Co. melalui pembelian instrumen keuangan hibrid yang
diterbitkan oleh T Hold. Co., misalnya melalui redeemable preference share (saham preferen
yang diterbitkan dengan opsi saham ini bisa ditebus kembali oleh perusahaan di kemudian
hari)18
.
Yang penting di perhatikan, bahwa manfaat pajak ini diperoleh dari perbedaan perlakuan atas
instrumen keuangan hibrid yang diterbitkan oleh T Hold. Co. yang dibeli oleh L Hold. Co.,
dimana diperlakukan:
 sebagai pinjaman (bagian dari Liabilitas di neraca) di Negara T, dan
18
Instrumen keuangan tertentu diperlakukan sebagai instrumen keuangan ekuitas padahal mereka juga
memiliki fitur sebagai pinjaman. Sejak IAS 32 “Financial Instruments : Presentation” direvisi, IAS 32 lebih
melihat pada substansi ekonomis dari instrumen keuangan dan bukan pada “nama”-nya. Misalnya,
sebelum adanya perubahan dalam International Financial Reporting Standards, merupakan praktik umum
untuk institusi keuangan “menyembunyikan” tingkat pinjaman mereka dengan memperlakukan instrumen
yang bersifat “perpetual” (tidak memiliki tanggal jatuh tempo) dan saham preferen sebagai instrumen
keuangan ekuitas. Namun berdasarkan IAS 32, redeemable preference share dan efek yang tidak
memiliki tanggal jatuh tempo, dimana memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar bunga, akan
masuk sebagai efek pinjaman, dan pembayaran periodik akan diperlakukan sebagai pembayaran bunga,
sehingga dapat dikurangkan dari laba usaha, dan bukan sebagai dividen.
Khusus terkait redeemable preference share, saham preferen ini dapat memiliki:
 tanggal penarikan kembali (redemption) yang telah ditentukan atau disepakati kedua belah
pihak, atau opsi penarikan kembali tersebut justru ada pada pihak pemegang saham preferen.
 Jumlah penarikan kembali yang telah ditentukan (misalnya sebesar jumlah nominal saham
preferen), atau bahkan bersifat continent yang akan disesuaikan dengan jumlah saldo laba pihak
penerbit saham preferen.
Baik bagi pihak penerbit dan pembeli instrumen keuangan redeemable preference share:
 Bagi pihak penerbit: hak untuk menarik kembali saham preferen tersebut guna mengamankan
stabilitas perusahaan dan juga memastikan perlindungan baik kepentingan grup pengendali
pemegang saham dan kemungkinan adanya usaha pengambilalihan yang ditentang oleh
pemegang saham;
 Bagi pihak pembeli : efek ini memungkinkan jalan keluar dari investasi, karena berarti dari awal,
sudah dapat dimiliki minimal 1 cara untuk memperoleh kembali uang investasi mereka.
Sumber: Barsch, Sven-Eric. Taxation of Hybrid Financial Instruments and the Remuneration Derived
Therefrom in an International and Cross-border Context: Issues and Options for Reform. Dissertation
Universita¨t Mannheim. New York (USA): Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012. Bab 5: Classification
Conflicts and Options for Reform.

19. www.futurumcorfinan.com
Page 19
 sebagai investasi saham preferen (sehingga diperlakukan sebagai investasi pada Ekuitas
pada T Hold. Co.) di Negara L.
Dengan demikian,
 Dalam laporan laba rugi T Hold. Co., timbul beban bunga dari redeemable preference
share, sebagai pengurang laba usaha Target Co., sehingga penghasilan kena pajak
akan lebih rendah.
 Pada saat yang sama, pembayaran “bunga” atas redeemable preference share, akan
diperlakukan sebagai dividen (dan bukan sebagai pendapatan bunga) dari sudut
pandang L Hold. Co., dan oleh karena itu dibebaskan pengenaan pajak berdasarkan
hukum pajak Negara L.
Selanjutnya, beban bunga yang dibayarkan oleh L Hold. Co. terkait pinjaman intra-grup sebesar
EUR 400 juta tetap dapat dikurangkan terhadap laba perusahaan dalam MNE Group yang
beroperasi di negara yang sama, yaitu Negara L (dengan beberapa pembatasan) melalui aturan
“masuk ke dalam satu kelompok pajak yang sama (tax grouping)” untuk tujuan pengenaan
pajak yang sama dengan L Hold. Co. Hal ini akan mengurangi beban pajak penghasilan MNE
Group di Negara L.
Struktur ini juga memungkinkan MNE Group untuk:
 memanfaatkan keuntungan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty)
antara Negara T dan Negara L,
 menihilkan atau mengurangi pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) oleh
Negara T atas bunga redeemable preference share yang dibayarkan oleh T Hold. Co.
kepada L Hold. Co.
Investasi saham di T Hold. Co. bisa dilepas kepada pihak investor lainnya tanpa terkena pajak.
Negara L (dimana L Hold. Co. melepas kepemilikan sahamnya di T Hold. Co.) kemungkinan
tidak dapat mengenakan pajak atas laba pelepasan saham berdasarkan ketentuan pajak
domestik, dan pada saat yang sama, Negara T, sebagai negara sumber, berdasarkan
perjanjian penghindaran pajak berganda, juga tidak memiliki wewenang untuk mengenakan
pajak atas transaksi pelepasan saham T Hold. Co. oleh L Hold Co.

20. www.futurumcorfinan.com
Page 20
Dari struktur di atas terlihat yang menonjol adalah:
Pertama, Negara di mana L Hold. Co. dan T Hold. Co akan didirikan ditentukan atau
diputuskan secara seksama dengan menganalisis ketentuan perpajakan domestik di Negara L
dan Negara T, dan dengan memanfaatkan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda
(tax treaty) antara Negara L dan Negara T. Ini guna memperoleh manfaat penurunan beban
pajak penghasilan badan maupun pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) yang paling
rendah bagi MNE Group.
Kedua, pembentukan dan pembiayaan akuisisi atas Target Co. dilakukan tidak secara
langsung, namun melalui beberapa perusahaan “pengantara” (intermediate) yang dibiayai
sebagian besar dengan fasilitas pinjaman atau bentuk instrumen keuangan hibrid, dimana:
 bentuk pinjaman dipilih karena adanya beban bunga yang merupakan pengurang dari
laba usaha sehingga dapat menurunkan beban pajak penghasilan;
 bentuk instrumen keuangan hibrid dipilih guna memanfaatkan adanya perlakuan
berbeda di Negara T (sebagai pinjaman) dan di Negara L (sebagai investasi saham dan
bukan sebagai pemberian pinjaman).
~~~~~~ ####### ~~~~~~

21. www.futurumcorfinan.com
Page 21
Disclaimer
This material was produced by and the opinions expressed are those of FUTURUM as of the date of
writing and are subject to change. The information and analysis contained in this publication have been
compiled or arrived at from sources believed to be reliable but FUTURUM does not make any
representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from
the use hereof. This material has been prepared for general informational purposes only and is not
intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors
for specific advice.
This document may not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of the
authors and FUTURUM. For any questions or comments, please post it at www.futurumcorfinan.com
© FUTURUM. All Rights Reserved