More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 11. SESI 12.pptx
Similar to 11. SESI 12.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
11. SESI 12.pptx
- 1. REVIEW SESI 11 KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT A. Pengertian dan Proses Kesadaran Hukum Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum C. Indikator Kesadaran Hukum Indikator-indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja
- 2. SOSIOLOGI HUKUM SESI 12 TIPE-TIPE HUKUM
- 3. TIPE-TIPE HUKUM Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, ada 3 tipe hukum yaitu 1. Hukum Represif 2. Hukum Otonom dan 3. Hukum Responsif
- 4. TIPE HUKUM REPRESIF Adapun definisi represif menurut para ahli, antara lain: 1. Collins Dictionary Represif dalam kaitannya dengan kontkes pemerintahan yaitu pemerintahan yang membatasi kebebasan rakyat dan mengontrol mereka dengan menggunakan kekerasan. 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Represif mengacu pada bersifat represi artinya menekan, mengekang, menahan, atau menindas yang bersifat menyembuhkan.
- 5. TIPE HUKUM REPRESIF Nonet dan Selznick menyebutkan beberapa bentuk dalam mana represi dapat memanifestasikan dirinya, yaitu : 1. Ketidak mampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan umum; 2. Pemerintah yang melampaui batas; 3. Kebijakan umum yang berat sebelah, yang sering kali dipercontohkan pembaruan kota-kota dan kebijakan pengembangan ekonomi dalam mana “program pemerintah” tidak mempunyai sarana untuk memenuhi, ataupun memperhatikan, lingkup kepentingan individual dan kelompok yang dipengaruhinya.
- 6. TIPE HUKUM REPRESIF Ciri Represif/Karakteristik represif antara lain; 1. Dipergunakan dalam upaya menindaklanjuti terjadinya pelanggaran norma sosial, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. 2. Diterapkan sebagai langkah penindakkan terhadap pelanggaran norma sosial yang berlaku.
- 7. TIPE HUKUM REPRESIF DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF TINDAKAN REPRESIF Setidaknya ada akibat positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya perwujuatan untuk tindakan represif. Antara lain; 1. Pengendalian represif akan mampu menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dan mencoba menjauhkan diri dari perilaku yang sama atau tidak mengulang perilaku buruk yang sama. 2. Tindakan represif mempunyai sisi negatif bagi masyarakat. Misalnya saja dalam hal ini ketakutan dan dendam terhadap masyarakat yang memberikan sanksi. Oleh karena itulah penting diapahami bahwa salah satu ciri pengendalian sosial yang bersifat negatif yaitu tidak munculnya efek jera bagi pelaku pelanggaran, justru memunculkan permasalahan baru yang lebih besar. Selain itu, pengendalian yang dilakukan belum tentu bisa tersampaikan dengan baik. Ada bermacam-macam konflik yang bisa saja muncul di masyarakat, akibat dari penerapan bentuk pengendalian sosial yang kurang tepat.
- 8. TIPE HUKUM REPRESIF TUJUAN PENGENDALIAN SOSIAL REPRESI Setidaknya ada beberapa tujuan dilakukannya pengendalian sosial secara represif, diantaranya yaitu: 1. Agar terjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 2. Mencegah atau mengurangi kemungkinan pelanggaran nilai dan norma sosial dalam masyarakat. 3. Mengambangkan arti budaya malu pada masyarakat. 4. Menciptakan dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 5. Agar orang yang pernah melakukan pelanggaran kembali patuh terhadap atauran yang berlaku. 6. Agar keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat tercipta.
- 9. TIPE HUKUM REPRESIF Tipe hukum menindas (represif) adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan yang represif. Tipe hukum ini praktis tanpa legitimasi sama sekali. Orang menaatinya karena dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap penguasa yang keras dan kasar. Sifat represif dari hukum itu semata-mata bertujuan untuk memelihara stabilitas sosial. Tipe hukum represif dapat dilihat dari adaptasi yang pasif dan oportunistis dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial-politik. Kata "adaptasi" menunjukkan hukum berada pada kondisi subordinat (di bawah pengaruh) sistem sosial dan politik.
- 10. TIPE HUKUM REPRESIF Bahkan, kekuatan orang-orang yang menjadi penguasa politik dapat menembus semua pintu masuk ke dalam "sistem" hukum. Hukum dikendalikan oleh figur tokoh politik yang paling berkuasa di negara itu. Kriminalisasi adalah bentuk yang paling disukai oleh para penguasa politik dalam mengontrol warga masyarakat agar selalu menaati kehendak pemerintah. Di sinilah wajah represif itu muncul. Hukum tampil dengan wajah menakutkan dan tanpa kompromi. Sebaliknya akses warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam hukum sangatlah sempit. Keberadaan dan keberlakuan hukum tidak perlu harus memperhatikan kepentingan warga yang diperintah. Pada tipe ini hukum dan politik merupakan satu kesatuan di dalam sistem pemerintahan
- 11. TIPE HUKUM REPRESIF Contoh Tindakan Represif Tindakan represif bisa dilakukan dengan dua cara. Yang kesemua contohnya bisa dilihat dalam kehidupan sehari- hari. Antara lain; 1. PERSUASIF Persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu. Contoh-contoh tindakan persuasif, diantaranya yaitu: 1. Pemerintah memberikan himbauan dan pengarahan melalui media TV, internet, dan spanduk agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. 2. Seorang dokter gigi menghimbau dan menasehati pasiennya agar rajin membersihkan gigi. 3. Seorang guru menasehati muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan.
