Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar JKPP Edisi 6

5 views

Published on

Kabar JKPP Edisi 6, bulan November 1999

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar JKPP Edisi 6

  1. 1. J A R I N G A N K E R J A P E M E T A A N P A R T I S I P A T I F KABAR •oto: Dokumen Latin Edisi Nopember 1999 DIterbltkan Oleh: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Penanggung Jawab: Restu Achmaliadi (Ganden) Tim Redaksi Restu Actimaliadi (Ganden) Sentot Setyasiswanto Agung Yudhawiranata Utami Nurul Hayati IVIoh.Djauhari (Kacong) Grafis ti. Djauhari (Kacong) I Redaksi Dunia Tambang, Buka Mata • Buka Telinga I Topik Utama Dosa-Dosa Penambang Asing Sisipan (tial 8-9): Prinsip dan Kode Etik Pennetaan Partisipatif I Teori Penginderaan Jarak Jauti I Kasus PT INCO Membawa Masalah di Bahomatefe iKronik Rapat Kerja Dewan AMAN di Tana Toraja Pelatifian Pemetaan Laut di Togean Lokakarya Desentralisasi Kalimantan Barat y N T U K K A L A N G A N T E R I A T A S Redaksi memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk menyumbangkan artikel yang berupa kritikan, tanggapan maupun teori-teori yang berkenaan dengan isu-isu ruang OSA-DOSA
  2. 2. R E D A K S I Kalau saja mau mencermati lebih jauh tentang kekayaan alam Negara Republik Indonesia, tentu saja sumberdaya tambang akan menjadi bahasan kedua setelah sumberdaya hutan. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, saat dimana sektor lainnya ambruk, sektor kehutanan dan pertambangan akan menjadi prioritas bagi perbaikan ekonomi In- donesia atau paling tidak bisa mengurangi pinjaman luar negeri Indonesia untuk saat-saat mendatang. Tambang seperti halnya hutan termasukyang dikuasai oleh negara yang hasil pemanfaatannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti apa yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 tJUD 1945. Namun kenyataannya setelah berpuluh-puluh tahun dari era Soekarno sampai saat kini, pada tingkatan praktek pasal tersebut hanya sekedar menjadi tameng pemerintah untuk melegalkan tindakannya dalam mengeluarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan sumberdaya alam di bawahnya (Undang- tJndang , Kepres, Kepmen, dsb) yang tidak pernah mempertimbangkan kejadian, kondisi dan keinginan sebenarnya di masyarakat. Bahkan cenderung melanggengkan usaha monopolistik dan kolutif (baca kkn) pejabat pemerintah dan pengusaha baik pusat maupun daerah untuk tetap mengambil keuntungan demi kebutuhan pribadi mereka. Manajemen pengelolaan pun sentralistrik. Daerah tidak banyak kebagian hasilnya. Yang ada hanya dampak kerusakannya (coba lihat dan teliti beberapa kasus besar pertambangan seperti kasus tambang emas Freeport Irian Jaya, kasus pertambangan emas Busang, kasus pertambangan emas Pongkor Bogor, kasus Pertamina dan lain sebagainya yang beberapa waktu yang lalu menjadi pembicaraan hangatdi bumi Indonesia ini). Pendapatan hasil tambang mengalirderas ke luar Indonesia -tercatat hampir seluruhnya perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan modal asing negara- negara maju seperti Amerika, Kanada dan Australia- negara hanya kebagian 10%-nya, itu pun kalau semuanya masuk ke kantong negara. Belum lagi tersingkirnya pertambangan rakyat yang oleh pemerintah sendiri dianggap perusak Iingkungan dan tidak menguntungkan bagi peningkatan ekonomi negara. Konflik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan tambang menjadikan suatu hal yang sulit dipecahkan. Pemerintah dan perusahaan selalu menjadi pihak yang dimenangkan atas rakyat dan negara. Isunya pun sulit mengemuka, terberangus DUNIA TAMBANG Buk a M ata Buk a Telinga isu politik yang kian hari kian menarik. Kritik dan masukan dari berbagai kalangan khususnya pemerhati Iingkungan (LSM Iingkungan) mulai diterbarkan ke berbagai pintu-pintu pemerintahan baik ke kabinet maupun ke parlemen. Dan tak urung pula mencuat permintaan untuk mengamandemenkan pasal 33 ayat 3 UtJD 1945. Perlukah pasal ini diamandemenkan? Yang jelas itu merupakan tugas kita semua baik yang duduk di parlemen, kabinet maupun kalangan pemerhati permasalahan sumberdaya alam. Yang menjadi harapan ke depan, yang juga merupakan- tugas pemerintahan baru pasca Habibie ~Gus Dur dan Mega- adalah bagaimana caranya mengkaji ulang dan memperbaiki perundang-undangan yang berkenaan dengan pertambangan supaya rakyat dan negara serta Iingkungan tidak dirugikan. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana caranya menyadarkan pejabat pemerintah agar memiiiki moral yang baik dan visi kerakyatan yang kuat. Oleh karena itu di edisi yang keenam ini, Kabar JKPP mencoba memaparkan sedikit tentang permasalahan pertambangan di Indonesia yang berkenaan dengan beberapa kebijakan pemerintah mengenai pertambangan dikaitkan dengan beberapa sengketa pertambangan yang terjadi dilapangan, di beberapa wilayah yang rawan konflik atas sumberdaya tambang. Selain itu juga mencoba untuk membuka penglihatan pemerintah, masyarakat maupun pengusaha bahwa masalah sumberdaya tambang merupakan masalah yang sangat panting untuk diketahui dan dipikirkan oleh semua pihak. m. Kacong 2
  3. 3. T o p i k U t a m a DOSMXJSA PENAMBANG ASING Sejak tahun 1967, penambang asing antri berdatangan untuk berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berubahnya kebijakan di sektor pertambangan yang diikuti perubahan kebijakan di sektor modal asing semasa Soeharto berkuasa. Selama tiga dekade terakhir, tak kurang dari 10 perusahaan besar penambang raksasa manca negara telah menanamkan uangnya milyaran dollar di bumi Indonesia. Berbagai bahan galian seperti emas, batubara, minyak bumi, gas, dan bahan-bahan endapan lainnya dikeruk oleh perusahaan penambang asing tersebut. Pengerukannya pun tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai jutaan ton pertahunnya. Sehingga keuntungan yang didapat oleh perusahan tersebut juga sangatlah besar. ' Tidaklah aneh jika keuntungan yang diraih oleh perusahan penambang asing selama ini begitu banyak, mengingat wilayah yang dikuasainya melalui Kontrak Karya (KK), begitu luas. Wahana Iingkungan Hidup (WALHI) dalam hasil surveinya tahun 1996 mengungkap, bahwa total keseluruhan wilayah kontrak karya (WKK) yang diberikan pemerintah kepada perusahan penambangan asing tersebut mencapai 36.016.737,16 ha. Kalau saja WKK tersebut dikumpulkan menjadi satu luasnya melebihi has Pulau Jawa. Ambil saja contoh, Freeport di Irian Jaya. Perusahaan peranbxigan emas asing pertama ini, mulai masuk tahun 1971 dengan total WKK, seluas 100 ribu hektar. Kemudian ditambah WKKtahun 1991 menjadi 2,6juta hektardisepanjang pegunungan Irian Jaya. Sementara emas yang dikeruk dari perut bumi Irian mencapai 1,72 juta ton, plus kandungan tembaga yang mencapai 20 juta ton. Dengan nilai investasi hingga tahun 1996 tJS$ 3.481.728.000, Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, mencapai US$ 416 juta setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1994, perusahaan asal Amerika ini pernah meraup keuntungan mencapai US$ 1,1 milyar. Dari penghasilan tersebut hanya 12,5 % yang diserahkan kepada negara dalam bentuk pajak, deviden dan royaiti, sehingga keuntungan