Buletin swadesa edisi 2

Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org

Buletin Swadesa, Edisi-2 (Nov-2013) Diterbitkan oleh:
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Provinsi Jawa Barat
Jln. Soekarno Hatta No.466 Bandung
bekerjasama dengan
RMC III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat
Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta, Bandung
Puluhan Ibu/kaum perempuan di Kec. Ciwaringin-Cirebon serius
mengikuti Pelatihan Membatik yang didanai PNPM Mandiri
Perdesaan TA 2013. Hasil Kegiatan ini untuk menambah produksi
kain batik Ciwaringin yang semakin diminati pasar Cirebon,
Semarang, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya

alah satu misi PNPM Mandiri
Perdesaan adalah peningkatan
kualitas dan kuantitas prasarana
sarana sosial dasar dan ekonomi
masyarakat. Hal ini senada dengan salah
satu misi pembangunan Provinsi Jawa
Barat (2013-2018) yaitu membangun
perekonomian yang kokoh dan
berkeadilan.
Isu strategis pembangunan daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
diantaranya pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat
khususnya di wilayah Perdesaan.
Salah satu problem krusialnya
adalah terbatasnya akses permodalan
serta kapasitas manajemen berusaha
masyarakat miskin. Di berbagai wilayah
seperti Karawang, Indramayu, Cianjur
permodalan rentenir masih banyak
menjerat.
Penyediaan dana pinjaman bergulir
melalui program Usaha Ekonomi Produktif
dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(UEP/SPP) selama kurun waktu 15 tahun
(1998-2013) terbukti menjadi fondasi bagi
tumbuhnya usaha kreatif berbasis
semangat kelompok.
Kaum perempuan menjadi penentu
dalam pengembangan ide dan usaha
kreatif tersebut. Di 422 kecamatan lokasi
PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat telah
dan sedang tumbuh aneka usaha seperti
kerajinan, kuliner, jasa, ketrampilan, dan
lain sebagainya.
Semua itu tak lepas dari kiprah
kelembagaan Unit Pengelola Keuangan
(UPK) yang kontinyu melakukan
pendampingan berbentuk permodalan
maupun pelatihan. Sampai akhir tahun
2013, aset produktif dana bergulir
mencapai Rp. 970.242.361.884,-
Diskusi terbuka. Disahkannya UU No.1
Tahun 2013 tentang LKM (Lembaga
Keuangan Mikro), publikpun bertanya
bagaimana positioning kelembagaan UPK
kedepannya. Berbentuk apa, Fungsinya
apa serta bagaimana peran pendampingan
terhadap usaha ekonomi warga miskin?.
Ya, semua masih terbatas diskusi.
Sebab, yang mendesak untuk disiapkan
adalah kemandirian usaha kelompok
peminjam SPP/UEP itu sendiri. Sesuai
dengan misi PNPM Mandiri Perdesaan,
penting juga ditingkatkan kapasitas
masyarakat dan kelembagaannya.
Hal ini merujuk pada prinsip
keberlanjutan (sustainability).
Sebagaimana dicontohkan UPK phase-out
Leuwimunding Majalengka, selain status
permodalan, yang tak kalah penting
diperhatikan adalah semangat pelestarian
prinsip pelaksanaan kegiatan. Salah
satunya MAD. Sebab forum itulah diantara
warisan berharga PNPM Mandiri
Perdesaan.
S
02

Pemimpin Redaksi
Ali Yasin-Spesialis KIE
Kontributor
Fasilitator&Pelaku di 17 kabupaten
Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta
Bandung-Jawa Barat
Email, gusyasin@yahoo.com
Website: www.pnpm-jabar.org
Produkkreatifdesa.blogspot.com
RAGAM SAJIAN
Pengantar 02
Gerbang Edukasi ;
Menata Desa dengan Kemandirian Usaha
Tekad Pemerintah Provinsi Jawa Barat 04
Pengembangan Ekonomi Perdesaan 06
Gerai Produk Perdesaan 06
Menghadapi Tantangan WTO 07
Positioning Kelembagaan UPK 08
Studi Hukum Kelembagaan 09
Peningkatan Permodalan Usaha 10
Pengembangan Usaha Desa 11
Rekam Jejak: Produk Kreatif Penuhi Stand Pameran Gubernur Saba Desa 12
Rp. 576 Milyar untuk PPemerataan Pembangunan 13
MP3KI Bertekad Gerus Kemiskinan 14
Rangkuman Berita 15
Pro Desa: Motor Sport Optimalkan UPK 20
Pemkab Sukabumi Bantu Client-Server 21
Cermin Mandiri: Menabur Kekompakan Demi Kelestarian 22
Kiprah Linkungan: Air Gunung Salak 24
Prakarsa : Ketika Desa Bersuara di Dunia Maya 27
Jejak Fasilitor: Menumbuhkan Asa dan Cinta Batik 28
Pojok Hukum: Melawan Korupsi dari Desa (2) 31
Ruang Peduli: BKAD Kokohkan Kemajuan Desa 33
Edukasi: RBM dan Kultur Belajar Warga Desa 36
Derap Kader Desa: Sabisa-bisa Kudu Bisa 39
Gerak Perempuan: Minyak Kletik Nan Menggelitik 43
Resensi: Program SPP Mengantar Wisudaku 44
ON-Motivasi: Kunci Bahagia 43
Profile 44
Saur Lembur 47
Good Shoot 48
03

