Materi PPK Evaluasi Kinerja

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU
DAN EVALUASI KINERJA
PPK DALAM PEMILU
TAHUN 2024
MATERI KEEMPAT
BIMBINGAN TEKNIS TATA KERJA PPS JANUARI 2023

2. Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika,
dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi
Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau
larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau
tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
(Keputusan KPU 337 Tahun 2020)
Perubahan Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu
Ditetapkannya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019
praktis mengubah mekanisme penanganan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Badan Ad-Hoc
KPU (PPK, PPS, dan KPPS)
Penanganan pelanggaran Kode Etik pada
Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc diserahkan langsung
kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menanganinya
UU Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 19
huruf e) Tentang Pemilihan Umum
PKPU Nomor 8 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan
PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kode Etik Dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum
Definisi Kode Etik
Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu
Dasar Hukum Kode Etik
Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu
Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-
Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang
Pedoman Teknis Penanganan
Pelanggaran Kode, Kode Perilaku,
Sumpah/Janji, dan/atau Pakta
Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS.
KPU KODE ETIK BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU

3. PEDOMAN BERTUGAS
Anggota PPK, PPS, KPPS dalam
menjalankan tugasnya berpedoman pada:
1. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
3. Kode Perilaku PPK, PPS dan KPPS
❑ Kode Etik berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
❑ KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap
anggota PPK, PPS, dan KPPS.
❑ Pengawasan Internal dilakukan terhadap pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, dan Disiplin.
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ADHOC
LANDASAN
KODE PERILAKU
Kode Perilaku yang diatur
bermakna pencegahan,
pembinaan, dan internalisasi nilai-
nilai untuk membentuk esprit de
corps KPU secara kelembagaan
Pengaturan tata kerja Adhoc
Pemilihan bertujuan untuk
mempertajam makna tanggung
jawab lewat pembinaan,
pemberian hak dan kewajiban,
sanksi dan penghargaan
Pengaturan Kode Perilaku
merupakan turunan dari Kode
Etik, Pakta Integritas dan
Sumpah/Janji yang harus dipatuhi
oleh Badan Adhoc Pemilihan 2020
KPU PEDOMAN ETIK DAN PERILAKU BADAN ADHOC

4. BEBAS PRAKTEK
KORUPSI
•Tidak Melakukan Tindakan Yang
Menguntungkan /Memperkaya Diri
Sendiri, Keluarga Dan Kerabat Dari
Jabatan Sebagai
•Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
•Menolak Pemberian Dalam Bentuk
Apapun
BEBAS PRAKTEK
KOLUSI
•Tidak Menjadi Narasumber Dalam
Kegiatan Parpol/Paslon Tanpa Diputuskan
Dalam Pleno
•Memperlakukan Peserta Pemilu Dengan
Adil Melalui Ucapan, Tindakan Dan
Perbuatan Sebagai Penyelenggara Pemilu
•Tidak Menghadiri Pertemuan Yang Dapat
Menimbulkan Kesan Publik Adanya
Ketidaknetralan Sebagai Penyelenggara
Pemilu
•Tidak Melakukan Pertemuan Dengan
Peserta Pemilu, Tim Kampanye Di Luar
Kantor Atau Di Luar Kegiatan Kedinasan
Lainnya
BEBAS PRAKTEK
NEPOTISME
•Memperlakukan Calon Peserta Pemilu
Dan Peserta Pemilu Dengan Adil Tanpa
Dipengaruhi Hubungan Kekerabatan
•Mengambil Keputusan Berdasarkan
Prinsip Meritokrasi
(Prestasi/Kemampuan)
•Menyatakan Secara Terbuka Dalam Rapat
Pleno Dan Diberitahukan Ke Publik
Apabila Memiliki Hubungan Keluarga Atau
Sanak Saudara Dengan Peserta Pemilihan,
Dan/Atau Tim Kampanye
•Tidak Melakukan Pertemuan Dengan
Peserta Pemilu, Tim Kampanye Di Luar
Kantor Atau Di Luar Kegiatan Kedinasan
Lainnya
PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN BEBAS PRAKTEK KKN
KPU PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS KKN

5. KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

6. PRINSIP
MANDIRI
NETRAL ATAU TIDAK MEMIHAK SALAH SATU PESERTA
PEMILIHAN DAN/ATAU TIM KAMPANYE
MENGHINDARI INTERVENSI DARI PIHAK LAIN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILU;
TIDAK MENGELUARKAN PENDAPAT ATAU PERNYATAAN
YANG BERPIHAK KEPADA PESERTA PEMILIHAN
TERTENTU
TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT, KOMENTAR DAN
RESPON YANG MEMPUNYAI KECENDERUNGAN
KEBERPIHAKAN KEPADA PESERTA PEMILU DI MEDIA
SOSIAL MAUPUN DI MEDIA LAINNYA
TIDAK MEMAKAI, MEMBAWA, ATAU MENGENAKAN
SIMBOL, LAMBANG ATAU ATRIBUT YANG SECARA
JELAS MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN KEPADA
PESERTA PEMILU
1
2
3
4
5
PRINSIP
JUJUR DAN ADIL
MENYAMPAIKAN INFORMASI YANG BENAR KEPADA
PUBLIK SESUAI DENGAN DATA DAN/ATAU FAKTA
MENDAFTARKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG
SUDAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH TANPA
MEMBEDAKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN PILIHAN
POLITIKNYA
MELAYANI PEMILIH DALAM MEMENUHI HAK
KONSTITUSIONALNYA
MEMPERLAKUKAN DAN MEMBERI KESEMPATAN YANG
SAMA SETIAP PESERTA PEMILU
1
2
3
4
KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

7. PRINSIP
KEPASTIAN HUKUM DAN TERTIB
MELAKSANAKAN SERTA TEGAS DAN TEPAT WAKTU
DALAM MENJALANKAN KEPUTUSAN YANG TELAH
DISEPAKATI DALAM RAPAT PLENO
MENAATI ATURAN DAN PROSEDUR SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
BERHATI-HATI DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DAN INFORMASI DENGAN MENGHINDARI TIMBULNYA
KETIDAKPASTIAN ATAU KESIMPANGSIURAN
INFORMASI
TIDAK MEMBERIKAN TAFSIRAN PRIBADI TERHADAP
SUATU ATURAN YANG SUDAH DITETAPKAN
1
2
3
4
5
PRINSIP
KEPENTINGAN UMUM
MENYELESAIKAN PERSOALAN INTERNAL DENGAN
TEPAT WAKTU SEHINGGA TIDAK MENGANGGU
TAHAPAN PEMILIHAN
MEMBERIKAN RESPON MENYELESAIKAN PENGADUAN,
KELUHAN, KEBERATAN DAN ASPIRASI DARI BERBAGAI
PIHAK
MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PARTISIPASI
PUBLIK DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
1
2
3
4
KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

8. PRINSIP
PROFESIONAL
MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PEMILIH,
PESERTA PEMILU DAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN SESUAI DENGAN STANDAR
PROFESIONAL ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN
PEMILU
BERTINDAK BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DAN SUBTANSI PROFESI ADMINISTRASI
PEMILU DAN PEMILIHAN
BERANI MENGHADAPI DAN MENERIMA KONSEKUENSI
KEPUTUSAN
MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM MENJALANKAN
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG YANG
DILAKSANAKAN SECARA KOLEKTIF DAN KOLEGIAL
MENJAGA KERAHASIAAN ISI DAN DINAMIKA RAPAT
PLENO
1
2
3
4
5
PRINSIP
TERBUKA DAN PROPORSIONAL
MEMBERIKAN AKSES DAN PELAYANAN KEPADA
PEMILIH, PESERTA PEMILU, DAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
RANGKA SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMILU
MENDAPATKAN DAN MENGUMPULKAN DATA DAN
INFORMASI YANG MENYELURUH SEBELUM
MENGAMBIL KEPUTUSAN
MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN FAKTA DAN
DATA YANG DITERIMA SECARA BERIMBANG
1
2
3
4
KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

