Makin maraknya beberapa kasus pajak di media akhir-akhir, baik berupa penghindaran pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion) membuat banyak masyarakat yang semakin ingin mengetahui tentang perpajakan lebih dekat, khususnya kalangan pemula ( mahasiswa )
Sejak dilakukannya reformasi Tahun 1983, perpajakan menjadi primadona bagi pemasukan negara menggantikan peranan minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin menipis. Pentingnya peranan perpajakan dalam kontribusinya membangun negeri ini membawa konsekuensi pada sumber daya manusia, dalam hal ini wajib pajak, yang harus siap dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahan yang ujungnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri.
Tidak kalah peranannya dalam menyukseskan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini adalah perguruan tinggi yakni dengan memberi mata kuliah perpajakan kepada mahasiswanya agar mereka siap dengan dinamika perkembangan perpajakan terutama perpajakan indonesia yang selalu dinamis dan berubah dari waktu ke waktu mengikuti perekonomian, politik dan lain-lain.
Buku ini sengaja di desain berdasarkan hasil pengalaman dan penelitian penulis dalam memberikan Mata Kuliah Perpajakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami tentang dunia perpajakan secara sistematis, yang mungkin selama ini mata kuliah perpajakan menjadi momok bagi mahasiswa yang belum mengenal lebih dekat.
special attachment_statement of transaction in related partiesRoko Subagya
GENERAL INSTRUCTIONS :::: 05 3 b-1 special attachment_statement of transaction in related parties
05 3 b-1 special attachment_statement of transaction in related parties
05 3 b-1 special attachment_statement of transaction in related parties
Usse average internal rate of return (airr), don't use internal rate of retur...Futurum2
This is to document the email correspondences with Prof. Peter M. DeMarzo (Stanford University) and Prof. Carlo Alberto Magni with regards to Average Internal Rate of Return in Dec 2015.
Makin maraknya beberapa kasus pajak di media akhir-akhir, baik berupa penghindaran pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion) membuat banyak masyarakat yang semakin ingin mengetahui tentang perpajakan lebih dekat, khususnya kalangan pemula ( mahasiswa )
Sejak dilakukannya reformasi Tahun 1983, perpajakan menjadi primadona bagi pemasukan negara menggantikan peranan minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin menipis. Pentingnya peranan perpajakan dalam kontribusinya membangun negeri ini membawa konsekuensi pada sumber daya manusia, dalam hal ini wajib pajak, yang harus siap dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahan yang ujungnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri.
Tidak kalah peranannya dalam menyukseskan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini adalah perguruan tinggi yakni dengan memberi mata kuliah perpajakan kepada mahasiswanya agar mereka siap dengan dinamika perkembangan perpajakan terutama perpajakan indonesia yang selalu dinamis dan berubah dari waktu ke waktu mengikuti perekonomian, politik dan lain-lain.
Buku ini sengaja di desain berdasarkan hasil pengalaman dan penelitian penulis dalam memberikan Mata Kuliah Perpajakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami tentang dunia perpajakan secara sistematis, yang mungkin selama ini mata kuliah perpajakan menjadi momok bagi mahasiswa yang belum mengenal lebih dekat.
special attachment_statement of transaction in related partiesRoko Subagya
GENERAL INSTRUCTIONS :::: 05 3 b-1 special attachment_statement of transaction in related parties
05 3 b-1 special attachment_statement of transaction in related parties
05 3 b-1 special attachment_statement of transaction in related parties
Usse average internal rate of return (airr), don't use internal rate of retur...Futurum2
This is to document the email correspondences with Prof. Peter M. DeMarzo (Stanford University) and Prof. Carlo Alberto Magni with regards to Average Internal Rate of Return in Dec 2015.
Use average internal rate of return (airr), don't use internal rate of return...Futurum2
This is to document email correspondence with Prof. Carlo Alberto Magni with regards to the use of Average Internal Rate of Return (AIRR) instead of Internal Rate of Return (IRR)
A quick comment on pablo fernandez' article capm an absurd model draftFuturum2
This is to document email correspondence with Prof. Peter M. DeMarzo (Stanford University, USA) and Ignacio Velez-Pareja (Columbia) with regards to the article by Pablo Fernandez posted at SSRN.com under the title "CAPM: An Absurd Model"
Summing up about growing and non growing perpetuities wacc levered and tax sa...Futurum2
In this note we reconsider in detail the proper discount rate for cash flows in perpetuity, the present value of tax savings and the calculation of terminal value. The note clarifies the use of real discount rates and concludes with a formulation that is inflation-neutral for a given assumption on the discount rate for the tax savings. We find that the only discount rate for tax savings that makes the value of the perpetuity inflation-neutral is Kd, the cost of debt. We also reconsider the intuitive approach to calculate the cost of capital for perpetuities from the nominal rates that compose that cost of capital, and then
converting it into real cost of capital using Fisher relationship.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
2. www.futurumcorfinan.com
Page 2
SINOPSIS
Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 tanggal 6
September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang
Mempunyai Hubungan Istimewa, pihak otoritas perpajakan telah
menggariskan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib
diterapkan oleh pihak wajib pajak dalam melakukan transaksi-transaksi
tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Satu tahun kemudian, PER-43 ini mengalami perubahan signifikan
pada beberapa pasalnya sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2011
tanggal 11 November 2011.