Menata Desa dengan
Kemandirian Usaha
Jawa Barat termasuk daerah subur
rentenir. Memang belum ada data resmi
berapa jumlah persisnya. Sebab, sebagian
berkedok KSP (Koperasi Simpan Pinjam).
Di kabupaten Cianjur misalnya, berdasar
data Dinas Koperasi dan UKM, setidaknya
perputaran uang rentenir berkedok KSP
berkisar Rp.10-15 milyar/bulan.
Di kabupaten lain seperti halnya
Bandung, Ciamis, Tasikmalaya dan
Indramayu praktek rentenir juga sangat
marak. Proses yang tak berbelit dan
instant menjadi faktor pemicu ketertarikan
nasabah yang kadang tak berpikir panjang
resiko.
Selain bunga yang tinggi (kadang
20% lebih), tak sedikit yang menggunakan
jalur premanisme ketika menagih nasabah
yang melebihi batas waktu. Contoh,
melakukan perampasan tanah, rumah
hingga kendaraan bermotor.
Menyikapi kondisi tersebut,
sekelompok orang yang tergabung dalam
Yayasan Bakti Anak Negeri
mendeklarasikan Gerakan Anti Rentenir, di
Desa Cibodas Kabupaten Bandung.
Gerakan tersebut sebagai penyadaran
kepada pemerintah dan masyarakat agar
lebih memilih pinjaman ke lembaga
keuangan resmi seperti bank atau
koperasi yang jelas.
Bagaimanapun, keberadaan rentenir
sangat merugikan pembangunan ekonomi
di perdesaan. Bahkan, tak sedikit yang
menghambat pertumbuhan usaha
masyarakat secara individu ataupun
kelompok. Dengan jeratan hutan, banyak
usaha kecil di perdesaan gulung tikar.
Gubernur Ahmad Heryawan
(05/12/2013) menegaskan perlunya
Revolusi Perbankan untuk memutus mata
rantai Rentenir. Bentuknya peningkatan
layanan kepada pengusaha kecil. Apalagi,
masyarakat yang menggunakan jasa
pinjaman perbankan untuk permodalan
baru mencapai 5%.
Masih banyak masyarakat yang
kesulitan mendapat akses permodalan
walaupun untuk skala kecil. Umumnya
karena proposal usaha yang kurang
memenuhi persyaratan sehingga enggan
mengakses permodalan dari bank atau
lembaga keuangan mikro yang resmi.
Tekad Pemerintah provinsi Jawa Barat
Tekad pemerintah provinsi Jawa
Barat dalam upaya peningkatan akses dan
keberdayaan ekonomi pedesaan
diwujudkan melalui penguatan kapasitas
bukan hanya dari segi fisik baik itu
permodalan dan ketrampilan.
Selain itu, juga melalui penguatan
kembali nilai-nilai sosial yang mengarah
pada kepedulian, kebersamaan
sebagaimana budaya lokal dalam falsafah
“sauyunan ngawangun desa”.
Data BPS 2012 menyebutkan,
penduduk kategori miskin di Jawa Barat
04

mayoritas berada di perdesaan. Persoalan
serius yang mereka hadapi adalah
terbatasnya akses permodalan usaha
sehingga sebagian terjebak pada jasa
pinjaman rentenir yang berkeliaran hingga
ke pelosok desa.
Pemprov Jawa Barat menetapkan
peningkatan kualitas perekonomian dan
daya beli masyarakat sebagai common
goals atau isu strategis pembangunan
Tahun
2014.
Dalam isu
ini,
pemberday
aan
ekonomi
rumah
tangga dan
pengemba
ngan
usaha kecil
dan
menengah
menjadi
isu sentral.
Melalui integrasi komitmen
pelaksanaan pembangunan lintas sektor
(RAM-IP atau Rencana Aksi Multipihak
Implementasi Pekerjaan) maka isu
pengentasan kemiskinan menjadi garapan
seluruh SKPD/OPD.
BPMPD (Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa)
merupakan salah satu OPD yang ditugasi
untuk mengawal hal tersebut. Hal tersebut
sesuai dengan visi Sebagai Penggerak
Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya,
Mandiri dan Sejahtera.
Masyarakat Berdaya, memiliki
esensi suatu keadaan dimasa depan yang
menggambarkan masyarakat memiliki
potensi dan kemampuan memenuhi
kebutuhan dan memecahkan masalahnya
sendiri.
Cara
nya
dengan
memanfaat
kan
potensi
sumber
daya yang
dimilikinya
dengan
berbasis
budaya.
Kondisi ini
sebagai
kondisi
positif yang mampu memberikan
kontribusi kepada upaya mewujudkan
Jawa Barat sejahtera.
Pengembangan usaha ekonomi
masyarakat merupakan salah satu misi
utama BPMPD Jawa Barat disamping
pemanfaatan sumber daya alam yang
berwawasan lingkungan dan
pendayagunaan teknologi tepat guna.
05

