Ari Widiyanto (22530003) Dosen Pengampu: Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si Mata Kuliah Perundang - Undangan Sosial Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Demokratisasi proses legislatif di Indonesia berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan UU yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas

1. Demokratisasi Proses
Legislatif di Indonesia
Ari Widiyanto (22530003)
Dosen Pengampu: Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si
Mata Kuliah Perundang - Undangan Sosial
Program Studi Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2024

2. 01.
Pengertian Demokratisasi
dan Proses Legislatif
Pembahasan Materi
02. Proses Legislatif
03.
Peranan Demokratisasi
dalam Proses Legislatif
04. Kesimpulan dan Saran

3. Pengertian Demokratisasi
Proses Legislatif
01

4. Pengertian Demokratisasi dan Proses Legislatif
● Demokratisasi merupakan proses dalam sebuah negara menuju bentuk
pemerintahan demokratis, di mana keputusan dan kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat. Dengan demikian, pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat
itu sendiri.
● Proses legislatif merupakan serangkaian langkah dan tahapan yang harus dilewati
untuk menjadi UU (Undang - Undang) yang sah dengan melibatkan pembahasan,
perumusan, pengajuan, dan pengesahan UU oleh badan legislatif atau lembaga yang
berwenang.
● Demokratisasi proses legislatif merupakan sebuah upaya untuk memperkuat aspek
demokrasi dalam pembuatan UU dan kebijakan di negara tersebut yang melibatkan
berbagai langkah untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan representatif dari
berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

5. Pengertian Demokratisasi dan Proses Legislatif
Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini berpotensi memberikan harapan
tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul,
dan berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya ekonomi yang kondusif. Dalam
menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan
kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang
lebih baik.

6. Proses Legislatif dalam
Demokratisasi
02

7. RUU dari Presiden /
DPR / DPD
RUU masuk DPR /
DPD
Pimpinan DPR
mengumumkan RUU
ke anggota dewan
Proses RUU di
anggota dewan
Rapat komisi / rapat
gabungan
Rapat paripurna
Pemungutan Suara
(Voting)
UU disahkan dan di
tanda tangan
Presiden
Proses Legislatif dalam Demokratisasi

8. Peranan Demokratisasi
Proses Legislatif
03

9. Berikut adalah beberapa peran penting demokratisasi dalam proses legislatif yaitu:
Peranan Demokratisasi Proses Legislatif
Demokratisasi mencerminkan keragaman masyarakat dalam proses legislatif dimana
anggota parlemen harus dipilih secara demokratis dan mewakili berbagai kelompok dan
kepentingan di masyarakat. Maka, UU yang dihasilkan cenderung lebih mewakili
kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.
1. Representasi yang Lebih Baik
Pemerintah dan parlemen harus memberikan ruang bagi masukan dari berbagai
kelompok masyarakat untuk memastikan kepentingan mereka diwakili dalam UU yang
dihasilkan melalui konsultasi publik, dengar pendapat, dan forum-forum partisipatif
lainnya.
2. Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

10. Peranan Demokratisasi Proses Legislatif
Proses pembuatan UU terbuka untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat
memantau langkah yang diambil oleh para pembuat kebijakan dan mengidentifikasi
potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan
kepentingan publik.
3. Keterbukaan dan Transparansi
Dengan adanya kontrol dan keseimbangan kekuasaan yang efektif, serta lembaga-
lembaga pengawas yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh para pembuat
kebijakan dapat diminimalkan.
4. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

11. Kesimpulan dan Saran
04

12. Demokratisasi dalam proses legislatif di Indonesia memiliki peran yang sangat penting
dalam memastikan bahwa kebijakan dan UU yang dihasilkan mencerminkan kepentingan
dan aspirasi masyarakat secara luas. Langkah-langkah untuk meningkatkan demokratisasi
tersebut, seperti meningkatkan representasi yang lebih baik, konsultasi publik dan
partisipasi masyarakat, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan adalah hal untuk
membangun sistem legislatif yang lebih inklusif dan responsif.
Kesimpulan

13. 1. Memperkuat peran dan kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wakil
kepentingan daerah dalam proses legislatif.
2. Mendorong transparansi dan keterbukaan dalam proses legislatif dengan memastikan
bahwa draf UU (Undang - Undang) dan pembahasan di parlemen tersedia untuk
publik secara luas.
3. Memperkuat mekanisme partisipasi publik seperti konsultasi publik, dengar pendapat,
dan forum-forum partisipatif lainnya.
4. Mengimplementasikan kontrol yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang
efektif terhadap kegiatan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
korupsi.
5. Peningkatan kapasitas anggota parlemen melalui pelatihan dan pendidikan tentang
aspek-aspek legislasi dan demokrasi.
Dengan menerapkan saran ini, diharapkan demokratisasi dalam proses legislatif di
Indonesia dapat diperkuat, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan
bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Saran

14. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and
includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Terima Kasih!