Dokumen tersebut membahas definisi dan contoh kasus fraud. Secara ringkas, fraud didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menipu dengan adanya unsur kerugian, pelaku, dan korban. Kasus Melinda Dee diberikan sebagai contoh fraud perbankan dengan modus menipu nasabah untuk mengalihkan dana mereka. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor yang memicu terjadinya fraud serta undang-undang dan cara pencegahannya.
Dokumen tersebut membahas tentang fraud auditing, yang mencakup definisi fraud auditing, gejala adanya kecurangan, faktor pendorong kecurangan, kategori kecurangan, tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan melalui peningkatan pengendalian internal, budaya organisasi, dan fungsi audit internal.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan fraud dalam dunia informasi teknologi. Terdapat definisi fraud, jenis-jenis fraud seperti terhadap aset dan laporan keuangan, faktor penyebabnya, serta cara pencegahannya melalui pengendalian internal dan hukum yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan gudang, serta dokumen dan pencatatan terkait. Termasuk di dalamnya proses pembelian bahan baku, penerimaan, penyimpanan, produksi, penyimpanan barang jadi, pengiriman, dan audit persediaan seperti akuntansi biaya, pengamatan fisik, penetapan harga dan kompilasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Studi kasus mengenai keahlian, independensi, dan kemampuan profesional auditor internal dalam mencegah fraud pada transaksi e-commerce di PT Kereta Api Indonesia. Wawancara dengan auditor internal menunjukkan bahwa mereka memiliki keahlian standar audit, independensi dengan tidak mengaudit unit asal, dan kemampuan profesional dengan merencanakan dan memutuskan hasil audit berdasarkan fakta.
Dokumen tersebut membahas pencegahan fraud dengan memahami lingkungan pencegahan, persepsi deteksi, pendekatan klasik, serta memahami siklus akuntansi. Pencegahan fraud memerlukan komitmen dari manajemen puncak dan seluruh organisasi, bukan hanya tanggung jawab auditor. Pendidikan juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan fraud.
Dokumen tersebut membahas tentang fraud auditing, yang mencakup definisi fraud auditing, gejala adanya kecurangan, faktor pendorong kecurangan, kategori kecurangan, tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan melalui peningkatan pengendalian internal, budaya organisasi, dan fungsi audit internal.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan fraud dalam dunia informasi teknologi. Terdapat definisi fraud, jenis-jenis fraud seperti terhadap aset dan laporan keuangan, faktor penyebabnya, serta cara pencegahannya melalui pengendalian internal dan hukum yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan gudang, serta dokumen dan pencatatan terkait. Termasuk di dalamnya proses pembelian bahan baku, penerimaan, penyimpanan, produksi, penyimpanan barang jadi, pengiriman, dan audit persediaan seperti akuntansi biaya, pengamatan fisik, penetapan harga dan kompilasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Studi kasus mengenai keahlian, independensi, dan kemampuan profesional auditor internal dalam mencegah fraud pada transaksi e-commerce di PT Kereta Api Indonesia. Wawancara dengan auditor internal menunjukkan bahwa mereka memiliki keahlian standar audit, independensi dengan tidak mengaudit unit asal, dan kemampuan profesional dengan merencanakan dan memutuskan hasil audit berdasarkan fakta.
Dokumen tersebut membahas pencegahan fraud dengan memahami lingkungan pencegahan, persepsi deteksi, pendekatan klasik, serta memahami siklus akuntansi. Pencegahan fraud memerlukan komitmen dari manajemen puncak dan seluruh organisasi, bukan hanya tanggung jawab auditor. Pendidikan juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan fraud.
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANMelanie Sinambella
Dokumen tersebut membahas tentang kertas kerja audit dan program audit dalam pengauditan manajemen. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor selama proses audit untuk mendokumentasikan langkah-langkah, pengujian, dan temuan audit. Program audit merupakan rencana kerja audit yang didasarkan pada tujuan dan sasaran audit untuk memandu pelaksanaan audit. Kertas kerja dan program audit diperlukan untuk mendukung proses pelaporan hasil audit.
