Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari makalah yang membahas implementasi Total Quality Management (TQM) di pendidikan kejuruan di Hong Kong. Ringkasannya adalah: 1. Penelitian ini mengkaji hubungan antara Organizational Learning Capability (OLC) dan TQM Culture (TC) di sekolah kejuruan di Hong Kong. 2. Ditemukan korelasi positif antara OLC dan TC, sementara visi bersama, fokus jangka panjang, dan keterlibatan guru di

1. ! !" # $%!
%&'&'! '!(') * *!'$% ('+ & ( )',% $
&*! - . #, *( " $
/ 0 )$%" #, *( %1( ! $
MAGISTER MANAJEMEN
MANAJEMEN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2012

2. DAFTAR ISI
Halaman Judul ………………………………………………………..…… i
Daftar Isi …………………………………………………………….…… ii
Daftar Gambar ……………………………………………………………. iii
Executive Summary ……………………………………………………….. 1
Major and Minor Issuess ……………………………………………….… 2
Theoritical Findings ……………………………………………………… 7
Final Opinion …………………………………………………………. 14
Kesimpulan ………………………………………………………….……. 23
Daftar Pustaka ……………………………………………………………. 24

3. Critical Review
An Organizational Learning Model for Vocational Education
In The Context of TQM Culture
1. EXECUTIVE SUMMARY
Abstrak
Total Quality Management (TQM) memerlukan perubahan budaya (Sallis,
Edward, 1993). Perubahan budaya ini sulit untuk diwujudkan dan membutuhkan
waktu yang cukup lama. TQM membutuhkan perubahan sikap dan metode.
Tujuan dari makalah hasil penelitian oleh Lam, M.Y., Poon, G.K.K, and
Chin, K.S ini adalah mencoba untuk membangun hubungan antara Organizational
Learning Capability (OLC) dan TQM Culture (TC) didasarkan pada studi kasus
kejuruan terkemuka institusi pendidikan dari Hong Kong, dan untuk
mengembangkan model pembelajaran transformasi organisasi untuk pendidikan
kejuruan dalam konteks budaya Total Quality Management (TQM).
Desain/metodologi/pendekatan - Keterkaitan antara OLC dan konstruksi
TC didirikan dan dikonfirmasi secara statistik dengan survei kuesioner terstruktur.
Kunci TC konstruksi tersebut kemudian diidentifikasi dan diprioritaskan
menggunakan Analytic Hierarchy Process (PHA) berbasis wawancara, kelompok
fokus, dan studi etnografi buntuk merumuskan budaya TQM transformasi model
empiris berbasis OL untuk pendidikan kejuruan. Akhirnya, validitas dan
efektivitas model yang diverifikasi melalui kasus implementasi aktual.
Temuan - Korelasi positif yang kuat ditemukan antara OLC dan
konstruksi TC, sementara berbagi visi, fokus jangka panjang, dan keterlibatan
guru diidentifikasi sebagai konstruksi TC kunci yang dapat memiliki dampak
yang signifikan terhadap OLC dalam pendidikan kejuruan. Hal ini juga
menegaskan bahwa orientasi aturan melarang penciptaan budaya TQM, sementara
kepemimpinan inovatif tidak memelihara pembentukannya. Sebuah TQM budaya
empiris berbasis OL model transformasi untuk pendidikan kejuruan dirumuskan
dan kemudian diuji melalui kasus implementasi. Hasilnya menunjukkan bahwa
model tersebut dapat efektif memfasilitasi transisi dari sebuah lembaga
pendidikan tradisional kejuruan terhadap pembelajaran yang organisasi untuk
keunggulan organisasi.
Orisinalitas/ nilai - Meskipun perkembangan evolusi dan teori untuk
mendukung TQM dan Organizational Learning (OL) adalah berbeda, mereka
tampaknya memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka miliki dalam
kekhasan. Namun, ada sinergi sedikit dikembangkan antara kedua bidang sejauh
ini baik dalam akademisi dan industri. Makalah ini menetapkan secara teori
informasi dan statistik dikonfirmasi organisasi belajar model transformasi untuk
pendidikan kejuruan dalam konteks budaya TQM.
Dari hasil penelitian tentang implementasi TQM culture di
pendidikan/sekolah kejuruan di Hong Kong di atas penulis mencoba mengkaji
secara teoritis bagaimana model TQM tersebut di atas jika diterapkan di sekolah
kejuruan di Indonesia dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada
sekolah di Indonesia. Bagaimana peranan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah
serta semua stakeholder sekolah dalam mengimplementasikan TQM.
Kata kunci: Total Quality Manajemen, Organizational Learning Capability,
TQM Culture, Pendidikan.

4. 2. MAJOR AND MINOR ISSUESS
2.1 Pendahuluan
Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi
pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu
terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting
dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan.
Salah satu masalah utama di bidang pendidikan yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang dan satuan
pendidikan, terutama pada pendidikan dasar dan menengah (Wijaya, David,
2008:85). Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
yaitu pengembangan muatan kurikulum nasional dan lokal, Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), peningkatan
kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan perbaikan sarana
prasarana sekolah, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah, namun
demikian dari berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan
peningkatan yang berarti, sebagian sekolah menunjukkan peningkatan mutu
pendidikan yang menggembirakan, namun sebagian sekolah lainnya masih
memprihatinkan.
Mutu pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini juga sering disoroti, dikritik
dan dijadikan sebagai kambing hitam. Seperti yang dimuat dalam harian Suara
Merdeka tanggal 31 Desember 2011 pada kolom pendidikan hal 8, disebutkan
bahwa: “Dunia pendidikan Indonesia mendapat sorotan tajam, sebagian pun
menyudutkan sebagai kambing hitam, karena gagal memainkan peran penting
sebagai pembentuk sumber daya manusia bermartabat dan berkualitas. Pendidikan

5. dinilai salah arah melahirkan mental korup, tidak jujur, tidak mau bekerja keras,
dan suka menerabas untuk memenuhi hasrat dan materialism”.
Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di suatu negara,
tentunya sudah seharusnya juga perlu ditingkatkan mutu pendidikan di negara
tersebut dengan menerapkan standar dalam menyelenggarakan
pendidikannya. Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menetapkan
kriteria minimal pada berbagai komponen strategis agar memenuhi standar mutu
minimal sebagai modal dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada.
Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu tidaklah mudah, dalam meningkatkan
mutu pendidikan dibutuhkan rancangan tentang apa yang hendak ditingkatkan,
memilih bagian yang perlu ditingkatkan, dan menghasilkan output yang paling
unggul di antara sekolah-sekolah yang ada. Oleh karena itu, peningkatan mutu
pendidikan memerlukan komitmen yang tinggi dari segenap komponen yang
menjadi penggerak sekolah tersebut. Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang
baik, tentunya memerlukan waktu, proses dan kerja keras untuk mewujudkannya.
Tiap langkah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik di
sekolah memerlukan disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen
bersama.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusun
dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi;
(2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga
kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7)
standar pembiayaan dan (8) standar penilaian. Dalam konteks manajemen mutu,

6. Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 ini merupakan bagian dari
penerapan manajemen mutu yang mengimplementasikannya melalui perangkat-
perangkat seperti perencanaan mutu (quality planning), pengendalian mutu
(quality control), jaminan mutu (quality assurance), dan peningkatan mutu
(quality improvement). Tanggung jawab manajemen mutu terdapat pada semua
tingkatan manajemen dan implementasinya melibatkan semua orang pada semua
unit dalam organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kota/kabupaten dan pada organisasi satuan tingkat pendidikan/sekolah.
Perencanaan mutu (quality planning) dalam konteks sekolah tentunya
adalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalah
pencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat. Sementara itu dalam melaksanankan pengendalian mutu (quality control)
dalam PP No.19 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu
akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi,
pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, tingkat satuan pendidikan, Badan
Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 juga menjelaskan tentang penjaminan
mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu (quality assurance) dilakukan
untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan dan telah dicapai
dan menentukan prioritas-prioritas peningkatan mutu, memberikan data untuk
pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budaya
peningkatan mutu berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan secara
konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang

7. berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan
untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu
pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu
program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
2.3 Isu-isu Utama Total Quality Management di Pendidikan.
Salah satu masalah utama pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia
adalah rendahnya mutu pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan, namun
demikian dari berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan
peningkatan yang berarti.
Berdasarkan masalah di atas, berbagai pihak mempertanyakan apa yang
salah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dari berbagai pengamatan
dan analisis, menurut Wijaya, David (2008:85) ada tiga faktor penyebab mutu
pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan secara merata, faktor
tersebut antara lain:
(1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan menggunakan pola
birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai pengelola
pendidikan yang sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang
mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang
dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah setempat.
(2) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan selama ini menggunakan
pendekatan education production function atau analisis input-output yang
tidak dilakukan secara konsekuen sehingga menempatkan sekolah sebagai
pusat produksi yang jika dipenuhi semua input yang diperlukan dalam

8. proses produksi tersebut, maka sekolah akan menghasilkan output yang
dikehendaki.
(3) Peran serta guru dan masyarakat, terutama orang tua siswa dalam
penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tentunya dibutuhkan upaya
perbaikan, salah satunya adalah melakukan otonomi sekolah melalui
penerapan Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu) di
lingkungan sekolah.
Masalah-masalah lain terkait dengan implementasi TQM di pendidikan
menurut Sallis (1993:89-92) antara lain:
(1) TQM adalah sebuah kerja keras. Untuk mengembangkan sebuah budaya
mutu, diperlukan waktu. Kerja keras dan waktu adalah dua hal penting
yang harus diperhatikan, karena jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan
baik, maka mekanisme kerja mutu akan terhambat.
(2) TQM mengharuskan kesetiaan jangka panjang staf senior terhadap
institusi, karena tidak menutup kemungkinan manajemen senior sendiri
bisa menjadi problem. Mereka bisa mengharapkan hasil positif yang
dihasilkan TQM, namun tidak mau memberikan dukungan sepenuh hati
yang diperlukan.
(3) Volume tekanan eksternal juga bisa menghalangi upaya sebuah organisasi
dalam menerapkan TQM. Walaupun program-program mutu disampaikan
dengan publikasi besar-besaran, seringkali program-program tersebut
tergilas oleh inisiatif lain.
(4) Masalah utama dalam penerapan TQMyang sering dialami oleh banyak
institusi adalah peran yang dimainkan oleh manajemen menengah. Para

9. staf yang terlalu khawatir salah terhadap konsekuensi pemberdayaan juga
bisa menghalangi mutu. Mereka kadangkala cenderung suka terhadap hal-
hal yang bersifat statis.
3. TEORETICAL FINDING
3.1 Pengertian, Tujuan dan Unsur Utama TQM
Menurut Salis (1993) TQM adalah sebagai suatu filosofi dan suatu
metodologi untuk membantu mengelola perubahan, dan inti dari TQM adala
perubahan budaya dari pelakunya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa TQM adalah
suatu prosedur dimana setiap orang berusaha keras secara terus menerus
memperbaiki jalan menuju sukses. TQM bukanlah seperangkat peraturan dan
ketentuan yang kaku, tetapi merupakan prosesproses dan prosedur-prosedur untuk
memperbaiki kinerja.
Crosby (1978) berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap
persyaratan, seperti jam tahan air, sepatu tahan lama, dan dokter yang ahli. Ia juga
mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang dalam proses organisasi.
Pendekatan Crosby merupakan proses top-down.
Deming (1986) berpendapat bahwa mutu berarti pemecahan masalah
untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus, seperti penerapan Kaizen pada
perusahaan Toyota. Pendekatan Deming merupakan proses bottom-up.
Tujuan utama TQM adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki
produktivitas dan efisiensi. TQM sebagai suatu prosedur untuk mencapai
kesuksesan, dinilai berhasil manakala mutu dari suatu pekerjaan meningkat lebih
baik kualitasnya dari sebelumnya, produktivitasnya tinggi yang ditunjukkan
dengan hasil kerja berupa produk/jasa lebih bayak jumlahnya dari sebelumnya,

10. dan lebih efisien yang bisa diartikan lebih murah biaya produksinya atau input
lebih kecil daripada outputnya.
Ada lima unsur utama dalam penerapan TQM, yaitu: (1) berfokus pada
pelanggan, (2) perbaikan pada proses secara sistematik, (3) pemikiran jangka
panjang, (4) pengembangan sumberdaya manusia, dan (5) komitmen pada mutu
(Slamet,1999).
Manajemen mutu terpadu (TQM) berfokus pada pelanggan. Pelanggan
adalah sosok yang dilayani. Perhatian dipusatkan pada kebutuhan dan harapan
para pelanggan. Untuk ini setiap yang akan melaksanakan TQM harus mengetahui
ciri-ciri pelanggan-pelanggannya, dan karena itu maka harus mengidentifikasi dan
menganalisis kebutuhan dan harapan pelanggan tersebut agar bisa memuaskannya.
Produk/jasa yang dibuat atau diberikan haruslah bertumpu pada pelanggan.
3.2 Sistem Manajemen dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu) merupakan
pendekatan manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui
peningkatan mutu semua komponen terkait (terpadu), diantara peserta didik,
pendidik, kurikulum, PBM, dana, dan masyarakat. Manajemen mutu terpadu
perlu diterapkan secara konsisten dalam pendidikan untuk menampilkan layanan
pendidikan yang unggul dalam hal mutu, kompetitif terhadap sektor lain, dan
iklim kompetitif yang perlu dihidupkan diantara institusi pendidikan
(Syafaruddin, 2002).
Istilah utama yang terkait dengan kajian Total Quality Management
(TQM) ialah continous improvement (perbaikan berkelanjutan) dan quality
improvement (perbaikan mutu). Oleh karena itu manajemen mutu terpadu

