Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia dan aktualisasi pelaksanaannya di bidang politik pada era globalisasi. Pembahasan meliputi hakikat globalisasi, peran Pancasila sebagai identitas bangsa di tengah arus global, serta upaya penerapan nilai-nilai Pancasila secara kontemporer di bidang politik negara.

1. MAKALAH
Pancasila Sebagai Identitas Nasional Serta Aktualisasi
Pengamalan Pancasila Dibidang Politik Dalam Era
Globalisasi
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Pendidikan Pancasila”
Dosen Pengampu : Tri Handayani, SH., MH
Disusun Oleh :
Latif Barun Abdullah
102010268
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2010

2. KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirrohiim
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat,
inayah, serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul “Pancasila Sebagai Identitas Nasional Serta Aktualisasi Pengamalan Pancasila
Dibidang Politik Dalam Era Globalisasi” dengan baik dan lancar tanpa hambatan yang
begitu berarti.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Handayani, SH., MH selaku dosen
pembimbing Pendidikan Pancasila yang membimbing serta memberikan tugas kepada kami,
sehingga kami dapat melatih menyelesaikan permasalahan secara ilmiah. Semoga apa yang
kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta bagi penulis pada
khususnya.
Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat begitu banyak
kekurangan dan juga kesalahan, maka dari itu kami menerima kritik dan saran yang
membangun dari pembaca makalah ini.
Semarang, Desember 2010
Penulis

3. DAFTAR ISI
HALAM AN JUDUL
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Sistematika Penulisan 3
BAB II : PEMBAHASAN
A. Hakikat Globalisasi 4
B. Pancasila Sebagai Identitas Nasional Dalam Era Globalisasi 5
C. Aktulaisasi Pengamalan Pancasila Dibidang Politik 7
BAB III : PENUTUP 10
DAFTAR PUSTAKA 12

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Globalisasi memang sebuah keniscayaan waktu yang mau tidak mau dihadapi
oleh negara manapun di dunia. Ia mampu memberikan paksaan kepada tiap negara untuk
membuka diri terhadap pasar bebas. Dalam globalisasi, negara-negara berkembang mau
tidak mau, suka tidak suka, harus berinteraksi dengan negara-negara maju. Melalui
interaksi inilah negara maju pada akhirnya melakukan hegemoni dan dominasi terhadap
negara-negara berkembang dalam relasi ekonomi politik internasional.
Globalisasi yang hampir menenggelamkan setiap bangsa tentunya memberikan
tantangan yang mau tidak mau harus bangsa ini taklukkan. Era keterbukaan sudah dan
mulai mengakar kuat, identitas nasional adalah barang mutlak yang harus dipegang agar
tidak ikut arus sama dan seragam yang melenyapkan warna lokal serta tradisional
bersamanya. Identitas nasional, dalam hal ini Pancasila mempunyai tugas menjadi ciri
khas, pembeda bangsa kita dengan bangsa lain selain setumpuk tugas-tugas mendasar
lainnya. Pancasila bukanlah sesuatu yang beku dan statis, Pancasila cenderung terbuka,
dinamis selaras dengan keinginan maju masyarakat penganutnya. Implikasinya ada pada
identitas nasional kita yang terkesan terbuka, serta terus berkembang untuk diperbaharui
maknanya agar relevan dan fungsional terhadap keadaan sekarang
Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat maka hal ia akan
mengancam eksistensi kita sebagai sebuah bangsa. Globalisasi adalah tantangan bangsa
ini yang bermula dari luar, sedangkan pluralisme sebagai tantangan dari dalam yang jika
tidak disikapi secara bijak tentu berpotensi menjadi masalah yang bisa meledak suatu
saat nanti. Berhasil atau tidaknya kita menjawab tantangan keterbukaan zaman itu
tergantung dari bagaimana kita memaknai dan menempatkan Pancasila dalam berpikir
dan bertindak.
Beberapa ciri penting (sekaligus sebagai implikasi) globalisasi adalah: Pertama,
hilangnya batas antarnegara (borderless world), maraknya terobosan (breakthough)
teknologi canggih, telekomunikasi dan transportasi, sangat memudahkan penduduk bumi