Dokumen tersebut membahas tentang deteksi fraud dan audit investigatif. Dokumen ini memberikan penjelasan singkat tentang perbedaan tujuan antara audit umum, agreed upon procedures, dan audit investigatif. Selanjutnya dibahas tentang tahapan pelaksanaan audit investigatif untuk menemukan unsur 5W+2H (apa, dimana, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, berapa). Dokumen juga membahas perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah sat
Dokumen tersebut menjelaskan sistem prosedur penggajian di perusahaan manufaktur secara manual dan berbasis komputer. Sistem penggajian melibatkan fungsi personalia, produksi, akuntansi biaya, penggajian, utang, dan buku besar umum. Prosesnya meliputi pencatatan jam kerja, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya, pembayaran gaji, dan pencatatan akuntansi. Sistem dapat berjalan secara manual menggunakan
Makalah ini membahas tentang fraud auditing dengan fokus pada konsep dasar fraud, gejala dan faktor penyebab fraud, kategori dan teknik deteksi fraud. Fraud dijelaskan sebagai penipuan kriminal yang bertujuan untuk keuntungan pribadi pelaku. Faktor penyebab fraud antara lain keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan risiko ketahuan. Fraud dikelompokkan menjadi fraud laporan keuangan, penyalahgunaan aset
Teknik Pencegahan dan Strategi Anti Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas strategi dan teknik pencegahan fraud, termasuk pengendalian internal, deteksi melalui whistleblowing, serta sanksi bagi pelaku fraud. Topik utama mencakup pengendalian fraud, strategi anti fraud, dan persiapan untuk mencegah tindakan kecurangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan komponen-komponen pengendalian intern serta hubungannya dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor.
2. Terdapat lima komponen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
3. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan terbat
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik profesi akuntan di Indonesia yang mengatur pedoman etika dan moral bagi akuntan dalam berhubungan dengan klien, rekan seprofesi, dan masyarakat umum. Kode etik ini dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berisi prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan.
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang metode pelaksanaan fraud risk assessment dan pengendalian risiko fraud.
2. Metode pelaksanaan fraud risk assessment antara lain menggunakan check list, whistleblowing system, dan pengujian kesesuaian alur pertanggungjawaban dengan bukti pendukung.
3. Prinsip pengendalian risiko fraud mencakup mengenali program manajemen risiko fraud, menilai risiko fraud secara
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
Standar menggunakan istilah-istilah, sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam Daftar Istilah. Unuk dapat memahami dan menerapkan Standar secara benar, perlu dipertimbangkan makna khusus istilah pada Daftar Istilah. Lebih lanjut, Standar menggunakan istilah ‘harus’ untuk persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan istilah ‘semestinya’, untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan (kecuali apabila berdasarkan pertimbangan profesional, keadaan yang ada membenarkan perlunya deviasi).
Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal.
Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal.
Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/Assurance, dan kode (C) untuk konsultansi/Consulting.
Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subyek lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asurans ditentukan oleh auditor. Pada umumnya, terdapat tiga pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/assessment – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaaatkan hasil penilaian/assessment – disebut pengguna.
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenYunita Tri Andra Yani
[Ringkasan]
Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem manajemen kualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Proses audit terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, studi hasil, dan tindakan perbaikan.
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...Ilham Sousuke
Dokumen tersebut membahas metodologi audit siklus penjualan dan penagihan yang mencakup pengujian pengendalian dan substantive atas transaksi penjualan, penerimaan kas, retur dan pengurangan penjualan, serta penyisihan piutang tak tertagih. Metodologi tersebut meliputi pemahaman pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, penentuan luas pengujian, merancang pengujian pengendalian dan substantive, serta tujuan-tujuan audit yang
This document discusses audit procedures related to inventory and warehousing processes. It focuses on evaluating internal controls, verifying physical counts, and ensuring proper documentation and authorization of inventory and warehousing activities. The goal is to assess compliance with accounting standards and identify any issues in safeguarding assets.
Dokumen tersebut membahas mengenai audit internal, termasuk pengertian, tujuan, ruang lingkup, perbedaan dengan audit eksternal, dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar memiliki departemen audit internal yang efektif. Audit internal berfungsi untuk memantau efektivitas pengendalian internal dan membantu manajemen dengan memberikan analisis dan saran perbaikan. Departemen audit internal perlu independen dan didukung manajemen agar tujuan pemeriksaannya tercapai.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Pedoman tersebut mencakup latar belakang pentingnya pencegahan fraud di perbankan, pedoman umum penerapan strategi anti fraud yang terdiri dari 4 pilar yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan, serta ketentuan pelaksanaan manajemen risiko dan strategi anti fraud secara menyeluruh dan terintegrasi.