Pengembangan Ekonomi Perdesan
Diantara program pemberdayaan
ekonomi masyarakat perdesaan yang
digagas oleh BPMPD Jawa Barat adalah
peningkatan infrastruktur, revitalisasi
posyandu, peningkatan kapasitas
pemerintah desa dan lain sebagainya.
Prakarsa program tersebut
diharapkan memberi daya pacu terhadap
tumbuhnya pengembangan ekonomi di
perdesaan termasuk melalui penguatan
kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik
Desa).
Hal inilah yang menjadi sinergi
dengan PNPM Mandiri Perdesaan yang
salah satu fokusnya adalah
pengembangan ekonomi di perdesaan
melalui pemberian perguliran modal usaha
dengan sistem kelompok dan tentunya
tanpa agunan (jaminan).
Sebagaimana kita ketahui,
terbatasnya modal menjadi salah satu
kendala utama berkembangnya usaha di
pedesaan. Banyak rumah tangga yang
hidup dalam garis kemiskinan karena niat
berusaha terkendala oleh hal tersebut.
Dengan fasilitasi dana perguliran
UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP
(Simpan Pinjam Perempuan) terbukti
banyak usaha masyarakat yang tumbuh
dan berkembang. Di 422 kecamatan Jawa
Barat, setiap tahun diberi suntikan modal
dana perguliran (maksimal 25% dari total
BLM) untuk program SPP/UEP.
Sistem berkelompok memberi
keunggulan dari segi perencanaan usaha,
pengendalian keuangan, pengembangan
usaha, pembinaan kapasitas kelompok
yang intensif dilakukan oleh UPK ataupun
kelembagaan lainnya.
Gerai Produk Perdesaan
Sebagaimana telah direalisasi, pada
tahun 2013 tiga kabupaten lokasi PNPM
Mandiri Perdesaan diberikan bantuan uang
senilai Rp. 1 milyar. Dana tersebut untuk
pembuatan bangunan gerai yang
difungsikan sebagai pusat pemasaran
produk unggulan kelompok SPP/UEP. Tak
hanya itu, gerai tersebut juga akan
dijadikan sebagai pusat peningkatan
kapasitas karena berdasar desain
disediakan ruang pelatihan.
Tahun 2013 ini, menjadi tahun
istimewa bagi tiga kabupaten yaitu
Majalengka, Sumedang dan Purwakarta.
Pasalnya, tiga kabupaten tersebut
dipercaya sebagai kabupaten pertama
yang mendapat alokasi bantuan tersebut.
Kini, bangunan gerai sedang dalam
pengerjaan dan diperkirakan pada akhir
desember diselesaikan.
“gerai merupakan dukungan
pemprov agar produk kelompok SPP/UEP
bisa berkembang pemasarannya,” ujar
Drs. Arifin Kertasaputra, Kepala BPMPD
Jawa Barat, dalam sambutannya selaku
penyelenggara Acara Gubernur Saba Desa,
di lapangan Abadi Hash, Lembang (7/11).”
06

Selain itu, dukungan dinas atau
kelembagaan swasta diharapkan semakin
terpacu,”imbuhnya.
Kabupaten Sumedang, Majalengka
dan Purwakarta mendapat alokasi bantuan
pembuatan Gerai Rp.1 milyar sehubungan
dengan kesiapan lahan. Sebagai yang
ditentukan, diharapkan gerai dibangun
diatas tanah pemkab dan berlokasi
strategis. Tujuannya agar memudahkan
marketing produk.
Tahun depan, bantuan akan
diteruskan ke kabupaten yang berkesiapan
seperti Cirebon, Bandung dan kabupaten
lainnya. “yang prinsip, bantuan gerai
produk adalah demi kemajuan usaha
masyarakat desa,” tegas Drs. Arifin
Kertasaputra
Menghadapi Tantangan WTO
Gagasan (baca kesepakatan) WTO
atau World Trade Organization yang
mengatur skema perdagangan (trade
facilitation) bebas memposisikan Indonesia
kian rentan. Banjir produk impor
dikatakan Banyak ahli sebagai salah satu
pemicunya.
Sekarang ini saja aneka produk
impor mulai dari peralatan rumah tangga,
bahan pangan (sembako), minuman
instant hingga
pakaian telah
membanjiri pasar
kota hingga ke
pelosok desa.
Sementara
itu, produk
domestik kian
tergerus dan
kurang diminati.
Selain kalah
teknologi,
harganya kurang
bersaing. Dalam
keadaan
demikian, produk
kreatif desa pun terancam tak
berkembang.
Es cincau Purwakarta misalnya,
kalah saing dengan minuman instant.
Batik lokal Cirebon kalah harga dengan
batik imitasi impor. Produk Boboko
muktisari-Majalengka kalah stock produksi
07

dengan produk serupa yang berbahan
sintetis.
Demikian halnya dengan abon ikan
patin karawang, rajutan kreatif dari
Kuningan, Dodol dan aneka makanan
olahan Garut, ayam bakar tanjungkerta
Sumedang dan lain sebagainya.
Selain jumlah produksi yang relatif
terbatas, produk ekonomi kreatif desa
kalah distribusi. Harga juga kalah bersaing
karena umumnya padat karya, belum high
technology alias tradisional.
Memang disatu sisi kebijakan WTO
memberi peluang degradasi usaha kreatif
perdesaan. Akan tetapi juga
memberi peluang peningkatan
daya saing produk ekonomi
kreatif perdesaan.
Sebab, banyak pelajaran
yang bisa didapat menyangkut
metode pengokohan dan
pengembangannya. Dengan
sendirinya masyarakat “dipaksa”
belajar produksi untuk kuantitas
dan kualitas yang lebih baik.
Disinilah peran besar
PNPM Mandiri Perdesaan. Selama
15 tahun lebih melalui program
UEP/SPP, aneka usaha kreatif
berhasil didorong tumbuh dan
berkembang. Terbukti dengan banyaknya
penerima manfaat khususnya kaum
perempuan yang telah memiliki usaha.
Fasilitasi pinjaman permodalan
tanpa agunan, pengawasan sistem
kelompok, pembinaan intensif disertai
channeling kepada mitra merangsang ide
dan prakarsa kreatif yang mengokohkan
perekonomian desa.
Positioning Kelembagaan UPK
Pembentukan kelompok peminjam
dana bergulir (UEP/SPP) tak bisa
dilepaskan dari peran UPK (Unit Pengelola
Kegiatan). Kelembagaan yang dibentuk
disetiap lokasi kecamatan PNPM Mandiri
Perdesaan ini sebagai pengelola dana
pinjaman bergulir yang banyak
dimanfaakan oleh masyarakat untuk
permodalan usaha.
Perannya sangat strategis karena
mengetahui secara langsung terhadap
kebutuhan pengembangan kelompok.
Apakah menyangkut pertambahan modal,
08

