SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
SELAMAT DATANG PESERTA
SOSIALISASI ELEMEN MEMBANGUN NEGERI

ASEP SUPARMAN, SIP, M.Si
Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Garut

Garut,

JUNI 2013
Governance memiliki tiga domain :
1. Negara/pemerintahan :
Sebagai pembuat kebijakan, pengendali &
pengawas
2. Swasta/Dunia usaha :
Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi
3. Masyarakat :
Sebagai subyek dan obyek dari sektor
pemerintah dan swasta.
POSISI TIGA DOMAIN (PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT)
DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE YANG BERSIFAT HETERARKHIS

a. Pegawai Negeri Sipil
b. Anggota Tentara Nasional
Indonesia
c. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Sektor
Pem.

Sektor
Swasta
Sektor
Masy.

Mencakup masyarakat Sipil

a.
b.

Media
Instansi non Pemerintah
MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK
PEMBANGUNAN
SEBAGAI SUBYEK

1. PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA
2. PELAKSANAAN KONTROL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
3. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
SEBAGAI OBYEK
1. SEBAGAI SASARAN AKHIR PEMBANGUNAN
RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN
Pasal 1 AYAT 2 UUD 1945
“KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DILAKSANAKAN MENURUT
UNDANG UNDANG DASAR”
BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN
UMUM
BENTUK KONTROL MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DILAKSANAKAN MELALUI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BENTUK PARTISIPASI LAINNYA.
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SARANA PARTISIFASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

PERMASALAHAN
•

MENURUNNYA ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

•

MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA

•

PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK,
PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA.
ANALISIS PERMASALAHAN
KEJENUHAN
POLITIK
MASYARAKAT

PARTAI POLITIK
BELUM MAMPU
MENJADI
SARANA
REKRUTIMEN DAN
MEDIATOR POLITIK

MENURUNNY
A ANGKA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PEMILU

RENDAHNYA
PEMAHAMAN
POLITIK
MASYARAKAT

MENURUNNYA
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PROSES DAN
HASIL PEMILU
ANALISIS PEMASALAHAN 2
RENDAHNYA
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT

SISTEM PEMILU
YANG MASIH
MENCARI
BENTUK

RENDAHNYA
PEMAHAMAN
KONSEP
KEBANGSAAN DI
MASYARAKAT

MENINGKATNYA
KONFLIK
HORIZONTAL
AKIBAT PEMILU
DAN
PEMILUKADA

RENDAHNYA
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PENYELENGGAR
A PEMILU

MASYARAKAT
LEBIH
BERORIENTASI
KEPADA
KEPENTINGAN
PRAGMATIS
DARI PADA
KEPENTINGAN
BANGSA
ANALISIS PERMASALAHAN 3
SISTEM PEMILU
YANG MASIH
MENCARI
BENTUK

BELUM
OPTIMALNYA
LEMBAGA
PENGAWASAN
PEMILU

PEMILU MASIH
SARAT DENGAN
PENYIMPANGANAN
SEPERTI MONEY
POLITIK,
PELANGGARAN
ADMINSTRATIF,
ETIKA POLITI DAN
PENYIMPANGAN
LAINNYA.

MASYARAKAT
LEBIH
BERORIENTASI
KEPADA
KEPENTINGAN
PRAGMATIS DARI
PADA
KEPENTINGAN
BANGSA

RENDAHNYA
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT
HASIL ANALISIS 3
SISTEM

PEMERINTAH

PERMASLAHAN

PENYELENGGARA

MASYARAKAT
ALTERNATIF PENYELESAIAN/SOLUSI
PERMASALAHAN

SASARAN

• MENURUNNYA
ANGKA MASYARAKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILU
• MENINGKATNYA
KONFLIK
HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN
PEMILUKADA
SISTEM
• PEMILU MASIH SARAT DENGAN
PENYIMPANGANAN
SEPERTI
MONEY POLITIK, PELANGGARAN
ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYELENGGARA
PENYIMPANGAN LAINNYA.