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANMelanie Sinambella
Dokumen tersebut membahas tentang kertas kerja audit dan program audit dalam pengauditan manajemen. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor selama proses audit untuk mendokumentasikan langkah-langkah, pengujian, dan temuan audit. Program audit merupakan rencana kerja audit yang didasarkan pada tujuan dan sasaran audit untuk memandu pelaksanaan audit. Kertas kerja dan program audit diperlukan untuk mendukung proses pelaporan hasil audit.
Dokumen tersebut membahas tentang deteksi fraud dan audit investigatif. Dokumen ini memberikan penjelasan singkat tentang perbedaan tujuan antara audit umum, agreed upon procedures, dan audit investigatif. Selanjutnya dibahas tentang tahapan pelaksanaan audit investigatif untuk menemukan unsur 5W+2H (apa, dimana, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, berapa). Dokumen juga membahas perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah sat
Dokumen tersebut menjelaskan sistem prosedur penggajian di perusahaan manufaktur secara manual dan berbasis komputer. Sistem penggajian melibatkan fungsi personalia, produksi, akuntansi biaya, penggajian, utang, dan buku besar umum. Prosesnya meliputi pencatatan jam kerja, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya, pembayaran gaji, dan pencatatan akuntansi. Sistem dapat berjalan secara manual menggunakan
Makalah ini membahas tentang fraud auditing dengan fokus pada konsep dasar fraud, gejala dan faktor penyebab fraud, kategori dan teknik deteksi fraud. Fraud dijelaskan sebagai penipuan kriminal yang bertujuan untuk keuntungan pribadi pelaku. Faktor penyebab fraud antara lain keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan risiko ketahuan. Fraud dikelompokkan menjadi fraud laporan keuangan, penyalahgunaan aset
Teknik Pencegahan dan Strategi Anti Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas strategi dan teknik pencegahan fraud, termasuk pengendalian internal, deteksi melalui whistleblowing, serta sanksi bagi pelaku fraud. Topik utama mencakup pengendalian fraud, strategi anti fraud, dan persiapan untuk mencegah tindakan kecurangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan komponen-komponen pengendalian intern serta hubungannya dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor.
2. Terdapat lima komponen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
3. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan terbat
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik profesi akuntan di Indonesia yang mengatur pedoman etika dan moral bagi akuntan dalam berhubungan dengan klien, rekan seprofesi, dan masyarakat umum. Kode etik ini dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berisi prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan.
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang metode pelaksanaan fraud risk assessment dan pengendalian risiko fraud.
2. Metode pelaksanaan fraud risk assessment antara lain menggunakan check list, whistleblowing system, dan pengujian kesesuaian alur pertanggungjawaban dengan bukti pendukung.
3. Prinsip pengendalian risiko fraud mencakup mengenali program manajemen risiko fraud, menilai risiko fraud secara
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
Standar menggunakan istilah-istilah, sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam Daftar Istilah. Unuk dapat memahami dan menerapkan Standar secara benar, perlu dipertimbangkan makna khusus istilah pada Daftar Istilah. Lebih lanjut, Standar menggunakan istilah ‘harus’ untuk persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan istilah ‘semestinya’, untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan (kecuali apabila berdasarkan pertimbangan profesional, keadaan yang ada membenarkan perlunya deviasi).
Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal.
Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal.
Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/Assurance, dan kode (C) untuk konsultansi/Consulting.
Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subyek lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asurans ditentukan oleh auditor. Pada umumnya, terdapat tiga pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/assessment – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaaatkan hasil penilaian/assessment – disebut pengguna.
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenYunita Tri Andra Yani
[Ringkasan]
Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem manajemen kualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Proses audit terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, studi hasil, dan tindakan perbaikan.
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...Ilham Sousuke
Dokumen tersebut membahas metodologi audit siklus penjualan dan penagihan yang mencakup pengujian pengendalian dan substantive atas transaksi penjualan, penerimaan kas, retur dan pengurangan penjualan, serta penyisihan piutang tak tertagih. Metodologi tersebut meliputi pemahaman pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, penentuan luas pengujian, merancang pengujian pengendalian dan substantive, serta tujuan-tujuan audit yang
This document discusses audit procedures related to inventory and warehousing processes. It focuses on evaluating internal controls, verifying physical counts, and ensuring proper documentation and authorization of inventory and warehousing activities. The goal is to assess compliance with accounting standards and identify any issues in safeguarding assets.