pembinaan, akses pasar atau kemitraan
lainnya.
Di sebagian kantor UPK, saat ini
telah dimanfaatkan sebagai arena display
(gerai mini) bagi produk kreatif desa.
Contohnya di UPK Tanjungkerta
Sumedang yang membantu pemasaran
produk ayam panggang kelompok
peminjam SPP dari Desa.
Tak bersifat pasif, pemasaran juga
dilakukan dengan keikutsertaan dalam
ajang
pameran
seperti
Jambore,
gelar
kapasitas,
expo dan
acara
terbuka
lainnya.
Berk
embangnya
usaha
ekonomi kreatif kelompok peminjam
UEP/SPP berkontribusi terhadap tingginya
pengembalian pinjaman. Dengan begitu
kelembagaan UPK kian eksis karena aset
produktif bertambah hingga mencapai
milyaran rupiah di masing-masing
kecamatan.
Sampai dengan akhir tahun 2013,
aset produktif dana bergulir UEP/SPP di
422 kecamatan lokasi PNPM Mandiri
Perdesaan Jawa Barat telah mencapai
Rp.970.242.361.884,- (sembilan ratus
tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh
dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu
delapan ratus delapan puluh empat ribu
rupiah).
Aset produktif tersebut merupakan
pengembangan modal awal (BLM)
program UEP senilai Rp. 71.247.058.820,-
dan modal awal (BLM) program SPP senilai
Rp. 592.177.144.136,-.
Besarnya aset produktif yang
dikelola
UPK
memberi
pertanyaan
status
hukum
terkait
kelembaga
an berikut
pengelolaa
n ke
depannya.
Diskursus
ini tampil di hadapan publik karena
semangat pelestarian hasil PNPM Mandiri
Perdesaan.
Studi Hukum Kelembagaan
Sementara itu, pemerintah telah
menerbitkan UU No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro atau
lebih dikenal dengan istilah LKM. Undang-
Undang tersebut didasari tekad untuk
menumbuhkembangkan perekonomian
09

rakyat menjadi tangguh, berdaya dan
mandiri dengan prinsip kebersamaan.
Undang-Undang tersebut diarahkan
untuk memberikan kepastian hukum dan
memenuhi kebutuhan layanan keuangan
terhadap masyarakat miskin dan/atau
berpenghasilan rendah sesuai amanat UUD
1945.
Jelas, bahwa semangat UU tersebut
sama halnya prinsip Keberpihakan pada
Orang Miskin di PNPM Mandiri Perdesaan
sebagaimana ditunjukan melalui fasilitasi
permodalan dana bergulir UEP/SPP.
Namun, fokus keberhasilannya
bukan pada penumpukan aset, tetapi lebih
pada pemanfaatan pada kegiatan usaha
ekonomi produktif untuk Rumah Tangga
Miskin (RTM).
Itulah prakarsa pemberdayaan
ekonomi livelihood sustainability.
Keinginan usaha masyarakat miskin
perdesaan terfasilitasi dengan adanya UPK
sebagai channeling modal dan
pengembangan usaha mereka.
Peningkatan Permodalan Usaha
Data BPS Tahun 2012
menyebutkan, 42% penduduk miskin Jawa
Barat berada di perdesaan. Terbatasnya
akses permodalan usaha masih jadi
problem. Jebakan rentenir juga
mendominasi perdesaan seperti di Kab.
Bogor, Karawang, Indramayu hingga
cianjur.
Dengan alasan klasik yaitu tanpa
agunan, cepet dan tak berbelit, pinjaman
ke rentenir diminati meskipun sadar resiko
bunga yang tinggi. Hadirnya program
pinjaman bergulir UEP/SPP berupaya
menjawab persoalan tersebut.
Tanpa agunan, dengan sistem
berkelompok usaha masyarakat miskin
difasilitasi. Alhasil, laba yang diperoleh
dari usaha bisa dialihkan untuk
penambahan modal usaha. Sementara
rentenir selalu menghisap laba karena
prosentase bunga yang tinggi.
Kegiatan dana bergulir yang
dilakukan UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
PNPM Mandiri Perdesaan di 441 kecamatan
di Jawa Barat (422 kecamatan aktif dan 19
kecamatan phase out) menunjukkan
perkembangan signifikan.
Hal itu dapat dilihat dari
pertumbuhan Asset produktif, Intensitas
perguliran yang tinggi, volume perguliran
yang besar dan pertumbuhan jumlah
kelompok pemanfaat, baik untuk kegiatan
SPP (Simpan Pinjam Perempuan) maupun
UEP (Usaha Ekonomi Produktif).
Saldo pinjaman yang ada
dimasyarakat bersumber dari BLM
pertahun Anggaran ditambah perguliran
yang rata-rata dilakukan 3 sampai dengan
4 kali dalam setahun. Saldo pinjaman
yang produktif juga berkontribusi terhadap
pendapatn Jasa yang diperoleh UPK, tetapi
tidak semua saldo pinjaman produktif
10

