Dokumen tersebut membahas tentang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan potensi desa. BUMDES didirikan berdasarkan UU dan PP tertentu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dalam Perda Kabupaten/Kota yang mengatur bentuk hukum, kepengurusan, modal, kerjasama
Villagepreneurship: Inovasi Pengembangan Desa Wira Usaha Berbasis KolaborasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Knowledge Sharing Politeknik STIA-LAN
Bandung, 3 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Villagepreneurship: Inovasi Pengembangan Desa Wira Usaha Berbasis KolaborasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Knowledge Sharing Politeknik STIA-LAN
Bandung, 3 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Disampaikan pada Workshop Pengembangan Inovasi Desa
Tigaraksa, 31 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
DISUSUN OLEH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MATERI:
1. BUM DESA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
2. PERKEMBANGAN REGISTRASI BUM DESA DAN BUM DESA BERASAMA
3. SIMULASI PENDAFTARAN
Disampaikan pada Workshop Pengembangan Inovasi Desa
Tigaraksa, 31 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
DISUSUN OLEH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MATERI:
1. BUM DESA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
2. PERKEMBANGAN REGISTRASI BUM DESA DAN BUM DESA BERASAMA
3. SIMULASI PENDAFTARAN
Bahan presentasi disajikan oleh Maria Purwanto S.H, MSi dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Tahun 2018
Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
1. BUMDES DAN POTENSI DESA Ir. Nurjaya.,SE.,MM PedampingDesaPeradaban LembagaPemberdayaanMasyarakat
2. DASAR HUKUM UU NO 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 213) PP 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (PASAL 78 SAMPAI 81).
3. PENGERTIAN BUMDES ADALAH BADAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Penjelasan Pasal 213 UU 32/2004) BUMDES ADALAH USAHA DESA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DESA (Pasal 79 PP 72/2005)
4. DASARPENDIRIAN BUMDESPs 213 UU 32/2004 JO Ps 78 PP 72/2005 KEBUTUHAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDA-PATAN MASYARAKAT DAN DESA DITETAPKAN DG PERDES BERBADAN HUKUM
5. PENGERTIAN KEBUTUHAN DAN POTENSI DESA KEBUTUHAN MASYARAKAT TERUTAMA DLM PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK. TERSEDIA SUMBERDAYA DESA YG BLM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL TERUTAMA KEKAYAAN DESA. TERSEDIA SDM YG MAMPU MENGELOLA BADAN USAHA SBG ASET PENGGERAK PEREKONOMIAN MASY. ADANYA UNIT-UNIT USAHA MASY YG NERUPAKAN KEGIATAN EKONOMI WARGA MASY YG DIKELOLA SECARA PARSIAL DAN KURANG TERAKOMODASI.
6. BENTUK BADAN HUKUM BUMDES, dapat LEMBAGA BISNIS, unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemdes dan Masy, spt usaha mikro kecil dan menengah. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEDESAAN, spt UED-SP, BKD, Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, LPD, Lumbung Pitih Nagari dsb) PENGERTIAN USAHA DESA ADALAH JENIS USAHA YANG MELIPUTI PELAYANAN EKONOMI DESA.
17. PERDA BERISI :BENTUK BADAN HUKUM KEPENGURUSAN HAK DAN KEWAJIBAN PERMODALAN BAGI HASIL USAHA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
18. TERIMAKASIH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT 0816616825/081906508205 WASSALAM