9. PRINSIP
EFEKTIF DAN AKUNTABEL
MENJELASKAN KEPUTUSAN YANG TELAH DIAMBIL
DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT PROSES
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
MENJELASKAN ALASAN SETIAP PENGGUNAAN
KEWENANGAN KEPADA PUBLIK
MENGGUNAKAN WAKTU SECARA EFEKTIF SESUAI
DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU
MENGGUNAKAN ANGGARAN DAN FASILITAS KANTOR
YANG DISEDIAKAN SECARA EFEKTIF
1
2
3
4
PRINSIP
EFISIEN DAN AKSESIBILITAS
MENGGUNAKAN ANGGARAN SECARA OPTIMAL
UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT DENGAN MAKSIMAL
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT KEPEMILUAN
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS, MINORITAS, DAN
KELOMPOK MARGINAL
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS, MINORITAS, DAN KELOMPOK MARGINAL
UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS, MINORITAS DAN
KELOMPOK MARGINAL UNTUK BERPARTISIPASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
1
2
3
4
KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

10. PRINSIP
INTEGRITAS
MENJAGA SIKAP DAN TINDAKAN AGAR TIDAK
MERENDAHKAN INTEGRITAS PRIBADI DENGAN
MENJAUHKAN DIRI DARI PERSELINGKUHAN,
PENYALAHGUNAAN NARKOBA, BERJUDI, MENIPU,
MINUMAN KERAS, TINDAK KEKERASAN, TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL, DAN TINDAKAN LAINNYA YANG
DILARANG OLEH KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TIDAK MELIBATKAN KERABAT, KRONI, TEMAN DEKAT
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
1
2
KPU PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

11. PRINSIP MANDIRI
a. netral atau tidak memihak terhadap peserta Pemilu;
b. menolak segala yang dapat menimbulkan pengaruh buruk;
c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang
bersifat partisan;
d. tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan
peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol,
lambang atau atribut peserta Pemilu tertentu;
f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka
dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari
peserta Pemilu,
h. tidak akan menggunakan kewenangan untuk meminta
atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian,
penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun;
i. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki
hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon,
peserta Pemilu, dan tim kampanye;
a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada
publik untuk mendapatkan informasi dan data yang
berkaitan dengan keputusan yang telah diambil;
b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan
informasi publik secara efektif;
c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap
kritik dan pertanyaan publik.
a. memperlakukan secara sama setiap peserta Pemilu, calon
pemilih, dan pihak lain yang terlibat Pemilu;
b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu
selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang
diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau
terlapor dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa
yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau
keputusan;
d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan
kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan
yang diajukan secara adil
a. melakukan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan
secara adil dan tidak berpihak.
a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam
penyelenggaraan Pemilu;
b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan
disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan
akurat;
e. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik
secara lengkap, periodik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang
disabilitas sesuai kebutuhan;
b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung bagi penyandang disabilitas untuk
menggunakan hak pilihnya;
c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi
syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai
Peserta Pemilu dan sebagai Penyelenggara Pemilu
a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan
kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau
fakta;
b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu
dari informasi yang belum sepenuhnya dapat
dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.
PRINSIP MANDIRI
PRINSIP TERBUKA
PRINSIP ADIL
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
PRINSIP TERTIB
PRINSIP AKSESBILITAS
PRINSIP JUJUR
PRINSIP DAN
KODE ETIK
KPU KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU

12. a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga
Penyelenggara Pemilu;
b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program
lembaga Penyelenggara Pemilu;
c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada UUD, undang-undang, peraturan
perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan
dengan Pemilu;
d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan,
e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta
dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan
Pemilu;
f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan
substansi profesi administrasi Pemilu;
g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan
komitmen tinggi;
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam
organisasi Penyelenggara Pemilu.
a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan
dalam proses kerja serta upaya perbaikannya;
c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan
publik;
d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan mengenai
keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat
dipertanggungjawabkan
a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan
perundang-undangan;
b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan
seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan
bangsa dan Negara;
d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
e. Menghargai dan menghormati sesame lembaga
Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan
Pemilu;
f. tidak melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga
dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajibannya;
g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang
mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai
proses Pemilu;
i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk
berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
j. menciptakan kondusitivitas bagi pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya;
k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung bagi pemilih disabilitas
a. menggunakan waktu secara efektif sesuai tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan;
b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut
etika dan peraturan untuk menjamin pelaksanaan hak
konstitusional setiap penduduk.
a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan
penggunaan anggaran agar tidak berakibat
pemborosan dan penyimpangan;
b. menggunakan keuangan yang bersumber dari
APBN/APBD atau yang diselenggarakan atas
tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan
seluruh kegiatan Pemilu sesuai dengan prosedur dan
tepat sasaran
a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan
pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik
kepentingan;
b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang
menjadi penentu keputusan yang menyangkut
kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak
langsung;
c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan; dan
d. menjaga rahasia yang dipercayakan, termasuk hasil
rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut
sudah dinyatakan untuk umum sepanjang
PRINSIP PROFESIONAL
PRINSIP AKUNTABEL
PRINSIP KEPENTINGAN UMUM PRINSIP EFEKTIF
PRINSIP EFISIEN
PRINSIP PROPORSIONAL
PRINSIP DAN
KODE ETIK
KPU KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU

13. Memenuhi Unsur
Dugaan Pelanggaran
Tidak Memenuhi Unsur
Dugaan Pelanggaran
KPU Kab/Kota
membentuk Tim
Penerima
Laporan/
Pengaduan
Laporan
dan/atau
Pengaduan
Pengadu
dan/atau
Pelapor
Menggunakan
Form Model
PE-2
Tim Penerima
Laporan
Memverifikasi
Kelengkapan
Berkas
Membuat
Tanda Terima
Verifikasi dan
Klarifikasi
Petunjuk Awal
Alat Bukti
Rapat Pleno
Dituangkan
Pada Berita
Acara
Penanganan
Pelanggaran
Tindak
Dilanjutkan dan
Disampaikan
Pengadu/Pelapor
Verifikasi dan
Klarifikasi
Dituangkan Pada
Berita Acara
Rapat Pleno
Dituangkan
Pada Berita
Acara
Proses Penanganan
Dihentikan dan
Disampaikan pada
Kedua Pihak
Pemberhentian
Sementara dan
Membentuk Tim
Pemeriksa
Ditemukan Ada
Dugaan Pelanggaran
Tidak Ditemukan Ada
Dugaan Pelanggaran
Proses Penanganan Dugaan
Pelanggaran Selanjutnya Dilakukan
Pemeriksaan Oleh Tim Pemeriksa
ALUR PENANGANAN PELANGGARAN
BERDASARKAN ADUAN/LAPORAN
KPU PENANGANAN PELANGGARAN BADAN ADHOC

14. KPU Kab/Kota
membentuk
Tim Pemeriksa
Tim Pemeriksa
memanggil Dua
Belah Pihak
Tim Pemeriksa
Melakukan
Pemeriksaan
Tim Pemeriksa
Melakukan Kajian
Bedasar Hasil
Pemeriksaan
Hasil Pemeriksaan
Dituangkan
dalam Form
Model PE-3
KPU Kab/Kota
mengambil
Keputusan Dalam
Rapat Pleno
Teradu
Diaktifkan
Kembali dan
Direhabilitasi
Teradu
Diaktifkan
Kembali dan
Dijatuhi Sanksi
Ditetapkan Dalam
Keputusan KPU
Kab/Kota
Disampaikan
pada Teradu
Disampaikan
pada Pengadu
Tim Pemeriksa
Menyampaikan Risalah
dan Rekom Sanksi
Dugaan Terbukti
Dugaan Tidak Terbukti
Salinan Keputusan
ALUR PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
Ketua Divisi Hukum &
Pengawasan KPU Kab/Kota
Ketua Divisi Sumber Daya
Manusia KPU Kab/Kota
Orang Yang Dipilih
Berdasar Rapat Pleno
Sanksi berpedoman pada ketentuan
peraturan yang mengatur penanganan
pelanggaran kode etik, kode perilaku,
sumpah/janji dan pakta integritas
TIM
PEMERIKSA
KPU PENANGANAN PELANGGARAN BADAN ADHOC

