Makalah ini membahas tentang transparansi dalam penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD negeri sebagai produk pelayanan publik di Kabupaten Bintan. Penentuan besaran biaya harus didasarkan pada kebutuhan riil setiap sekolah dan mempertimbangkan perbedaan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan serta status sekolah. Landasan hukum pendanaan pendidikan dan profil pendidikan dasar di Kabupaten Bintan juga dibahas.

1. TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK
PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI
MAKALAH
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Financial Management for Public Sector (Schools)
Dosen: Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.
Oleh:
JOKO PRASETIYO
NIM: 11/327329/PEK/16768
NO REG: 11 KD 233
MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2012
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 1

2. DAFTAR ISI
Halaman Judul ………………………………………………………..…… i
Daftar Isi …………………………………………………………….…… ii
1. Pendahuluan ……………………………………………………… 1
2. Rumusan Masalah ………………………………………………… 2
3. Pembahasan ………………………………………………………. 4
4. Kesimpulan ………………………………………………………. 20
Daftar Pustaka ……………………………………………………………. 22
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 2

3. TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK PELAYANAN
PUBLIK/PEMERINTAH DI KAB. BINTAN PROV. KEPRI
Oleh: Joko Prasetiyo
1. Pendahuluan
Pelayanan jasa baik di sektor bisnis maupun di sektor publik/pemerintah tentunya tidak
akan lepas dari timbulnya biaya, demikian pula pelayanan di bidang pendidikan, tentunya juga
akan menimbulkan adanya biaya pendidikan baik yang ditanggung oleh pemerintah maupun
oleh orang tua siswa/masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak
dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan
desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami
kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen biaya pendidikan. Kebutuhan
tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang
juga meliputi bidang pendidikan. Masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan
program manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) yang saat ini diberlakukan.
Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya
akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang
bersifat mikro ( satuan pendidikan ) hingga yang makro ( nasional ), yang meliputi sumber-
sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan
efisiensi dalam pengguanaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-
perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 3

4. permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi
khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.
Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi
penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pendidikan bukanlah merupakan suatu yang
mudah dilaksanakan, namun demikian sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan
manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi
administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan. Meskipun demikian,
desentralisasi memang sangat perlu di dalam menumbuhkan sikap demokrasi. Akan tetapi,
desentralisasi pendidikan belumlah segala-galanya kalau tidak diikuti dengan usaha-usaha
perbaikan di berbagai bidang yang berkaitan. Decentralization is necessary but not sufficient
to improve the quality of education. ( Tilaar H.A.R, 2000:88 ).
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan pada pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan, ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. Ujung tombak pelaksanaan UUD tersebut ialah di
daerah. Seperti juga bunyi Undang-Undang otonomi Daerah No 32 Tahun 2003, pendidikan
dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah. Pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas
untuk semua orang merupakan perwujudan dari deklarasi hak-hak asasi manusia (PBB tahun
1948). Hak asasi untuk memperoleh pendidikan ini kemudian diperkuat dengan keputusan
konferensi UNESCO di Yom Tjen (Thailand) pada tahun 1990 dan konferensi Dakkar (Tilaar,
2006:164). Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dikaji
atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per
siswa (unit cost).
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 4

5. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik
yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat, yang dikeluarkan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan
ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif
untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Analisis mengenai biaya satuan
dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan
menggunakan sekolah sebagai unit analisis.
Dalam penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk
pelayanan publik/pemerintah di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tentunya harus
dihitung berdasarkan kebutuhan riil dari masing masing sekolah, tidak bisa hanya disama
ratakan besarannya biayanya, karena masing-masing sekolah memiliki kebutuhan
pengembangan sekolah yang berbeda-beda antara sekolah yang ada di daerah perkotaan dan
pedesaan, antara sekolah yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan yang belum
berstatus SSN, antara sekolah yang merupakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
(RSBI) tentunya membutuhkan anggaran yang berbeda-beda.
2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini
adalah:
1. Pengertian dan karakteristik pelayanan publik/pemerintah.
2. Bagaimana cara penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai
produk pelayanan publik/pemerintah di Kab. Bintan Prov. Kepri.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 5