yang diperoleh Freeport masih tetap besar. I Diperkirakan PT Freport Indonesia saat ini sudah bisa menutup modal awalnya, melihat keuntungan yang diraup belakangan ini cukup besar. Goerge Adijtondro, seorang peneiiti yang tinggal di Australia memperkirakan bahwa dari hasil tembaga saja PT Freport Indonesia sudah bisa menutup seluruh biaya produksi. Sementara deposit emas yang diperoleh jadi keuntungan bersih. - . -• • Sampai tahun 1996 saja tercatat 11 perusahaan besar yang mendapat persetujuan KK dari pemerintah. Kesebelas KK tersebut meliputi Irian Jaya, dua di Sumatra Selatan, dua di Kalimantan Tengah, Pulau Karimun, Maluku, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, dengan jumlah total investasi hingga tahun 1996, mencapai,tJS$ 51,233 milyar minus PT Newmount Minahasa. Umumnya lokasi KK tersebut berada di luar Jawa dengan tujuan paling banyak mengeruk emas, tembaga dan batubara. Dosa Penambang Asing Ibarat air susu dibalas air tuba. Mungkin ungkapan itulah ungkapan yang cocok diberikan kepada perusahan penambangan asing yang beroperasi di Indonesia. Bagaimana tidak selama ini mereka sudah mengeruk keuntungan yang berlimpah dari perut bumi Indonesia, namun tidak banyak kontribusi yang mereka berikan kepada rakyat dan negara ini. Hanya kumpulan kepedihan dan konflik yang mereka tumpuk di bumi kita Indonesia. Pemasukan yang mereka berikan kepada negara juga tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh selama ini. Pemasukan negara dari sektor pertambangan cenderung sangat kecil. Pada tahun 1996 saja pemasukan negara dari pajak dan non pajak sekitar Rp. 636 milyar. Dibandingkan dengan keuntungan perusahaan penambangan asing, jumlah tersebut
  4. 4. c !S E c T a « 1 1 3 i t ta I g z 1992 211.939 85.147 297.086 Tabel 1 1993 219.625 86.995 306.620 Penerimaan Negara 1994 199.494 74.881 274.375 dari Kontrak Karya 1995 206.932 62.622 269.544 I'eriode 1992-1996 1996 514.258 122.028 636.286 Sumber: Diolah dari data yang terkumpul di Jaringan Tambang Indonesia mungkin hanya tiga persennya saja sehingga jumlah tersebut sangat tidak relevan. Dalam bukunya Merana di Tengah Kelimpahan, Dianto Bachriadi menjelaskan tidak sebandingnya antara keuntungan yang diperoleh perusahaan penambangan asing dengan pendapatan royaiti yang diterima pemerintah. Jika dalam perusahaan asing memiiiki kapasitas produksi 8,5 ton setiap tahun emas dan perak sebesar 10,6 ton setiap tahun, maka kewajiban pemilik kontrak karya tersebut untuk memberikan royaiti sebanyak US$ 15.044.032. Sementara keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut adalah tJS$ 885.600.000. sehingga kalau dikalkulasikan, penerimaan pemerintah hanya sekitar 1,7 % dari keuntungan yang diperoleh perusahaan penambangan tersebut. Selain itu kebutuhan perusahaan penambangan asing akan WKK yang cukup luas, acap kali mengambil tanah-tanah milik rakyat dan tanah adat. Seperti kasus yang terjadi Irian, Kalimantan, dan berbagai wilayah lainnya, di mana tanah-tanah milik rakyat dan adat dirampas begitu saja tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai. Bahkan yang kerap terjadi malah rakyat diusir begitu saja dari tempat tinggalnya, yang disertai kekerasan baik fisik maupun non fisik oleh aparat keamanan. Bahkan untuk kasus di Irian, pengusiran penduduk asli yang dilakukan PT Freeport, selalu disertai penembakan dan ledakan bom. Begitupula dengan yang terjadi di Kalimantan Timur, dimana suku Dayak Kelian yang sudah turun temurun mencari nafkah di sungai Kelian, harus terusir dari lokasi tempat tinggal mereka akibat kedatangan PT Kelian Equatorial Mining (KEM). Perusahaan yang berasal dari Australia ini, menggusur tanah- tanah adat milik Suku Dayak Kelian, serta mengusir masyarakat asli dari sekitar Sungai Kelian. Tidak hanya itu, PT KEM juga menutup areal sungai Kelian untuk menghentikan penambangan yang dilakukan oleh penambang tradisional. Akibatnya lebih dari 2000 orang penambang tradisional kehilangan matapencaharian. Belum lagi kerusakan-kerusakan Iingkungan akibat aktivitas perusahaan tersebut, seperti kerusakan hutan, tanah, air dan polusi udara, Celakanya, perlakuan yang seenak perut ini dibiarkan saja oleh pemerintah. Terbukti beberapa kasus pencemaran dan pengrusakan Iingkungan akibat ulah penambang besar, tidak pernah sampai pada pengadilan. Kalaupun sampai, biasanya perkara dimenangkan oleh pihak tergugat. Seperti yang dilakukan PT Newmount Minahasa Raya, terhadap Iingkungan masyarakat Buyat. Jika sudah demikian, kenapa kehadiran perusahaan penambang asing masih saja dipertahankan. Sementara dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan besar tersebut banyak merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu hendaknya pemerintah harus mengkaji ulang tentang kehadiran perusahaan-perusahaan raksasa pertambangan dunia di bum! Indonesia. Sudah saatnya rakyat Indonesia mengelola tambangnya sendiri. Sentot PETAKA NEWMOUNT Matinya ribuan ikan di Teluk Buyat Sulawesi Utara, diduga akibat bocornya pembuangan limbah tambang emas milik PT Newmount Minahasa Raya (NMR). Perusahaan penambangan emas yang menguasai wilayah pertambangan seluas 26.240 hektar di Minahasa Sulawesi Utara, seakan tidak pernah surut dari prates masyarakat. Masuk sekitar tahun 1996, perusahaan asal Amerika ini memulai kiprahnya dengan menggandeng PT Tanjung Serapung milik Yusuf Merukh sebagai mitra lokal. Tapi dasar perusahaan asing, saham yang dimiliki Yusuf merukh cuma 20 persen saja sedangkan sisanya dikuasai oleh PT NMR ini. Bermula tahun 1997, saat itu pipa pembuangan limbah pecah di kedalam 10 meter, yang mengakibatkan ribuan ikan mati, tak jauh dari mulut pipa pembuangan PT NMR. Melihat kondisi 4
  5. 5. I DaftarDosa PT New Mount di Indonesia ' New Mount di Sulawesi Utara ak habitat dan ekosistim Teluk ; Z Menghilangkan matapencaharian nelayan Buyat Menyebabkan penyakit koreng pada masyarakat lokal 4. Merusak keindahan laut Buyat Mengadu domba masyarakat dengan menciptakan konflik antar warga setempat lount Nusa Tenggara Barat 'Merusak hutan lindung seluas 1.500 hekatare I Merusak ekosistim dan habitat Fauna (dan Flora di NTB Menyebabkan turunnya nilai-nilai adat dcaerah NTB iMemunculkan tempat Prostitusi baru UNTB Mmmdu domba masyarakat dengan | H^Bakan konflik antar warga seperti itu masyarakat prates dengan kelakuaan perusahaan raksasa no 2 di dunia ini. Namun usaha masyarakat, belum memperoleh hasil. Hingga kemudian salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Iingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), melakukan advokasi tentang dugaan pencemaran oleh PT NMR. Dan hasilnya menunjukkan bahwa akibat pembuangan limbah tambang emas ini tailing , seperti serpihan batu, telah mengendap di dasar laut, dan mengakibatkan rusaknya ekosistim di sekitarnya. Walhi juga mensinyalir bahwa rusaknya terumbu karang adalah akibat dari pembuangan limbah PT NMR tersebut. Parahnya lagi, akibat dari pembuangan limbah PT NMR ini ke laut, menyebabkan air laut di sekitar teluk Buyat menjadi keruh dan benNarna coklat dengan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka tak heran jika banyak ikan yang mengelepar-gelepar dan mati. Kecurigaan masyarakat kepada PT NMR semakin kuat, pasalnya perusahaan tersebut tidak pernah mau membeli ikan hasil tangkapan dari Teluk Buyat. Seperti yang diungkapkan Mansyur, nelayan setempat, mereka tidak pernah mau membeli ikan hasil tangkapan nelayan sini, mungkin karena mereka tahu ikan disini telah tercemar limbah beracun. Walhi juga menemukan beberapa penyakit kulit yang diderita masyarakat setempat yang diduga akibat pencemaran limbah dari PT NMR. Bahkan untuk membuktikan tuduhannya, Walhi bermaksud membawa salah satu korban ke Jakarta untuk pembuktian secara medis. Adik Kakak Sama Saja Lain lagi dengan adik barunya, PT Newmount Nusa Tenggara (NNT). Perusahaan yang baru akan beraperasi akhir tahun ini, juga mengalami hal yang sama seperti kakaknya di Sulawesi Utara yakni mendapatkan prates keras dari masyarakat NTB. Pasalnya hampir mirip dengan yang terjadi di Sulawesi Utara, yakni pencemaran lingkungan. PT NNT yang akan mengeruk emas di daerah Batu Hijau Lombok ini, mulai menunjukkan aktivitas yang akan merusak lingkungan dan manusianya. Seperti yang diungkap Walhi NTB, bahwa akibat aktivitas PT NNT di NTB, telah menyebabkan meningkatnya kandungan debu pada musim kemarau lalu. Selain itu kadar Emisi S02 di wilayah Batu Hijau juga meningkaL Akibat dari itu semua, akan menimbulkan sakit mata, dan gangguan pernafasan pada makhluk hidup di sekitar lokasi pertambangan terbesar di Asia Tenggara tersebut. Di samping itu, PT NNT juga melakukan perusakan cadangan air bersih, akibat terlalu banyaknya pembukaan lahan hutan seluas 1.500 hektar yang dilakukan sepanjang tahun. Bukan hanya itu saja, diperkirakan 360 spesies fauna dan 87 spesies satwa liar, 39 spesies burung dan satu spesies binatang melata akan terancam habitatnya yang pada akhirnya menjadi punah. Akibat dari aktivitas PT NNT tersebut, ternyata juga berimbas pada kehidupan Sosial Ekonomi dan budaya masyarakat di NTB. Dr. Mahsun seorang dosen Universitas Mataram, mencatat bahwa sejak kedatangan PT NNT perilaku masyarakat lokal jadi menyimpang. Sehingga penghargaan mereka dengan sejarah serta orang tua-tua di sana menjadi hilang. Selain itu, nilai agama, moral dan etika masyarakat setempat menjadi longgar. Mengadu Domba Melihat sikap tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan PT NMR dan NNT selama ini, akhirnya masyarakat setempat bermaksud menghadap ke kantor Gubemur, untuk mengajukan prates. Tapi dihalangi aparat. Menyikapi kondisi tersebut akhirnya, WALHI bermaksud menjembatani kelompok masyarakat yang menjadi korban PT NRM dan NNT untuk berdialog dengan pimpinan PT Newmount di Jakarta. Akan tetapi usaha tersebut mengalami jalan buntu. Kebuntuan ini disebabkan oleh karena PT Newmount membawa sejumlah masyarakat tandingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga akhirnya WALHI mengancam jika perusahan tersebut tidak mau melakukan pertemuan dengan masyarakat korban, maka akan melaporkannya ke Mentamben. Dan akhirnya ancaman tersebut terwujud. Bahkan Mentamben sendiri akan membentuk tim guna penyelesaian masalah tersebut. Namun hingga kini tim tersebut belum memberikan laporan atas penyelidikannya. Bagaimana pemerintah ? Sentot
  6. 6. TERSINGKIRNYA PERTAMBANGAN SKALAKECIL Sejak Januari 1986 para penambang rakyat sebenarnya bisa bernapas lega. Ketika Mentamben mengeluarkan dua ketentuan yang mempermudafi ijin mengelola pertambangan rakyat. Ketentuan pertama berupa sural edaran bernomor 223.E/ 201/M-MJP/1986 tentang pertambangan rakyat dan bahan galian strategis dan vital. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Mentamben nomor 01P/201/M-MJP/1986 tentang pedoman pengelolaan pertambangan rakyat, bahan galian strategis dan vital. Kedua peraturan yang tampaknya berpihak kepada rakyat kecil ini ternyata malah dibengkokkan untuk kepentingan para pengusaha besar dan penguasa. Data tentang pertambangan rakyat itu justru digunakan sebagai jalan pintas investor tambang besar untuk melakukan tahapan eksplorasi. Dengan mengikuti jejak tambang rakyat yang telah beroperasi puluhan tahun, resiko kegagalan penemuan tambang dapat ditekan. Sementara itu, perusahaan tambang rakyat berskala kecil yang telah diinventarisir dan dipetakan belum juga memperoleh ijin, bahkan malah digusur. Biasanya alasan yang digunakan oleh pemerintah adalah tidak adanya jaminan keamanan penambang, perusakan lingkungan, atau hak atas tanah. Tambang Tembaga dan E m a s Freeport Indonesia. (Foto: Dokumen Latin) Memang, ada jenis-jenis pertambangan skala kecil yang berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Biasanya para penambang tidak mempunyai ketrampilan yang baik, dan seringkali terjadi kecelakaan dan kematian akibat tanah longsor, dan longsornya terowongan-terowongan tambang. Kegiatan semacam ini bisa berdampak sangat buruk pada lingkungan, terutama jika menggunakan pengeruk (dredges) dan selang air tekanan tinggi. Jarang sekali terdapat pengelolaan yang baik atas bahan-bahan buangan, dan reklamasi tanah hampir tidak pernah dilakukan. Penggunaan merkuri secara luas untuk ekstraksi emas dan bijih logam bisa berakibat fatal. Sejak 1988, merkuri telah digunakan oleh para penambang skala kecil dalam jumlah yang begitu besar sehingga banyak negara mengalami pencemaran dan keracunan merkuri, yang menjadi masalah sosial dan lingkungan yang parah. Tetapi, ada jenis-jenis pertambangan skala kecil yang aman dan tidak merusak lingkungan, seperti misalnya, mendulang (panning). Cara ini mempunyai beberapa keuntungan bag: kelompok-kelompok masyarakat yang miskin. Pendapatan yang diperoleh langsung dinikmati oleh mereka yang menambang, tidak oleh perusahaan-perusahaan tambang maupun pemerintah yang belum tentu mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk jasa. Cara ini juga sangat efektif untuk menciptakan bidang keqa lebih banyak dibandingkan dengan pertambangan skala-besar. •'• Larangan atau tekanan untuk tidak mengikut sertakan penambang-penambang berdampak lingkungan kecil semacarri ini di wilayah perusahaan-perusahaan tambang besar sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dengan sedikit perencanaan awal yang matang dan representatif, mereka bisa tetap melakukan kegiatannya di daerah-daerah yang tidak sedang digunakan olefi perusahaan. Tetapi, perlu ada peraturan yang jelas bagi mereka. Ini berarti dalam bentuk semacam lisensi dan otoritas yang efektf dan tidak korup, yang mungkin sulit untuk dicapai di banyak negara, termasuk Indonesia, tetapi bukannya tidak mungkin. Sistem yang digunakan harus mengutamakan penduduk asli yar^c telah tinggal di tempat itu sejak sebelum perusahaan tambang datang, bukan kepada para pendatang baru. Artikel 30 dalam Rancangan Deklarasi Hak Masyarakat Adat PBB menyatakan: Masyarakat asli mempunyai hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas serta strategi bag pengembangan maupun penggunaan tanah, wilayah dan sumberdaya lain mereka, termasuk hak untuk mengharuskan Negara memperoleh persetujuan mereka atas proyek apapun yang