yang ditandai dengan persentase tingkat
pengembalian.
Selama tahun 2013, surplus
berjalan yang diperoleh UPK propinsi Jawa
Barat Rp.113.923.850.177, trend kenaikan
terbesar ada di bulan Juli 2013, dapat
dilihat pada grafik dibawah ini:
Pengembangan Usaha Desa
Pada tanggal 24 Februari 2013,
Ditjen PMD Kemendagri menerbitkan
surat yang berisi pengalihan kegiatan
pendanaan SPP untuk peningkatan
kapasitas dalam dua hal yaitu pelatihan
dan bantuan alat produksi.
Di Provinsi Jawa Barat terdapat 139
kecamatan lokasi yang menjalankan
kegiatan tersebut yang mencakup 2641
desa. Dalam kegiatan tersebut,
masyarakat difasilitasi untuk mengenali
dan menyusun usulan pengembangan
usaha yang prioritas.
Hasilnya, prakarsa kreatif
bermunculan. Berbagai usulan pelatihan
seperti ketrampilan menjahit, olah pangan
tradisional, pemanfaatan limbah pertanian
dan membatik terdanai dan dilaksanakan.
Termasuk juga pelatihan usaha
penetasan telur, pembuatan kripik, minyak
kletik, catering, bahan daur ulang dan
usaha kreatif lain telah dilaksanakan dan
menjadi daya picu tumbuhnya usaha
kreatif.
Pada tahun anggaran 2013, PNPM Mandiri
Perdesaan Jawa Barat memfasilitasi
pembangunan 244 unit Pasar Desa
dengan alokasi BLM sebesar
Rp.1.562.604.950,- di tambah swadaya Rp.
119.085.350,- . Pembangunan Pasar sesuai
dengan usulan dari masyarakat setempat
sebagai hasil penggalian gagasan di
bidang pemberdayaan ekonomi lokal.
11

Produk Ekonomi Kreatif Penuhi Stand
Pameran Gubernur Saba Desa
Lembang (7/11). BPMPD Jawa Barat
menggelar acara Gubernur Saba Desa
Tahun 2013. Bertempat di Lapangan Abadi
Hash (depan grand Hotel) Lembang, acara
bertemakan “Pengembangan Ekonomi
Kreatif Perdesaan sebagai pengokoh
Provinsi Jawa
Barat dalam
kancah
perekonomian
nasional”.
Seperti
tahun
sebelumnya,
acara temu
wicara
Gubernur
tersebut
dimeriahkan
pemasaran
produk
ekonomi kreatif
kelompok
SPP/UEP dari
17 kabupaten lokasi PNPM Mandiri
Perdesaan Jawa Barat.
Tak hanya produk kuliner seperti
dodol, wajit, simping, opak, ladu dan
aneka produk makanan lainnya, stand
banyak diisi anek produk kerajinan bambu
topi capil, kerangjang dan lain sebagainya.
Di beberapa stand juga terhias aneka
produk dari daur ulang seperti tas.
“produk ekonomi kreatif yang
dihasilkan kelompok SPP/UEP merupakan
kebanggaan kita bersama,” terang Drs.
Arifin Kertasaputra, Kepala BPMPD Jawa
Barat. “atas dasar itulah, pemerintah
provinsi memberikan bantuan senilai Rp. 1
milyar untuk pembuatan gerai produk
tersebut. Saat ini, telah dibangun di
Majalengka, Purwakarta dan Sumedang,”
imbuhnya.
Diharapk
an, pemasaran
melalui even
termasuk
dalam acara
Saba Desa,
dapat
merangsang
publik untuk
mencintai
produk
ekonomi kreatif
masyarakat
desa. “dari
puluhan ribu
kelompok
pemanfaat
manfaat program SPP/UEP di Jawa Barat,
sebagian merupakan kelompok usaha
yang mengelola usaha ekonomi kreatif.
Hal ini perlu mendapat apresiasi atau
dukungan agar usaha tersebut bisa
berkembang maju,” terang Antonius AB,
FMS-1 RMC III Jawa Barat.
12

Rp. 576 Milyar untuk PPemerataan
Pembangunan
Berdasar surat Kemenko Kesra
Nomor.B-167/MENKO/KESRA/X/2013
tertanggal 25 Oktober 2013 perihal
Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM
PNPM Mandiri TA 2014, Jawa Barat
dipercaya mendapat BLM Rp.
576.500.000.000,- untuk 18 kabupaten,
422
kecamatan
dan 4254
desa
BLM
APBN
sebesar Rp.
547.725.00
0.000,- dan
dari APBD
Rp.28.775.
000.000,-.
Kabupaten
Pandangara
n sebagai
DOB (Daerah Otonom Baru) mendapat
alokasi Rp. 7.7 milyar dengan 9
kecamatan lokasi. Dana tersebut untuk
percepatan pembangunan desa kategori
tertinggal.
Penentuan alokasi BLM didasarkan
pada tingkat kemiskinan masing-masing
kecamatan serta kemampuan keuangan
pusat dan daerah. Data Rujukannya (1)
Hasil Pendataan Program Layanan Sosial
(PPLS) tahun 2011 yang menjadi dasar
penentuan tingkat kemiskinan setiap
kec/desa/kel (2) Data Potensi Desa
(Podes) BPS tahun 2011 sebagai dasar
penilaian kepadatan penduduk suatu
wilayah.
Berikut lokasi dan alokasi BLM PNPM
Mandiri Perdesaan Jawa Barat TA 2014.
Dana tersebut akan digunakan untuk
pembangun
an sarana-
prasarana
dasar
seperti
Posyandu,
Polindes,
sekolah,
PAUD,
madrasah,
jembatan,
jalan, dan
sarana
strategis
lainnya.
Selain itu, untuk kegiatan perguliran
modal usaha masyarakat desa melalui
program Simpan Pinjam Khusus
Perempuan dan/atau peningkatan
kapasitas usaha kelompok.
Kabupaten Pangandaran dengan
sembilan kecamatan mendapat alokasi
BLM Rp. 7,7 Milyar. Ini merupakan BLM
pertama yang diterimakan ke kabupaten
pemekaran dari Kabupaten Ciamis itu.
13