11. merupakan salah satu strategi manajemen untuk menjawab tantangan eksternal
suatu organisasi guna memenuhi kepuasan pelanggan.
Pendapat Joseph C. Field yang dikutip Syafaruddin (2002) menyatakan
bahwa untuk menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan ada
sepuluh langkah yang harus dilalui, yaitu : (1) mempelajari dan memahami
manajemen mutu terpadu secara menyeluruh; (2) memahami dan mengadopsi
jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus; (3) menilai jaminan mutu saat
ini dan program pengendalian mutu; (4) membangun sistem mutu terpadu; (5)
mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya mutu sebagai
tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang untuk bekerja pada
suatu kelompok kerja; (6) mempelajari teknik untuk mengatasi akar persoalan
(penyebab) dan mengaplikasikannya tindakan koreksi dengan menggunakan
teknik dan alat manajemen mutu terpadu; (7) memilih dan menetapkan pilot
project untuk aplikasikan; (8) menetapkan prosedur tindakan perbaikan dan
menyadari akan keberhasilannya; (9) menciptakan komitmen dan strategi yang
benar mutu terpadu oleh pimpinan yang akan menggunakannya; dan (10)
memelihara jiwa mutu terpadu dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan
yang amat luas.
Arcaro (1995:72) mengembangkan konsep roda implementasi TQM dalam
dunia pendidikan yang berisi 8 (delapan) unsur yakni: (1) Strategic Planning;
(2) Communication; (3) Program measurements; (4) Conflict management; (5)
Program Selection; (6) Program implementation; (7) Program validation; dan
(8) Standards.
Dengan menerapkan delapan unsur itu dalam dunia pendidikan dapat
diperoleh dua manfaat yaitu (1) pendidikan selalu dapat menyesuaikan dengan

12. tuntutan pengguna sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak akan
menemui kesulitan yng berarti; (2) Ukuran keberhasilan dapat ditentukan
sehingga memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan.
Paradigma baru sistem manajemen pendidikan yang berorientasi mutu
mengenal empat buah prinsip, yaitu (1) prinsip otonomi; (2) prinsip evaluasi; (3)
prinsip akuntabilitas, dan (4) prinsip akreditasi. Paradigma baru sistem
pendidikan tersebut dapat digunakan untuk semua lapis otoritas satuan
pendidikan, seperti wewenang untuk self regulation pada prinsip otonomi dapat
diterapkan pada lapis organisasi institusi satuan sekolah dan kelas. Namun harus
selalu diingat bahwa dibalik otonomi ada akuntabilitas, dan penilaian kualitas
dalam bentuk akreditasi. Akuntabilitas dalam self regulation ini mengisyaratkan
tugas untuk melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas secara
berkelanjutan.
3.3 Organizational Learning Capability (OLC) dan TQM Culture (TC)
Pendidikan kejuruan telah dilindungi dari ancaman eksternal dan terisolasi
dari diktat konsumen di masa lalu. Sayangnya situasi ini telah berubah,
Pendidikan Kejuruan saat ini menghadapi kompetisi yang meningkat, dana
berkurang, berbagai reformasi pendidikan, dan ditambah dengan tuntutan yang
lebih besar untuk akuntabilitas dari para stakeholder pemerintah dan lainnya
(Lam, M.Y, et al, 2008). Mengikuti tren universal, banyak lembaga pendidikan
kejuruan lokal sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam satu atau
lebih bentuk sehingga untuk meningkatkan efektivitas organisasi mereka dan
untuk memberikan kualitas pendidikan. Pada menghadapi perubahan yang cepat

13. baru dan berbagai pendidikan reformasi, pendidikan kejuruan telah menyadari
pentingnya fleksibilitas, kewirausahaan, dan inovasi.
Karena Organizational Learning (OL) berfokus pada organisasi untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan, belajar dari masa lalu, mengantisipasi
dan merespon ancaman, dan terus meningkatkan dan berinovasi untuk
membangun sebuah masa depan yang diinginkan, ia mulai meresap ke dalam
pendidikan kejuruan lokal.
Gambar 1. Budaya Empiris TQM Berbasis Organizational Learning Transformasi
Model untuk Organisasi Pendidikan Kejuruan Tradisional.
Sumber: Lam, M.Y., Poon, G.K.K, and Chin, K.S (2007:249)
Hubungan kausal atau pemetaan antara budaya TQM empiris berdasarkan
Organizational Learning Transformation Model dan agenda perubahan Leithwood
yang dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini.

14. Gambar 2. Pemetaan antara Budaya TQM Empiris Berbasis OL Model
Transformasi dan Leithwood Change Agenda.
Sumber: Lam, M.Y., Poon, G.K.K, and Chin, K.S (2007:249)
Perkembangan evolusi dan teori untuk mendukung TQM dan
Organizational Learning adalah berbeda tetapi mereka tampaknya memiliki
lebih banyak kesamaan daripada yang mereka miliki dalam kekhasan. Namun, ada
sinergi sedikit berkembang begitu jauh antara kedua bidang baik dalam penelitian
akademik dan aplikasi industri. Hal ini mungkin karena fakta bahwa kedua
akademisi dan industri yang mengambil pandangan yang terpolarisasi membatasi
TQM dan OL, dan karenanya tidak mendapatkan manfaat yang menghubungkan
keduanya (McAdam et al., 1998).
Goetsch dan Davis (2000) mendefinisikan budaya TQM sebagai suatu
sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk
pembentukan dan terus-menerus peningkatan kualitas. Ini terdiri dari nilai-nilai,
tradisi, prosedur, dan harapan yang mempromosikan kualitas. Banyak literatur
mengkonfirmasi bahwa budaya kualitas untuk TQM atau budaya TQM
menentukan efektivitas implementasi TQM dan organisasi kinerja.