  7. 7. Kompleks Perumahan Freeport Indonesia di Irian Jaya, (Foto: Dokumen Latin) berdampak pada tanah, wilayah, dan sumberdaya lainnya, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan, pemanfaatan, atau eksploitasi mineral, air atau sumberdaya lain, Setelah persetujuan masyarakat asli diperoleh, kompensasi yang adil akan diberikan untuk kegiatan apapun yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pada situasi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual masyarakat setempat. Dalam konteks pertambangan skala kecil, seharusnya pihak pemerintah dan perusahaan besar yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi meminta ijin terlebih dahulu kepada para penambang lokal yang telah menempati tempat itu jauh sebelumnya, dan memberikan kompensasi kepada mereka jika ijin telah diberikan. Mengingat pentingnya nilai tanah bagi masyarakat lokal, kegiatan tambang seharusnya tidak berarti mereka akan kehilangan tanah mereka. Yang harus dinegosiasikan adalah pemberian hak eksplorasi dan eksploitasi, dengan kondisi-kondisi tertentu, dan sebagai imbalannya masyarakat mendapatkan royaiti, pembayaran lump sum atau equity dalam tambang tersebut. Salah satu keuntungan dari royaiti adalah sifatnya yang kontinyu ketimbang sekali bayar saja, yang menunjukkan pengakuan yang juga on-going atas hak ulayat rakyat atas tanah dan kegiatan yang dilakukan di tanah itu. Dari sudut pemerintah, industri pertambangan skala kecil yang diatur dengan baik dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, dapat mengurangi penyelundupan emas, misalnya. Emas yang dihasilkan oleh penambang 'ilegal' biasanya dijual lewat jalur-jalur tidak resmi dan diselundupkan ke luar negeri, yang berarti hilangnya pendapatan negara. Pada tahun 1989 di Indonesia diperkirakan lebih banyak emas hasil pertambangan berskala kecil yang diselundupkan ke luar negeri dibandingkan dengan emas yang diproduksi oleh pertambangan skala besar. ini merupakan contoh konsekuensi yang harus dibayar akibat tidak adanya lagalisasi pertambangan skala kecil. Regulasi pertambangan berskala kecil dapat mengikutsertakan stipulasi bahwa para penambang skala kecil harus menjual emas mereka kepada suatu badan pemerintah tertentu, tetapi perlu dicegah jangan sampai kasus BPPC terulang di sektor pertambangan. Dana yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat kantor-kantor perwakilan Departemen Pertambangan atau lingkungan dan kemampuan mereka untuk mengawasi dan mengaturnya. Agung (sebagian besar tulisan ini disadur dari "Menggugal El(spansi industri Pertambangan di Indonesia", Pustaka Latin, 1999, tiai, 71-72)
  8. 8. Menjunjung Tinggi Niiai-Niiai Universal Hak Azasi iVIanusia Keputusan untuk melakukan pemetaan partisipatif berada di tangan masyarakat. Proses dan aktivitas pemetaan partisipatif liarus menghargai adat istiadat setempat. Proses dan aktivitas pemetaan partisipatif liarus mengliargai kesetaraan etnis, perspektif gender dan kelompok usia. Mengutamakan Kepentingan, Inisiatif dan Keterlibatan iVIasyarakat Partisipan JKPP tidak melakukan kerjasama pemetaan partisipatif dengan pihak-pihak yang dapat merusak hubungan dan tatanan sosial masyarakat. Fasilitator pemetaan partisipatif harus bebas dari konflik-konflik kepentingan. Proses dan aktivitas pemetaan partisipatif harus dilakukan sendiri oleh masyarakat dan pihak luar hanya berfungsi sebagai fasilitator. Proses dan aktivitas pemetaan partisipatif harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Validasi peta harus dilakukan masyarakat. Hak cipta dan hak milik peta hasil pemetaan partisipatif berada di tangan masyarakat. Tampilan informasi peta harus disepakati oleh masyarakat. Penggunaan dan publikasi peta harus disepakati masyarakat. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif 1 0 0 0
  9. 9. Menjunjung Tinggi Kehidupan Bersama yang Bericeadilan Sosial Proses dan aktivitas pemetaan parttsTpatr tidak dibenarkan menggunakan dana hutang luar negeri. Partisipan JKPP menolak segala bentuk feodalisme dalam pemetaan partisipatif. Berpihdk pada Pengelolaan Lingkungan yang Mempertimbangkan Manusia Sebagai Kesatuan Ekosistem Pengaturan pengelolaan ruang dan tata tas harus berbasis pada pola penguasaan dan pemanfaatan yang dimiliki masyarakat. Menempatkan Pemetaan Partisipatif Sebagai Ruang / Arena Belajar Bersama Pada proses dan aktivitas pemetaan partisipatif harus terjadi transfer pengetahuan dua arah. Proses sosialisasi pemetaan partisipatif harus memberikan informasi yang terbuka tentang keuntungan dan kerugian pemetaan partisipatif. Partisipan JKPP harus menghargai dan mengutamakan pengetahuan masyarakat lokal. . BOGOR, J U N I 1 9 9 9 J A R I N G A N K E R J A P E M E T A A N P A R T I S I P A T I F ( J K P P )
  10. 10. T e o r i PENGINDERAAN JARAKJAUH Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji. Jika anda sedang membaca tulisan ini maka anda sedang menerapkan penginderaan jauh. Mata anda sebagai sensor menangkap energi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang dipantulkan oleh newsletter ini, lalu anda membacanya sebagai suatu susunan kalimat dan kemudian anda menerjemahkan arti kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan interpretasi masing-masing. Proses penginderaan jauh meliputi dua tahapan yaitu (a) pengumpulan data, dan (b) analisa data. Pengumpulan data: (a) Sumber energi yang digunakan dan panjang gelombang yang dihasilkan. (b) Perjalanan energi melalui atmosfir (c) Interaksi antara energi dengan kenampakan di muka bumi(pantulan dan penyerapan) (d) Sensor yang digunakan (e) Data yang terbentuk (piktorial atau numerik) Analisa data: (a) pengujian data dengan interpretasi dan manual (piktorial) atau komputer untuk numerik. (b) penyajian infornasi bisa dalam bentuk peta, tabel atau bahasan deskriptif. (c) Pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Pemahaman mengenai proses pengumpulan data sangat penting dalam melakukan interpretasi terhadap hasil dari penginderaan jauh (citra/gambaran). Data atau informasi yang terdapat pada citra merupakan rekaman terhadap radiasi atau pantulan energi dari benda/permukaan bumi, Matahari adalah sumber energi/radiasi elektromagnetik yang sangat penting. Energi ini melewati media atmosfir sampai ke bumi. Di bumi energi ini mengalami pemantulan dan penyerapan kemudian sensor menangkap/merekam energi ini sehingga menghasilkan perbedaan tampilan antara suatu benda dengan benda yang lain pada citra. Penginderaan jauh memberikan kemampuan pada kita untuk melihat sesuatu yang tidak tampak mata juga untuk memperoleh gambaran utuh menyeluruh (global) dari bumi kita. Penginderaan jauh dapat menembus batas-batas kultural dan disiplin ilmu. Penerapan yang sangat luas menyebabkan tidak seorangpun yang "memiiiki" bidang ini. Jenis-jenis penginderaan jauh, menurut energi yang digunakan: (a) Penginderaan jauh aktif, dimana sensor menyajikan/ menggunakan sumber tenaga atau penyinaran sendiri. Contoh: radar (b) Penginderaan jauh pasif, dimana sensor menggunakan sumber tenaga atau penyinaran dari sumber lain. Contoh: kamera udara dan penyiam (scanner) Jenis-jenis penginderaan jauh, menurut wahana yang digunakan dan sudut kemiringan yang dihasilkan: (a) Penginderaan jauh daratan (terestrial), foto diambil dari suatu ketinggian tertentu pada permukaan bumi (bukit) dengan menggunakan kamera, menghasilkan foto yang condong. (b) PenginderSdn jauh udara, menggunakan wahana pesawat terbang relatit lebih vertikal, (c) Penginderaan jauh antariksa, menggunakan wahana satelit, sudut kemiringan dapat diabaikan karena jarak yang sangat jauh dari obyek ke satelit. Macam-macam penginderaan jauh menurut energi, sensor dan wahana yang digunakan: (a) Foto udara, menggunakan energi matahari yang dipantulkan dan diserap oleh bumi, sensor yang digunakan adalah pelat film dalam kamera, yang peka pada panjang gelombang tampak mata dan wahana yang digunakan dapat berupa baton udara atau pesawat (b) Multi Spectral Scanner (MSS) dapat menangkap energi yang dipancarkan (radiasi) dan yang dipantulkan secara bersama-sama, dengan detektor energi elektronik, MSS dapat mendeteksi panjang gelombang dalam spektrum infra merah thermal, gelombang ultraviolet sampai infra merah pantulan. Wahana yang digunakan adalah satelit. (c) Side Looking Airborne Radar (SLAR), memancarkan gelombang radio dan menangkap gelombang tersebut setelah dipantulkan oleh obyek, sensor yang digunakan adalah antena dan wahana pesawat terbang, Foto Udara Foto udara sangat strategis digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Foto udara banyak digunakan untuk kepentingan survei di bidang kehutanan, perikanan, pertambangan, peperangan, tata kola, pertanian dll. Dalam bidang kehutanan, foto udara biasanya digunakan untuk melihat sebaran vegetasi hutan/tipe penutupan lahan, melakukan perencanaan hutan, perencanaan pembukaan lahan, merencanakan pembuatan jalan dengan mempertimbangkan kemiringan lahan, penentuan tata guna hutan, sebaran hewan liar, pemasaran kayu, inventarisasi hutan dll. Dalam bidang perikanan untuk deteksi pencemaran air, sensus jumlah ikan tertentu, migrasi ikan dll. Dalam bidang tata kota untuk perencanaan tata kota, lokasi lintas jalan raya, Dalam peperangan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi tempat peluncuran roket, pencarian jejak peluru kendali dll. Dalam bidang pertambangan untuk eksplorasi mineral, Selain itu juga digunakan untuk penggalian arkeologi, pengukuran kedalaman air, ramalan hasil panen, studi drainase, pengendalian banjir, erosi, studi glasial, perencanaan pengairan, perencanaan rekreasi, pengelolaan tempat peternakan, analisis perkotaan, perlindungan pantai. 10
  11. 11. pembuatan peta topografi, pencegahan kebal<aran hutan, penghitungan luas dan tinggi suatu obyek dll. Apa yang tampak pada foto udara adalah gambaran permukaan bumi seperti apa yang kita lihat bila kita naik pesawat terbang dan melihat ke bawah, ini dikarenakan film yang dipakai menggunakan panjang gelombang 0,4 - 0,9 |am, di mana sinar tampak mata manusia berada diantaranya yaitu 0,4 - 0.7 )jm. Biasanya foto udara disajikan dalam degradasi warna hitam putih, dapat juga benwarna tetapi untuk penggunaan dalam skala besar menjadi tidak ekonomis dan tidak efisien, karena lebih mahal dan sulit dalam kontrol penyinaran. Skala foto udara berkisar antara 1:10.000 sampai 1:50.000. Skala yang ideal adalah 1:20.000. Lebih kecil dari itu akan mengurangi ketelitian sedangkan bila lebih besar tidak ekonomis karena untuk luasan tertentu dibutuhkan lebih banyak foto. Penggunaan jenis film mempengaruhi hasil foto. Film yang biasa digunakan pada survei bidang kehutanan menggunakan film pankromatik dengan filter kuning. Film pankromatik menggunakan warna baku yang lebih alamiati pada mata manusia selain itu lebih banyak detail terlihat dan resolusi lebih baik. LJntuk tujuan penafsiran jalur/genangan air atau untuk membedakan antara lapangan berawa dan kering, juga pembedaan antara hutan konifer dan kayu keras digunakan film infra merah. Informasi yang terdapat pada tepi foto udara adalah: - Jam terbang, untuk mengetahui sudut kemiringan sinar matahari - Panjang fokus lensa - Nivo (tanda tilt), untuk mengetahui kemiringan kamera - Nomor film dan nomor rol film, untuk mengurutkan foto dll - Tanda fiducial (Fiducial mark) untuk menentukan titik principal (Principal Point) - Jalur terbang - Tinggi terbang dari permukaan laut, untuk penentuan skala foto. Kelebihan: 1. Apa yang tampak pada foto adalah sama dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. 2. Mengandung semua detail 3. Teliti dalam batas-batas alam. 4. Dari dua buah foto udara yang bertampalan (overiaping) sebesar sekurang-kurangnya 50% - 60% dapat dilihat secara tiga dimensi. 5. Kita dapat memperoleh gambaran utuh menyeluruh. Kelemahan: 1. Terdapat perbedaan kedudukan obyek (proyeksi sentral) karena adanya sumber-sumber distorsi misalnya distorsi optik lensa, kerut-kerut pada film, pembiasan cahaya atmosfir dan pergeseran gambar dikarenakan lengkungan bumi, kemiringan sumbu kamera dan relief bumi. 2. Karena proyeksi sentral tersebut maka skala dalam satu potret udara tidak sama. 3. Karena ketinggian terbang pesawat sulit dijaga kestabilannya, maka skala dari satu potret ke potret lain relatif berbeda. 4. Apabila cuaca tidak cerah beberapa lokasi tertutup awan sehingga tidak tersedia informasi dari foto tersebut. 5. Tidak terdapat informasi mengenai nama sungai maupun nama-nama lokasi atau bangunan, maka diperlukan interpretasi terhadap foto tersebut. 6. Dalam jangka waktu tertentu sebuah foto dapat dikategorikan kadaluwarsa karena kecepatan perubahan bpe penutupan lahan atau bentang alam terutama daerah perkotaan Beberapa Istilah - Fotografi: Ilmu mengenai pembuatan potret termasuk cara dan teknik memotret dengan film hitam putih atau berwarna sampai teknik pencetakan dan reproduksinya (diperbesar atau diperkecil). - Fotogrametri: Ilmu untuk memperoleh pengukuran- pengukuran yang terpercaya dari benda-benda di atas citra fotografik termasuk pembuatan peta topografi dari foto udara tersebut. - Fotogrametri metrik: Pengukuran cermat berdasarkan foto dan sumber informasi lain yang pada umumnya digunakan untuk menentukan lokasi relatif titik-titik, misal: jarak, sudut, luas, volume, elevasi, ukuran dan bentuk objek. - Fotogrametri interpretatif: Pengenalan dan identifikasi obyek serta menilai arti pentingnya obyek tersebut melalui suatu analisis sistematik dan cermat. - Interpretasi: Kegiatan membaca, mendeskripsikan serta menghubungkan suatu gejala yang satu dengan yang lain yang tampak pada foto udara. Misal: sungai berkelok-kelok dan berwarna gelap, sedangkan jalan relabf lebih lurus dan lebih lerang. - Pertampalan (Overiaping): bagian dari foto udara dimana lokasi yang diambil gambarnya terdapat pada dua foto yang bersebelahan. - Titik Nadir: Titik perpotongan tegak lurus antara permukaan bumi dan garis yang tegak lurus permukaan bumi. Benda yang terietak pada tibk ini tidak dapat teriihat bagian bawahnya, misal pohon, tidak terlihat pangkalnya. - Titik principal (Principal point): Titik yang berada tepat di tengah-tengah foto. Apa bila kamera tegak lurus permukaan bumi (vertikal) maka titik ini berhimpitan dengan titik nadir. - Fiducial mark: Tanda yang terdapat ditengah-tengah keempat sisi atau di setiap pojok pada tiap foto udara. m u t a m i
