Tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (SILVIA KUMALASARI )
•Download as DOCX, PDF•
0 likes•1,074 views
Dokumen tersebut membahas mengenai persandingan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meliputi Keppres No. 55 Tahun 1953, Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006, dan UU No. 2 Tahun 2012. Dokumen ini juga menjelaskan tentang proses, tujuan, subjek, objek dan bentuk-bentuk pembangunan yang termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (SILVIA KUMALASARI )
Similar to Tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (SILVIA KUMALASARI ) (20)
Tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (SILVIA KUMALASARI )
- 1. NAMA : SILVIA KUMALASARI NIM : 811412028 MATA KULIAH : HUKUM AGRARIA ROMBEL : 1 PERSANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM NO KEPPRES NO. 55 TAHUN 1953 PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UU NO. 2 TAHUN 2012 1 Latar belakang : untuk memfasilitasi perolehan hak-hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan, secara cepat, mudah maka diperlukan pengaturan tentangPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Latar belakang : dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, untuk pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah Latar belakang : untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Latar belakang : dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil 2 Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
- 2. mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. untukmendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitandengan tanah memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 3 Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan 4 Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. 5 Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
- 3. benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. pengadaan tanah. 6 Pihak yang berhak : pemegang hak atas tanah yang dikuasainya Pihak yang berhak : perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah Pihak yang berhak : perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah Pihak yang berhak : pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, angunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai 7 asas: a. kemanusiaan b. keadilan c. kemanfaatan d. kepastian e. keterbukaan f. kesepakatan g. keikutsertaan h. kesejahteraan i. keberlanjutan j. keselarasan 8 Tujuan: pemenuhan kebutuhan Tujuan: pelaksanaan pembangunan Tujuan: pelaksanaan pembangunan Tujuan: menyediakan tanah bagi pelaksanaan
- 4. tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum untuk kepentingan umum untuk kepentingan umum pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. 9 Dilaksanakan dengan cara : 1. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 2. jual-beli 3. tukar menukar 4. cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak- pihak yang bersangkutan Dilaksanakan dengan cara : 1. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 2. pencabutan hak atas tanah. 3. jual-beli 4. tukar menukar 5. cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak- pihak yang bersangkutan Dilaksanakan dengan cara : 1. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 2. jual-beli 3. tukar menukar 4. cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak- pihak yang bersangkutan Dilaksanakan dengan cara : 1. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 2. pencabutan hak 3. jual-beli 4. tukar menukar 5. cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak- pihak yang bersangkutan 10 Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah daerah Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah 11 1. Jalan umum, saluran pembangunan air 2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya 15. jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi 1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi 1. pertahanan dan keamanan nasional 2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api 3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan
- 5. termasuk saluran irigasi 3. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat kesehatan Masyarakat 4. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal 5. Peribadatan 6. Pendidikan atau sekolahan 7. Pasar Umum atau Pasar INPRES 8. Fasilitas pemakaman umum 9. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain- lain bencana. 10. Pos dan telekomunikasi 11. Sarana olah raga 12. Stasiun penyiaran radio, 16. waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya 17. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat 18. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal 19. peribadatan 20. pendidikan/sekolah 21. pasar umum 22. fasilitas pemakaman umum 23. fasilitas keselamatan umum 24. pos dan telekomunikasi 25. sarana olah raga 26. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya 27. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ataulembaga- lembaga internasional di bawah naungan 2. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya 3. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal 4. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul 5. penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana 6. tempat pembuangan sampahcagar alam dan cagar budaya 7. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya 4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal 5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi 6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik 7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah 8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah 9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah 10. fasilitas keselamatan umum 11. tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah 12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik 13. cagar alam dan cagar budaya 14. kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/desa 15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status
- 6. televisi beserta sarana pendukungnya; 13. Kantor Pemerintah; 14. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. perserikatanBangsa- Bangsa 28. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 29. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 30. rumah susun sederhana 31. tempat pembuangan sampah 32. cagar alam dan cagar budaya 33. pertamanan 34. panti sosial 35. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik sewa 16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah 17. prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah 18. pasar umum dan lapangan parkir umum. 12 pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih • pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu • pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu Bagi Daerah yang belum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah c. Rencana Strategis d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- 7. dahulu Bagi Daerah yang belum menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. Bagi Daerah yang belum menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. 13 dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota tahapan: a. PERENCANAAN dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah b. PERSIAPAN