Dokumen tersebut membahas mengenai audit internal, termasuk pengertian, tujuan, ruang lingkup, perbedaan dengan audit eksternal, dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar memiliki departemen audit internal yang efektif. Audit internal berfungsi untuk memantau efektivitas pengendalian internal dan membantu manajemen dengan memberikan analisis dan saran perbaikan. Departemen audit internal perlu independen dan didukung manajemen agar tujuan pemeriksaannya tercapai.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Pedoman tersebut mencakup latar belakang pentingnya pencegahan fraud di perbankan, pedoman umum penerapan strategi anti fraud yang terdiri dari 4 pilar yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan, serta ketentuan pelaksanaan manajemen risiko dan strategi anti fraud secara menyeluruh dan terintegrasi.
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana PerbankanAinul Yaqin
Dokumen tersebut membahas definisi fraud dan jenis-jenisnya, penyebab terjadinya fraud, ruang lingkup tindak pidana perbankan menurut peraturan perundang-undangan, serta deteksi dan pencegahan fraud di sektor perbankan.
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penanganan kecurangan karyawan perusahaan, meliputi penyebab kecurangan, modus operandi, sistem rekrutmen, pemeriksaan, penegakan hukum, serta peningkatan integritas dan pengawasan karyawan."
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Bab 9 dokumen tersebut membahas tentang audit kecurangan yang mencakup definisi kecurangan dan jenis-jenisnya dalam laporan keuangan serta penyalahgunaan aset. Dibahas pula tentang tiga kondisi yang mendukung terjadinya kecurangan yaitu insentif/tekanan, kesempatan, dan sikap/rasionalisasi beserta contoh faktor risikonya. Juga dibahas sumber-sumber informasi untuk mengukur risiko kecurangan dan peng
Fraudsters are exploiting human weaknesses. Tools cannot detect or prevent social engineering.
Attackers identify the least resistance point, and they perform their attacks avoiding common fraud detection rules.
Anti-Fraud system, security layers and adaptive access control must being incorporated with SIEM, identity systems and other security vendors to monitor the users/customers behavior trends.
Kebijakan anti fraud bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya organisasi dan mempertahankan kepercayaan publik. Dokumen ini mendefinisikan fraud sebagai tindakan sengaja untuk keuntungan pribadi dengan cara menipu, manipulasi, atau pura-pura. Fraud dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan berupa pembukuan palsu, mark-up turun harga palsu, pemalsuan dokumen, penipuan
Dokumen tersebut membahas tentang kecurangan laporan keuangan dan indikator-indikator kemungkinan terjadinya kecurangan. Beberapa indikator yang disebutkan antara lain pertumbuhan pendapatan yang cepat, tekanan untuk melakukan yang terbaik demi IPO, mengganti auditor, serta hubungan erat antara manajemen dan dewan direksi. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan.
Grafonomi adalah bagian dari grafologi yang mempelajari karakter dari tulisan tangan. Grafonomi adalah ilmu yang mempelajari keaslian tanda tangan. keterampilan ini sangat diperlukan pada organisasi, terutama yang terkait dengan keungan seperti bank.
Dokumen tersebut membahas tentang pemalsuan tanda tangan sebagai bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami, termasuk oleh aparat penegak hukum. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya ilmu forensik dalam membuktikan terjadinya pemalsuan dokumen, khususnya tanda tangan, melalui analisis kimiawi dan nonkimiawi seperti grafologi.
Primagraphology services and programme for corporateFannyhay2
Dokumen tersebut memperkenalkan berbagai layanan dan program pelatihan yang ditawarkan oleh Primagraphology Consulting untuk membantu perusahaan, termasuk analisis tulisan tangan untuk rekrutmen, verifikasi keaslian dokumen, hiburan edukatif, program pengembangan diri, dan pelatihan di perusahaan mengenai grafologi, komunikasi, dan pengelolaan stres.
Makalah ini membahas tentang carding atau pemalsuan kartu kredit sebagai salah satu jenis cyber crime. Makalah ini menjelaskan definisi dan jenis-jenis cyber crime serta cara menghindari penyalahgunaan kartu kredit. UU ITE di Indonesia mengatur tindak pidana cyber seperti carding.