15. Gambar 3. Change Agenda for TQM Culture Change Programme.
Sumber: Lam, M.Y., Poon, G.K.K, and Chin, K.S (2007:250)
Detert dkk. (2003) melakukan studi rinci dan telah mengidentifikasi
sembilan konstruksi budaya TQM untuk sektor pendidikan, yaitu:
(1) Visi bersama: sebuah tujuan visi bersama dan dibagi di antara anggota staff
yang penting untuk keberhasilan sekolah.
(2) Fokus pada pelanggan: kebutuhan pendidikan harus ditentukan terutama oleh
stakeholder yang relevan daripada oleh para ahli pendidikan saja.
(3) Fokus Jangka Panjang : meningkatkan pendidikan membutuhkan komitmen
jangka panjang dan pemenuhan tujuan jangka panjang.
(4) Perbaikan berkelanjutan: sekolah harus berusaha untuk melakukan perubahan
terus menerus untuk meningkatkan pendidikan.

16. (5) Keterlibatan guru : guru harus aktif dalam meningkatkan operasional sekolah
secara keseluruhan.
(6) Kolaborasi: kolaborasi antara berbagai departemen / unit diperlukan untuk
sebuah sekolah yang efektif.
(7) Pengambilan keputusan berdasarkan data : pembuatan keputusan harus
bergantung pada informasi faktual.
(8) Kepemilikan Sistem / fokus : masalah kualitas terutama disebabkan oleh
kurangnya sistem dan proses, bukan oleh guru, penekanan pada proses
kepemilikan.
(9) Kualitas dengan biaya yang sama: kualitas dapat ditingkatkan dengan sumber
daya yang ada.
4. FINAL OPINION
4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip TQM Dalam Pendidikan Kejuruan
Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha
pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha “jasa” yang memberikan pelayanan
kepada pelanggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan
tersebut. Mereka yang belajar tersebut bisa merupakan pelajar/murid/peserta
belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (primary external customers).
Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga
tersebut. Para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga
pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan
mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary external customers).
Pelanggan lainnya yang bersifat tersier adalah lapangan kerja bisa pemerintah

17. maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary external customers).
Selain itu, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu
yang berasal dari interen lembaga; mereka itu adalah para guru/guru/tutor dan
tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan
(internal customers). Walaupun para para guru/guru/tutor dan tenaga administrasi,
serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa,
tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen.
Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin
maju dan berkualitas mereka diuntungkan, baik secara kebanggaan maupun
finansial.
Seperti disebut di atas bahwa program peningkatan mutu harus
berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan
suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan diatas.
Kepuasan dan kebanggan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan
pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan
pendidikan.
Menurut Mufidah, L.N. (2009:94) Aktualisasi TQM dalam lembaga
pendidikan didasarkan pada lima kunci, yaitu: (1) visi (vision), (2) strategi dan
tujuan (strategy and goals), (3) tim (team), (4) alat (tools), (5) three Cs of TQM
yang meliputi: a). budaya (culture), b). komitmen (commitment), c). komunikasi
(communication). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

18. Gambar 4. Aktualisasi TQM dalam Lembaga Pendidikan
Sumber: Mufidah, L.N (2009: 95)
Mayer, D.P., et al. (2000) mengatakan bahwa: “ mutu sekolah
mempengaruhi pengetahuan siswa melalui pelatihan dan talenta dari tenaga guru,
apakah berlangsung di dalam ruang kelas, serta seluruh budaya dan atmosfir
sekolah”. Pada ketiga bidang ini ada 13 indikator mutu sekolah yang berkaitan
dengan pengetahuan siswa yang digambarkan di bawah ini:
Gambar 5. Indikator-indikator untuk Sekolah dan Hubungannya dengan
Pengetahuan Siswa.
Sumber: Wijaya, David (2008:87)
Sebagai contoh dari penerapan 14 prinsip-prinsip pencapaian mutu
Edward Deming, kita bisa mengaplikasikan sekolah kejuruan. Uraian tentang
penerapan prinsip-prinsip tersebut di lembaga pendidikan/sekolah (Slamet, 1999),
dapat meliputi hal-hal berikut:

19. (1) Untuk menjadi sekolah yang bermutu perlu kesadaran, niat dan usaha yang
sungguh-sungguh dari segenap unsur di dalamnya. Pengakuan orang lain
(siswa, sejawat dan masyarakat) bahwa sekolah kita adalah bermutu harus
diraih.
(2) Sekolah yang bermutu adalah yang secara keseluruhan memberikan kepuasan
kepada masyarakat pelanggannya, artinya harapan dan kebutuhan pelanggan
terpenuhi dengan jasa yang diberikan oleh sekolah tersebut.
(3) Perhatian sekolah selalu ditujukan pada kebutuhan dan harapan para
pelanggan: siswa, masyarakat, industri, pemerintahan dan lainnya, sehingga
mereka puas karenanya.
(4) Dalam sekolah yang bermutu tumbuh dan berkembang kerjasama yang baik
antar sesama unsur didalamnya untuk mencapai mutu yang ditetapkan.
(5) Diperlukan pimpinan yang mampu memotivasi, mengarahkan, dan
mempermudah serta mempercepat proses perbaikan mutu.
(6) Semua karya sekolah (pengajaran, penelitian, pengabdian, administrasi dll.)
selalu diorientasikan pada mutu, karena setiap unsur yang ada didalamnya
telah berkomitmen kuat pada mutu. Akibat dari orientasi ini, maka semua
karya yang tidak bermutu ditolak atau dihindari.
(7) Ada upaya perbaikan mutu sekolah secara berkelanjutan. Untuk ini standar
mutu yang ditetapkan sebelumnya selalu dievaluasi dan diperbaiki sedikit
demi sedikit sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
(8) Segala keputusan untuk perbaikan mutu pelayanan pendidikan/pengajaran
selalau didasarkan data dan fakta untuk menghindari adanya kelemahan dan
keraguan dalam pelaksananannya.

20. (9) Penyajian data dan fakta dapat ditunjang dengan berbagai alat dan teknik
untuk perbaikan mutu yang bisa dianalisis dan disimpulkan, sehingga tidak
menyesatkan.
(10) Hendaknya pekerjaan di sekolah jangan dilihat sebagai pekerjaan rutin yang
sama saja dari waktu ke waktu, karena bisa membosankan. Setiap kegiatan di
sekolah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, serta hasilnya
dievaluasi dan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.
(11) Dari waktu ke waktu prosedur kerja yang digunakan di sekolah perlu ditinjau
apakah mendatangkan hasil yang diharapkan. Jika tidak maka prosedur
tersebut perlu diubah dengan yang lebih baik.
(12) Perlunya pengakuan dan penghargaan bagi yang telah berusaha memperbaiki
mutu kerja dan hasilnya. Guru-guru dan karyawan administrasi mencoba
cara-cara kerja baru dan jika mereka berhasil diberikan pengakuan dan
penghargaan.
(13) Perbaikan prosedur antar fungsi di sekolah sebagai bentuk kerjasama harus
dijalin hubungan saling membutuhkan satu sama lain.
(14) Tradisikan pertemuan antar pengajar dan siswa untuk mereview proses
belajar-mengajar dalam rangka memperbaiki pendidikan/pengajaran yang
bemutu. Pertemuan dengan orang tua siswa, pertemuan dengan tokoh
masyarakat, dengan alumni, pemerintah daerah, pengusaha dan donatur
sekolah dapat dilakukan oleh penyelenggara sekolah. Pendek kata, hendaknya
semua unsur yang berkepentingan dengan sekolah dapat berpartisipasi ikut
mengembangkan sekolah mencapai mutu yang baik.
Berdasarkan hal-hal diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa pada intinya
mutu pendidikan merupakan akumulasi dari semua mutu jasa pelayan yang ada di

21. lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan
adalah suatu proses yang panjang, dan kegiatannya yang satu dipengaruhi oleh
kegiatannya yang lain. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil
akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik, berupa “mutu
terpadu”.
Dasar-dasar penerapan TQM di Sekolah Kejuruan adalah sebagai upaya
peningkatan kualitas dalam pelayanan, peningkatan kualitas lulusan, dan
penerapan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), target dalam penerapan TQM
meliputi: (a) tersertifikasi ISO, (b) pembelajaran dengan menggunakan konsep
Internet, Technology and Computer (ITC), (c) perpustakaan sekolah dengan
menggunakan konsep digital, (d) setiap siswa mampu bersaing di tingkat
internasional dengan menggunakan acuan tes curriculum Cambridge. Penerapan
TQM terhadap empowering (pemberdayaan) Sumber Daya Manusia (SDM)
menuju SBI merupakan sebuah usaha untuk menjaga dan meningkatkan mutu,
serta untuk pemenuhan penerapan program SBI.
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh sekolah dalam penerapan Total
Quality Management (TQM) terhadap empowering SDM menuju Sekolah
Bertaraf Internasional, antara lain: (a) lulusan yang berkualitas, (b) pelayanan
yang cepat, tepat, dan akuntabel, (c) kemudahan akses informasi, (d) transparansi
pendanaan, (e) efektif dalam pembiayaan. Model peningkatan TQM terhadap
empowering SDM menuju SBI, yaitu: (a) manual mutu, (b) pengendalian
dokumen, (c) penataan ruang lingkup manajemen mutu.

22. 4.2 Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu
Pendidikan.
Adapun bentuk dari revitalisasi peran pengawas sekolah dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan menuju Total Quality Management di sekolah
menurut Prasetiyo (2012:13-15) adalah sebagai berikut:
Rekrutmen pengawas harus sesuai dengan Permendiknas No.12 Tahun
2007 dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005.
Perlunya adanya pembenahan ulang dalam wilayah kerja
binaan pengawas sekolah karena yang ada saat ini terlalu banyak.
Pemerintah pusat harus mendahulukan peningkatan kompetensi pengawas
sekolah dibandingkan para kepala sekolah dan guru.
Pemerintah daerah/dinas pendidikan kabupaten/kota harus merumuskan
dan membuat kebijakan yang seragam tentang proses pengawasan yang
dilakukan di sekolah.
Pengawas diberikan kewenangan dalam menyeleksi calon kepala sekolah
dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru, serta
menilai kinerja guru dan kepala sekolah selanjutnya direkomendasikan
dalam peningkatan karirnya.
Disediakan dana operasional dan tunjangan yang memadai bagi pengawas
sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Perlu adanya kebijakan tentang penghargaan dan hukuman yang tegas dari
pemerintah daerah terhadap kinerja para pengawas. Hal ini dilakukan agar
proses kegiatan pengawasan berjalan dengan baik dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

23. 4.3 Hambatan-Hambatan dan Solusi Implementasi TQM di Sekolah
Kejuruan di Indonesia.
Implementasi budaya TQM hasil penelitian oleh Lam, M.Y., Poon, G.K.K,
and Chin, K.S untuk membangun hubungan antara Organizational Learning
Capability (OLC) dan TQM Culture (TC) didasarkan pada studi kasus kejuruan
terkemuka institusi pendidikan dari Hong Kong, belum tentu bisa diterapkan di
Indonesia, karena adanya perbedaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan
masyarakat Hong Kong, di samping itu dukungan stake holder pendidikan juga
berbeda. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi
budaya dan tingkat kemajuan pendidikan serta kesiapan sarana dan prasarana
pendukung yang ada di Indonesia.
TQM merupakan pendekatan yang sudah lama diimplementasikan di dunia
bisnis, namun relatif baru diadopsi di dunia pendidikan. TQM memerlukan
perubahan atas paradigma manajemen konvensional, komitmen jangka panjang,
kesatuan tujuan dan pelatihan-pelatihan. Adapun hambatan-hambatan yang
kemungkinan dijumpai dalam implementasi TQM di sekolah adalah :
Lambannya kontribusi supplier (pemasok), baik guru maupun staf tata usaha
dan siswa, misalnya dalam penyerahkan nilai siswa oleh guru mata pelajaran,
dan rekap nilai oleh bagian administrasi/ tata usaha.
Lambannya penyerahan daftar nilai dan daftar kehadiran siswa dari guru mata
diklat dari guru dan dari jurusan/program keahlian.
Adanya kesenjangan bila program keahlian lain tidak menerapkan TQM.
Suasana kantor yang kurang nyaman, misalnya siswa bebas keluar masuk di
ruang kantor dan ruang administrasi sekolah.

24. Aturan yang diterapkan oleh guru terkadang bertentangan dengan aturan
sekolah.
Adanya keragu-raguan staf tata usaha dan karyawan dalam menerima konsep
dan implementasi TQM.
Sebab-sebab umum kegagalan penerapan TQM di dunia pendidikan
menurut Sallis (1993) antara lain mencakup: desain kurikulum yang lemah,
bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan
prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang
kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Sementara sebab-sebab
khusus kegagalan sering diakibatkan oleh prosedur dan aturan yang tidak diikuti,
meskipun kegagalan tersebut mungkin juga diakibatkan oleh kegagalan
komunikasi dan kesalahpahaman.
Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Sekolah pada Sekolah Kejuruan
dalam penerapan TQM terhadap empowering SDM menuju SBI adalah: (a)
rendahnya kemauan studi S2, (b) penguasaan Bahasa Inggris yang lemah, (c)
biaya pengelolaan SBI yang tinggi, Strategi pemecahannya adalah: (a) subsidi
untuk melanjutkan studi S2 sebesar 50% dari total biaya, (b) kursus dan pelatihan
Bahasa Inggris, (c) pengajuan program hibah/block grand.
Sallis (1993) mengemukakan langkah-langkah penting dan sederhana
dalam mengimplementasikan TQM di pendidikan antara lain: (1) kepemimpinan
dan komitmen terhadap mutu harus dari pimpinan, (2) kepuasan pelanggan adalah
tujuan TQM, (3) menunjuk fasilitator mutu, (4) membentuk kelompok pengendali
mutu, (5) menunjuk coordinator mutu, (6) mengadakan seminar manajemen senior
untuk mengevaluasi program, (7) menganalisa dan mendiagnosa situasi yang ada,
(8) menggunakan contoh-contoh yang sudah berkembang di tempat lain, (9)