6. 3. Transparansi penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk
pelayanan publik/pemerintah di Kab. Bintan Prov. Kepri, serta penggunaan dana
tersebut.
3. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian, Karakteristik Pelayanan Publik
3.1.1 Pengertian Pelayanan Publik
Pengertian pelayanan publik/pemerintah menurut UU No 25 tahun 2009 adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pengertian pelayanan publik menurut Wikipedia adalah Pelayanan publik atau
pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan
umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang
diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi Swasta,
perusahaan pengangkutan milik swasta. (2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh organisasi publik, yang dapat dibedakan lagi menjadi :
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 6

7. (a) Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan
satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus
memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan
penjara dan pelayanan perizinan.
(b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik
yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien
tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara
pelayanan.
3.1.2. Karakteristik Pelayanan Publik
Menurut Wikipedia, ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis
penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:
1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan
perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan
semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
3. Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang
ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas
transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara
pelayanan yang lebih dominan.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 7

8. Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan
(rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah
pertarna, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi).
3.2 Landasan Hukum Tentang Pendanaan Pendidikan
Adapun landasan hukum yang mengatur tentang pendanaan pendidikan adalah:
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
e. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
h. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
i. Permendagri 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
j. Peraturan Menteri Keuangan No. 2001/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi
BOS Tahun Anggaran 2012.
k. Permendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunanan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 8

9. 3.3 Profil Pendidikan Dasar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Kepulauan
Riau yang merupakan provinsi ke 32 yang berdiri sejak tahun 2002 dari hasil pemekaran dari
provinsi Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan
yang tersebar di Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitarnya. Pada tahun 2010 penduduk
Bintan tercatat sebanyak 127.404 jiwa dengan kepadatan 65 jiwa per km² (BPS Kabupaten
Bintan, 2010).
Secara umum masalah kependudukan yang dihadapi adalah besarnya angka
pengangguran dan kemiskinan, di mana pada tahun 2009 sekitar 4,63 persen dari penduduk
usia kerja merupakan pengangguran. Dan angka kemiskinan pada tahun 2010 tercatat
sebanyak 6,48 persen. Namun demikian, di bidang pendidikan telah mengalami kemajuan. Hal
ini ditunjukkan dengan kecilnya angka buta huruf yaitu sekitar 4,53 persen, dan penambahan
jumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di kabupaten Bintan.
Di bawah ini disajikan tabel banyaknya Sekolah Dasar (SD) negeri, jumlah murid dan
guru menurut kecamatan dan status di kabupaten Bintan.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 9

10. Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2010.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 10

11. 3.4 Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri Sebagai Produk
Pelayanan Publik/Pemerintah Di Kab. Bintan Prov. Kepri
Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
(public services). Pemberian pelayanan public pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua
sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen
jasa publik (charging of services).
Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tariff
untuk pelayanan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan
milik pemerintah. Beberapa pelayanan public yang dapat dibebankan tariff pelayaanan
misalnya: pendidikan, penyediaan air bersih, transportasi publik, energi dan listrik, perumahan
rakyat, jalan tol, fasilitas rekreasi, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, dan lain-lain
(Mardiasmo, 2009:107).
Praktik pembebanan pelayanan public berbeda-beda untuk setiap Negara, antara jasa
yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik
Negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Pembebanan langsung kepada masyarakat
(charging for service) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah.
Menurut Fattah (2000:27) di dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua
pendekatan, yaitu : pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pada pendekatan makro, faktor
utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan
dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pada pendekatan mikro,
menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya
satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-
gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 11

12. merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per
murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran
sekolah serta banyaknya murid sekolah.
3.4.1. Jenis Pembiayaan Pendidikan
Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya
pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dapat dibagi
menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan
Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.
1) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan yang meliputi:
a) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya
manusia, dan modal kerja tetap.
b) Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia
terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat
pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis
pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana
dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
c) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang
orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 12

13. d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang
berprestasi.
2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, biaya memiliki peranan yang sangat menentukan.
Biaya merupakan suatu keharusan, karena tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.
Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input)
yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian
tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan
memiliki peranan yang sangat menentukan (Supriadi, 2004:3). Lebih lanjut Suriadi
mengatakan, hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya,
sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan terutama di sekolah tidak akan
berjalan. Biaya (cost) pada pendidikan dasar dan menengah memiliki cakupan yang luas,
yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik
dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang),
misalnya, iuran siswa jelas merupakan biaya, dan sarana fisik, buku dan guru juga merupakan
biaya.
Pembangunan pendidikan pada hakekatnya adalah pembangunan sumber daya
manusia. Konsekuensi pembiayaan pembangunan pendidikan merupakan juga akumulasi
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 13