Dokumen tersebut membahas tentang fraud beserta definisi, contoh kasus, hukum yang berlaku, cara penanggulangan, dan saran. Fraud dijelaskan sebagai tindakan curang yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dengan cara menipu, dan dapat berdampak buruk bagi organisasi atau negara. Beberapa contoh kasus fraud dalam dokumen tersebut adalah kasus pencurian uang melalui akses rekening pelanggan bank secara online. U
Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja, terutama ketika ada tekanan, kesempatan, dan cara merasionalisasi tindakan. Pelaku fraud terbagi menjadi manajemen dan karyawan, dengan motif yang berbeda. Faktor pendorong lainnya adalah kegagalan disiplin, kurangnya akses informasi, ketidaktahuan, dan kurangnya jejak audit. Teori Segitiga Fraud menjelaskan bahwa fraud terjadi ketika ada tekan
tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabahAsef Adianto, S.H
Tulisan ini membahas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di perusahaan asuransi, khususnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) diharapkan dapat mencegah tindak pidana ini, namun penerapannya di perusahaan asuransi masih belum berjalan efektif dan konsisten. Tulisan ini menganalisis pelaksanaan KYC di perusahaan asuransi tersebut beserta faktor pen
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. fraud dan korupsi. unive...Eka Yulianto
Teks tersebut membahas tentang fraud atau kecurangan, termasuk pengertian, penyebab, gejala, jenis, dan pencegahan fraud. Secara ringkas:
1. Fraud adalah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum untuk merugikan pihak lain, yang dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal organisasi.
2. Terdapat tiga jenis fraud utama yaitu penyimpangan aset, pernyataan palsu, dan korupsi.
3.
Overview_ Fraud Risk Management _Training "FRAUD & INVESTIGATIVE AUDITING".Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka kerja manajemen risiko fraud. Kerangka kerja ini memberikan panduan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons fraud dengan menekankan komitmen manajemen untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi fraud melalui penilaian risiko fraud secara berkala dan pengidentifikasian skema fraud potensial.
1
“Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Sesuai Dengan
Ideologi Negara”
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester
Mata Kuliah Politik Hukum Pidana
Dosen : Dr.Eko Budi S,SH,M.H.
OLEH: Surifki Kartiko
NIM : 20107011092
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2023
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil alamin, pujisyukur saya panjatan kepada Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunianya sehingga makalah yang berjudul “Restorative Justice
Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Sesuai Dengan Ideologi Negara” dapat
saya selesaikan dengan baik.Saya berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi pembaca tentang adanya pembaharuan alernatif penyelesaian sengketa
melalui pendekatan Restorative Juastice.
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
memberikan atensi dan kontribusi nyata dalam proses pembuatan makalah ini. Salam hormat
juga saya haturkan kepada Bapak Dr.Eko Budi S,SH,M.H.Selaku Dosen pengampu mata
kuliah Politik Hukum Pidana. Harapan kami, informasi dan materi dalam makalah ini dapat
membawa manfaat sehingga pembaca dapat mengerti terobosam baru terkait Restorative
Justice di Indonesia. Tak lupa saya mohon kritik dan saran yang dapat membawa perbaikan
bagi makalah yang akan kami buat selanjutnya.