15. Pencoblosan Surat Suara Sisa dan
Milik Pemilih yang Tidak Hadir
Penggelapan Honor dan
Pelaporan Keuangan
Memihak/Tidak Netral
Ikut Berkampanye dan
Terdaftar Pengurus Parpol
Membuka Kotak Suara
Tanpa Saksi dan Pengawas
Kesalahan Prosedur Tata Cara
Tahapan Penyelenggaraan
Manipulasi Perolehan Suara
1
2
3
4
7
8
9
10
Tidak Aktif dan Tidak Koordinatif
Perlu kesadaran dari tiap elemen
dalam memastikan langkah yang
dilaksanakan sudah sesuai dan
menjaga etika yang berlaku
Menjaga hubungan dan menjaga jarak
dengan Peserta dan Tim Sukses
Peserta
Saling mengingatkan antar anggota
Badan Ad Hoc dan saling
berkoordinasi dengan Pengawas
Senantiasa berkoordinasi dan
melaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota
CATATAN
Tidak Memberikan Informasi
Secara Adil
5 11
Rangkap Jabatan
Ketidaksesuaian Syarat
Administrasi pada saat Seleksi
6 12
Menutup TPS Lebih Awal
JENIS -JENIS
PELANGGARAN
KPU JENIS PELANGGARAN

16. • PPK wajib melaporkan pelaksanaan tahapan
Pemilu/Pemilihan dan kinerja secara berkala kepada KPU
Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per
bulan.
• Pada akhir masa jabatan PPK, dilakukan penilaian kinerja
dengan mempertimbangkan aspek:
1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan pada
tingkatan kecamatan atau yang disebut nama lain;
2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji,
dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
3) hasil laporan berkala.
• Penilaian dilakukan dengan metode 360 derajat pada
akhir masa jabatan yang melibatkan KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan wilayah
kerja PPK.
• Penghitungan nilai Evaluasi PPK menjadi tanggung jawab
KPU Kabupaten/Kota.
• PPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan
Pemilu/Pemilihan dan kinerja secara berkala kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK paling sedikit 1 (satu) kali per
bulan.
• Pada akhir masa jabatan PPS, dilakukan penilaian kinerja
dengan mempertimbangkan aspek:
1) pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan pada tingkatan
Kelurahan/Desa atau yang disebut nama lain;
2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan
pakta integritas penyelenggara pemilu; dan
3) hasil laporan berkala.
• Penilaian dilakukan dengan metode 360 derajat pada akhir
masa jabatan yang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS sesuai
dengan wilayah kerja PPS.
• Penghitungan nilai Evaluasi PPS menjadi tanggung jawab KPU
Kabupaten/Kota.
EVALUASI KINERJA
PPK
EVALUASI KINERJA
PPS
KPU EVALUASI KINERJA BADAN ADHOC

17. • KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan
Pemilu/Pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1
(satu) kali dalam masa kerjanya.
• Pada akhir masa jabatan KPPS, dilakukan penilaian kinerja
dengan mempertimbangkan aspek:
1) pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan pada
tingkatan KPPS;
2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji,
dan pakta integritas penyelenggara pemilu; dan
3) hasil laporan.
• Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir
masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai
dengan wilayah kerja KPPS.
• Penghitungan nilai Evaluasi KPPS menjadi tanggung jawab
PPS.
• PPS melaporkan hasil penilaian Evaluasi KPPS kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK.
• Pantarlih wajib melaporkan pelaksanaan tahapan
pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPS
pada akhir masa jabatan.
• Pada akhir masa jabatan Pantarlih, dilakukan penilaian
kinerja dengan mempertimbangkan aspek:
1) pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih;
2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji,
dan pakta integritas penyelenggara pemilu; dan
3) hasil laporan.
• Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir
masa jabatan yang melibatkan PPS dan Pantarlih sesuai
wilayah kerja Pantarlih.
• Penghitungan nilai Evaluasi Pantarlih menjadi tanggung
jawab PPS.
• PPS melaporkan hasil penilaian Evaluasi Pantarlih kepada
KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
EVALUASI KINERJA
PANTARLIH
EVALUASI KINERJA
KPPS
KPU EVALUASI KINERJA BADAN ADHOC