14. akibat porsi anggaran pendidikan di Indonesia yang terlampau minim selama beberapa
dekade. Hal itu semakin membuat mahalnya upaya revitalisasi pendidikan, termasuk di
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
3.4.2 Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri
Secara rinci anatomi biaya pendidikan sekolah, khususnya di tingkat SD dan SMP atau
yang sederajat pada umumnya meliputi : (1) Biaya Sarana Prasarana, 2. Biaya Gaji, (3). Biaya
Operasional Sekolah, (4). Biaya Pengembangan Mutu (Supriyadi Yudi, 2011).
Biaya sarana prasarana meliputi : (1). Gedung (Ruang kelas atau ruang belajar, Ruang
laboratorium, Ruang perpustakaan, Ruang praktek senam, Ruang praktek kesenian, Ruang
praktek ketrampilan, Ruang multimedia, Ruang pelayanan BK, Ruang Kepala Sekolah, Ruang
guru, Ruang P3K/UKS, Kamar mandi/WC), (2). Lapangan Olahraga (Lapangan sepakbola,
Lapangan tenis, Lapangan basket, Lapangan badminton, Lapangan atletik lompat/loncat), (3)
Lahan Atau Tempat Praktek (Labor IPA Fisika, Labor bahasa, dll).
Biaya Kewajiban, Daya dan Jasa meliputi: Listrik, PAM, Telepon dan jasa internet,
Pajak-pajak, Pemeliharaan Gedung dan peralatan, Rehabilitasi ringan.
Gaji dan tunjangan meliputi: (1) gaji guru, 2. Gaji karyawan, (3). Insentif
Biaya Operasional meliputi: (1) Pendaftaran siswa baru, (2). Rapat-rapat dan
perjalanan, (3). Komite sekolah, (4). Kegiatan belajar mengajar, (5). Kegiatan BK, (6).
Kegiatan pengembangan pribadi, (7). Kegiatan ekstrakurikuler, (8). Media pelajaran, (9).
Pengadaan buku pelajaran, (10) Alat pelajaran, (11) Alat laborat, (12) Bahan praktek/laborat,
(13) ATK, (14) Administrasi KS dan guru, (15) Kegiatan outdoor, (16) Penyelenggaraan
UAS, (17) Penyelenggaraan ujian, (18) Kegiatan studi tour, (19) Kegiatan try out ujian, (20)
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 14

15. Kegiatan lomba, (21) Inhouse Training bagi guru, (22) Kegiatan kerjasama lembaga dan
kehumasan, dan lain-lain.
Biaya Pengembangan Mutu meliputi: (1) Pembina dan pelatih, (2) Penelusuran bakat
dan minat, (3) Training center, (4) Pengiriman kontingen, (5) Beasiswa, (6) Bantuan khusus
siswa, (7). Pelatihan guru, (8) Bimtek guru dan pelatih, (9) Lomba siswa, guru, dan sekolah,
(10) Pengembangan kurikulum, (11) Akreditasi sekolah, (12). Pengembangan dan inovasi,
(13) Kerjasama sekolah/lembaga, (14) Kepengawasan, (15) Stimulasi, asistensi dan advokasi,
(16) Pengembangan tenaga non kependidikan, (17) Pengembangan perpustakaan sekolah, (18)
Pengembangan jaringan pendidikan nasional (Jardiknas), (19). Pengembangan sekolah standar
nasional dan internasional, (20) Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),
(21) Pengembangan sekolah bercirikan khusus, (29) Evaluasi dan monitoring, dan lain-lain.
Selama ini sekolah dasar di kabupaten Bintan memperoleh biaya pendidikan dari :
1) Pemerintah Pusat (Dana BOS)
2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3) Pemerintah Kabupaten Bintan
4) Sumbangan masyarakat dan bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.
Secara sederhana formulasi penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri
sebagai produk pelayanan publik/pemerintah di kabupaten Bintan provinsi Kepri dirumuskan
sebagai berikut:
Jumlah Total Biaya Sekolah
Biaya per Siswa = ----------------------------------------------
Jumlah Total Siswa
Pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti
pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis, dalam
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 15

