SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
SELAMAT DATANG PESERTA
SOSIALISASI ELEMEN MEMBANGUN NEGERI

ASEP SUPARMAN, SIP, M.Si
Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Garut

Garut,

JUNI 2013
Governance memiliki tiga domain :
1. Negara/pemerintahan :
Sebagai pembuat kebijakan, pengendali &
pengawas
2. Swasta/Dunia usaha :
Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi
3. Masyarakat :
Sebagai subyek dan obyek dari sektor
pemerintah dan swasta.
POSISI TIGA DOMAIN (PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT)
DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE YANG BERSIFAT HETERARKHIS

a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara Nasional
Indonesia
c. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Sektor
Pem.

Sektor
Swasta
Sektor
Masy.

Mencakup masyarakat Sipil

a.
b.

Media
Instansi non Pemerintah
MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK
PEMBANGUNAN
SEBAGAI SUBYEK

1. PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA
2. PELAKSANAAN KONTROL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
3. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
SEBAGAI OBYEK
1. SEBAGAI SASARAN AKHIR PEMBANGUNAN
RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN
Pasal 1 AYAT 2 UUD 1945
“KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DILAKSANAKAN MENURUT
UNDANG UNDANG DASAR”
BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN
UMUM
BENTUK KONTROL MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DILAKSANAKAN MELALUI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BENTUK PARTISIPASI LAINNYA.
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SARANA PARTISIFASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

PERMASALAHAN
•

MENURUNNYA ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

•

MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA

•

PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK,
PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA.
ANALISIS PERMASALAHAN
KEJENUHAN
POLITIK
MASYARAKAT

PARTAI POLITIK
BELUM MAMPU
MENJADI
SARANA
REKRUTIMEN DAN
MEDIATOR POLITIK

MENURUNNY
A ANGKA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PEMILU

RENDAHNYA
PEMAHAMAN
POLITIK
MASYARAKAT

MENURUNNYA
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PROSES DAN
HASIL PEMILU
ANALISIS PEMASALAHAN 2
RENDAHNYA
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT

SISTEM PEMILU
YANG MASIH
MENCARI
BENTUK

RENDAHNYA
PEMAHAMAN
KONSEP
KEBANGSAAN DI
MASYARAKAT

MENINGKATNYA
KONFLIK
HORIZONTAL
AKIBAT PEMILU
DAN
PEMILUKADA

RENDAHNYA
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PENYELENGGAR
A PEMILU

MASYARAKAT
LEBIH
BERORIENTASI
KEPADA
KEPENTINGAN
PRAGMATIS
DARI PADA
KEPENTINGAN
BANGSA
ANALISIS PERMASALAHAN 3
SISTEM PEMILU
YANG MASIH
MENCARI
BENTUK

BELUM
OPTIMALNYA
LEMBAGA
PENGAWASAN
PEMILU

PEMILU MASIH
SARAT DENGAN
PENYIMPANGANAN
SEPERTI MONEY
POLITIK, PELANGG
ARAN
ADMINSTRATIF, ETI
KA POLITI DAN
PENYIMPANGAN
LAINNYA.

MASYARAKAT
LEBIH
BERORIENTASI
KEPADA
KEPENTINGAN
PRAGMATIS DARI
PADA
KEPENTINGAN
BANGSA

RENDAHNYA
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT
HASIL ANALISIS 3
SISTEM

PEMERINTAH

PERMASLAHAN

PENYELENGGARA

MASYARAKAT
ALTERNATIF PENYELESAIAN/SOLUSI
PERMASALAHAN

SASARAN

• MENURUNNYA
ANGKA MASYARAKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILU
• MENINGKATNYA
KONFLIK
HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN
PEMILUKADA
SISTEM
• PEMILU MASIH SARAT DENGAN
PENYIMPANGANAN
SEPERTI
MONEY POLITIK, PELANGGARAN
ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYELENGGARA
PENYIMPANGAN LAINNYA.

PEMERINTAH

SOLUSI
PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
PENINGKATAN PEMAHAMAN
KEBANGSAAN MASYARAKAT
PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK
PENINGKATAN KAPASITAS PARTAI
POLITIK
REKRUTIMEN PENYELENGGARA
YANG BAIK, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
PENYEMPURNAAN PROSES
PENYELENGGARAAN PEMILU
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILU
YANG SEHAT, JUJUR DAN ADIL
MENCIPTAKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PENEGAKAN
HUKUM
KESIMPULAN
•

DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERDAPAT TIGA
DOMAIN UTAMA YAKNI, PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.