  12. 12. K A S U S Tahun 1968, Inco ltd. memperoleh kontrak karya generasi kedua selama 30 tahun dari Pemerintah Indonesia di Sulawesi. Untuk itu dibentuk badan hukum PT Inco Indonesia untuk mengeksplorasi lahan seluas 6,6 juta ha, yang secara bertahap berkurang menjadi 218.000 ha. Areal kontrak karya Inco terdapat di tiga wilayah propinsi, yakni Sulawesi Selatan 54,17 %, Sulawesi Tengah 16,76 %, dan Sulawesi Tenggara 29,06 %. Pusat kegiatan pertambangannya terietak di Soroako, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 14 November 1994, ketika Perdana Menteri Kanada Jean Chretien bertemu dengan Presiden Soeharto, untuk membahas kerja sama ekonomi dan bisnis, maka PT Inco telah memperoleh perpanjangan kontrak karya, yang semula akan berakhir pada tahun 2008, menjadi sampai tahun 2025. Saham terbesar PT Inco dimiliki oleh Inco ltd. dari Kanada (58,19 %), menyusul Sumitomo Metal Company dari Jepang (20 %). Lainnya dimiliki oleh empat perusahaan Jepang, dan sebagian saham telah dijual ke publik melalui Bursa Efek Jakara (BEJ). Pembangunan di lokasi pertambangan mulai dilakukan pada tahun 1973. Pada tanggal 31 Maret 1977, pertambangan PT Inco diresmikan oleh Presiden Soeharto. Produksi komersialnya dimulai pada bulan April 1978. PT Inco memproduksi nikel setengah jadi (nickel matte) 80 % dan selanjutnya diekspor ke Jepang. Beroperasi pada areal 218.000 ha, PT Inco merupakan penyumbang 90 % dari total produksi nikel Indonesia. Pada tahun 2000 nanti, PT Inco menargetkan akan menghasilkan nikel sebanyak 68.000 ton. Masalah Mulai Timbui Laporan-laporan independen dan karya-karya akademik menunjukan bahwa kehadiran PT Inco membawa berbagai masalah pertanahan yang tidak sedikiL Misalnya, terjadi praktik alienasi penduduk-penduduk asli dari tanah-tanah mereka (land alienation), baik karena pembangunan jalan, maupun karena masalah ganti rugi tanah. Khusus untuk ganti rugi tanah, terjadi praktik negosiasi hanya antara pemerintah dengan PT Inco, tanpa menyertakan para pemilik tanah dan masyarakat adat setempat. Ketika PT Inco akan membangun kota kecil Soroako, 200 orang PTINCO MEMBAWA MASALAH di Bahomatefe petani dibujuk oleh pemerintah agar mereka mau menyerahkan tanah mereka dengan dihargai sangat rendah sekali, yakni dua penny atau setara dengan Rp. 120,- untuk setiap meter perseginya. Sampai saat ini, masalah pertanahan belum selesai. Bulan Pebruari 1999, penduduk asli Soroako melakukan demonstrasi. Selain mempersoalkan ganti rugi tanah yang belum selesai, mereka juga mempersoalkan berbagai janji yang belum ditepati hingga saat ini. Dituturkan oleh masyarakat setempat, bahwa pada tahun 1969, salah seorang pimpinan PT Inco, Hitler Singawinata, menjanjikan kepada masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan, seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih. Tetapi, sampai kini janji tinggal janji. Kehadiran PT Inco juga telah mendorong kehadiran para pendatang, Para pendatang itu telah membeli tanah-tanah adat penduduk asli, sehingga pada gilirannya menyempitkan akses penduduk asli untuk memiiiki tanah dalam jumlah yang besar.
  13. 13. Pembangunan PLTA Larona berkapasitas 130 MW, untuk menyupiai listrik ke PT Inco, yang airnya telali menggenangi mesjid, rumah, sawah, dan kebun-kebun penduduk milik keluarga-keluarga Bugis, juga perlu dilihat sebagai bagian dari masalah pertanahan, menyusul kehadiran PT Inco. Masalah lain yang dihadapi oleh penduduk asli Soroako setelah kehadiran PT Inco adalah hancurnya sumber daya hutan, seperti damar dan rotan. Sementara di kaki-kaki bukit, yang biasanya diolah penduduk sebagai kebun dan umbi-umbian, telah menjadi bagian dari konsesi pertambangan, sehingga tidak bisa lagi digarap. Sejak kehadiran PT Inco di Sulawesi, juga mulai terjadi konflik yang berkaitan dengan masalah tanah dengan penduduk setempat. Dari masyarakat diperoleh informasi bahwa, sejak tahun 1964, PT Inco sudah melakukan pemboran untuk sampel bahan kandungan nikel. Tahun 1969, pemboran juga dilakukan di beberapa tempat di sekitar Desa Bahomatefe. Pemboran terus dilanjutkan pada tahun 1974 hingga 1976. Di Bahomatefe dan sekitarnya kemudian muncul beberapa masalah serius. Pertama, tumpang tindih antara areal konsesi PT Inco dengan wilayah- wilayah tradisional yang secara turun-temurun dimiliki dan dikuasai oleh penduduk asli setempat. Kedua, tumpang tindih antara areal konsesi PT Inco dengan pemukiman transmigrasi di desa One Pute Jaya (Bahomatefe), Bahomakmur (Bahudopi), dan resetlemen Departemen Sosial di Bahomoahi. Dalam kasus tumpang tindih dengan tanah-tanah penduduk asli dan pemukiman transmigrasi, maka pilihan yang ditempuh pemerintah adalah relokasi penduduk. Penduduk asli dan transmigran akan dipindahkan ke tempat lain. Konflik To Bungku dan PT Inco di Bahomatefe Bahomatefe, adalah sebuah desa yang terietak di kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah. Jarak Bahomatefe dari Kotamadya Palu, ibu kota propinsi, sekitar 567 Km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Di Bahomatefe bermukim dan hidup masyarakat asli setempat yakni orang Bungku (To Bungku). Terdapat juga penduduk pendatang dari Mori, Tolaki (Sulawesi Tenggara), Bugis dan Toraja (Sulawesi Selatan). Desa ini dihuni oleh 117 KK atau 661 jiwa. Mereka bermukim di sepanjang pantai Teluk Tolo. Mata pencaharian utama adalah bertani (sawah, kebun cokelat, kelapa. jambu mente). Juga menjadi nelayan dan mengolah hasil hutan. Selain di Bahomatefe, To Bungku juga tersebar di beberapa desa. Mereka memiiiki sistem asli dalam pemilikan dan penguasaan tanah. Mereka menyebutkan keu daa untuk hutan perawan. Keu daa dianggap sebagai kekayaan bersama To Bungku. Keu daa dapat dikonversi menjadi uma (kebun), dan status kepemilikannya menjadi milik individu. To Bungku juga menyebutkan kura ate untuk bekas kebun yang sudah ditumbuhi pepohonan. Pemiliknya adalah si pembuka kebun itu. Sejak awal kehadirannya, PT Inco telah menanam benih konflik dengan To Bungku. Misalnya, pembuatan lapangan terbang di dalam wilayah kura ate To Bungku tanpa perundingan dengan mereka. Beberapa lokasi pemboran juga dekat dengan uma, dan patok-patok survey melintasi kura ale penduduk. Kegiatan eksplorasi semakin meluas sejak tahun 1994. Kini, PT Inco memiiiki base camp di kilometer 9 (sembilan). Masalah dengan To Bungku mulai muncul secara terbuka. Keu daa, kura ate dan uma dibongkar, baik untuk pengambilan sampel, maupun pembuatan jalan kendaraan beraL Di sana sini ditemukan banyak lubang berukuran 50 m x 50 m dengan kedalaman sekitar 20 m. Sebagian diantara lubang-lubang itu berada di kebun jambu mente warga. Pembuatan jalan dan pengeboran dalam areal perkebunan warga dilakukan PT Inco tanpa melalui pembicaraan dengan para pemilik. Secara sepihak, mereka menggusur dan menyampaikan kepada warga, bahwa lokasi yang tergusur merupakan milik PT Inco, bukan milik warga setempat Papan nama dan patok-patok pengukuran PT Inco ditancapkan di wilayah pertanian dan pemukiman penduduk. Belakangan, setelah muncul protes warga melalui kepala desa, maka diadakan musyawarah yang menyertakan kepala desa, aparat kecamatan, serta aparat keamanan. Dari sana disepakati adanya ganti rugi kepada warga yang kehilangan kebunnya. Untuk jambu mente, disepakati Rp.35.000,-/pohon, namun realisasinya hanya dihargai Rp.7.500,-/pohon. Bahkan, ada warga yang hanya dibayar Rp.4000,-/pohon. Dalam praktik ganti rugi juga muncul keanehan lain. Warga dipaksa menandatangani kwitansi pembayaran pembebasan lahan, bukan ganti rugi. Aparat keamanan terlihat dalam proses pembebasan lahan ini. Beberapa warga yang menolak menerima praktik tersebut, malahan kemudian didatangi oleh petugas dari kantor kecamatan dan aparat keamanan setempat. mereka dituding sebagai pembangkang. Selain Bahomatefe, beberapa desa lain yang dihuni