5. dalam beraktivitas. Dengan berdiam di rumah atau di ruang kantor, seseorang bisa bebas
selancar ke seluruh isi dunia, sampai-sampai rencana pembunuhan pun bisa diketahui
sebelumnya.
Secara alamiah, tanah air kita memiliki tiga karakteristik utama, yaitu secara
geografis sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan ribu
kilometer garis pantai serta terletak pada “posisi silang” antara dua benua dan dua
samudra, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Serta secara demografis
memiliki keanekaragaman yang sangat luas dalam berbagai bidang dan dimensi
kehidupan seperti ras/etnis,agama, bahasa, kultur, sosial, ekonomi dan lain-lain. Faktor
letak strategis dan kekayaan sumber daya alam tadi akan semakin penting manakala
aspek geoekonomi, geopolitik dan geostrategi menjadi bahan tinjauan. 90% energi yang
dibutuhkan Jepang dikapakan melalu perairan Indonesa. 60% ekspor Austalia dikirim ke
Asia melalui perairan Indonesia. Amerika Serikat minta innocentpassage melinta dari
timur ke barat di dalam wilayah perairan territorial indonesia, bagi pemelihara hegemoni
dan aksesnya ke sumber minyak di TimurTengah, tidak heran jika banyak negara
berkepentingan terhadap kestabilan atau instabilitas indonesia yang kaya akan minyak,
mineral, hutan dan aneka ragam kekayaan laut. Oleh karenaya salah satu konsekuensi
dari ciri letak strategis dan kekayaan SDA tadi adalah masuknya berbagai pekentingan
asing ke dalam negeri kita.
Pergesekan antar berbagai kepentingan asing tersebut selain aneka kepentingan
internal / nasional dapat dilahirkan berbagai macam konflik di Indonesia. Sedangkan
secara demografis dengan 1072 etnik yang menghuni kepulauan Indonesia serta ribuan
macam adat-budaya, ratusan macam bahasa serta sekian banyak agama yang menjadi ciri
pluriformitas bangsa,sudah barang tentu selain menyimpan berbagai macam kekayaan
budaya, juga sekaligus mengandung berbagai potensi dan sumber konflik.
Tanpa disadari sebenarnya saat ini bangsa Indonesia sedang terlibat dalam suatu
peperangan dalam kondisi terdesak hampir terkalahkan. Kita dapat saksikan dengan
kasat mata terpinggirkannya nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti kekeluargaan,
gotong-royong, toleransi, musyawarah mufakat dan digantikan oleh individualisme,
kebebasan tanpa batas, sistem one man one vote dan sebagainya.

6. B. Rumusan Masalah
Untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini,
maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan dibahas diantaranya :
1. Apa Hakikat dari Globalisasi?
2. Bagaimana Hakikat dan Dimensi Identitas Nasional Dalam Era Globalisasi?
3. Bagaimana Aktualisasi Pengalaman Pancasila Dalam Era Globalisasi Di Bidang
Politik?
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penulisan ini diharapkan agar pembaca dapat mengatahui
Hakikat dari globalisasi, hakikat dan dimensi Identitas Nasional, serta dapat memaknai
dan mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam bidang
Politik secara benar. penulisan ini diharapkan dapat mencerahkan kembali ideologi
pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Negara ini (Indonesia)
dapat tetap hidup dengan jati dirinya untuk mencapai cita-citanya
D. Sistematika Penulisan
Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan studi
kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan Pendidikan
Pancasila serta sumber-sumber lain yang relevan.

7. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hakikat Globalisasi
Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin
bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat
transkulturasi dan perkembangan teknologi modern.1
Menurut Scholte (2000) globalisasi dibagi kedalam lima kategori besar, yaitu :
1. Globalisasi adalah internasional, global sebagai kata sifat untuk menggambarkan
hubungan lintas batas di antar negara-negara.
2. Globalisasi sebagai Liberalisasi. Globalisasi dimaksudkan sebagai process of
removing goverment-impposed restrictions on movements between countries in order
to create an ‘open’,’borderless’eorld economy.
3. Globalisasi adalah universalisasi. Global dalam penggunaannya berarti worldwide
artinya globalisasi adalah proses menyebarnya bermacam-macam barang dan ilmu
kepada masyarakat di seluruh penjuru dunia.
4. Globalisasi adalah wadah westernisasi atau modernisasi atau bahkan amerikanisasi.
Yaitu sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme,
rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dll) menyebar keseluruh penjuru dunia,
dan biasanya proses penyebaran ini akan merusak keberadaan budaya-budaya dan
etos lokal.
5. Globalisasi adalah deteritorialisasi atau superterittorialisasi. Globalisasi
menyebabkan rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-ruang sosial tidak lagi
terpetakan secara utuh dalam wilayah, jarak dan batas teritorial.2
Definisi globalisasi menurut Held dkk yang dikutip oleh Poppy S. Wanti adalah
a process (or a set of processes) which embodies a transformation in the spatial
organization of social relations and transactions-assessed in terms of their extensive,
intensive, velocity, and impact-generating transcontinental or interregional flows and
1
Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asian Foundation, 2006, hal. 107.
2
Nanang Pamuji Mugasejati-Ucu Martanto, Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, Yogyakarta: FISIPOL
UGM, 2006, hal. 2-3.

8. network of activity, interaction, and the exercise of power. 3 Yang selanjutnya
disimpulkan bahwa globalisasi ditandai oleh :
1. Globalisasi terikat erat dengan kemajuan dan inovasi teknologi, arus informasi serta
komunikasi yang lintas batas negara;
2. Globalisasi tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kapital, semakin tingginya
intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global;
3. Globalisasi berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia,
pertukaran budaya, nilai, ide, yang lintas batas negara;
4. Globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan dan
ketergantungan tidak hanya antar bangsa namun juga antar masyarakat. 4
Konsekuensi penting dari globalisasi, antara lain :
1. Globalisasi membuat aktor-aktor sosial dalam melakukan aktivitas eksternalnya
menjadi berkurang;
2. Globalisasi mendorong subsistem dan teritori nasional ke arah sistem yang lebih
komprehensif dan melahirkan interelasi serta berdampingannya subsistem dan
kewilayahan nasional-nasional;
3. Dalam globalisasi aktivitas sosial, politik dan ekonomi di suatu belahan dunia
mampu melintasi batas tertorial sehingga berpengaruh pada individu atau komunitas
di belahan dunia yang lain.5
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa globalisasi adlah proses
multidimensional dalam aspek sosial, ekonomi, politik kultural yang bergerak secara
ekstensif dan intensif ke dalam kehidupan masyarakat dunia.6
B. Pancasila Sebagai Identitas Nasional Dalam Era Globalisasi
Globalisasi ibarat fenomena yang berwajah majemuk dalam keragaman kultural,
hukum, sosial, ekonomi dan politik. Namun kita perlu berbangga diri bahwa dalam
konteks globalisasi tersebut ternyata ada dan kita memiliki sesuatu kharakteristik dalam
wajah majemuk tersebut yang berbeda dengan Idiologi Pancasila, dimana esensi dari
3
David Held dan McGrew, Ed, The Global Transformations Reader an Introduction to the Globalization
Debate, (Cambridge: Polity Press dan Blackwell Publisher, 2000), Nanang Pamuji Mugasejati-Ucu Martanto,
hal. 120.
4
Nanang Pamuji Mugisejati-Ucu Martanto, 2006, hal. 120.
5
Nanang Pamuji Mugisejati-Ucu Martanto, Op Cit,2006, hal. 4-5.
6
Nanang Pamuji Mugisejati-Ucu Martanto, 2006, hal. 36.

9. sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut merupakan dasar dari nilai moral yang
dijunjung tinggi negara-negara berdaulat di seluruh dunia. Inilah yang dimaksud
globalisasipolitik.
Mempertimbangkan posisi Pancasila diatas, maka perlu dilakukan revitalisasi
makna, peran dan posisi Pancasila bagi masa depan bangsa Indonesia sebagai negara
modern. Karena didasari keyakinan bahwa Pancasila merupakan simbol nasional yang
paling tepat bagi Indonesia sebagai negara modern.
Dalam sejarahnya, pertumbuhan nasionalisme sebagai wujud identitas nasional
dalam globalisasi telah membawa bangsa Indonesia kedalam kancah percaturan politik
dunia modern dewasa ini dengan beberapa tahap, antara lain :
Pertama, ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib
yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajah baik sebelum maupun sesudah
proklamasi. Tahap kedua, adalah bentuk nasionalisme yang merupakan kelanjutan dari
semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan, dimana pemimipin nasional
pada saat itu memiliki satu ide, satu tekad dan satu tujuan yang tertuang dalam Dasar
Negara (Pancasila) dan UUD 1945. Tahap Ketiga, adalah nasionalisme persatuan dan
kesatuan yag dituangkan dalam bentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tahap
keempat adalah, nasionalisme kosmopolitan yaitu bergabungnya Indonesia dalam sistem
global internasional yang dibangun berdasarkan “Nasionalisme Kultural Keindonesiaan”
dengan memberi kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk
menjadi kosmopolit dengan kharakteristik yang disemangati oleh multikulturalisme
(Bhineka Tunggal Ika).7
Konsep masyarakat multikulturalisme nampaknya relevan dalam menghambat arus
globalisasi, karena konsep ini menegaskan kembali adanya identitas nasional bangsa
Indonesia yang demokratis, inklusif, dan toleran dengan mengakar pada kemajemukan
budaya, agama dan adat istiadat sebagai refleksi pada Dasar Negara Pancasila yang pada
akhirnya akan menjadi modal sosial (social capital) bagi pengembangan masyarakat
multikulturalisme modern masa depan.
Dalam rangka menjaga integritas sosial, khususnya yang berkaitan dengan
pelestarian identitas nasional dalam pola masyarakat multikulturalisme ini, maka perlu
adannya pengembangan modal social capital, yaitu :
1. Idiologi dan tradisi lokal yang masih berfungsi harus dipelihara;
7
Tri Handayani, Diktat Pendidikan Pancasila, UNWAHAS; Fakkultas Agama Islam, 2005, hal. 76.

10. 2. Menjaga dan melaksanakan jaringan sosial yang masih berfungsi dalam tradisi
masyarakat tradisional;
3. Institusi-institusi lokal yang masih berfungsi dan adaptif harus tetap terpelihara dan
dipertahankan keberadaannya dalam masyarakat.8
C. Aktualisasi Pengamalan Pancasila Dibidang Politik Dalam Era Globalisasi
Sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang
mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal
dan komunal dalam bentuk bangsa. Pancasila yang merupakan satuan dari sila-silanya
harus menjadi sumber nilai, kerangka berfikir, serta asas moralitas bagi pembangunan.
Aktualisasi pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi secara
obyektif dan subyektif. Aktualisasi pancasila secara obyektif yaitu aktualisasi pancasila
dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara,
bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum. Sedangkan aktualisasi pancasila
secara subyektif yaitu aktualisasi pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek
moral dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.9
Para founding father kita dengan cerdas dan jitu telah merumuskan formula alat
perekat yang sangat ampuh bagi negara bangsa yang spektrum kebhinekaannya teramat
lebar (multfi-facet natio state) seperti Indonesia. Alat perekat tersebut tiada lain daripada
Pancasila yang berfungsi pula sebagai ideologi, dasar negara serta jatidiri bangsa.
Pancasila tidak akan dapat memberi manfaat apapun manakala keberadannya hanya
bersifat sebagai konsep atau software belaka. Untuk dapat berfungsi penuh sebagai
perekat bangsa, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan,
mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pancasila), dan
dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya.
Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam
pembukaan UUD 1945 alenia IV “….. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
8
Tri Handayani, hal. 76.
9
DR. H. Kaelan, M.S., Pendidikan Pancasila, hal. 259.

11. Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi
seluruh rakyat indonesia”.Sehingga system politik Indonesia adalah Demokrasi
pancasila.
Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyat
dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta
dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah
wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan
keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam
organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti
pedoman pengamalan Pancasial agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain
warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala
kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan
terwujud.
Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat:
1. kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung
etika dan norma kehidupan;
2. kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang
memperjuangkan kepentingan rakyat , kontrol publik;
3. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-
luasnya;
4. supremasi hukum;
Begitu pula standar demokrasinya yang :
1. bermekanisme ‘checks and balances’, transparan, akuntabel,
2. berpihak kepada ‘social welfare’, serta
3. meredam konflik dan utuhnya NKRI.
perbaikan moral tiap individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi serta
melaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlaku adalah sedikit contoh aktualisasi
Pancasila secara Subjektif. Aktualisasi secara objektif seperti perbaikan di tingkat
penyelenggara pemerintahan. Lembaga-lembaga negara mesti paham betul bagaimana

12. bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus
terus berubah seiring tantangan zaman (Kompas, 01 April 2003).
Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi pancasila dan mekanisme
Undang Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaan
diantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan
kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak
absoluth karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebih (The Real Executive ) yang
melahirkan budaya Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis
multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.
Ini bisa dilihat betapa banyaknya pejabat yang mengidap penyakit “amoral”
meminjam istilah Sri Mulyani-moral hazard. Hampir tiap komunitas (BUMN maupun
BUMS), birokrasi, menjadi lumbung dan sarang “bandit” yang sehari-hari menghisap
uang negara dengan praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu
muncul ke permukaan. Bermacam-macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap
pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman
bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat
mereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau
penjara 150 tahun bagi yang terbukti.
Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan
mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saat
ini , pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena globalisasi adalah sebuah kepastian
sejarah, maka pemerintah perlu bersikap. ”Take it or Die” atau lebih dikenal dengan
istilah ”The Death of Government”. Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan
hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan
seharusnya segera diubah menjadi public services management.

13. BAB III
PENUTUP
Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin
bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat
transkulturasi dan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai
bidang diantaranya sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, Memahami globalisasi
merupakan suatu kebutuhan, mengingat majemuknya fenomena tersebut.
Tidak ada yang dapat mengelakan arus globalisasi yang menghampiri kita bahkan
negeri ini , Globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar dan tentunya
memberikan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi bangsa ini. Ketika globalisasi
tidak disikapi dengan cepat dan tepat maka hal ini akan mengancam eksistensi kita sebagai
sebuah bangsa.
Indonesia sesungguhnya memiliki satu pamungkas yang menyatukan sekian potensi
lokal dalam sebuah perahu untuk mengarungi arus globalisasi, yakni Pancasila. namun
dengan begitu derasnya arus globalisasi yang menerpa bangsa ini, seakan memudarkan nilai-
nilai pancasila yang seharusnya dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia
dalam berbagai bidang.
Dalam bidang Politik Indonesaia menganut system demokrasi pancasila yang
bertumpu pada kedaulatan rakyat sehingga rakyatlah yang harus ikut serta dalam
pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Namun masalahnya adalah ketika sudah
menjadi seorang penguasa atau pejabat pemerintahan semua cita-cita yang di amanatkan
pancasila dan UUD 1945 seakan sirna dengan kemewahan dan kesenangan pribadi atupun
kelompok.
Dengan berlandasan falsafat pancasila,yang berisi nilai - nilai luhur yang bersifat
universal dan landasan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar nasional,yang
menentukan cita - cita perjuangan bangsa Indonesia ke dalam dan ke luar negeri yang
dilandasi oleh prinsip - prinsip cinta damai ,meskipun lebih cinta ke pada kemerdekaan
,diabdikan kepada kepentingan nasional dengan tetap menghormati dan memperhatikan

14. kepentingan negara - negara luar ,serta membuka pintu lebar - lebar bagi kerjasama
internasional atas dasar saling hormat - menghormati dan saling menguntungkan.
Selain itu perlu pula digalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila melalui
proses pendidikan dan keteladanan. Beberapa langkah mengantisipasi arus globalisasi yang
kian datang menerpa, diantaranya:
1. kembali ke pancasila dan spirit dasar pembukaanUUD 1945
2. membangun nasionalisme
3. mengembangkan kembali konsep wawasan nusantara
4. mengangkat „budaya' sebagai leading sector pembangunan nasional.
5. menghargai kearifan lokal (local wisdom)
6. kanalisasi arus globalisasi

15. DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah, A., Abdul Rozak., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani,
Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia
Foundation, 2006.
Mugasejati, Nunung Pamuji., Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, Yogyakarta, FISIPOL
UGM, 2006.
Handayani, Tri., Diktat Pendidikan Pancasila, Semarang, UNWAHAS, 2005.
Kaelan, H. M.S., Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2004.
http://chumyelith.blogspot.com/2010/01/aktualisasi-pancasila-di-era.html