PT Freeport Indonesia telah beroperasi selama 47 tahun di Papua untuk menambang tembaga, emas, dan perak. Kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia telah menimbulkan banyak kontroversi karena diduga membebankan negara dengan royalti dan pajak yang rendah serta kerusakan lingkungan dan sosial yang signifikan. Pemerintah kini berupaya meregosiasi kontrak untuk memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia.

1. Nama : Rika Ardhana Reswari
NIM : F0313079
Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Makro kelas C
Jurusan : S1 Akuntansi UNS
PT Freeport Bagi Indonesia
Kita sebagai warga Negara Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama PT.
Freeport Indonesia (PTFI). PT. Freeport Indonesia sendiri adalah sebuah perusahaan afiliasi
dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc sebuah perusahaan tambang Internasional yang
berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. PT Freeport sendiri bertugas menambang,
memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan
perak yang nantinya akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. PT Freeport
Indonesia berpusat di Kabupaten Mimika, Papua.
Awal mula berdirinya PT Freeport yakni ketika Jean Jacques Dozy melakukan
ekspedisi ke Papua dan menemukan Ertsberg (gunung bijih) yang kemudian dilanjutkan
penelitiannya oleh Forbez Wilson dan Del Flint pada tahun 1960. Pada tahun 1963 pihak
Freeport telah mengajukan rencana pembukaan tambang, namun ditangguhkan karena
kebijakan Soekarno yang saat itu menjabat sebagai presiden. Pada masa orde baru
pemerintahan Presiden Soeharto sedang menggalakkan pembangunan ekonomi dan Freeport
melihat adanya peluang untuk meneruskan kembali proyek Ertsberg. Setelah melalui
negosiasi dengan pemerintah Indonesia, maka pada tahun 1967 Presiden Soeharto membuat
Kontrak Karya I (KK-1) dengan PT Freeport Indonesia yang berlaku 30 tahun sejak
beroperasi tahun 1973. Adanya pembuatan Kontrak Karya tersebut perlu ditanyakan
keabsahannya mengingat pada saat itu Papua masih menjadi daerah sengketa internasional
dan berada pada kekuasaan PBB dari tahun 1963 sampai 1969.
PT Freeport memiliki luas wilayah eksplorasi seluas 10.000 hektar pada KK-1, dan
202.950 hektar pada KK-2. Sehingga total luas wilayah eksplorasi PT Freeport adalah seluas
212.950 hektar. PT Freeport menerapkan dua teknik penambangan, yakni open-pit atau
tambang terbuka yang menggunakan truk pengangkut dan sekop listrik besar di area tambang

2. Grasberg serta teknik ambrukan atau block-caving pada tambang bawah tanah Deep Ore Zone
(DOZ).
Selama PT Freeport berdiri, sedikit sekali keuntungan yang diberikan PT Freeport
baik dari royalti, pajak, maupun dividen. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies
Marwan Batubara mengatakan, potensi kerugian negara dari kontrak karya pertambangan
dengan PT Freeport diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun. Diduga PT Freeport selama ini
hanya membayar royalti sebesar 1% yang seharusnya dibayarkan sebesar 3,75%. Selain itu,
ada dugaan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah terlalu kecil dibandingkan dengan
keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang Amerika itu. Menurut saya, hal itu bisa
terjadi karena pajak dihitung dari besarnya laba yang diperoleh setelah dikurangi besarnya
biaya operasional. Bisa saja PT Freeport memanipulasi besarnya biaya operasional untuk
memperkecil besarnya laba sehingga pajak yang dibayarkan juga kecil.
Menurut Chandra Tirta Wijaya Anggota Komisi VII DPR, sejak tahun 1996
pemerintah Indonesia hanya menerima 479 juta dolar AS, sedangkan Freeport menerima 1,5
miliar dolar AS. Kemudian, di tahun 2005, pemerintah hanya menerima 1,1 miliar dolar AS.
Sedangkan pendapatan Freeport (sebelum pajak) sudah mencapai 4,1 miliar dolar AS.
Chandra menjelaskan, PT Freeport sejauh ini hanya memberikan royalti bagi pemerintah
senilai 1% untuk emas, dan 1,5% s/d 3,5% untuk tembaga. Royalti ini jelas jauh lebih rendah
dari negara lain yang biasanya memberlakukan 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas dan
perak.

3. Banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak karya
terhadap PT Freeport, namun setiap munculnya wacana tersebut juga diikuti adanya
kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara warga pribumi dengan pihak PT Freeport. Salah satu
contoh kerusuhan yang terjadi yaitu kerusuhan yang terjadi pada 10 Oktober 2011 di Terminal
Gorong-gorong yang merupakan akses utama menuju lokasi PT Freeport. Dimana buruh yang
menuntut peningkatan kesejahteraan bentrok dengan aparat keamanan yang menyebabkan
seorang buruh meninggal dunia. Namun setelah kejadian tersebut PT Freeport tidak kunjung
memberikan tanggapan dan justru membiarkan kerusuhan terus berlangsung dan tetap
melaksanakan kegiatan operasional seperti biasanya. Dan anehnya, kasus yang dibiarkan
berlarut-larut tersebut lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya tanpa adanya
penanganan konflik yang jelas dari PT Freeport.
Saya rasa terdapat keterkaitan antara renegosiasi kontrak karya dengan kerusuhan
yang terjadi sebagai upaya pengalihan perhatian, karena pola tersebut sering kali berulang
seperti yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Namun sekali lagi pemerintah tidak dapat
berbuat apa-apa karena tidak terdapat bukti jelas yang secara langsung menyatakan bahwa
kerusuhan yang terjadi merupakan bagian dari rencana PT Freeport.
Pada tahun 2012 PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan
langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Dari jumlah seluruh karyawan tersebut
terdiri dari 69,75% karyawan nasional; 28,05% karyawan Papua, serta 2,2% karyawan Asing.
Karyawan Papua yang memegang fungsi strategis manajemen di PT Freeport yakni sebanyak
5 orang sebagai Vice President dan 36 orang dalam Jajaran Manajerial.
Kesejahteraan buruh PT Freeport terutama buruh rendahan pribumi kurang
diperhatikan, terbukti dengan adanya tuntutan dari para buruh dengan aksi mogok kerja dan
demo-demo yang sering kali terjadi. Namun tampaknya PT Freeport lebih memilih untuk
membayar jasa keamanan dari aparat penegak keamanan dibandingkan membayar tuntutan
kesejahteraan yang dilayangkan oleh buruh PT Freeport itu sendiri. Ironisnya, pihak
keamanan tersebut adalah para anggota TNI dan Polri yang digaji tinggi oleh PT Freeport.
Sebanyak 635 orang aparat TNI dan Polri ditugaskan untuk melakukan pengamanan
obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia
daerah Papua No B/918/IV/2011 tanggal 19 April 2011, aparat keamanan tersebut terdiri dari
50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 anggota Brimob Den A Jayapura, 141 anggota

4. Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI. PT Freeport
Indonesia membayar jasa keamanan tersebut sebesar Rp 1.250.000,00 per orang yang
langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat. Tampaknya aparat
penegak hukum pun lebih memilih untuk melindungi orang yang membayarnya daripada
melindungi rakyatnya sendiri yang jelas-jelas mendapat ketidakadilan.
Menurut statistik pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Papua berjumlah
760.350 orang dari jumlah penduduk 2.056.500. Selain itu adanya kasus kelaparan yang
menyebabkan meninggalnya hampir 100 orang di Yahukimo semakin memperjelas adanya
kesenjangan sosial antara pekerja asing di PT Freeport dengan penduduk pribumi.
Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak eksplorasi yang dilakukan oleh PT
Freeport Indonesia. Selama PT Freeport Indonesia beroperasi, Indonesia telah kehilangan
lebih dari 200.000 hektar hutan. Sebenarnya PT Freeport telah melakukan upaya reklamasi
dan revegetasi terhadap lahan yang rusak, namun menurut data dari PT Freeport sendiri, lahan
seluas 60,1 hektar telah berhasil direvegetasi dari total jumlah kerusakan 200.000 hektar.
Dimana hal ini semakin menunjukkan lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan daripada
pemulihannya.
Hal ini belum ditambah dengan pencemaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia
akibat pembuangan tailing (limbah tambang) ke lembah Cartenz, lembah Wanagon, dan
sungai Ajkwa. Sungai Ajkwa akhirnya mengalami pendangkalan di beberapa titik, yang
semula 50 meter, kini tinggal 5 meter saja akibat pengendapan pasir sisa tambang.
Pendangkalan ini apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan banjir dan erosi delta sungai
yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Bahkan pada tahun 2001, tailing tersebut telah
mencapai laut Arafuru dan gradasi pencemaran laut yang ditunjukkan mencapai 10 km dari
garis pantai.
Akibat pencemaran-pencemaran dan juga kerusakan hutan yang terjadi, secara tidak
langsung akan mengurangi tingkat keanekaragaman hayati yang berada pada wilayah tersebut.
Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus maka akan terjadi kepunahan pada spesies
tertentu yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang sudah ada. Selain itu
pencemaran yang terjadi juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar yang
menggantungkan hidup pada sungai. Apabila mereka mengkonsumsi limbah tambang