  14. 14. oleh To Bungku juga terkenai dampak kehadiran PT Inco. Desa- desa itu antara lain, Desa Leie, Dampala, Siumbatu, Lalampu, dan Bahudopi • ~, Relokasi Transmigran Di Bahomatefe telah ditempatkan transmigran sejak tahun 1991 dan di Bahudopi sejak tahun 1992. Mereka berasal dari Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jumlah transmigran di kedua UPT itu lebih dari 4000 jiwa. Kini, rencananya mereka akan dipindahkan ke Saembawalati- Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Poso. Rencana pemindahan ini telah muncul sejak tahun 1995. Alasannya, karena tumpang tindih lahan transmigran dengan areal konsesi PT Inco. Seperti diberitakan berbagai media massa, biaya pemindahan yang nilainya berkisar antara 7-10 milyar rupiah itu akan dibiayai oleh PT Inco. Masalah yang dihadapi oleh para transmigran adalah rencana pemindahan mereka dilakukan tanpa ganti rugi. Pemindahan ke tempat baru, dengan demikian memaksakan mereka mengawali kehidupan kembali dari nol, seperti yang dialami beberapa tahun sebelumnya. Karenanya, mereka menolak dipindahkan. Beberapa warga transmigran telah melihat dari dekat keadaan lahan di Saembawali. Menurut mereka, lahannya tidak memungkinkan untuk usaha pertanian, karena merupakan rawa- rawa. Menurut rencana, daerah seluas 9.500 ha itu akan direklamasi sebelum dihuni para transmigran. Hal ini jadi soal, ketika ternyata kegiatan reklamasi tidak membuahkan hasil. Di musim hujan lahan yang disiapkan untuk persawahan tetap tergenang. Beberapa pekerja di sana yang sudah bekerja selama satu tahun terakhir menyatakan sukar mengeringkan air, karena areal itu letaknya sejajar dengan permukaan air Danau Temui. Ketika hujan deras air dari danau akan menggenangi. Saat ini telah tersedia 250 unit rumah yang disiapkan untuk transmigran dari Bahomatefe. Jumlah unit rumah itu tidak bisa ditambah menjadi seperti rencana semula 700 unit. Ini diakui Gubernur Sulteng dan kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Sulteng, ketika berdialog dengan utusan warga transmigran di Palu 17 Mei 1999. Sebagai jalan keluarnya, Kakanwil Transmigrasi Sulteng telah melakukan pendekatan dengan PTP XIV dan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) untuk menampung eks transmigran Bahomatefe sebagai petani plasma sawit. Tetapi, persoalan dengan KLS adalah areal yang disiapkan ternyata merupakan bagian dari Cagar Alam Morowali. Dengan PTP XIV, masalahnya adalah lahan yang telah dicadangkan ternyata diklaim oleh penduduk asli setempat sebagai wilayah penggembalaan. Menghadapi berbagai skenario pemindahan yang disodorkan pemerintah, eks transmigran Bahomatefe menentang keras. Dalam pertemuan 17 Mei 1999 dengan pemerintah, mereka menegaskan bersedia dipindahkan, hanya jika setiap kepala keluarga memperoleh ganti rugi 40 juta rupiah, dan lahan pertanian (sawah) siap olah. Tanpa itu, mereka sama sekali menolak dipindahkan. Yang jadi soal, Gubernur sudah menegaskan tidak tersedia dana ganti rugi. Dana sebesar 7 milyar rupiah dari PT Inco, yang merupakan pinjaman yang akan dipotong dengan royaiti setelah operasi tahun 2003, tidak dipakai untuk ganti rugi melainkan untuk persiapan lokasi di Saembawalati. Sudah lebih dari 3 milyar rupiah dihabiskan, dan saat ini Pemda Sulteng ragu-ragu untuk meminta sisanya yang 4 milyar lagi, karena khawatir tidak dapat merampungkannya, baik karena hambatan-hambatan teknis, maupun sosial. Pelajaran Tata Ruang dari Bahomatefe Kasus Bahomatefe juga cukup aneh dilihat dari segi tata ruang. Jika merujuk kepada RUTRP Sulawesi Tengah, sangat jelas bahwa kehadiran PT Inco di Bahomatefe tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan ruang di kawasan itu. Sebab, indikasi pengembangan program pembangunan di daerah itu dan peta ketersediaan lahan budidaya dan peta arahan pengembangan kawasan budidaya sama sekali tidak mengalokasikan lahan untuk usaha pertambangan. Padahal, kehadiran PT Inco di kawasan itu sudah berlangsung sejak lama. Kawasan itu sesuai RUTRP Sulawesi Tengah hanya untuk pertanian lahan basah dan lahan kering. Pada kasus transmigrasi, RUTRP Sulawesi Tengah memang menunjuk kawasan itu sebagai lokasi penempatan transmigran. Sebaliknya, Perda No. 15 tahun 1994 tentang RUTRD Kabupaten Poso secara eksplisit mencantumkan pertambangan nikel di Bungku Tengah sebagai bagian dari pengembangan kawasan budidaya, selain pertanian lahan basah dan lahan kering. Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa; pertama, informasi ruang mengenai kawasan itu dikelola secara sektoral. Sehingga, mengakibatkan tumpang tindih dalam penggunaan
  15. 15. K R 0 N I K ruang, misalnya antara pertambangan dan transmigrasi, dan pertambangan dengan usatia pertanian penduduk asli. Kedua.ada kesesuaian penggunaan ruang untuk budidaya, baik dari segi usaha budidaya yang sudah lama diusahakan penduduk setempat, dengan arahan pemanfaatan ruang yang dipromosikan baik RUTRP Sulawesi Tengah maupun RUTRD Kabupaten Poso. Kesesuaian ini terutama tercermin pada usaha-usaha pertanian penduduk setempat (sawah dan jambu mente) dengan "diskursus" RUTRP dan RUTRD tentang pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Meskipun RUTRP dan RUTRD dianggap secara sektoral sesuai dengan pemanfaatan ruang yang telah dikembangkan masyarakat jauh sebelumnya, tetapi diskursus yang dikembangkannya masih harus dilihat dengan hati-hati. Karena, tidak ada jaminan diskursus itu diorientasikan untuk usaha- usaha ekonomi skala kecil yang dikembangkan rakyat. Bagaimanapun, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering juga terbuka bagi usaha- usaha ekonomi skala besar yang dikembangkan oleh pemodal besar, misalnya di bidang perkebunan besar. Ketiga, baik RUTRP Sulawesi Tengah dan RUTRD Kabupaten Poso, maupun perspektif pemanfaatan ruang yang dikembangkan oleh instansi sektoral (pertambangan & kehutanan) tidak melihat perspektif ruang masyarakat sebagai hal yang penting. Padahal, perspektif ruang masyarakat itu selain mengandung manajemen penggunaan ruang, juga yang paling pokok adalah adanya sistem hukum setempat yang mengatur mengenai ruang. Secara umum, sejak kehadirannya di In- donesia PT Inco selalu menjadi pembuat masalah. Masalah-masalah itu selaljU khas konflik agraria. Oiturengi dengan watak dan kebijakan pemerintah yang selalu memihak sang pemilik modal, maka oasyarak^selalu menjadi korban. ~ Anto(Akiivis YqnTMhMerdeka. Palu) Foto bersama