Demikianlah makalah ini saya buat, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan
maupun ketidasesuaian materi yang saya angkat dalam makalah ini, saya memohon maaf
yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih,
Semarang, 4 Juni 2023
Hormat kami
3
DAFTAR ISI
BAB I..................................................................................................................................... 4
PENDAHULUAN.................................................................................................................. 4
Latar Belakang .................................................................................................................. 4
Permasalahan .................................................................................................................... 6
Tujuan................................................................................................................................ 6
BAB II.................................................................................................................................... 7
PEMBAHASAN.................................................................................................................... 7
Pembaharuan Hukum Pidana........................................................................................... 7
Tindak Pidana (Criminal Act)....................................................................................... 7
Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility).............................................. 7
Pidana dan Pemidanaan (Punishment and Treatment System)................................... 8
Alternatif Penyelesaian Sengketa
BE & GG, M, Yusuf Ar Rasyid, Hapzi Ali, corruption and fraud ,universitas mer...yusuf Arrasyid
Dokumen tersebut membahas tentang definisi korupsi dan fraud menurut berbagai perspektif, jenis-jenisnya, serta strategi pencegahan. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara, sementara fraud adalah penipuan kriminal untuk keuntungan pribadi. Jenis-jenisnya meliputi suap, penggelapan, pemerasan. Pencegahannya melalui peningkatan trans
BE GCG Fraud and Corruption, Kristine Angela, Hapzi Ali_Universitas MercubuanaKristine Angela Suparman
Forum diskusi menanyakan pendapat tentang konsep yang tepat untuk mengurangi korupsi dan penipuan di Indonesia. Dokumen ini membahas definisi fraud dan korupsi serta penyebabnya, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta ketamakan, kebutuhan, dan peluang. Dijelaskan pula bahwa teknologi dapat meningkatkan transparansi untuk mencegah kecurangan.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Assalamualaikum wr . Wb
KELOMPOK 7:
AKBAR LAHUDIN 12129395
ONNY OKTAVIANY 12124118
AGUS PRSETIYO 18120623
Rosmala yulianti 18120715
FARIDA FAJAR .N 12122874
SOPYAN NOVIYANA 18123603
3. I. DEFINISI & PENGERTIAN FRAUD
Pemalsuan (fraud) adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau
benda, statistik, atau dokumen-dokumen , dengan maksud untuk menipu.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa
fraud atau kecurangan memiliki 4 Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:
• Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja.
• Adanya korban.
• Korban menuruti kemauan pelaku.
• Adanya kerugian yang dialami oleh korban.
I. DEFINISI & PENGERTIAN FRAUD
Fraud (pemalsuan) adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru baik itu
benda, statistik, atau dokumen-dokumen , dengan maksud untuk menipu.
Berdasarkan defenisi dari The Institute of Internal Auditor (“IIA”), yang
dimaksud dengan Fraud adalah “An array of irregularities and illegal acts characterized by
intentional deception”: sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum
yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja.
Secara garis besar Fraud dapat diartikan sebagai Penipuan, yang memiliki arti
keliru yang disengaja dan menyebabkan seseorang atau bisnis menderita kerusakan,
salah satu contohnya adalah bentuk kerugian moneter.
Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa fraud atau kecurangan
memiliki empat Kriteria yaitu :
Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja
Adanya korban
Korban menuruti kemauan pelaku
Adanya kerugian yang dialami oleh korban
4. II. CONTOH KASUS
CONTOH KASUS PENCUCIAN UANG MALINDA DEE
Si cantik nan seksi Melinda dikabarkan bisa melakukan kejahatan perbankan tersebut
karena memiliki modus yang rapih. Melinda melakukan kejahatannya dengan melakukan pertemuan
dengan nasabahnya, dipertemuannya itulah, dia meminta nasabahnya yang merupakan perusahaan
besar untuk menandatangani dokumen kosong.
Dia juga memanfaatkan kecantikannya untuk merayu nasabah agar calon korban itu mau
mempercayakan uangnya untuk dikelola sebagai investasi oleh tersangka. Selain menggelapkan uang
nasabahnya tanpa sepengetahuan pemilik rekening, Melinda diduga kerap melakukan pembobolan
dana Citibank dengan cara menipu.
Berikut ini sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan aparat
kepolisian, diantaranya mobil Hummer keluaran 2010 yang dibeli secara kredit dengan uang muka Rp
310 juta yang dibayarkan dari salah satu nasabah tersebut. Kemudian, mobil Mercedes 2010 yang
dibeli secara kredit dengan uang muka Rp 246 juta yang juga dibayar dari dana nasabah.
Kemudian, mobil Ferari tahun 2010 atas nama Malinda Dee dan Ferari tahun 2010.
5. Barang bukti lain terdiri dari 29 formulir transfer tersangka juga membeli sebuah
apartemen di kawasan SCBD secara kredit Kasus yang melibatkan Melinda Dee membuka tabir
kejahatan kerah putih (white collar crime) dalam dunia perbankan. Model kejahatan kerah putih ini
merupakan evolusi tindak kejahatan dalam dunia moderen.
Dalam sejarahnya di negara-negara maju, kejahatan ini disebut sebagai business crime
atau economic criminality. Hal ini karena pelaku kejahatan ini banyak melibatkan para
pengusaha, pegawai perbankan, lembaga keuangan dan para pejabat. Pada awalnya kejahatan kerah
putih banyak terjadi dalam birokrasi pemerintahan.