- 12. TIPE HUKUM REPRESIF 2. KOERSIF Koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras dan tegas. Atau bisa juga dikatakan bahwa koersif merupakan tindakan pengendalian sosial dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Contoh-contoh tindakan koersif, diantaranya yaitu: 1. Polantas memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan. 2. Satpol PP menangkap para pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan diperuntukkan untuk berjualan. 3. Guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) nya. 4. Seorang manajer memberhentikan salah seorang karyawannya yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja.
- 13. TIPE HUKUM REPRESIF KESIMPULAN 1. Tujuan utama: terciptanya ketertiban shg tercipta kepatuhan tanpa syarat 2. Peraturannya keras & terperinci thd obyek hukum dan sifat lunak thd pembuatnya. 3. Adanya kebebasan bertindak (diskresi) yg meresap dan dilakukan sesuai kesempatan. 4. Hukum ini berada dalam kekuasaan politik. 5. Persetujuan = kepatuhan 6. dan kritik = ketidaksetiaan.
- 14. TIPE HUKUM OTONOM Hukum otonom lahir atas sebuah reaksi dari hukum represif dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa. Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “the rule of law”.
- 15. TIPE HUKUM OTONOM Konsep the rule of law merupakan reaksi negara atas gagasan-gagasan keterbukaan yang kerap datangnya dari masyarakat luas. Atas nama hukum, desakan-desakan demikian dapat diredam. Di sisi lain, dalam tipe negara hukum otonom, tertib hukum juga digunakan untuk menjinakkan perilaku represif negara. Jadi, tipe hukum otonom ini ingin menjadi penengah bagi masyarakat dan penguasa agar kedua kekuatan itu tidak saling tumpang tindih atau berbenturan secara destruktif.
- 16. TIPE HUKUM OTONOM Untuk itulah, konsep the rule of law mengedepankan penyelesaian masalah melalui prosedur-prosedur tertentu. Keadilan pun pada akhirnya cukup dilihat sebagai keadilan prosedural di mana sesuatu akan dianggap adil sepanjang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tipe hukum otonom, hukum sudah terpisah dari politik. Hukum otonom berorientasi kepada mengawasi kekuasaan represif. Dalam arti ini, hukum otonom merupakan antitesa dari hukum represif dalam cara yang sama seperti “kekuasaan oleh hukum” yaitu hukum hanya sebagai suatu sarana untuk memerintah berhubungan dengan kekuasaan berdasarkan hukum.
- 17. TIPE HUKUM OTONOM Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial empiris dari kekuasaan berdasar hukum realitas- realitas institusional dalam mana cita-cita ini dijewantahkan yaitu potensi-potensi khusus institusi-institusi ini untuk memberikan sumbangan kepada kepantasan dalam kehidupan sosial, tetapi juga batasan-batasannya.
- 18. TIPE HUKUM OTONOM Sifa-sifat yang paling penting dari hukum otonom adalah penekanan kepada aturan- aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Selain itu, terdapat pengadilan yang dapay didatangi secara bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi serta bebas daripadanya dan yang memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggar hukum baik oleh para pejabat umum maupun oleh individu- individu swasta.
- 19. TIPE HUKUM OTONOM Hukum otonom menunjukkan tiga kelemahan khas yang sama sekali membatasi potensial hukum untuk memberi sumbangan kepada keadilan sosial, yaitu sebagai berikut: 1. Perhatian yang terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kepantasan prosedural mendorong suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum. Mematuhi aturan-aturan dengan ketat dilihat sebagai suatu tujuan tersendiri dan hukum menjadi terlepas dari tujuan. Hasilnya adalah legalisme dan formalisme birokrasi; 2. Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif; serta 3. Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial, ia mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib diantara rakyat dan ia mendorong ahli-ahli hukum untuk mengadopsi suatu sikap yang konservatif.
- 20. TIPE HUKUM OTONOM Kesimpulan Kelemahan terlalu fokus pada aturan dan pentingnya prosedur menimbulkan konsep sempit tentang hukum, kekakuan hukum Munculnya keadilan prosedural dan menggantikan keadilan substantif Penekanan kepatuhan akan hukum sehingga Hukum sebagai sarana kontrol sosial Kelemahan-kelemahan ini akan menghambat realisasi kekuasaan secara benar berdasarkan hukum yang dicita-citakan. Namun demikian, hukum otonom mengandung suatu potensi untuk perkembangan lebih lanjut dengan mana kelemahan-kelemahan ini akan dapat diatasi.