•

MASYARAKAT MEMILIKI PERAN SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN

•

SALAH SATU PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK ADALAH BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU YANG
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL

•

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TINGGI AKAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN
YANG LEGITIMIT DAN KUAT

•

DENGAN PEMERINTAH YANG KUAT AKAN TERLAKSANA PEMBANGUNAN YANG BAIK
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan primamuhalif
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Dadang Solihin
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDDadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Dadang Solihin
 
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.docAnalisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.docmandala72
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...Ahmad Irfansyah
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerahTugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerahASRI ANTO
 

What's hot (20)

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan prima
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara  Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
Optimalisasi Fungsi dan Tata Cara Pengawasan DPRD atas Penyelenggaraan Pemer...
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Overview atas Fungsi di ...
 
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.docAnalisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah Tugas dan Fungsi DPRD  dalam Pembangunan Daerah
Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerahTugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
Tugas kelompok perekonomian indonesia otonomi daerah
 

Viewers also liked

Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Materi pak sekban
Materi pak sekbanMateri pak sekban
Materi pak sekbanbadar_SSTP
 
Aplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang plural
Aplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang pluralAplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang plural
Aplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang pluralbadar_SSTP
 
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013BADAR_HAMID
 
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di KesbangpolSyarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di KesbangpolYunus Mustaine
 
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANUPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANIda Suryaningsih
 
Indira awaas yojana (iay)
Indira awaas yojana (iay)Indira awaas yojana (iay)
Indira awaas yojana (iay)Manoj Das
 
Bank reconciliation statement
Bank reconciliation statementBank reconciliation statement
Bank reconciliation statementParth Kishan
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme27matheus
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalismeRizal Komarudin
 
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siska Enjelin Hulu
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknnuffiq ahmad
 

Viewers also liked (18)

Tugas kelompok kesbangpol ok ACHMAD AVANDI,SE,MM
Tugas kelompok kesbangpol  ok  ACHMAD AVANDI,SE,MMTugas kelompok kesbangpol  ok  ACHMAD AVANDI,SE,MM
Tugas kelompok kesbangpol ok ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
 
Proposal kesbang smrc
Proposal kesbang smrcProposal kesbang smrc
Proposal kesbang smrc
 
Materi pak sekban
Materi pak sekbanMateri pak sekban
Materi pak sekban
 
Aplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang plural
Aplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang pluralAplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang plural
Aplikasi nilai nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang plural
 
Jatidiri bangsa
Jatidiri bangsaJatidiri bangsa
Jatidiri bangsa
 
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
Bahan uu ormas pa bachtiar cianjur 25 sept 2013
 
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di KesbangpolSyarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
Syarat Administrasi Pendaftaran Ormas Di Kesbangpol
 
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANUPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
 
Indira awaas yojana (iay)
Indira awaas yojana (iay)Indira awaas yojana (iay)
Indira awaas yojana (iay)
 
Taboo and euphemism
Taboo and euphemismTaboo and euphemism
Taboo and euphemism
 
Bank reconciliation statement
Bank reconciliation statementBank reconciliation statement
Bank reconciliation statement
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalisme
 
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pkn
 

Similar to Materi kaban

PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...BADAR_HAMID
 
Birokrasi politik
Birokrasi politikBirokrasi politik
Birokrasi politikAtika Vania
 
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfPangeranSilalahi
 
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024ismanuroziqi
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
Politik dan strategi
Politik dan strategiPolitik dan strategi
Politik dan strategifitriani02
 
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.pptnDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.pptMArifurRahman9
 
Pkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xeditedPkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xeditedIlham Abror
 
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxMEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxIrwan Thahir
 
Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1Santos Tos
 
politik dan strategi nasional
politik dan strategi nasionalpolitik dan strategi nasional
politik dan strategi nasionalmithasulistia
 
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)Rachmat Abubakar
 
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asliMenganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asliChiq Knight'bie
 
Budaya Politik Indonesia
Budaya Politik IndonesiaBudaya Politik Indonesia
Budaya Politik IndonesiaMuhamad Yogi
 

Similar to Materi kaban (20)

PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
 
Birokrasi politik
Birokrasi politikBirokrasi politik
Birokrasi politik
 
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
 
Outline penelitian
Outline penelitianOutline penelitian
Outline penelitian
 
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Budaya politik-utk-print
Budaya politik-utk-printBudaya politik-utk-print
Budaya politik-utk-print
 