MP3KI Bertekad Gerus Kemiskinan
Data BPS menyebutkan bahwa
angka kemiskinan di Indonesia masih
tinggi. Dari total populasi 220 juta lebih,
angka warga miskin mencapai 12,36%
dan hampir miskin mencapai 12%. Secara
keseluruhan, terdapat 60 juta orang
miskin maupun hampir miskin.
Angka kemiskinan di provinsi Jawa
Barat juga mencapai 9,52% (per Maret
2013). Tekad
Pemprov
menekan angka
tersebut
bersambut
dengan kucuran
progam
Masterplan
Percepatan dan
Perluasan
Pengurangan
Kemiskinan
Indonesia atau
MP3KI.
MP3KI
merupakan blue
print perencanaan jangka panjang
pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
Implementasinya bakal mengintegrasikan
program pro rakyat untuk empat klaster
seperti bantuan sosial, Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit
Usaha Rakyat, maupun kredit mikro.
MP3KI berbasis pengembangan
penghidupan berkelanjutan (sustainable
livelihood) dengan pengurangan
kerentanan dan peningkatan aset
penghidupan kelompok miskin pada 5 hal
yaitu alam, infrastruktur, kemasyarakatan,
Keuangan dan SDM.
Pada TA 2014, sebagai awal
pelaksanaan MP3KI di Jawa Barat, empat
kabupaten mendapat alokasi Dana yaitu
Kabupaten Sukabumi (1 Kec), Bandung
Barat (1 Kec), Garut (5 Kec) dan Cirebon
(7 Kec). Total
alokasi BLM
mencapai
Rp.55.741.000.0
00,- (Lima Puluh
Lima Milyar Tujuh
Ratus Empat
Puluh Satu Juta
rupiah).
14

28/11/2013. Perwakilan 11 Desa di
Kec. Setu Bekasi mengikuti MAD
Khusus guna tindak lanjut
penanganan terhadap dugaan
penyalahgunaan dana perguliran
SPP oleh mantan Ketua UPK.
Sebelumnya telah dibentuk TP2
(Tim Penyehat Pinjaman) yang
melaporkan hasil identifikasi
penyalahgunaan senilai Rp. 1 milyar
lebih. Kasus ini masih terus di
dalami dengan melibatkan berbagai
pihak demi penyelesaian yang cepat
dan tepat sesuai ketentuan yang
berlaku.
23/12/2013. Kejari Cibadak
menahan dua orang pengurus UPK
Kalibunder, Sukabumi berinisial Pr
(33 th) dan As (43 th). Ketua
dan Bendahara UPK itu ditetapkan
sebagai tersangka dugaan
penyalahgunaan dana pinjaman SPP
senilai Rp. 200 juta lebih pada
tahun 2010/2011. Dihadapan
Penyidik, keduanya mengakui
perbuatan tersebut untuk keperluan
pribadi. Tersangka mendekam
semengara di Lapas Kelas III
Warungkiara Sukabumi menunggu
proses hukum lebih lanjut
15

Masyarakat perwakilan 14
desa di Kecamatan
Tempuran, Karawang
mengikuti MAD (Musyawarah
Antar Desa) Khusus
membahas penanganan
masalah terkait tindak
penyalahgunaan dana oleh
mantan Ketua UPK senilai
Rp.185 juta (tahun 2007-2009).
MAD digelar untuk
memastikan pengembalian
dana sekaligus sebagai
pembelajaran hukum serta
upaya untuk menghindari
sanksi program
Menyusul banyaknya Pelaku
PNPM MPd yang terdaftar DCT
(Daftar Calon Tetap) Caleg
Pemilu 2014, Ditjen PMD
Kemendagri menerbitkan surat
No.414.2/7221/PMD tertanggal
17 Oktober 2013 yang berisi
kewajiban mundur dari posisi di
PNPM MPd bagi pelaku
terdaftar DCT. Sebgaimana hasil
identifikasi, di Jawa Barat
sekurangnya terdapat 162
pelaku terdaftar DCT dan
sebagian besar mundur dengan
kesadaran sendiri dan sebagian
di MAD-kan.
16