beberapa anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (Foto: JKPP) RAPAT KERJA DEWAN AMAN DI TANA TORAJA Antara tanggal 24 dan 30 Agustus 1999 berlangsung Rapat Kerja Dewan Aliansi IVlasyarakat Adat Nusantara (D- AMAN) di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Raker ini adalah tindak lanjutdari Kongres IVIasyarakatAdat Nusantara (KMAN) pada fi/laret 1999 di Jakarta. Dua orang anggota Dewan AMAN dari tiap propinsi, kecuali Timor Timur, diundang. Yang berhalangan hadir adalah dari Riau dan Maluku. Dalam menyelenggarakan Raker D-AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerjasama dengan Wahana Lestari Persada (WALDA), Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), JKPP dan BSP-Kemala. Raker didahului dengan Pelatihan Parlementaria (tanggal 24-25 Agustus 1999). Dewan AMAN sebagai wakil- wakil dan jurubicara masyarakat adat tentunya perlu memahami fungsinya sebagai Anggota Dewan AMAN, perlu tambahan wawasan tentang kehidupan bernegara, perlu pemahaman tentang keorganisasian AlvlAN, dsb. Raker Dewan AMAN dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Agustus 1999, bersamaan dengan Festival Ulang Tahun Tana Toraja. Pertanggungjawaban dan perkembangan sosialisasi AMAN dari masing-masing daerah, pertanggungjawaban Koordinator Dewan AMAN, pembahasan Anggaran Dasar, pembahasan program kerja, Restrukturisasi AMAN, dan pernyataan sikap terhadap berbagai permasalahan kenegaraan adalah beberapa agenda yang dibahas dalam Raker. 10 SK Dewan AMAN dihasilkan selama Raker berlangsung. Disepakatinya Anggaran Dasar dan Program Kerja AMAN, terpilihnya Abdon Nababan sebagai Sekretaris Pelaksana AMAN yang baru, Pernyataan Sikap AMAN adalah beberapa hasil Raker. AMAN adalah organisasi yang masih muda. Jalan masih panjang menuju tegaknya kedaulatan masyarakat adat. Selamat bekerja untuk Dewan AMAN. Ganden 15
  16. 16. Pemetaan di laut. Togean. (Foto: Tololta) PELATIHAN PEMETAAN LAUT DI TOGEAN Kepulauan Togean adalah kumpulan mutiara indah di Teluk Tomini, yang ternyata menyimpan berbagai macam konflik keruangan, khususnya ruang laut, yang kalau tidak hati-hati proses penyelesaiannya hanya akan menyebabkan kehancuran sumberdaya alam yang ada di sana. IVIasyarakat Togean sangat perlu memiiiki informasi keruangan, baik yang berdasarkan pengetahuan asli maupun berbagai informasi ruang tentang Togean yang lain, sehingga bisa mengantisipasi konflik-konflik keruangan pada masa yang akan datang. Pemetaan partisipatif laut adalah salah satu cara agar masyarakat bisa memiiiki informasi keruangannya sendiri. Yayasan Toloka, bekerjasa sama dengan JKPP, BSP- Kemala dan Peoples Forests & Reefs (Pefor), menyelenggarakan Pelatihan Pemetaan Laut antara tanggal 15 dan 29 Juli 1999; bertempat di Desa Katupat dan Desa Statu, Kec. Wakai, Kab. Poso, Sulawesi Tengah. Berbagai NGO dan beberapa masyarakat desa di Kepulauan Togean ikut serta di dalam pelatihan ini. Beberapa partisipan NGO Itu adalah Mitra Bentala (Lampung), LPMA (Banjarmasin), Suluh (Kendari), PPSDAK (Kalimantan Barat), Sahabat Morowali (Kolonodale, Sulteng), Remappala (Palu), Evergreen (Palu), Dopalak (Toli-Toli, Sulteng), Tanah Merdeka (Palu), Toloka (Ampana, Sulteng), Sekber Togean (Palu), Jubata (Palu), l<elola (Manado), FPK (Manado), dan Hualopu (Am- bon). Sementara masyarakat Togean yang terlihat berasal dari Desa Katupat, Kulingkinari, Bomba, Siatu, Lembanato, Benteng, Malenge, dan Bangkagi. Pelatihan Pemetaan Laut di Togean secara umum bertujuan untuk menghasilkan fasilitator-fasilitator pemetaan laut yang pada saatini sangat terbatasjumlahnya. Pengenalan tentang pemetaan, kegunaan pemetaan laut, pengenalan kartografi, penggunaan peralatan pemetaan, perencanaan bersama, praktek pemetaan laut, finishing peta adalah beberapa materi selama pelatihan berlangsung. Para peserta pelatihan juga melakukan eksplorasi tentang berbagai permasalahan keruangan yang dialami oleh masyarakat Togean, baik keruangan laut maupun keruangan darat; dan berbagai macam perencanaan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Perlunya wadah silaturahmi masyarakat Togean dan perlunya dibentuk tim khusus untuk menuntaskan berbagai permasalah di Togean adalah salah satu output Pelatihan Pemetaan Laut Togean. Para peserta juga merasakan perlunya jaringan informasi di antara fasilitator pemetaan laut. Selamat berjuang untuk masyarakat Togean. Selamat menggeluti dunia keruangan untuk para fasilitator pemetaan laut. Ganden LOKAKARYA DESENTRALISASI KALIMANTAN BARAT Yayasan Pancur Kasih dan DFID pada tanggal 7-10 Agustus 1999 menyelenggarakan Lokakarya Desentralisasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Lokakarya ini dimaksudkan sebagai langkah awal yang hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk serangkaian kegiatan lainnya yaitu studi kesiapan masyarakat Kalbar menyelenggarakan model pemerintahan yang desentralisasi, dan dialog-dialog kebijakan yang intensif dengan kalangan pemerintah dan parlemen (baik di pusat maupun di daerah). Lokakarya dibuka dengan agenda acara brainstorming untuk membuka wawasan lebih luas tentang desentralisasi. Proses desentralisasi sebaiknya tidak hanya diberikan (by grace) oleh pemerintah pusat tetapi juga kalau perlu harus diperjuangkan (by leverage) oleh daerah, terutama masalah kewenangan masyarakat adat atas ruang, kelembagaan, dan pola pengelolaan. Proses desentralisasi ini diperkirakan akan berjalan lambat karena paling tidak dibutuhkan waktu paling tidak setahun untuk membuat peraturan pendukung dan dua tahun untuk mempersiapkan perangkat yang ada agar sistem ini dapat berjalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Konsorsium Pancur Kasih membentuk Tim Kajian Otonomi Daerah Tingkat II Kalimantan Barat untuk merangkum saran- saran yang akan diajukan ke tingkat I dan II untuk kemudian diteruskan ke pusat. Tim yang beranggotakan 11 orang yaitu H.Nazarius, Kristianus Atok, S.Masiun, John Bamba, Ita Natalia, M.Miden, Albert Rufinus, Silvia Sayu, Stefanus Djuweng, P.FIorus dan Maran Marcelius ini bertugas membuat konsep desentralisasi versi kalimantan barat dan mengakomodasi keinginan masyarakat adat. Adapun tujuan tim ini adalah mengusahakan pengembalian kedaulatan masyarakat adat atas sumber daya alamnya melalui penghormatan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat dalam menguasai, mengelola, dan memanfaatkan SDA secara lestari dan secara langsung mencakup penghormatan atas hak-hak budaya, politik dan sosial. Secara keseluruhan dapat ditarik beberapa hal penting, seperti reposisi konsorsium menjadi mediator untuk mempertemukan semua kelembagaan termasuk ormas; otonomi yang harus memperhatikan ke- khas-an daerah; adanya rencana pembentukan aliansi masyarakat adat di tingkat kabupaten; perlunya pembentukan community mapper dan community organizer di tingkat kabupaten; pilihan untuk menggunakan kata otonomi daripada desentralisasi; dan pemetaan hanyalah salah satu cara, bukan tujuan akhir dari pengakuan kedaulatan masyarakat adat. Utami/Agung 16 ;an Kerja Pemetaan ParitisipatifOKPP):JI.Citarum I6I52 Telp/Fax: 62-251-327230, E-mail:jkpp@indonet.id

×