Modusnya adalah dengan memanfaatkan kerumitan dan ketertutupan birokrasi. Kerumitan itulah yang
menjadi lahan subur untuk dimanipulasi menjadi tindak kejahatan seperti korupsi dan suap.
Kasus Melinda Dee merupakan modus kejahatan kerah putih yang semakin canggih lagi.
Tindakan tersebut dilakukan dalam jaringan teknologi mutakhir. Dengan penerapan sistem
komputerisasi, dunia perbankan menjadi lahan subur bagi praktik kejahatan seperti ini. Kejahatan
model ini merupakan gejala masyarakat industri.
Penggunaan teknologi dalam masyarakat industri selain semakin efesien, juga memberi
efek negatif terutama dengan semakin efesiennya kejahatannya juga. Pada masyarakat yang ter-
computerized, pencurian dapat dilakukan hanya dengan memijit tombol-tombol keyboard komputer
yang terkoneksi pada jaringan internet. Maka dalam jaringan sistem perbankan, seorang Melinda
dapat dengan aman mengalihkan miliaran uang nasabah pada rekeningnya sendiri.
6. Sementara itu, jaksa menjerat Melinda dengan pasal berlapis, yaitu pasal dalam
Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama, dia
dijerat Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 dan pasal 65
KUHP.
Kedua, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 KUHP.
Ketiga, Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Ancamannya adalah 15 tahun penjara.
Kasus ini masih akan berlanjut di tahun 2012 karena semua terdakwa masih menjalani
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belum satu pun dari mereka yang dijatuhi vonis
oleh hakim. Proses persidangan bisa saja berlanjut hingga beberapa tahun ke depan jika
persidangan berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung.
Selain itu ia juga dikenakan pasal 27 Juncto pasal 45 UU nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau pasal 310 , 311 KUHP.
7. III. FAKTOR PEMICU TERJADINYA FRAUD
Pada umumnya Fraud terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu:
Insentif atau tekanan untuk melakukan Fraud
Peluang untuk melakuakn Fraud
Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan Fraud.
Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga fraud (Fraud Triangle) berikut:
1. Opportunity
Opportunity biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi
tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak
memiliki motif untk melakukan fraud.
2. Pressure
Pressure atau motivasi pada sesorang atau individu akan memebuat mereka mencari kesempatan
melakukan fraud, beberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, Sifat-sifat
buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak
realistis.
3. Rationalization
Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang
mengandung fraud. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan
merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku
merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat
pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal
yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut.
8. IV. KEBIJAKAN HUKUM DALAM
UNDANG - UNDANG
Kejahatan Komputer adalah bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak yang sangat
luas karena tidak saja dirasakan secara nasional tetapi juga internasional, oleh sebab itu wajar
apabila dikatagorikan sebagai kejahatan yang sifatnya internasional berdasarkan United Nation
Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention, November 2000 dan
Deklarasi ASEAN 20 Desember 1997 di Manila).Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) resmi disahkan di DPR-RI pada Selasa 25 Maret 2008.
Berikut ini adalah undang – undang mengenai cyber crime khususnya fraud :
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi
Elektronik (ITE).
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
.
9. v. MENGAPA FRAUD
TERJADI?
Fraud bisa terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan ini
terjadi akibatnya lemahnya pengawasan ataupun lemahnya peraturan. Setiap
tindak kejahatan selalu terjadi karena adanya pelaku dan ada kesempatan
untuk melakukannya. Dari segi pelaku, karena ada motivasi untuk berbuat
kecurangan yang bisa disebabkan oleh banyak faktor. Faktor itu mungkin
saja karena rasa frustasi yang terakumulasi, karena misalnya sulitnya
promosi atau naik pangkat dan jabatan, jenjang karir yang tidak
jelas, manajemen yang kaku dan lain sebagainya. Bisa juga karena
termotivasi untuk kaya secara mendadak ataupun untuk menyenangkan
keluarga walaupun itu diluar kemampuannya.
10. VI. CARA PENCEGAHAN TERJADINYA
FRAUD
Cara Pencegahan Agar Tidak Terjadi Fraud adalah sebagai berikut :
Verify your Account.
If you don’t respond within 48 hours, your account will be closed.
Valued Customer.
Click the Link Below to gain access to your account.
Pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari
pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian
yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak terntu, bandingkan bila kita berhasil
mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku fraud tersebut. Dan
bila fraud sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya
daripada melakukan pencegahan sejak dini.