25. mempekerjakan konsultan eksternal, (9) memprakarsai pelatihan mutu dari para
staf, (10) mengkomunikasikan pesan mutu, (11) mengukur biaya mutu, (12)
mengaplikasikan alat dan teknik mutu melalui pengembangan kelompok kerja
yang efektif, (13) mengevaluasi program dalam interval yang teratur.
Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Sallis di atas dapat
dijadikan sebagai panduan dalam mengimplementasikan TQM di dunia
pendidikan/ sekolah, serta mengatasi kemungkinan masalah-masalah yang akan
terjadi.
5. KESIMPULAN
Mutu sebuah produk termasuk juga produk yang dihasilkan oleh institusi
pendidikan tentunya tidak lepas dari quality control atau penjaminan mutu
terhadap lulusan yang dihasilkan, quality control memiliki peranan yang penting
dan strategis dalam penjaminan mutu pendidikan.
Hasil yang diharapkan dari implementasi TQM di pendidikan kejuruan
tidaklah semudah membalik tangan, melainkan perlu waktu yang panjang.
Implementasi TQM menuntut perubahan dan perombakan fundamental atas
budaya yang selama ini berjalan, karena menyangkut salah satu unsur pokok,
yaitu manusia yang sering/sudah terkondisi dengan kerja individual dan sering
menunda-nunda pekerjaan. TQM akan berhasil dengan baik apabila didukung
oleh seluruh stakeholder pendidikan.
Total Quality Management (TQM) memerlukan perubahan budaya.
Perubahan budaya ini sulit untuk diwujudkan dan membutuhkan waktu yang
cukup lama. TQM membutuhkan perubahan sikap dan metode. Bagaimanapun
juga perubahan budaya tidak hanya bicara tentang mengubah perilaku orang,
tetapi juga memerlukan perubahan dalam metode mengarahkan sebuah institusi.

26. Daftar Pustaka
Alma, Buchari, at.al. 2009. Guru Profesional. Bandung: Alfabeta.
Arcaro, J.S. 1995. Quality in Education: An Implementation Handbook. Florida:
St Lucie Press.
Crosby, Philip B. 1978. Quality is free: the art of making quality certain. New
York: Mc. Graw Hill Book Company.
Deming, W. Edwards. 1986. Out of the Crisis. Cambridge: Cambridge University
Press.
Goetsch, D. and Davis, S. 2000. Quality Management: Introduction to Total
Quality Management for Production, Processing, and Services. Prentice
Hall, Englewood Clifffs, NJ.
Lam, M.Y., Poon, G.K.K, and Chin, K.S. 2008. An Organizational Learning
Model for Vocational Education in The Context of TQM Culture.
International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 25 No. 3,
2008, p 238-255.
Mayer, D.P., et al. 2000. Monitoring School Quality: An Indicators Report. US:
US Department of Education.
Mc Adam, R., Leitch, C. and Harisson, R. 1998. The Link between
Organizational Learning and Total Quality: A Critical Review. Journal of
European Industrial Training, Vol. 22 No.2 pp. 8-11.
Mufidah, L.N .2009. Aktualisasi TQM dalam Meningkatkan Profesionalisme
Guru di Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Tadris, Volume 4 Nomor 1
Tahun 2009, halaman 91-105.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah.
Prasetiyo, Joko. 2012. Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality
Control Mutu Pendidikan. Makalah Seminar Nasional “Peningkatan
Profesionalisme Pengawas Sekolah” yang diselenggarakan di MM UGM
Yogyakarta, 11 Januari 2012.
Purwanto, M. Ngalim. 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya

27. Rifai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber daya manusia untuk Perusahaan,
Jakarta, Murai Kencana.
Rochman, Arif dan Wiyono, Giri (2008). Laporan Hasil Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Lembaga
Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
Salis, Edward. 1993. Total Quality Management in Education. Kogan Page
London
Slamet, Margono.1994. Manajemen Mutu Terpadu dan perguruan Tinggi
Bermutu. Proyek HEDS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Slamet, Margono.1999. Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-prinsip
Manajemen Mutu Terpadu. IPB Bogor.
Suara Merdeka, 31 Desember 2011. Kolom pendidikan, hal 8.
Suhardan, H .Dadang ,(2006). Supervisi Bantuan Profesional,. Bandung. Mutiara
Ilmu.
Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep,
Strategi dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Wijaya, David. 2008. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam
Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jurnal Pendidikan Penabur,
No.10/Tahun ke-7, Juni 2008, hal. 84-94.