Partisipasi Masayrakat

1. PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH
MULDIANA, SH
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AHLI PERTAMA

2. LATAR BELAKANG
Demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau
sistem politik yang didasarkan atas kepentingan rakyat.
Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat berpartisipasi dalam
segala aktifitas politik dan pemerintahan, baik dalam proses
pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan maupun
pengawasan.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan
dari upaya melaksananan pemerintahan yang demokratis.
Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Salah satu bentuk
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan berupa ikut serta dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan.

3. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan
pengundangan. Salah satu asas dalam membentuk peraturan
perundang-undangan yang baik yaitu keterbukaan. Sehingga dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan
dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dimana
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.

4. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan
rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala
daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah, dewan
perwalilan rakyat daerah dan pemerintah daerah tentu
harus menerapkan asas keterbukaan, sehingga
masyarakat di daerah dapat ikut berpartisipasi
memberikan masukan dalam pembentukan peraturan
daerah sebagai upaya mewujudkan kehidupan
demokrasi di daerah.

5. PERMASALAHAN
Bagaimana partisipasi
masyarakat dalam
pembentukan peraturan
daerah?

6. TUJUAN MANFAAT
memberikan
informasi dan dasar
yang jelas dan tegas
terkait partisipasi
masyarakat dalam
pembentukan
peraturan daerah.
untuk pengaturan
terkait partisipasi
masyarakat dalam
pembentukan
peraturan daerah.

7. METODE
metode penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau
data sekunder, atau dapat dinamakan penelitian kepustakaan, yang
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf
sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, taraf
dinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah
hukum. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku, bersifat autotatif (mempunyai otoritas), dan bahan hukum
sekunder yang terdiri dari hasil penelitian ini dan hasil karya para pakah
hukum, yang berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan
dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
berdasarkan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan
mengumpulkan data sekunder mencakup bahan hukum primer dan
sekunder yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

8. HASIL
DAN
PEMBAHASAN

9. PARTISIPASI
DEFINISI
keikutsertaan seseorang
atau kelompok dalam
suatu tahap atau lebih
dari suatu proses
dengan memberikan
masukan.
kelompok sosial yang
bertempat tinggal dalam suatu
wilayah tertentu dengan
batas-batas tertentu pula,
dimana kelompok itu dapat
memenuhi kebutuhan hidup
dan saling mempengaruhi satu
sama lain.
PERATURAN
DAERAH
wujud nyata dari
pelaksanaan otonomi
daerah yang dimiliki oleh
pemerintah daerah dan
peraturan daerah
merupakan penjabaran
lebih lanjut dari
peraturan perundang-
undangan yang lebih
tinggi, dengan melihat
ciri khas dari masing-
masing daerah.
MASYARAKAT

10. ANALISIS
Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konsutitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, telah
ditetapkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Perubahan tersebut termasuk mengubah ketentuan partisipasi
masyarakat dengan menambahkan ketentuan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau meaningful participation.

11. Pengaturan baru
mengenai partisipasi
masyarakat secara
daring dan/atau luring
PERUBAHAN PASAL 96 UU 12/2011 DALAM UU 13/2022
Ditambahkan
nomenklatur setiap
tahapan
masyarakat yang berhak
memberi masukan merupakan
yang terdampak langsung
dan/atau mempunyai
kepentingan atas materi muatan
rancangan RUU.
1
4
7
2 3
5 6
8 9
Menambahkan naskah
akademik selain RUU
agar mudah diakses oleh
masyarakat
pengaturan baru bahwa
pembentukan PUU
menginformasikan
pembentukan PUU
kepada masyarakat
pengaturan terkait konsultasi
publik menghilangkan
sosialisasi dan penambahan
terbukanya mekanisme
kegiatan konsultasi publik
lainnya
pengaturan baru bahwa
hasil konsultasi publik
sebagai bahan
pertimbangan dalam
perencaan, penyusunan,
dan pembahasan RUU
pengaturan baru bahwa
pembentuk PUU dapat
menjelaskan mengenai
hasil pembahasan masukan
masyarakat kepada
masyarakat
pengaturan baru bahwa
ketentuan delegasi peraturan
pelaksana mengenai
partisipasi masyarakat ke
dalam peraturan DPRD,
peraturan DPD dan peraturan
Presiden.

12. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
dalam Permendagri 120 Tahun 2018
masyarakat berhak
memberikan masukan
secara lisan dan/tertulis
Pemberian masukan
dilakukan melalui rapat
dengar pendapat umum,
kunjungan kerja,
sosialisasi, dan/atau
seminar, lokakarya
dan/atau diskusi.
Masyarakat yang
dimaksud merupakan
orang perseorangan atau
kelompok orang yang
dapat berperan serta aktif
memberikan masukan
atas substansi rancangan
peraturan daerah.
untuk memudahkan
masyarakat dalam
memberikan masukan
setiap rancangan
peraturan daerah harus
dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.
Masih berpedoman pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan belum disesuaikan dengan perubahan
pengaturan partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022

13. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan
sehingga pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diatur dalam
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dapat dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah.

14. KESIMPULAN
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan peraturan daerah dapat
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dengan pertimbangan peraturan daerah termasuk dalam
peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
• Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap
tahapan pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan yang dilakukan secara
daring dan/atau luring.
• Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah merupakan orang
perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai
kepentingan atas materi mautan rancangan peraturan daerah.

15. KESIMPULAN
• Setiap naskah akademik dan/atau rancangan perutran daerah dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan.
• Pembentuk peraturan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah
Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan daerah.
• Pembentuk peraturan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah
Daerah melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum,
kunjungan kerja, seminar, lokarkarya, diskusi dan/atau kegaitan konsultasi publik
lainnya untuk memenuhi hak masyarakat menyampaikan masukan.

16. KESIMPULAN
• Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bagian pertimbangan dalam perencanaan,
penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.
• Pembentuk peraturan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Pemerintah Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil
pembahasan masukan masyarakat.

17. SARAN
Perlu menyesuaikan dan mengubah ketentuan mengenai partisipasi
masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan agar pengaturannya menjadi jelas.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pembentukan Peraturan
Daerah dapat dilakukan melalui website resmi Pemerintah Daerah dan melalui
media masa/elektronik milik pemerintah Daerah atau milik pihak lainnya yang
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

18. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and
includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Terima kasih!
MOHON TANGGAPAN, SARAN DAN
MASUKAN