Pasal 17 PER-32 menekankan bahwa Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan
pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan oleh wajib pajak
dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam ayat (2)
dan (3) pasal yang sama, jelas harta tidak berwujud yang dimaksud di
ayat 1 adalah intangibles, yaitu suatu aktiva yang pada umumnya
memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik
serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan
penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti paten, hak cipta
atau merek dagang. Harta tidak berwujud ini dapat terkait dengan
fungsi perdagangan (trade intangibles) dan fungsi pemasaran
(marketing intangibles).
Dalam tahun yang sama yaitu 2010, the Organization for Economic
Co-operation and Development menerbitkan OECD Transfer Pricing
3. www.futurumcorfinan.com
Page 3
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (Juli
2010) yang merupakan revisi besar atas OECD Report: Transfer
Pricing and Multinational Enterprises (1979). OECD Transfer Pricing
Guidelines 2010 terdiri dari 9 bab, mencakup juga bab VI “Special
Consideration for Intangible Property”, suatu bab yang tidak mengalami
banyak perubahan sejak dimutakhirkan terakhir pada bulan Maret
1996.
Namun demikian, bahkan dengan dikeluarkannya petunjuk tersebut,
sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas perpajakan mengenai
penentuan harga transfer untuk aset tak berwujud terus meningkat
dalam frekuensi, jumlah dan cakupan. Beberapa isu yang spesifik
terhadap transaksi-transaksi terkait aset tak berwujud belum tercakup
dalam OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, yang kemudian
menimbulkan kesulitan yang signifikan, baik bagi wajib pajak dan
pemerintah, tentang perlakuan atas aset tak berwujud untuk tujuan
transfer pricing. Ini mengarah ke banyak sengketa pajak menyangkut
transfer pricing yang secara jumlah cukup signifikan dan adanya resiko
pemajakan ganda atas suatu transaksi. Selain itu, selama review
OECD atas komparabilitas dan metode laba dari OECD Transfer
Pricing Guidelines 2010 dan juga konsultasi atas restrukturisasi bisnis,
tantangan-tantangan sehubungan dengan definisi, identifikasi dan
penilaian intangibles untuk tujuan transfer pricing didapatkan sama-
sama diutarakan baik oleh pihak otoritas perpajakan dan wajib pajak.
Hal-hal di atas membawa OECD Working Party No. 6 pada tanggal 25
Januari 2011 memulai konsultasi untuk memperoleh input dari pihak-
pihak pemangku kepentingan terkait antar lain, isu-isu yang paling
4. www.futurumcorfinan.com
Page 4
signifikan yang ditemukan dalam praktek sehubungan dengan aspek
transfer pricing dari intangibles, dapat suatu dokumen berjudul
“Transfer Pricing and Intangibles: Scope of the OECD Project”.
Konsultasi di atas kemudian dituangkan pada tanggal 6 Juni 2012
dalam suatu Draf Diskusi berjudul “Revision of The Special
Considerations for Intangibles in Chapter VI of The OECD Transfer
Pricing Guidelines and Related Provisions” (terjemahan: Revisi
terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Khusus terkait Aset Tak
Berwujud dalam Bab VI dari OECD Transfer Pricing Guidelines and
Hal-Hal yang Terkait).
Sejalan dengan hal-hal di atas, di dalam buku ini penulis membahas
isu-isu terkait aset tak berwujud (intangibles) menyangkut pemahaman,
kepemilikan, transfer, kehadiran laba di atas laba normal, penentuan
harga transfer yang memerlukan analisa komprehensif, pembayaran
royalti, dan uji manfaat. Sebagian besar pembahasan masih
menggunakan acuan Bab VI dari OECD Transfer Pricing Guidelines
2010.
