3. 1
2
3
4
5
BERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH
PRAKTEK MENYIMPANG DALAM PEMILU
PERKUAT SISTEM KETATANEGARAAN YANG DEMOKRATIS
PEMILU YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS
JAMIN KONSISTENSI PENGATURAN SISTEM PEMILU
MENUJU PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFESIEN
4. Melaksanakan
Pendidikan Politik
kepada seluruh
elemen masyarakat;
1 2
Melaksanakan
Penguatan
Pendidikan Politik
kepada seluruh
elemen masyarakat;
3
Melaksanakan FGD
Penguatan Budaya
dan Etika Politik
Masyarakat;
LANJUT…
5. 4
Melaksanakan
Peningkatan
Koordinasi dan
Komunikasi Politik
kepada Partai
Politik dan Ormas
Parpol;
5
Laksanakan
Peningkatan
Penanganan
Dampak Politik
Pemilu kepada
seluruh elemen
masyarakat;
6
Melaksanakan
Penguatan Sistem
dan Implementasi
Pemilu kepada
aparatur
pemerintah yang
menangani Pemilu;
7
Melaksanakan
Monitoring/Pemanta
uan dampak politik
Pemilu di
Tulungagung.
6. TINGGINYA TINGKAT PERSAINGAN CALEG
DALAM PEREBUTAN SUARA DI INTERNAL
PARTAI/ANTAR PARTAI;
01
02
FAKTOR RESIKO KESALAHAN BAGI
PENYELENGGARA CUKUP TINGGI DALAM
PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES,
KEMUNGKINAN TIMBULNYA KEKELIRUAN
DALAM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK ANTAR
DAPIL;
03
DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU YANG TERLAMBAT
KARENA FAKTOR MANEJEMEN/SDM - FAKTOR
ALAM/GEOGRAFI;
04
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PEMILU/PILKADA;
05
POLA REKRUITMEN, KAPASITAS DAN BEBAN
KERJA PENYELENGGARA/KPPS;
LANJUT…
7. BANYAKNYA ORMAS YANG TERLIBAT DALAM
PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES KARENA
BANYAK CALEG YANG BERASAL DARI ORMAS
TERSEBUT SEPERTI ORMAS BERBASIS AGAMA;
06
07
PENGERAHAN MASSA DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE TERBUKA KHUSUSNYA DALAM
PELAKSANAAN PILPRES;
08
PENYEBARAN PROVOKASI / KAMPANYE HITAM
MELALUI MEDSOS;
09
DEFESIT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT;
APATIS DAN APRIORI KARENA CALON DIANGGAP
TIDAK ELIGIBLE DAN NON KOMPETEN;
10
MENINGKATNYA FLOATING MASS DI KALANGAN
PEMILIH PEMULA;
LANJUT…
8. GERAK PARPOL AKAN DIPENGARUHI OLEH KOALISI
PARPOL DALAM MENDUKUNG PASLON;
11
12
MUNCULNYA CALEG KUTU LONCAT / PINDAH DARI
SATU PARTAI KE PARTAI LAIN YANG BERPOTENSI
TIMBULNYA KONFLIK INTERNAL/ANTAR PARTAI;
13
MENINGKATNYA PROSENTASI GIAT TINDAK PIDANA
MONEY POLITIK;
14
MASSIFNYA MONEY POLITIK DAN MINUS PENDIDIKAN
POLITIK OLEH PARPOL/PENYELENGGARA PEMILU;
15
PENGGUNAAN ISU SARA DALAM MATERI
KAMPANYE. PERSAINGAN ANTAR KANDIDAT DAPAT
MEMICU PENGGUNAAN ISU SARA. ISU KEDEKATAN
IDENTITAS ATAS DASAR SARA AKAN DIANGGAP
RELATIF MUDAH DIGUNAKAN UNTUK MENARIK
SIMPATI PEMILIH KETIMBANG PENDEKATAN VISI
DAN PROGRAM.
LANJUT…
9. POLITISASI BIROKRASI/APARATUR
SIPIL NEGARA; 16
17
INTEGRITAS PENYELENGGAAN DAN POLITISASI
BAWASLU DAN KPU;
18
PENGAMANAN GANGGUAN KAMTIMBAS DI
DAERAH KONFLIK/RAWAN;
19
ANSTISIPASI KONFLIK AKIBAT
DISKUALIFIKASI CALEG/PASANGAN
CALON JIKA TERBUKTI MAHAR
POLITIK/POLITIK UANG SECARA
TSM/PELANGGARAN LAIN.
11. REKOMENDASI FKDM TULUNGAGUNG
1. Untuk mencegah semakin memanasnya suhu politik
menjelang Pilpres dan Pileg, perlu membangun
komunikasi antara Pemerintah, Parpol, Paslon, Tim
Sukses, TOMAS, dan TOGA serta komponen
masyarakat lainnya;
2. Sosialisasikan Pemilu Damai Tanpa Kerusuhan &
Tindakan Anarkhis Melalui Pemasangan Spanduk &
Ikrar Bersama;
3. Peningkatan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh
elemen masyarakat, agar melaporkan setiap
perkembangan situasi yang berpotensi menghambat
pelaksanaan Pemilu 2024; LANJUT…
12. 4. Peningkatan integritas Pemerintah dalam
menjaga kondusifitas wilayah;
5. Siap menjaga keutuhan NKRI;
6. Mendukung sepenuhnya Pemilu Tahun 2024
yang aman, demokratis, sejuk dan damai;
7. Siap mentaati semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
8. Menolak dan melawan segala bentuk politik
uang, black campaign, fitnah, politisasi
SARA, HOAX, dan pelanggaran hukum
lainnya.
13. T O L A K ! ! !
UNTUK MEWUJUDKAN
PEMILU DAMAI,
DEMOKRATIS, DAN
BERMARTABAT
14. SUKSESKAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
UNTUK MEWUJUDKAM SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN DEMOKRATIS
PILIHAN BOLEH BEDA,
PERSATUAN KESATUAN BANGSA HARUS KITA JAGA
POLITIK UANG, POLITISASI SUKU, AGAMA DAN RAS,
HOAX, FITNAH DAN KAMPANYE NEGATIF
ADALAH RACUN DEMOKRASI
MARI KITA TOLAK DAN LAWAN