5. berbahaya yang terdapat disungai maka dapat menimbulkan berbagai penyakit dan pada janin
dapat menyebabkan kelainan (cacat).
Keselamatan kerja dan keamanan tambang juga merupakan salah satu aspek yang
harus diperhatikan oleh PT Freeport. PT Freeport mengklaim bahwa mereka telah
menetapkan sasaran-sasaran keselamatan khusus dalam setiap operasi serta komponen-
komponen terukur dari segala sasaran kesehatan dan keselamatan kerja menjadi bagian dari
peninjauan ulang kinerja tahunan operasi di akhir tahun. Namun Pada 14 Mei 2013 lalu,
tambang PT Freeport mengalami longsor. Persisnya di terowongan Big Gossan. Longsor ini
menyebabkan 28 pekerja tambang tewas tertimbun. Sementara 10 orang lainnya berhasil
diselamatkan. Atap ruang kelas yang terbuat dari seng tidak kuat menahan reruntuhan batu
yang menimpa sehingga menngubur hidup-hidup para karyawan yang sedang melakukan
pelatihan keamanan dan keselamatan kerja. Ironis.
Selama 47 tahun PT Freeport berdiri di Indonesia sejak tahun 1967 hingga sekarang,
mereka telah 2 kali menandatangani Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia yakni
Kontrak Karya I pada 7 April 1967 dan perpanjangan dengan Kontrak Karya II yang
ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021.
Diperkirakan hingga sekarang Freeport telah mengeruk 724.700.000 ons emas murni
dan 7.300.000 pon tembaga dari gunung Ertsberg dan Garsberg. Diperkirakan masih terdapat
cadangan emas sebesar 143.000.000 ons dan tembaga 18.000.000 pon hingga berakhirnya KK
tahun 2041. Setiap hari Freeport mengeruk 700.000 ton material yang menghasilkan 225.000
ons bijih emas. Sedangkan volume emas diperkirakan sebesar 2.500.000.000 ons. Sedangkan
berapa banyaknya perak yang diambil Freeport, hingga sekarang belum tercatat. . Sampai saat
ini produksi ketiga jenis barang tambang di Indonesia didominasi oleh Freeport. Produksi
tembaga Freeport meningkat sangat tinggi, misalnya pada tahun 1991 sebesar 50% dan tahun
1995 sebesar 42%. Hal ini dapat terpenuhi karena semakin besarnya wilayah eksploitasi yang
diberikan pemerintah. Saat ini produksi tembaga Indonesia 100% dihasilkan oleh PT Freeport.
Secara garis besar, wilayah penambangan PT Freeport selama ini dapat dibagi menjadi
2 periode, yaitu periode Ertsberg (1967-1988) dan periode Grasberg (1988- sekarang). Potensi
bijih logam yang dikelola Freeport awalnya hanya 32 juta ton, sedangkan sampai tahun 1995
naik menjadi hampir 2 miliar ton atau meningkat lebih dari 58 kali lipat. Data tahun 2005
mengungkap, potensi Grasberg sekitar 2,822 juta ton metrik bijih.

6. Saat ini PT Freeport telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 20
tahun mendatang yang akan berakhir pada tahun 2041 dengan total investasi 16 miliar dolar
Amerika. Namun pemerintah membantah adanya perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, prospek renegosiasi kontrak karya
dengan Freeport masih berjalan, karena permohonan perpanjangan kontrak baru bisa
dilakukan minimal 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Apabila PT Freeport ingin
melakukan perpanjangan Kontrak Karya seharusnya pemerintah dengan tegas mengharuskan
PT Freeport untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta poin-poin renegosiasi seperti
standar-standar keselamatan kerja, kesejahteraan buruh, AMDAL, pengolahan limbah,
membangun smelting didalam negeri dan tidak lagi berusaha memperkecil besarnya
pembayaran royalti, pajak, maupun dividen dari yang seharusnya dibayarkan.
Kementerian ESDM sesuai amanat UU Minerba menegaskan bahwa pada akhir tahun
2013 akan mengeluarkan PP yang menyatakan UU No 4 Tahun 2009 sejak tanggal 12 Januari
2014 akan diberlakukan, yaitu: Pertama, ekspor mineral ore atau konsentrat mineral dilarang.
Kedua, ekspor hasil tambang hanya diizinkan setelah diolah dengan smelter di Indonesia.

7. Hal tersebut mendapat reaksi keras dari para pengusaha tambang Indonesia. Termasuk
penguasa tambang raksasa di Indonesia yaitu PT. Freeport dan Newmount. Freeport
menyuarakan tuntutan supaya aturan ekspor UU Minerba tidak diterapkan penuh bagi
mereka. Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Soetjipto enggan mengubah sikapnya
mengenai kewajiban membangun smelter. Lantaran merasa sudah memiliki niat baik
membangun instalasi pemurnian dengan mitra swasta yang beroperasi 2017, maka perusahaan
tambang terbesar Indonesia itu minta keringanan. Direktur Utama Newmont Martiono
Hadianto ikut bersuara keras. Dia ingin pemerintah memikirkan bahwa pihaknya masih
mencari mitra untuk membangun smelter, atau mau memurnikan tembaga dan emas yang
mereka ekstraksi.
Dengan adanya UU Minerba No 4 Tahun 2009 kedua perusahaan tersebut kehilangan
kesempatan mengolah mineral ore atau konsentrat mineral yang langsung diangkut dari
Indonesia, di mana didalamnya selain tembaga juga emas dan diduga bahan mineral penting
lainnya, misalnya uranium yang selama ini luput dari pengawasan pemerintah karena
pemurnian dilakukan diluar negeri. Selain itu biaya untuk membangun smelter sangat besar,
demikian juga dengan biaya operasionalnya karena memerlukan listrik dalam jumlah yang
banyak.
Menteri Perdagangan M Lutfi, menuturkan pembicaraan diantara dirinya, MS Hidayat,
Jero Wacik, dan Chatib Basri belum memutuskan regulasi ekspor yang baru, setelah
pelarangan ekspor dan diterbitkannya PMK No.6 tahun 2014. Sementara itu, dia
menambahkan belum ada satupun yang memenuhi komitmen pembangunan smelter. Dan atas
dasar ini, lanjut Lutfi, bea keluar ekspor yang diatur dalam PMK No.6 Tahun 2014 wajib
dikenakan.
Pengamat energi Kurtubi menilai pengusaha pertambangan yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) berupaya menghindari kewajiban
hilirisasi dengan mengajukan uji materi atas pasal 102 dan 103 Undang-undang No.4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, jika pengusaha tambang memiliki itikad baik untuk membangun pabrik
pemurnian bijih mineral (smelter), hal tersebut tidak akan merugikan. Sebaliknya,
pembangunan smelter justru menguntungkan pengusaha tambang.

8. Pemerintah sebaiknya harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai
perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport, mengingat kerugian yang timbul karena kegiatan
tambang yang dilakukan PT Freeport lebih banyak daripada manfaat yang diperoleh bangsa
Indonesia. PT Freeport yang melakukan eksplorasi tambang besar besaran di tanah Papua juga
secara tidak langsung telah menjajah bangsa Indonesia, terlihat dengan adanya kesenjangan
yang mencolok antara penduduk pribumi diluar area PT Freeport yang masih terbelakang,
padahal segala bentuk kemajuan telah digunakan oleh PT Freeport. Hal tersebut sangat
memprihatinkan mengingat betapa kayanya tanah Papua yang memiliki tambang mineral
yang begitu besar, namun mereka sendiri justru tidak dapat menikmati hasil yang layak dan
sebanding dari apa yang diperoleh PT Freeport. Dan saya tidak mengerti apa sebenarnya yang
sedang terjadi di negeri ini.
Mungkin pemerintah merasa takut apabila tidak memberikan ijin perpanjangan
kontrak terhadap PT Freeport karena seperti yang diketahui bahwa PT Freeport adalah milik
Amerika yang mempunyai sumbangsih besar terhadap keuangan negara tersebut. Jadi
kemungkinan apabila ijin kontraknya tidak diperpanjang, bisa saja pemerintah Amerika
melakukan embargo terhadap ekspor Indonesia, spionase, atau melakukan kecurangan-
kecurangan lain untuk melemahkan perekonomian Indonesia. Namun Indonesia adalah negara
yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Kita dapat hidup tanpa Amerika dengan
melakukan kerjasama dengan negara lain dan mengolah sendiri sumber daya alam yang ada
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Daftar pustaka :
 http://ptfi.co.id/id
 http://.merdeka.com/
 http://kompas.com/
 http://www.intilijen.co.id/
 http://nationalnews.viva.co.id/
 http://www.theglobal-review.com/
 http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia
 http://www.setkab.go.id/