Senin, 18/11/2013. R Nurtafiyana,
SPt. ME foto bersama Pelatih dan
Peserta pelatihan Pratugas Tahap II
PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat
yang diikuti 96 Fasilitator Kecamatan
Angkatan 2011 dan 2012. Pelatihan
dilaksanakan di New Naripan,
Bandung. Selama 10 hari, peserta
dilatih intensif tentang kemampuan
fasilitasi, ketrampilan komunikasi,
administrasi, pengendalian kegiatan
dan penanganan masalah.
Kuningan 16/11/2013. Pengurus
UPK PNPM Mandiri Perdesaan
se Kab. Kuningan (23 Kec)
mengikuti pelatihan yang
difasilitasi Tim Faskab dan
BPMPD Kuningan. Selama tiga
hari, mereka dibekali materi
manajemen keuangan,
kelembagaan dan
manajemen resiko. Pelatihan
sangat penting untuk
perbaikan kinerja di Tahun
2014. Kasus penyalahagunaan
dana bergulir di UPK
Pesawahan menjadi lesson
learn bagi mereka untuk tidak
melakukan hal yang sama.
17

Senin, 25/11/2013. BPMPD Provinsi
Jawa Barat menyelenggarakan
seleksi calon Fasilitator Teknik
Kecamatan. Seleksi tersebut diikuti
58 orang yang sebelumnya
ditetapkan layak mengikuti. Selain
test tulis, peserta juga diuji
kompetensinya melalui wawancara
dan Focus Group Discussion (FGD).
Seleksi yang bertempat di aula Lt.2
gedung BPMPD Jawa Barat itu
berlangsung sehari dan
mendatangkan penguji dari Tim
spesialis dari RMC III.
Kamis, 07/11/2013. Tim Spesilis RMC
III Jawa Barat foto bersama Satker
BPMPD Jawa Barat pada Acara
Gubernur Saba Desa. Acara yang
diselenggarakan setahun sekali
tersebut dimaksudkan sebagai
forum dialog dan silaturahim
Birokrat, Fasilitator dan Pelaku
pembangunan. Acara yang
diselenggarakan di lapangan
Abadi Hash, Lembang, Bandung
Barat ini juga dimeriahkan dengan
marketing produk kreatif
perdesaan dari 17 kabupaten
lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
Jawa Barat.
18

Cianjur (4/12/2013/. PNPM
Mandiri Perdesaan Kab. Cianjur
menggelar Kegiatan Workshop
Evaluasi. Selain Tim Satker dan
Faskab, hadir pula perwakilan 29
kecamatan. Workshop
membahas hasil pelaksanaan
kegiatan di TA 2013 sebagai
sarana perbaikan di TA 2014.
Acara Workshop dilaksanakan di
Hotel Landis, Pacet Cianjur.
Karawang (10/11/2013/. PNPM
Mandiri Perdesaan Kab.
Cianjur menggelar Kegiatan
Workshop Evaluasi. Selain Tim
Satker dan Faskab, hadir pula
perwakilan 29 kecamatan.
Workshop membahas hasil
pelaksanaan kegiatan di TA
2013 sebagai sarana
perbaikan di TA 2014. Acara
Workshop dilaksanakan di
Hotel Landis, Pacet Cianjur.
19

Motor Sport Optimalkan UPK
akupan wilayah dampingan PNPM
MPd antar desa dalam satu
kecamatan. Jumlah desa berikut
populasinya, kontur tanah serta kondisi
jalan (akses) sering menjadi hal
penghambat proses fasilitasi.
Dari 17 kabupaten lokasi PNPM MPd,
12 kabupaten
merupakan wilayah
pegunungan termasuk
Bandung Barat.
Beberapa daerah
seperti Kec.Rongga,
Cililin, Sindangkerta,
Cipongkor dipenuhi
daerah
perbukitan/pegununga.
Akibatnya, akses
antar desa dipenuhi
jalan menanjak dan
menurun. Sebagian
curam sehingga harus
berjalan kaki.
Sementara itu, tugas pendampingan
pengurus UPK (khususnya dalam
pengelolaan dana bergulir) sampai ke
rumah warga.
Atas dasar itulah, Pemkab Bandung
Barat menghibahkan kendaraan motor
sport untuk operasional pengurus 12 UPK.
Dengan bantuan itu, diharapkan kinerja
pengurus UPK dalam melayani masyarakat
kian optimal.
Gubernur lirik Transportasi PJOK
Jumlah lokasi PNPM MPd Jawa Barat
adalah 422 kecamatan. Dari evaluasi
pelaksanaan di lapangan, beberapa ide
telah dihadirkan pemerintah daerah
(termasuk pemerintah provinsi) untuk
pemberian dukungan.
Tahun 2012 lalu, dalam Acara
Gubernur Saba Desa di Kota Karawang,
Gubernur bertekad
membantu pembuatan
gerai @Rp. 1 milyar per
kabupaten. Pada tahun
2013 sebagian tekad
sudah direalisasikan
untuk tiga kabupaten.
Pada Gelaran
Gubernur Saba Desa
Tahun 2013 di Lembang,
(7/11/2013), Fasilitator
dan Pelaku di 422
kecamatan harap-harap
cemas. Berharap ada
dukungan baru yang akan
disampaikan Gubernur.
Ternyata, lirikan tersebut tertuju pada
fasilitas transportasi PJOK (Penanggung
Jawab Operasional Kecamatan). Gubernur
Ahmad Heryawan menyatakan,”untuk
PJOK di 422 Kecamatan semoga bisa
dipenuhi”, katanya. “Tapi ini bukan janji,
karena janji adalah hutang. Nanti coba
kita lihat postur anggaran, jia
memungkinkan kenapa enggak
(direalisasikan),” imbuhnya.
C
20