18. • Sekretariat PPK wajib melaporkan
pelaksanaan dukungan tahapan
Pemilu/Pemilihan kepada PPK pada
akhir masa jabatan.
• Pada akhir masa jabatan Sekretariat
PPK, dilakukan penilaian kinerja dengan
mempertimbangkan aspek:
1) pelaksanaan tahapan
Pemilu/Pemilihan;
2) penegakan kode etik, kode
perilaku, sumpah/janji, dan pakta
integritas penyelenggara pemilu;
dan
3) hasil laporan.
• Penilaian dilakukan dengan metode 180
derajat pada akhir masa jabatan yang
melibatkan PPK dan Sekretariat PPK.
• Penghitungan nilai Evaluasi Sekretariat
PPK menjadi tanggung jawab PPK.
• PPK melaporkan hasil penilaian kepada
KPU Kabupaten/Kota.
• Sekretariat PPS wajib melaporkan
pelaksanaan dukungan tahapan
Pemilu/Pemilihan kepada PPS pada akhir
masa jabatan.
• Pada akhir masa jabatan Sekretariat PPS,
dilakukan penilaian kinerja dengan
mempertimbangkan aspek:
1) pelaksanaan tahapan
Pemilu/Pemilihan;
2) penegakan kode etik, kode perilaku,
sumpah/janji, dan pakta integritas
penyelenggara pemilu; dan
3) hasil laporan.
• Penilaian dilakukan dengan metode 180
derajat pada akhir masa jabatan yang
melibatkan PPS dan Sekretariat PPS.
• Penghitungan nilai Evaluasi Sekretariat
PPS menjadi tanggung jawab PPS.
• PPS melaporkan hasil penilaian Evaluasi
Sekretariat PPS kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK.
• Pada akhir masa kerja Petugas
Ketertiban TPS, dilakukan penilaian
kinerja dengan mempertimbangkan
aspek:
1) Dukungan keamanan,
ketentraman, dan ketertiban TPS;
dan
2) penegakan kode etik, kode
perilaku, sumpah/janji, dan pakta
integritas penyelenggara pemilu.
• Penilaian dilakukan dengan metode
180 derajat pada akhir masa jabatan
yang melibatkan KPPS dan Petugas
Ketertiban TPS.
• Penghitungan nilai Evaluasi Petugas
Ketertiban TPS menjadi tanggung
jawab KPPS yang disampaikan kepada
PPS.
• PPS melaporkan hasil penilaian
Evaluasi Petugas Ketertiban TPS
kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
PPK.
EVALUASI KINERJA
SEKRETARIAT PPK
EVALUASI KINERJA
SEKRETARIAT PPS
EVALUASI KINERJA
PETUGAS KETERTIBAN TPS
KPU EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT BADAN ADHOC

19. KPU FORMAT LAPORAN KINERJA

20. KPU FORMAT LAPORAN KINERJA

21. KPU UMPAN BALIK
Apa kelebihan dan kekurangan setiap anggota PPS?
Bagaimana cara Menyusun strategi manajemen tim dengan
kekurangan dan kelebihan tim? ?
Bagaimana metode checks and balances dalam pengambilan keputusan PPS?
Bagaimana rencana kerja PPS yang akan dilakukan selama masa kerja
berdasarkan inisiatif dan kreativitas tim?
Bagaimana menjaga integritas dalam kerja sama tim?
DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK
MATERI KODE ETIK DAN KINERJA BADAN ADHOC
SUDAHKAH MENGENAL
KAWAN KERJA KITA?

22. TERIMA KASIH
Bagian Administrasi Anggota KPU
dan Badan Ad Hoc
Biro Sumber Daya Manusia