Politik dan strategi
Politik dan strategiPolitik dan strategi
Politik dan strategi
 
Standar kompetensi
Standar kompetensiStandar kompetensi
Standar kompetensi
 
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.pptnDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
 
Pkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xeditedPkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xedited
 
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxMEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
 
Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1
 
Budaya politik indonesia
Budaya politik indonesiaBudaya politik indonesia
Budaya politik indonesia
 
politik dan strategi nasional
politik dan strategi nasionalpolitik dan strategi nasional
politik dan strategi nasional
 
Budaya Politik
Budaya PolitikBudaya Politik
Budaya Politik
 
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
 
Gereja Berpolitik
Gereja BerpolitikGereja Berpolitik
Gereja Berpolitik
 
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asliMenganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
 
Budaya Politik Indonesia
Budaya Politik IndonesiaBudaya Politik Indonesia
Budaya Politik Indonesia
 

Materi kaban

  • 1. SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI ELEMEN MEMBANGUN NEGERI ASEP SUPARMAN, SIP, M.Si Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Garut Garut, JUNI 2013
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Governance memiliki tiga domain : 1. Negara/pemerintahan : Sebagai pembuat kebijakan, pengendali & pengawas 2. Swasta/Dunia usaha : Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi 3. Masyarakat : Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta.
  • 7. POSISI TIGA DOMAIN (PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT) DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE YANG BERSIFAT HETERARKHIS a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Pem. Sektor Swasta Sektor Masy. Mencakup masyarakat Sipil a. b. Media Instansi non Pemerintah
  • 8. MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK PEMBANGUNAN SEBAGAI SUBYEK 1. PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA 2. PELAKSANAAN KONTROL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 3. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SEBAGAI OBYEK 1. SEBAGAI SASARAN AKHIR PEMBANGUNAN
  • 9. RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN Pasal 1 AYAT 2 UUD 1945 “KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG UNDANG DASAR” BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN UMUM BENTUK KONTROL MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DILAKSANAKAN MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BENTUK PARTISIPASI LAINNYA.
  • 10. PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SARANA PARTISIFASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERMASALAHAN • MENURUNNYA ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU • MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA • PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK, PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA.
  • 11. ANALISIS PERMASALAHAN KEJENUHAN POLITIK MASYARAKAT PARTAI POLITIK BELUM MAMPU MENJADI SARANA REKRUTIMEN DAN MEDIATOR POLITIK MENURUNNY A ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU RENDAHNYA PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES DAN HASIL PEMILU
  • 12. ANALISIS PEMASALAHAN 2 RENDAHNYA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT SISTEM PEMILU YANG MASIH MENCARI BENTUK RENDAHNYA PEMAHAMAN KONSEP KEBANGSAAN DI MASYARAKAT MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA RENDAHNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGAR A PEMILU MASYARAKAT LEBIH BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PRAGMATIS DARI PADA KEPENTINGAN BANGSA
  • 13. ANALISIS PERMASALAHAN 3 SISTEM PEMILU YANG MASIH MENCARI BENTUK BELUM OPTIMALNYA LEMBAGA PENGAWASAN PEMILU PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK, PELANGG ARAN ADMINSTRATIF, ETI KA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA. MASYARAKAT LEBIH BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PRAGMATIS DARI PADA KEPENTINGAN BANGSA RENDAHNYA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
  • 15. ALTERNATIF PENYELESAIAN/SOLUSI PERMASALAHAN SASARAN • MENURUNNYA ANGKA MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU • MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA SISTEM • PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK, PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYELENGGARA PENYIMPANGAN LAINNYA. PEMERINTAH SOLUSI PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PENINGKATAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN MASYARAKAT PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK PENINGKATAN KAPASITAS PARTAI POLITIK REKRUTIMEN PENYELENGGARA YANG BAIK, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PENYEMPURNAAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILU YANG SEHAT, JUJUR DAN ADIL MENCIPTAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
  • 16. KESIMPULAN • DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERDAPAT TIGA DOMAIN UTAMA YAKNI, PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. • MASYARAKAT MEMILIKI PERAN SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN • SALAH SATU PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ADALAH BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL • PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TINGGI AKAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG LEGITIMIT DAN KUAT • DENGAN PEMERINTAH YANG KUAT AKAN TERLAKSANA PEMBANGUNAN YANG BAIK
  • 17.