More Related Content
Similar to Kelompok_PPT_Viktimologi_2024.pptx penipuan
Similar to Kelompok_PPT_Viktimologi_2024.pptx penipuan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kelompok_PPT_Viktimologi_2024.pptx penipuan
- 2. Sylvana Alya Azizah Reina Nafis Nabila Muinnatu lutfhia Azam kharisul umam Fanira chaniago Bella amallia Disusun Oleh 6 2
- 4. Semakin berkembangnya era teknologi dan globalisasi saat ini menjadi pendorong berkembangnya teknologi informasi. Hal tersebut menjadikan teknologi informasi memiliki kedudukan penting bagi kemajuan suatu negara. Kebutuhan masyarakat di dunia juga semakin berkembang sehingga teknologi informasi memegang peranan penting di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia. Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia khususnya di bidang ekonomi. Hal ini karena dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online.
- 5. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan electronic commerce atau disingkat e-commerce. Suhariyanto menjelaskan bahwa e-commorce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang perantara melalui jaringan internet dan komputer . Hal ini juga berhasil menjadi pemicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial.Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan cybercrime. Definisi tentang cybercrime lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan.
- 7. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan online ? Apa saja bentuk-bentuk penipuan online dan faktor yang mempengaruhinya? Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online?
- 9. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Menurut Bruce D. Mandelblit definisi penipuan online merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu . 1. Pengertian Penipuan Online
- 10. Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara. Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diterapkan dalam kasus penipuan online yang melibatkan media sosial atau platform digital.
- 11. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sigid Suseno menjelaskan bahwa penipuan online pada dasarnya merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- 12. Ada beberapa bentuk-bentuk dari penipuan online dan apa faktor yang mempengaruhi penipuan online tersebut, yaitu : Penipuan Investasi Investasi bodong atau investasi ilegal merupakan sejumlah uang yang di tanamkan oleh masyarakat sebagai suatu modal atas suatu produk atau suatu layanan yang sebenarnya tidak ada atau palsu. Penipuan investasi ini dilakukan oleh entitas keuangan yang tidak memiliki surat izin atau ilegal dan kebanyakan investasi tersebut dilakukan secara online. 2. Bentuk & Faktor Penyebab
- 13. Faktor yang mempengaruhi untuk melakukan investasi bodong, yaitu : • Korban tergiur dengan adanya keuntungan yang besar yang telah di janjikan oleh pihak investasi bodong tersebut. • Keterbatasnya pengetahuan mengenai sebuah investasi. Arisan Online Arisan adalah sebuah kegiatan yang dimana sekelompok orang yang telah sepakat untuk masing-masing orang menyetorkan uang, untuk dikumpulkan di waktu tertentu dan kemudian ketika uang atau iuran telah terhimpun semua maka salah satu dari partisipan arisan akan di tetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi.
- 14. Faktor yang mempengaruhi untuk melakukan arisan online, yaitu : • Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan. • Ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah (melakukan penipuan). • Sulit terlacaknya pelaku penipuan. Phishing Penipuan phishing biasanya dilakukan dengan adanya sebuah pesan e-mail penipuan dari Perusahaan yang sah, misalnya penyedia layanan internet dan bank. Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke salah satu situs web palsu, kemudian para pelaku meminta data diri pribadi dari para korban yang kemudian akan digunakan oleh para pelaku sebagai pencurian data diri atau identitas tersebut.
- 15. Faktor yang mempengaruhi untuk melakukan phishing, yaitu : • Banyaknya orang yang kurang memahami metodologi dan persiapan yang diterapkan oleh mereka yang terlibat dalam aktivitas phishing di internet. • Kurangnya kesadaran mengenai keamanan siber. • Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan.
- 16. Pada dasaranya, penipuan online merupakan tindak pidana yang sama dengan penipuan konvesional yang diatur baik dalam KUHP lama yang yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara presiden dan DPR (RKUHP) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang. Hak korban atas pemidanaan pelaku tindak pidana transaksi elektronik dalam UU ITE ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE. Terkait dengan hak korban atas pemidanaan pelaku penipuan melalui internet, terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, yang menjatuhkan pidana pada pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda. 3. Perlindungan Hukum
- 17. Hak korban penipuan melalui internet yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, dapat diketahui dengan adanya substansi hukum formil dalam UU ITE, mengenai penyidikan yang terdapat padal Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU ITE. Hak korban atas penyelesain perkara, selain diatur oleh UU ITE, dalam penerapannya berkaitan erat dengan KUHAP dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hak-hak korban menurut KUHAP yang relevan dengan hak korban tindak pidana penipuan melalui internet, adalah Hak Untuk Melakukan Laporan (Pasal 108 Ayat (1) KUHAP), Hak Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Penyidik dan Penuntut Umum (pasal 77 jo 80 KUHAP), Hak Untuk Menuntut Ganti Rugi Akibat Suatu Tindak Pidana Melalui Cara Penggabungan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP).
- 18. Menurut KUHAP, yang memberkan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata. Terkait dengan perlindungan terhadap korban, terdapat suatu perundang- undangan yang ditujukan khusus untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UUPSK). Sayangnya hanya korban yang memiliki ancaman sangat besar dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan yang di lindungi oleh UUPSK. Namun tidak semua korban tindak pidana mendapatkan hak-hak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) UUPSK.
- 19. Dalam segi pembebanan dalam tindak pidana terhadap pelaku pidana harus memiliki beberapa unsur tindak pidana agar seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai terpidana, beberapa unsur tersebut telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Unsur Subjektif a) Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini ber itikad atau berniat tidak baik atau buruk; b) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat; c) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin dari pemilik yang bersangkutan.
- 20. Unsur Objektif a) Barangsiapa dalam hal ini pelaku; b) Menggerakkan orang lain agar menyerahkan orang lain tersebut suatu benda , mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang; c) Dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong.20 Dengan demikian, penipu dalam Pasal 378.
- 21. Universitas Wahid Hasyim Semarang