- 21. TIPE HUKUM OTONOM Kesimpulan : 1. Keabsahan berdasarkan prosedur yang benar 2. Peraturan dibuat teliti dng ikatan penuh baik thd objek hukum mapun pembuatnya 3. Diskresi dibatasi pd peraturan-peraturan 4. Penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dpt dilakukan dng pembatasan hk 5. Partisipasi masy dibatasi prosedur yg mapan 6. Hk ini mengaharapkan dasar tingkahlaku yg dipakai untuk menguji keabsahan PP
- 22. TIPE HUKUM RESPONSIF Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo- Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim rule of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.
- 23. TIPE HUKUM RESPONSIF Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalurjalur baru untuk partisipasi.
- 24. TIPE HUKUM RESPONSIF Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, “Hukum dalam perspektif Konsumen”). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutantuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme.
- 25. TIPE HUKUM RESPONSIF Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang menonjol, yakni: a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan b. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel
- 26. TIPE HUKUM RESPONSIF Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekananya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara- cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai.
- 27. TIPE HUKUM RESPONSIF Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap tekanan- tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Agar dapat memperoleh sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan berupa tujuan
- 28. TIPE HUKUM RESPONSIF Di antara ketiga tipe hukum, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.
- 29. TIPE HUKUM RESPONSIF Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum dalam perspektif konsumen. Dua ciri yang paling menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.
- 30. TIPE HUKUM RESPONSIF Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan
- 31. KESIMPULAN PERBEDAAN KESIMPULAN 1. Peraturan berada dibawah azas hukum dan kebijakan (policy) sesuai kewenangannya. 2. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan yg substantif 3. Diskresi diperluas tetapi harus dipertanggung jawabkan sesuai tujuan 4. Sedapat mungkin menghindari pemaksaan. 5. Hubungan antar pihak dengan kesederajatan dng moralitas perdata yg merupakan kekuatan social 6. Ketidakpatuhan sbg bahan untuk meningkatkan keabsahan shg ada pembelaan yuridis Represif Otonom Responsif Tujuan Hukum Ketertiban Legitimasi Kompetensi Legitimasi Demi Kepentingan Negara itu sendiri Menegakkan Prosedur Keadilan Substantif Peraturan Kasar dan terperinci, hanya mengikat yang dipderintah Panjang lebar, mengikat Pembuat dan Yang Diperintah Tunduk kepada Prinsip dan Kebijaksanaan
- 32. KESIMPULAN PERBEDAAN Represif Otonom Responsif Penalaran/ Reasoning Sesuai keperluan dan partikularistik (cepat dan khusus) Mengikatkan diri pada otoritas hokum, mudah terjebak pada formalistic dan legismen Bertujuan; perluasan kompetensi kognitif Diskresi Sangat Umum, merata, oportunis Dibatasi oleh peraturan Banyak sekali dipakai, tetapi demi tujuan yang dapat dipertanggung- jawabkan
- 33. KESIMPULAN PERBEDAAN Represif Otonom Responsif Pemaksaan Luas sekali, pemabatasan lemah (keluar kendali) Dikontrol oleh hukum Pencarian alternative positif, misalnya insentif, system-system swasembada. Moralitas Moralitas komunal, moralitas hokum, moralitas pemaksaan (pengawasan) Moralitas kelembagaan, sangat memperhatikan integritas proses hukum Moralitas rakya, “moralitas kerja sama”
- 34. KESIMPULAN PERBEDAAN Represif Otonom Responsif Kaitan Politik Hukum tunduk pada politik dan kekuasaan Hukum bebas dari politik; ada pemisahan kekuasaan Aspirasi-aspirasi hokum dan politik berintegrasi; pembauran kekuasaan Harapan Kepatuhan tanpa syarat; jika tidak taat harus dihukum sebagai pembangkanga n Penyimpangan aturan dapat dibenarkan secara hukum, misalnya untuk mengkaji validitas undang-undang dan peraturan Tidak taan dilihat sebagai kerugian substantif; dipandang sebagai pengajuan issu tentang legitimasi.
- 35. KESIMPULAN PERBEDAAN Represif Otonom Responsif Partisipasi Tunduk dan patuh; kritik dianggap tidak loyal Kemungkinan dibatasi oleh prosedur yang ada, terbuka munculnya kritik hukum Kemungkinan diperluas oleh integrase kepengacaraan hokum dan social (bantuan hokum)
- 36. KESIMPULAN PERBEDAAN KESIMPULAN 1. Peraturan berada dibawah azas hukum dan kebijakan (policy) sesuai kewenangannya. 2. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan yg substantif 3. Diskresi diperluas tetapi harus dipertanggung jawabkan sesuai tujuan 4. Sedapat mungkin menghindari pemaksaan. 5. Hubungan antar pihak dengan kesederajatan dng moralitas perdata yg merupakan kekuatan social 6. Ketidakpatuhan sbg bahan untuk meningkatkan keabsahan shg ada pembelaan yuridis
- 37. CLOSING TIPE-TIPE HUKUM Sekian untuk Sesi 12 Materi Tipe-Tipe Hukum Semoga Bermanfaat dan Salam Sehat Penuh Semangat