5. www.futurumcorfinan.com
Page 5
DAFTAR ISI
Bab 1
Isu – Isu Sekitar Intangible Terkait Analisa Transfer Pricing
1. Pendahuluan
2. Pemahaman Intangible Untuk Tujuan Penentuan Harga
Transfer
2.1. Pemahaman Intangible Menurut Oecd Tp Guidelines 2010
2.2. Pemahaman Intangible Menurut Buku Teks Penilaian Intangible
Di Amerika Serikat
2.3. Pemahaman Intangible Menurut Standar Penilaian
Internasional
2.4. Fenomena Ekonomi Yang Bukan Merupakan Intangible
2.5. Perbedaan Aset Tak Berwujud Dan Aset Berwujud
2.6. Pemahaman Intangibles Menurut Ketentuan Perpajakan Di
Amerika Serikat
3. Kepemilikan Atas Intangible
3.1. Kepemilikan Legal Dan Ekonomis Atas Intangible
3.2. Tiga Pengujian Untuk Penentuan Kepemilikan Suatu Intangible
3.3. Penentuan Kepemilikan Suatu Intangible Dalam Ketentuan
Perpajakan Di Amerika Serikat
4. Transaksi Terkait Penggunaan Atau Transfer Atas Intangible
Untuk Tujuan Analisa Transfer Pricing
6. www.futurumcorfinan.com
Page 6
4.1. Transaksi Terkait Penggunaan Atau Transfer Atas Intangible
4.2. Kehadiran Transaksi Untuk Penentuan Harga Atas
Penggunaan Atau Transfer Terkait Intangible Sehubungan
Dengan Fungsi Pemasaran
4.3. Kehadiran Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam
Transaksi Terkait Penggunaan Atau Transfer Atas Intangible
Untuk Penentuan Harga Transfer
4.4. Item-Item Yang Seharusnya Tidak Diperlukan Kompensasi
Dalam Transaksi Terkait Penggunaan Atau Transfer Atas
Intangible
5. Diperolehnya Laba Abnormal Atau Di Atas Normal Atau Rata-
Rata Dalam Penggunaan Intangible
5.1. Beberapa Atribut Atau Karakteristik Terkait Nilai Ekonomis
Intangible
5.2. Karakteristik Risiko Dan Tingkat Imbal Hasil Intangible
5.3. Diperolehnya Laba Atau Tingkat Imbal Hasil Yang Abnormal
Terkait Intangible
6. Analisis Penentuan Harga Transfer Atas Intangible
Membutuhkan Pemahaman Komprehensif
6.1. Konstrain Pada Analisa Penentuan Harga Transfer Terkait
Intangible
Bab 2
Isu-Isu Sekitar Pembayaran Royalti Dan Uji Manfaat (Benefit Test)
1. Pendahuluan
7. www.futurumcorfinan.com
Page 7
2. Pembayaran Royalti
2.1 Pembayaran Yang Jumlahnya Ditentukan Dimuka
2.2 Pembayaran Yang Dilakukan Setiap Periode Menggunakan
Perhitungan Tertentu
2.3 Pembayaran Kombinasi
3. Intangibles
4. Uji Manfaat
4.1 Pengenaan Harga Premium
4.2 Keekonomisan Skala
4.3 Perbandingan Laba Usaha
5. Kesimpulan
Bab 3
Isu-Isu Sekitar Marketing Intangible Dalam Penentuan Harga Transfer
(Transfer Pricing)
1. Pendahuluan
2. Marketing Intangibles
3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan kelaziman usaha
4. Pusat Pertanggungjawaban (Responsibility Centre)
8. www.futurumcorfinan.com
Page 8
TENTANG PENULIS
Lulus dari Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi,
pada tahun 1994, dan Universitas Indonesia, Pascasarjana Ilmu
Manajemen, spesialisasi Manajemen Keuangan, pada tahun 2010.
Lulus menempuh sertifikasi CVA (Certified Valuation Analyst) dari
IACVA (International Association of Consultants, Valuators and
Analysts).
Pemegang Bersertifikat Akuntan Publik sejak tahun 2002 dan telah
berpengalaman di berbagai penugasan atestasi dan konsultasi yang
dikumpulkan dari bekerja di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo &
Co. (Andersen), termasuk penugasan ke kantor Sydney (Australia) dan
terlibat dalam pelatihan di beberapa negara; dan Prasetio, Sarwoko &
Sandjaja (Ernst & Young). Pengalaman langsung di perusahaan
diperoleh dari menduduki jabatan sebagai financial controller di
perusahaan jasa minyak Amerika Serikat selama 5 (lima) tahun.
Saat ini menjalankan usaha konsultan corporate finance dengan brand
FUTURUM CORFINAN (www.futurumcorfinan.com). Seorang
kontributor tulisan perpajakan di majalah dwi-mingguan Indonesian Tax
Review, dan penulis buku. Aktif terlibat dalam forum diskusi di LinkedIn
untuk Valuation dan Corporate Finance. Pembicara di Tax Event: Tax
Seminar and Trainings 2012 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia dengan judul Intangibles in Transfer Pricing:
Current Issues.