PEMERINTAH

SOLUSI
PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
PENINGKATAN PEMAHAMAN
KEBANGSAAN MASYARAKAT
PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK
PENINGKATAN KAPASITAS PARTAI
POLITIK
REKRUTIMEN PENYELENGGARA
YANG BAIK, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
PENYEMPURNAAN PROSES
PENYELENGGARAAN PEMILU
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILU
YANG SEHAT, JUJUR DAN ADIL
MENCIPTAKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PENEGAKAN
HUKUM
KESIMPULAN
•

DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERDAPAT TIGA
DOMAIN UTAMA YAKNI, PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.

•

MASYARAKAT MEMILIKI PERAN SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN

•

SALAH SATU PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK ADALAH BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU YANG LANGSUNG,
UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL

•

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TINGGI AKAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN
YANG LEGITIMIT DAN KUAT

•

DENGAN PEMERINTAH YANG KUAT AKAN TERLAKSANA PEMBANGUNAN YANG BAIK
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialArdyChandra2
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2Heru Syah Putra
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan primamuhalif
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanNirmala Fitri
 
Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanGuntur Raharjo
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosAndy Susanto
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Dadang Solihin
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Tri Widodo W. UTOMO
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

What's hot (14)

Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosial
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
Bahan Tayang Analisis SANRI 1 dan 2
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan prima
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
 
Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparan
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
 
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Peran Tenaga Ahli DPRD  dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Perguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod won
Perguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod wonPerguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod won
Perguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod won
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Outline penelitian
Outline penelitianOutline penelitian
Outline penelitian
 

Similar to Materi kaban

pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfPangeranSilalahi
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
Politik dan strategi
Politik dan strategiPolitik dan strategi
Politik dan strategifitriani02
 
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.pptnDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.pptMArifurRahman9
 
komunikator dan kepemimpinan politik
komunikator dan kepemimpinan politikkomunikator dan kepemimpinan politik
komunikator dan kepemimpinan politikiwan setiawan
 
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024ismanuroziqi
 
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)Rachmat Abubakar
 
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxMEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxIrwan Thahir
 
Pkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xeditedPkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xeditedIlham Abror
 
Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1Santos Tos
 
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptdokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptArdifaSamawy
 
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asliMenganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asliChiq Knight'bie
 

Similar to Materi kaban (20)

Materi kaban
Materi kabanMateri kaban
Materi kaban
 
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
 
Standar kompetensi
Standar kompetensiStandar kompetensi
Standar kompetensi
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Politik dan strategi
Politik dan strategiPolitik dan strategi
Politik dan strategi
 
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.pptnDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
nDLQjpAE0lHLVT4nWX78eGebEvJfgn3NsjrZig9c.ppt
 
komunikator dan kepemimpinan politik
komunikator dan kepemimpinan politikkomunikator dan kepemimpinan politik
komunikator dan kepemimpinan politik
 
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
FKDM Tulungagung-3 perspektif dan dinamika pemilu 2024
 
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
Alat analisis 4 dimensi masyarakat sipil (ms)
 
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptxMEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
 
Pkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xeditedPkn bab 1 fi xedited
Pkn bab 1 fi xedited
 
Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1Materi pkn smk kelas xi semester 1
Materi pkn smk kelas xi semester 1
 
Gereja Berpolitik
Gereja BerpolitikGereja Berpolitik
Gereja Berpolitik
 
Budaya politik-utk-print
Budaya politik-utk-printBudaya politik-utk-print
Budaya politik-utk-print
 
Etika humas
Etika humasEtika humas
Etika humas
 
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptdokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
 
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asliMenganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
Menganalisis kebudayaan politik di indonesia asli
 
Budaya politik indonesia
Budaya politik indonesiaBudaya politik indonesia
Budaya politik indonesia
 