- 8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/Kota madya atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah tingkat Propinsi yang diketuai atau dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah yang dibentuk oleh pemerintah prov/kab /kota c. PELAKSANAAN dilaksanakan oleh Kanwil BPN/ Kantor Pertanahan Kab /Kota d. PENYERAHAN HASIL dilaksanakan oleh Kanwil BPN/ Kantor Pertanahan Kab /Kota 14 dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan Instansi yang memerlukan tanah membuat
- 9. pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan Dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jika tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarah dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka kesepakatan mengenai: a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut b. bentuk dan besarnya ganti rugi Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah Jika tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarah dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang kesepakatan mengenai: a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut b. bentuk dan besarnya ganti rugi Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah Jika tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarah dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh Rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah b. persiapan Setelah dokumen rencana pengadaan tanah diterima oleh Gubernur, Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah paling lama 10 hari kerja c. pelaksanaan meliputi: - Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Penilaian ganti kerugian - Musyawarah penetapan ganti kerugian - Pemberian ganti kerugian - Pelepasan hak objek pengadaan tanah - Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah. - Pemutusan hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan d. penyerahan hasil Setelah dilakukannya ganti kerugian dan pelepasan hak objek
- 10. ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka dilakukan secara tertulis, bermaterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau surat penunjukan/kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka dilakukan secara tertulis, bermaterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau surat penunjukan/kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang pengadaan tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah paling lama 7 hari kerja sejak dilakukan pelepasan hak objek pengadaan tanah. Setalah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan dan wajib mendaftarakan tanah yang diperolehnya tersebut 14 Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk : a. hak atas tanah; b. bangunan; c. tanaman; d. benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk: a. hak atas tanah; b. bangunan; c. tanaman; d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk: a. hak atas tanah; b. bangunan; c. tanaman; d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai 15 Bentuk ganti kerugian dapat berupa : a. uang; b. tanah pengganti Bentuk ganti rugi dapat berupa: a. uang; dan/atau b. tanah pengganti; Bentuk ganti rugi dapat berupa : a.Uang; dan/atau b.Tanah pengganti; dan/atau Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a.uang; b.tanah pengganti;
- 11. c. pemukiman kembali d. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian e. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan/atau c. pemukiman kembali d. kompensasi berupa penyertaan modal(saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitasumum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat c.Pemukiman kembali; dan/atau d.Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian e.Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan c.permukiman kembali; d.kepemilikan saham; atau e.bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak 16 Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian : a. harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang Dasar perhitungan besarnya ganti rugi : a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat Dasar perhitungan besarnya ganti rugi : a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai JualObyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia b. nilai jual bangunan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi : a. Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum b. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada
- 12. bersangkutan; b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan; c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan; c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah d. yang bertanggung jawab di bidang pertanian Lembaga Pertanahan dengan berita acara. c. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian. 17 Ganti rugi diserahkan langsung kepada: a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang- undangan b. nadzir bagi tanah wakaf c. pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan Ganti rugi diserahkan langsung kepada: a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. nadzir bagi tanah wakaf c. pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah Ganti rugi diserahkan langsung kepada: a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang- undangan b. nadzir bagi tanah wakaf c. pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya Bilamana pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka ganti kerugian dititpkan di pengadilan negeri setempat.
- 13. dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya hukumnya Penitipan ganti kerugian selain disebabkan karena ditolak dari pihak yang berhak, juga dapat dilakukan terhadap pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di Bank. 18 Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur kepala Daerah Tingkat I tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang- Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Dalam hal tidak terjadi kesepakatan Pihak yang Berhak dapat engajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia 14 (empat belas) hari kerja putusan MA 30 hari kerja Putusan pengadilan
- 14. tanah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pengcabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda- benda Yang Ada Di atasnya. undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan