Dokumen tersebut membahas tentang main hakim sendiri dari perspektif sosiologis. Ia menjelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri muncul karena adanya anomie di masyarakat yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai-nilai lama dengan perkembangan zaman, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dokumen tersebut juga menganalisis hubungan antara hukum, m
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Terdiri dari etiologi kriminal untuk menelusuri penyebab kejahatan, penologi yang mempelajari hukuman, dan sosiologi hukum pidana yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana. Tujuannya adalah memahami fenomena kejahatan secara lebih baik.
1. Sejarah perkembangan kriminologi dimulai dari pemikiran Cesare Lombroso pada abad ke-19 yang melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor biologis.
2. Pada abad ke-18 muncul mazhab klasik yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran undang-undang, dengan asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.
3. Perkembangan selanjutnya membahas pandangan Plato,
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk definisi, jenis korban, tujuan, dan perbedaan dengan kriminologi. Dokumen ini juga membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan terhadap korban kejahatan, terutama peran aparat penegak hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan berbagai aspeknya. Dokumen ini juga membahas tentang kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ, anak Ahmad Dhani, yang menabrak mobil dan menewaskan enam orang. Dokumen ini juga membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang terkait.
Materi Viktimologi Fakultas Hukum Unsoed semester 5.
materi ini di upload dengan itikad baik, bukan plagiarism tetapi untuk bahan ajar, untuk dikonsumsi oleh mahasiswa fakultas Hukum
Dokumen tersebut membahas hubungan antara kriminologi dan viktimologi. Kriminologi mempelajari pelaku kejahatan sedangkan viktimologi mempelajari korban kejahatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa viktimologi merupakan bagian tak terpisahkan dari kriminologi karena keduanya saling melengkapi dalam mempelajari kejahatan beserta penyebab dan akibatnya.
Realisme politik didasarkan pada 6 prinsip dasar, yaitu: (1) teori politik harus tunduk pada uji fakta dan pengalaman, (2) kepentingan suatu negara diartikan sebagai kekuasaan, (3) kepentingan merupakan kategori obyektif yang berlaku universal, (4) moralitas politik tidak terlepas dari kebijaksanaan, (5) perbedaan antara kebenaran dan opini, dan (6) realisme berdasarkan pada sifat
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian antropologi, antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan ilmu lain, dan pengertian sosiologi hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang definisi dan ruang lingkup antropologi hukum dan sosiologi hukum serta hubungan kedua bidang ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu lain.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas perkembangan antropologi hukum dari perspektif ilmu hukum dan antropologi.
2. Topik awal studi antropologi hukum meliputi hukum dalam masyarakat tradisional dan mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Perkembangan selanjutnya meliputi studi pluralisme hukum dan interaksi antara hukum negara dan adat.
Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Terdiri dari etiologi kriminal untuk menelusuri penyebab kejahatan, penologi yang mempelajari hukuman, dan sosiologi hukum pidana yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana. Tujuannya adalah memahami fenomena kejahatan secara lebih baik.
1. Sejarah perkembangan kriminologi dimulai dari pemikiran Cesare Lombroso pada abad ke-19 yang melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor biologis.
2. Pada abad ke-18 muncul mazhab klasik yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran undang-undang, dengan asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.
3. Perkembangan selanjutnya membahas pandangan Plato,
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk definisi, jenis korban, tujuan, dan perbedaan dengan kriminologi. Dokumen ini juga membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan terhadap korban kejahatan, terutama peran aparat penegak hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan berbagai aspeknya. Dokumen ini juga membahas tentang kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ, anak Ahmad Dhani, yang menabrak mobil dan menewaskan enam orang. Dokumen ini juga membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang terkait.
Materi Viktimologi Fakultas Hukum Unsoed semester 5.
materi ini di upload dengan itikad baik, bukan plagiarism tetapi untuk bahan ajar, untuk dikonsumsi oleh mahasiswa fakultas Hukum
Dokumen tersebut membahas hubungan antara kriminologi dan viktimologi. Kriminologi mempelajari pelaku kejahatan sedangkan viktimologi mempelajari korban kejahatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa viktimologi merupakan bagian tak terpisahkan dari kriminologi karena keduanya saling melengkapi dalam mempelajari kejahatan beserta penyebab dan akibatnya.
Realisme politik didasarkan pada 6 prinsip dasar, yaitu: (1) teori politik harus tunduk pada uji fakta dan pengalaman, (2) kepentingan suatu negara diartikan sebagai kekuasaan, (3) kepentingan merupakan kategori obyektif yang berlaku universal, (4) moralitas politik tidak terlepas dari kebijaksanaan, (5) perbedaan antara kebenaran dan opini, dan (6) realisme berdasarkan pada sifat
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian antropologi, antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan ilmu lain, dan pengertian sosiologi hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang definisi dan ruang lingkup antropologi hukum dan sosiologi hukum serta hubungan kedua bidang ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu lain.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas perkembangan antropologi hukum dari perspektif ilmu hukum dan antropologi.
2. Topik awal studi antropologi hukum meliputi hukum dalam masyarakat tradisional dan mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Perkembangan selanjutnya meliputi studi pluralisme hukum dan interaksi antara hukum negara dan adat.
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah-kaidah sosial dan hukum, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, serta hubungan antara lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan peran hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok sosial dan stratifikasi sosial.
Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum non-doktrinal yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitasnya dengan melihat tingkah laku manusia dalam konteks hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek hukum tanpa memberikan penilaian dengan mengamati objek secara empiris dan kualitatif.
Dokumen tersebut merupakan laporan tugas kuliah mata kuliah Pengantar Sosiologi yang membahas tentang hukum adat suku Dayak sebagai pengontrol masyarakat. Dokumen ini membahas pengertian pengendalian sosial, macam-macam pengendalian sosial, cara yang dilakukan dalam kontrol sosial, lembaga pengendalian sosial, fungsi pengendalian sosial, faktor penentu efektivitas kontrol sosial, dan permas
The culture of law is acceptance and resistance on a law event indicating each human behavior on legal problem and event brought in to community. The law can't be only seen from the yuridical perspective, but it must be seen by several perspective according to people and nation development either developed or developing countries. National development is an absolute requirement to improve people life, nation, and state.
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
Dokumen tersebut membahas latar belakang munculnya sosiologisme hukum dan realisme hukum. Sosiologisme hukum berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum dan mazhab sejarah, sedangkan realisme hukum berkembang untuk menekankan pendekatan empiris dalam mempelajari hukum. Kedua aliran pemikiran tersebut menganggap penting mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang dipeng
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini berguna untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, dan mengevaluasi pengaruh hukum terhadap golongan dan perilaku individu. Sosiologi hukum juga dapat mengungkap ideologi dan lembaga yang mempengaruhi pembentukan hukum.
Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Istilah ini pertama kali dipakai pada 1882 dan dipengaruhi filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Sosiologi hukum membahas masalah seperti hubungan hukum dan sistem sosial, perbedaan sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistis, dan hubungan antara hukum dan nilai sos
Makalah ini membahas tentang hubungan antara hukum dan lembaga sosial dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dengan sanksi, sedangkan lembaga sosial adalah himpunan norma yang memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti perkawinan, pendidikan, dan agama. Makalah ini menjelaskan bahwa lembaga sosial terbentuk dari proses pelembagaan dan internalisasi
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum pidana khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan mencegah perbuatan yang melanggar hukum, dan pencurian kendaraan merupakan masalah sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai pasal hukum pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pencurian
Tipe hukum otonom berfokus pada penegakan aturan hukum secara ketat untuk mengawasi kekuasaan, namun penekanan berlebihan pada prosedur dan kepatuhan dapat menimbulkan legalisme dan mengabaikan keadilan substantif.
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Usulan penelitian ini membahas rancang bangun penjadwalan tugas pada komputasi paralel menggunakan algoritma cost-time optimization. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan laboratorium dalam memproses data dengan komputasi tinggi dengan menerapkan konsep komputasi paralel pada sejumlah komputer pribadi menggunakan algoritma penjadwalan tugas berbasis biaya dan waktu.
Pancasila sebagai identitas nasional serta aktualisasi pengamalan pancasila d...Terminal Purba
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia dan aktualisasi pelaksanaannya di bidang politik pada era globalisasi. Pembahasan meliputi hakikat globalisasi, peran Pancasila sebagai identitas bangsa di tengah arus global, serta upaya penerapan nilai-nilai Pancasila secara kontemporer di bidang politik negara.
Bab I merangkum latar belakang masalah pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia di STMIK Widya Cipta Dharma. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya stimulus untuk meningkatkan semangat belajar mandiri mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi multimedia interaktif untuk mata kuliah Teknik Multimedia.
Pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pendidikan adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai kepribadian, sementara manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Makalah ini membahas tentang pemanasan global, termasuk penyebabnya seperti efek rumah kaca dan penggundulan hutan, dampaknya seperti perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, serta upaya penanggulangannya seperti penanaman pohon dan daur ulang.
Makalah ini membahas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada) pada tahun 2005, termasuk penyelewengan yang dilakukan oleh bakal calon dan KPUD serta solusi untuk mengatasinya."
Kasus ini membahas proses identifikasi korban akibat bencana kebakaran hotel dengan korban 400 orang. Tim Disaster Victim Identification (DVI) melibatkan dokter gigi untuk membantu proses identifikasi karena gigi dan mulut menyimpan informasi penting untuk identifikasi. Proses identifikasi meliputi pengumpulan data post mortem dan ante mortem, kemudian dilakukan rekonsiliasi data untuk mengidentifikasi korban secara pasti.
Dokumen tersebut memberikan definisi dan penjelasan mengenai karya ilmiah. Secara ringkas, karya ilmiah adalah hasil karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Terdapat beberapa jenis karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Secara singkat, tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi pada 2010 meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor penyebab pengangguran antara lain ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. Dampak pengangguran meliputi berkurangnya pendapatan dan pajak neg
Makalah ini membahas tentang keuangan negara, termasuk definisi, asas-asas pengelolaannya, kekuasaan atas pengelolaan, proses penyusunan anggaran belanja negara/daerah, serta klasifikasi pengeluaran pemerintah. Tujuannya adalah mengetahui hal-hal terkait pengelolaan keuangan negara secara lebih mendalam.
1. PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
1. Pendahuluan
Tindak kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap
pelaku kejahatan, pada saat ini telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat.
Fenomena ini terus bermunculan, seiring dengan bergulirnya gerakan reformasi.
Harian Kompas (16 Juni 2000) mencatat selama tahun 1999 s/d Mei 2000 hanya di
wilayah Jabotabek saja telah terjadi 46 peristiwa kekerasan dengan korban tewas dan
dibakar massa sebanyak 67 orang. Korban tersebut semuanya adalah pelaku tindak
kriminal, seperti pencurian sepeda motor, perampasan mobil/taksi, pencurian ternak
dan sebagainya.
Salah satu contoh yang sangat tragis adalah ketika empat pelaku kejahatan di
Pondok Gede yang sudah ada di atas mobil patroli Polisi, kemudian diseret, dianiaya
dan dibakar oleh massa. Menyikapi kejadian tersebut, komentar yang muncul dari
salah satu anggota masyarakat adalah: “ … kalau diserahkan kepada polisi, tak lama
lagi mereka akan keluar dan kembali nodong”. Komentar ini menunjukan tingkat
kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum telah hilang dan juga
menunjukkan rendahnya kemampuan polisi untuk mencegah tindakan main hakim
sendiri tersebut.
Peristiwa main hakim sendiri ini tidak hanya terjadi di Jakarta yang
karakteristik penduduknya sangat beragam. Di Cilacap yang masyarakatnya
dikategorikan lebih tradisional, selama kurun waktu lima bulan (November 1999 s/d
Maret 2000) tercatat 13 pelaku kejahatan tewas dihakimi massa. Sembilan
diantaranya tewas dengan cara dibakar dan salah satunya adalah pelaku pencurian
satu ekor ayam (Kompas, 16 Juni 2000).
Mencermati perilaku masyarakat dalam menyikapi berbagai tindakpidana
kejahatan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah mengapa masyarakat berperilaku
demikian ? Tidak mampukah peraturan hukum sebagai sarana kontrol sosial
mencegah tindakan main hakim sendiri ? Makalah ini akan menguak fenomena
perilaku main hakim sendiri dari aspek sosiologis.
1. Hukum dan masyarakat
Untuk mengatur ketertiban dan kepatuhan terhadap norma kehidupan
bermasyarakat diperlukan suatu norma hukum. Hoeber (dalamSchur, 1968)
menyebutkan empat fungsi dasar hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, yaitu :
2. 1. Untuk menetapkan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat,
dengan menunjukan jenis-jenis perilaku apa saja yang
diperbolehkan dan yang dilarang;
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang
mewakili kewenangan untuk melakukan pemaksaan, serta siapa saja
yang harus mentaatinya. Sekalipun memilihkan sanksi-sanksi yang
tepat dan efektif;
3. Menyelesaikan sikap sengketa; dan
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri
dengan kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan
kembali hubungan-hubungan antar anggota masyarakat. Apabila
fungsi-funsgi ini dijalankan dengan benar dan kosekuen, dapat
diharapkan perilaku manusia dan tata kehidupam masyarakat akan
sesuai dengan kaidah, norma, nilai dan aturan yang berlaku secara
universal.
Namun demikianuntuk menjalankan funsgi hukun tersebut
menurutParsons (1971) terdapat beberapa masalah penting yang harus diselesaikan
terlebih dahulu, yaitu :
1. Masalah legitimasi, yang berkaitan daengan landasan bagi pentaatan kepada
peraturan;
2. Masalah interpretasi, yang menyangkut masalah penetapan hak dan
kewajiban subjek melalui proses penerapan peraturan;
3. Masalah sanksi, berkaitan dengan penegasan sanksi-sanksi yang akan timbul
apabila terdapat pentaatan atau pelanggaran peraturan, serta menegaskan siapa
yang berhak menerapkan sanksi tersebut;
4. Masalah yirisdiksi, yaitu berkaitan dengan penetapan garis kewenangan
tentang siapa yang akan berhak menegakan norma-norma hukum dan apa saja
yang akan diatur oleh norma hukum tersebut (perbuatan, orang, golongan dan
peranan).
Keempat masalah ini menjadi amat penting, karena produk hukum yang
berupa peraturan hukum harus memenuhi dan menjamin sara keadilan masyarakat.
Oleh karenanya, melihat fungsi hukum yang demikian, antara hukum dan kehidupan
sosial masyarakat tidaklah dapat dipisahklan. Peraturan hukum dapat digunakan
3. sebagai sarana kontrol sosial dalam hubungan antara manusia maupun dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat ini olehDurkheim (1964)
ditunjukan oleh perbedaan bentuk dan cara pelaksanaan hukum dalam suatu struktur
sosial masyarakat yang berbeda. Dalam teorinya tentang solidaritas
sosial, Durkheimmembadakan masyarakat dalam dua jenis yaitu solidaritas mekanik
dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ditandai oleh pembagian kerja yang
rendah, kesadaran kolektif kuat, idividualisme rendah, hukum yang sifatnya represif
sangat dominan, konsendus terhadap pola-pola normatif sangat penting, keterlibatan
komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang sangat besar, dan bersifat
primitif atau pedesaan. Dengan ciri yang demikian, maka hukum ini mendefinisikan
setiap perilaku kejahatan sebagai ancaman terhadap solidaritas. Oleh karenanya
pemberian hukum di sini dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional
yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat
dan juga bukan merupakan pertimbangan yang diberikan utuk menyesuaikan
hukuman dengan kejahatannya. Hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan
menyatakan kemarahan kolektif. Sedang solidaritas organik ditandai oleh perbagian
kerja yang tinggi, kesadaran kolaktif rendah, hukum yang sifatnya restitutif lebih
dominan, individualis tinggi, lebih mementingkan konsensus pada nilai-nilai abstrak
dan umum, badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpanh,
dan bersifat industrial-perkotaan. Penerapan hukuman dalam solidaritas mekanik
lebih bertujuan untuk memulihkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat.
Kemajuan pebangunan yang dicapai oleh masyatrakat Indonesia saat ini
secara umum dapat dikategorikan pada struktur masyarakat bentuk solidaritas
organik. Dengan kemajuan ini tentunya norma hukum yang dianut lebih bersifat
restritutif. Namun melihat perilaku nain hakim sendiri yang dilakukan oleh
masyarakat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum yang
berlaku pada masyarakat yang memiliki karakteristik solidaritas mekanik.
Ketidakselarasan antara kemajuan zaman dengan praktik pelaksanaan hukum ini
selanjutnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan. Penyimpangan atau
ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori sosiologi disebut
sebagai anomie (Durkheim, 1964). Yaitu suatu keadaan dimana niali-nilai dan
norma-norna semakin tidak jelas lagi dan kehilangan relevansinya. Tindakan main
hakim sendiri, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie, atau dalam
kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum
4. dengan tujuan yang diinginkan oleh masyatakat. Pelasanaan fungsi hukum oleh
lembaga hukum dipadang oleh masyatakat belum memenuhi rasa keadilan
masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Berlarutnya
penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum yang tanpa ujung telah
menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan perangkat hukum.
Belum selesai penanganan hukum terhadap kasus 27 Juli, kasus Bank Bali dan
kasus mantan presiden Soeharto, sebagai contoh, telah memberikan inspiradi kepada
masyarakat untuk tidak lagi mempercayai hukum, di samping menumbuhkan
kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap lembaga hukum sebagai lembaga
kontrol sosial. Oleh karenanya Smelser (1963) melihat gejala kekerasan massa ini
sebagai perwujudan dari ledakan kemarahan dan akumulasi kekecewaan masyarakat.
Sebagai akibatnya, ketika pengendalian atau kontrol sosial oleh pemerintah melalui
peraturan atau pranata hukum dianggap tidak berfungsi, maka pengendalian sosial
dalam bentuk lain akan muncul (Black, 1976). Tindakan individu atau massa untuk
main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya merupakan salah satu
bentuk pengendalian sosial oleh masyarakat.
Keberanian masyarakat untuk mengambil alih proses pengendalian sosial
dalam bentuk main hakim sendiri ini, mau tidak mau dapat dinyatakan sebagai buah
dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi telah mewariskan kepada masyarakat, baik
yang positif maupun negatif,- kebebasan, keberanian, keterbukaan informasi,
demokrasi, dan sebagainya, yang kemudian menumbuhkan “kekuasaan dalam
masyarakat. Rasa memiliki kekuasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong
munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Di sini kekuasaan
dipandang sebagai sarana untuk melegitimasikan setiap tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat, termasuk melakukan tindakan hukum. Di sini berlaku suatu asumsi,
bahwa penguasalah pemilik hukum.
1. Hukum dan kekuasaan
Keterkaitan hukum dan kekuasaan ini dapat dibuktikan melalui sejarah
pemerintahan orde baru. Kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh pemerintah
orde baru, mendorong pelaksanaan sistem hukum sesuai dengan selera dan kebutuhan
penguasa. Di sini mengandung artibahwa para pemilik kekuasan pada umumnya
berusaha mempertahankan “status quo” melalui berbagai tindakan yang tersembunyi
di balik instrumen dam peraturan hukum. Tindakan ini oleh Galtum (1996) disebut
sebagai kekuasan “punisif”, yang memiliki sumber legitimasinya pada kemampuan
untuk memberikan sanksi “kejahatan” terhadap mereka yang berada di bawah
kekuasaannya, guna menciptakan “rasa takut”. Kekuasaan ”punitif” ini memiliki
5. kecenderungan mewujudkan tujuannya melalui berbagai bentuk kekerasan fisik dan
psikologis melalui penyiksaan, ancaman, tekanan dan sejenisnya.
Pemerintahan orde baru dengan kekuasaanya itu telah memperaktikan apa
yang dilansir oleh Galtum tersebut. Pemberian stigma politik kepada para
demonstran atau kepada kelompok yang berwawasan kritis, penggusuran tanah atas
nama pembangunan, merupakan contoh jelas dari upaya untuk mempertahankan
kekuasaan melalui instrumen hukum. Oleh karenanya menjadi benar apabila Max
Weber (1922) menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu
hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan,
dan apapun dasar kemampuan ini.
Mengapa penguasa (pemerintah) mampu menguasai rakyat yang sebenarnya
memiliki kekuasaan fisik yangjauh lebih besar? MenurutHume (dalam Aubert,
1973) ini disebabkan oleh kemampuan dan keberhasilan penguasa untuk menguasai
opini. Yaitu dengan melakukan tekanan-tekanan, kekerasan dan berbagai bentuk
penciptaan rasa takut lainnya, secara terus menerus sehingga memunculkan
kepatuhan. Kepatuhan ini timbuk secara terus menerus untuk selalu tunduk dan
pasrah, yang dilandasi oleh perasaan superioritas sang penguasa ataupun perasaan
takut. Oleh karena hanya di atas opini sajalah kekuasaan dapat ditegakkan, maka
penggalangan dan pembentukan opini terus menerus di lalukan guna mempertahan
kekuasaan.
Seiring dengan jatuhnya kekuasaan orde baru, masyarakat kemudian merasa
menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, masyarakat kemudian mengadopsi dan
meniru pola atau model penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah orde
baru. Masyarakat telah belajar banyak dari kemampuan pemerintah orde baru dalam
menggunakan kekuasaannya, yang selanjutnya dipraktikan dalam bentuk pengadilan
jalanan. Tindakan main hakim sendiri ini merupakan upaya masyarakat untuk
menciptakan opini kepada pemerintah maupun kepada masyarakat lain secara lebih
luas, guna menunjukkan kekuasaanya, meskipun tindakan tersebut disadari telah
melanggar hukum.
1. Alternatif pencegahan
Perilaku menyimpang dan anomie dalam bentuk main hakim sendiri, sebagai
suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat
yang tepat pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindak
kekerasan atau main hakim sendiri tersebut. Apabila akar masalahnya adalah
ketidakpercayaan terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum seperti yang
dikemukakan olehHoeber di muka perlu dilaksanakan secara konsekuen. Upaya ini
6. pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan apabila tindak kekerasan itu berakar
pada ketidakadilan dan ketertidakpastian masyarakat oleh struktur kekuasaan
(penguasa), maka obat yang tepat untuk itu adalah “pencairan” struktur kekuasaan
yang menjadi sumbernya. Di sinilah kemudian dituntut demokratisasi dalam
kehidupan sosial masyarakat. Untuk dapat melaksanakan ini semua, maka berbagai
masalah yang dikemukakan oleh Parsons di muka perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan berbagai tindakan antara lain
adalah :
1. Hukum danperaturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan baik
dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian, jujur, tidak
memihak, serta memiliki kemampuan;
2. Peraturan perundang-undangan sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat
mengahruskan;
3. Sanksi yang diancamkan di dalam perundang-undangan haruslah sebanding
dengan sifat perundang-undangan yang dilanggar;
4. Lembaga hukum harus dibebaskan dari berbagai kekuasaan di luar
kekuasaan yudikatif, utamanya kekuasaan eksekutif; dan
5. Para pelaksana hukum harus menafsirkan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan tafsir yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum. Melalui
tindakan-tindakan ini dan menentukan akar permasalahan timbulnya tindakan
main hakim sendiri, diharapkan tindak kekerasan oleh massa dapat dihentikan.