Fenomena pilkada
Fenomena pilkadaFenomena pilkada
Fenomena pilkada
 
Budaya Politik
Budaya PolitikBudaya Politik
Budaya Politik
 

Materi kaban

  • 1. SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI ELEMEN MEMBANGUN NEGERI ASEP SUPARMAN, SIP, M.Si Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Garut Garut, JUNI 2013
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Governance memiliki tiga domain : 1. Negara/pemerintahan : Sebagai pembuat kebijakan, pengendali & pengawas 2. Swasta/Dunia usaha : Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi 3. Masyarakat : Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta.
  • 7. POSISI TIGA DOMAIN (PEMERINTAH, SWASTA, MASYARAKAT) DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE YANG BERSIFAT HETERARKHIS a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Pem. Sektor Swasta Sektor Masy. Mencakup masyarakat Sipil a. b. Media Instansi non Pemerintah
  • 8. MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK PEMBANGUNAN SEBAGAI SUBYEK 1. PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA 2. PELAKSANAAN KONTROL TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 3. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SEBAGAI OBYEK 1. SEBAGAI SASARAN AKHIR PEMBANGUNAN
  • 9. RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN Pasal 1 AYAT 2 UUD 1945 “KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG UNDANG DASAR” BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN UMUM BENTUK KONTROL MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DILAKSANAKAN MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BENTUK PARTISIPASI LAINNYA.
  • 10. PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SARANA PARTISIFASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERMASALAHAN • MENURUNNYA ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU • MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA • PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK, PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA.
  • 11. ANALISIS PERMASALAHAN KEJENUHAN POLITIK MASYARAKAT PARTAI POLITIK BELUM MAMPU MENJADI SARANA REKRUTIMEN DAN MEDIATOR POLITIK MENURUNNY A ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU RENDAHNYA PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES DAN HASIL PEMILU
  • 12. ANALISIS PEMASALAHAN 2 RENDAHNYA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT SISTEM PEMILU YANG MASIH MENCARI BENTUK RENDAHNYA PEMAHAMAN KONSEP KEBANGSAAN DI MASYARAKAT MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA RENDAHNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGAR A PEMILU MASYARAKAT LEBIH BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PRAGMATIS DARI PADA KEPENTINGAN BANGSA
  • 13. ANALISIS PERMASALAHAN 3 SISTEM PEMILU YANG MASIH MENCARI BENTUK BELUM OPTIMALNYA LEMBAGA PENGAWASAN PEMILU PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK, PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYIMPANGAN LAINNYA. MASYARAKAT LEBIH BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PRAGMATIS DARI PADA KEPENTINGAN BANGSA RENDAHNYA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
  • 15. ALTERNATIF PENYELESAIAN/SOLUSI PERMASALAHAN SASARAN • MENURUNNYA ANGKA MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU • MENINGKATNYA KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT PEMILU DAN PEMILUKADA SISTEM • PEMILU MASIH SARAT DENGAN PENYIMPANGANAN SEPERTI MONEY POLITIK, PELANGGARAN ADMINSTRATIF, ETIKA POLITI DAN PENYELENGGARA PENYIMPANGAN LAINNYA. PEMERINTAH SOLUSI PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PENINGKATAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN MASYARAKAT PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK PENINGKATAN KAPASITAS PARTAI POLITIK REKRUTIMEN PENYELENGGARA YANG BAIK, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PENYEMPURNAAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILU YANG SEHAT, JUJUR DAN ADIL MENCIPTAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM
  • 16. KESIMPULAN • DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERDAPAT TIGA DOMAIN UTAMA YAKNI, PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. • MASYARAKAT MEMILIKI PERAN SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN • SALAH SATU PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ADALAH BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL • PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TINGGI AKAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG LEGITIMIT DAN KUAT • DENGAN PEMERINTAH YANG KUAT AKAN TERLAKSANA PEMBANGUNAN YANG BAIK
  • 17.