16. arti dibiayai dari pajak. Sementara barang privat yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti
listrik, telpon transportasi umum ditarik sebesar harga pemulihan biaya totalnya (full cost
recovery price). Untuk barang campuran (mixed/merit good), seperti pendidikan menengah,
penyembuhan kesehatan, sanitasi disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari
tarif. Pembebanan tarif pendidikan dasar (SD Negeri dan SLTP Negeri) pembiayaannya
ditanggung pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Berdasarkan Permendikbud No 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
dana BOS dan Laporan Keuangan BOS tahun anggaran 2012, Besaran biaya satuan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2012 yang diterima oleh sekolah termasuk BOS
buku dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1) SD/SDLB : Rp. 580.000,-/siswa/tahun
2) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 710.000,-/siswa/tahun
Pendidikan yang baik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kurang tepat
jika ada istilah pendidikan harus murah bahkan gratis, tetapi yang manjadi masalah adalah
apabila dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ternyata tidak bisa mencukupi
biaya operasional sekolah dan biaya lain yang diperlukan oleh sekolah, maka kekurangan
biaya pendidikan pendidikan juga harus ditanggung oleh pemerintah daerah, orangtua
/masyarakat secara proporsional.
Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi
dalam menggunakan sumber-sumber sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan,
pemerataan pengeluaran masyarakat, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Di
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 16

17. samping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya
perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.
3.5 Transparansi Dalam Penentuan Besaran Biaya Pendidikan dan Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3.5.1. Transparansi
3.5.1.1. Pengertian
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah (Hamid Muhammad 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah perlu proaktif memberikan
informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat
(Surya Darma 2007).
Sekolah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur,
leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Sekolah perlu menyiapkan
kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas
bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat
rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta
prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang
berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada
akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 17

18. akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi
dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang
efektif, efisien, dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau
beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai
pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.
Menurut Surya Darma (2007) transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di
bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga
pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam
manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan
jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa
memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan
orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di
sekolah (Surya Darma 2007). Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan
timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai.
Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan
orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa
ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi
siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua
siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 18

19. digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua
siswa terhadap sekolah (Surya Darma, 2007).
Dalam kontek pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan apa
adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh
sekolah (Hamid Muhammad, 2007), dimana data yang dilaporkan sekolah mencerminkan
realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan
dengan segera kepada semua pihak yang terkait
(stakeholders).
3.5.1.2. Tujuan Transparansi
Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah
bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih
dalam arti tidak ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berwibawa dalam arti
professional.
Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah
dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh
informasi yang akurat (Hamid Muhammad 2007).
3.5.1.3. Upaya-upaya Peningkatan Transparansi
Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah
sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sekolah. Adapun
upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik
menurut Hamid Muhammad (2007) antara lain :
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 19

20. 1). Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui
temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.
2). Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi
yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.
3). Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik.
4). Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah,
fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.
3.5.1.4. Indikator keberhasilan Transparansi
Masih menurut Hamid Muhammad (2007) bahwa keberhasilan transparansi sekolah
ditunjukkan oleh indikator sebagai barikut :
1). Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah
bersih dan berwibawa.
2). Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
3). Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah dan.
4). Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yang baik adalah:
a. Value for money (ekonomis, efisien, efektif)
b. Akuntabilitas
c. Transparansi
d. Keadilan
e. Kejujuran
(Depdikbud, 2011)
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 20

21. Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas
dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut kemampuan sekolah untuk
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggung jawabkan
pengelolaan dana secara transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sumber dana
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dalam kajian pengelolaan pendidikan.
Fungsi dana dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya untuk
menunjang penyediaan sarana dan prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium,
perpustakaan, media belajar, operasi pengajaran, pelayanan administratif dan sebagainya.
Dana pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang (real cost), tetapi segala sesuatu
pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2005:168).
Jenis-jenis biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah maupun orang tua
siswa baik yang langsung dibayarkan kepada sekolah maupun yang dibelanjakan sendiri oleh
siswa sangat perlu untuk diketahui oleh pengelola sekolah. Hal ini penting untuk diketahui
dalam rangka menentukan kebijakan yang lebih operasional tentang pembiayaan pendidikan
pada tingkat sekolah. Bila jumlah pengeluaran siswa untuk masing-masing komponen tersebut
diketahui, maka dalam rangka mengurangi beban keluarga miskin, pemerintah dapat
menetapkan manakah di antara komponen-komponen tersebut yang dapat disubsidi dan untuk
berapa banyak subsidi tersebut diberikan.
Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua dalam rangka menunjang pendidikan anaknya,
baik langsung maupun tidak langsung dibayarkan kepada sekolah, sangat bermanfaat dalam
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 21

22. rangka meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri di Kabupaten Bintan. Seperti kita
ketahui bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai.
4. KESIMPULAN
Dari pembahasan dan analisis mengenai Transparansi dalam penentuan besaran biaya
pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk pelayanan publik/pemerintah di Kabupaten
Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun gratis bukanlah seperti
yang diasumsikan oleh masyarakat pada umumnya seperti tidak membayar uang
sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi,
maupun biaya operasional sekolah. Namun, Wajar Dikdas gratis adalah hanya
mencakup biaya operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta
biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu
tahun.
2. Walaupun telah diatur dalam UUD 1945 terutama dijelaskan pemerintah dalam
pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya”. Namun, dikarenakan anggaran yang masih
minim untuk pendidikan dalam APBN dan APBD menyebabkan amanah konsitusi
ini belum terwujudkan. Sehingga, pemerintah membuat perturan yang berkenaan
dengan pendanaan pendidikan yang tertuang didalam PP Nomor 48 Tahun 2008
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 22

23. tentang Pendanaan Pendidikan, yang mana pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Sumber pendanaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau memperoleh biaya pendidikan dari : (a) Pemerintah Pusat (Dana
BOS), (b) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (c) Pemerintah Kabupaten Bintan,
(d) Sumbangan masyarakat dan bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.
4. Transparansi penggunaan dana pendidikan oleh sekolah bertujuan untuk
membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah
organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti
tidak ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berwibawa dalam arti
professional.
Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas dapat diketahui biaya minimum ideal yang
diperlukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, biaya
yang dikeluarkan oleh orang tua siswa baik langsung maupun tidak langsung dibayarkan ke
sekolah, mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penting untuk
diperhatikan oleh pihak pengelola sekolah, yaitu mencari sumber dana di luar dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), hal itu dilakukan karena keterbatasan penggunaan dari dana
BOS. Apabila sumber dana di luar BOS bisa diupayakan, maka akan bisa dipakai untuk
membiayai kegiatan-kegiatan sekolah di luar ketentuan BOS.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 23

24. DAFTAR PUSTAKA
BPS Kabupaten Bintan. 2010. Bintan Dalam Angka 2010. Bintan: Bappeda Kab. Bintan dan
BPS Kab. Bintan.
Darma.Surya. 2007. Manajemen Keuangan sekolah, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat
Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan
Nasional.
Depdikbud. 2011. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku.
Jakarta: Depdiknas, Departemen Agama
Depdikbud. 2012. Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun 2012. Jakarta: Depdiknas
-----------. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem
Pendidikan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
-----------. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Fatah, Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Hamid, Muhammad. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta: Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas
Halim, Abdul. 2008. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Analisis Investasi
(Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Hasbullah. 2007. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Jones, Bernard. 1996. Financial Management in The Public Sector. London: Mc Graw Hill.
Logos. 2003. Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan
(Problem dan Rekomendasi).
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Mulyasa, E. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan. 2008. Jakarta: Depdiknas.
Peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 24

25. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Supriyadi, Yudi. 2011. Anatomi Biaya Persekolahan Dan Pelayanan Pendidikan SD dan
SMP atau yang sederajat.
http://yudisupriadisangpengabdi.blogspot.com/2011/12/anatomi-biaya-persekolahan-
dan.html. Diakses tanggal 8 Juni 2012.
Supriadi, Dedi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Tilaar, H.A.R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta
----------------. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta
UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Wikipedia. 2012. Definisi Layanan Publik.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik#Definisi. Diakses tanggal 9 Juni 2012.
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 25