Pemkab Sukabumi Bantu Client-Server
elajar dari banyaknya kasus
manipulasi laporan pinjaman dana
bergulir SPP/UEP yang menjadi
peluang penyelewengan dana seperti
Kasus UPK Caringin dan Kalibunder,
Pemkab Sukabumi mengambil terobosan.
Pada tanggal 17 April 2013, Bupati
Sukmawijaya memberikan bantuan
peralatan kepada 41 pengurus UPK.
Bantuan juga dirupakan pelatihan
penggunaan
serta instalasi
di setiap UPK.
Total
bantuannya
sekitar Rp.200
juta.
Peralata
n tersebut
merupakan
prakarsa
Endang
Taryana,
Ketua UPK Nagrak yang juga Ketua
Asosiasi UPK Sukabumi. Peralatan yang
dinamai client-server itu memadukan
hardware (komputer dan printer) dan
aplikasi online laporan keuangan UPK.
Tujuannya untuk memudahkan
input, kesesuaian serta keakuratan data.
Bahkan kelompok peminjam bisa
mendapatkan info tagihan/saldo pinjaman
melalui SMS. Bahkan, Satker dan Faskab
bisa mengakses keuangan UPK viaonline.
Kuatkan BKAD dengan Insentif
Sebagai representasi perwakilan
desa, BKAD memegang peran penting
dalam pembangunan antar desa. Sesuai
amanat Permendagri No.38 Tahun 2007,
peran Kerjasama Desa perlu dikokohkan.
Peran kelembagaan BKAD sangat
strategis dalam membangun pola
kerjasama desa. Demikian halnya yang
dilakukan di Kabupaten Sukabumi.
Setidaknya hal itu terevaluasi selama
pelaksanaan
PNPM MPd.
Suksesny
a pelaksanaan
berbagai jenis
MAD,
perguliran,
monitoring
kegiatan
hingga ke
penanganan
masalah tak
lepas dari
peran besar pengurus BKAD. Mereka
bekerja atas dasar kepedulian yang
bekerja tanpa honor. Hanya operasional
jika ada dana surplus dari UPK.
Atas dasar itulah, pemkab Sukabumi
memandang perlunya tambahan
operasional bagi pengurus BKAD di 41
kecamatan. Dari dana PAP, setiap
pengurus BKAD mendapat bantuan
operasional Rp.600 ribu per tiga bulan.
Termasuk halnya BP-UPK.
B
21

Menabur Kekompakan Demi Kelestarian
(Succes Story UPK Phase-out
Leuwimunding, Majalengka)
Kecamatan Leuwimunding terletak
di Timur Laut dan berjarak sekitar 37 km
dari Kota Majalengka. Terdiri 14 desa
dengan jumlah penduduk sekitar 61.582
jiwa dan sebanyak 4.966 KK (29%)
kategori miskin. Bercorak agraris,
sebagian besar masyarakat
menggantungk
an pencaharian
dari pertanian
dan
perdagangan.
Menanga
ni dampak
krisis ekonomi
Tahun 1998,
Kec.
Leuwimunding
dijadikan lokasi
PPK (Program
Pengembangan
Kecamatan)
sejak tahun 1999. Saat itu, jumlah KK
miskin mencapai 5.640 KK atau 35% dari
total penduduk. Usaha sebagian
masyarakat jatuh dan berujung pada
sulitnya mendapat permodalan.
Selama PPK Phase 1-III (1999 s/d
2006), Kec. Leuwindung mendapat BLM
totalnya mencapai Rp. 5,7 milyar.
Komposisinya, Rp.4,4 milyar (78%) untuk
sarana-prasaran, Rp.917 juta (16%) untuk
perguliran modal usaha. Sisanya untuk
operasional UPK dan TPK. Tahun 2007
merupakan tahun pertama Kec.
Leuwimunding berstatus lokasi phase-out
alias tidak menerima BLM.
Kegiatan yang dilestarikan adalah
program UEP/SPP. Saldo perguliran senilai
Rp.917 (Tahun 2006) berkembang
menjadi Rp.2,3 milyar (per Nov 2013).
Sedikitnya 151 kelompok yang
beranggotakan
8327 orang
(3.008
merupakan
RTM) sebagai
penerima
manfaat.
Adapun
tingkat
pengembaliann
ya mencapai
99%.
Rahasianya apa
sehingga di
masa phase out
UPK Leuwimunding semakin eksis?
Kekompakan; akar kemajuan
Memang bukan hal mudah menjalankah
amanah (UEP/SPP). Begitu pula yang
dirasakan pengurus UPK Leuwimunding
yang terdiri Ima Nuroniah (Ketua), Ade
Cahyati (Bendahara) dan Cicih Kurniasih
(Sekretaris). Meskipun ketiganya
22

perempuan, tetapi semangat memajukan
daerahnya luar biasa.
Kerja Keras Yang Membuahkan Hasil
Mereka sadar tidak ada kerja sukses
yang sendirian. Apalagi mengurus dana
perguliran yang sering dikonotasikan dana
hibah sehingga tak perlu dikembalikan.
Oleh karenanya, selalu dibiasakan rembug
bersama pengurus BKAD yang diketuai
Iing Sulasikin, BP-UPK yang diketuai
Mamat, dan
Tim
Verifikasi
yang
diketuai
Tarsa.
MAD
menjadi
salah satu
forum
rembug
yang terus
dilestarikan.
Sebab melalui MAD semangat
kekompakan bisa tersemai. Disisi lain,
kepercayaan antar pihak kian tumbuh.
Pengurus UPK menyadari bahwa
kepercayaan merupakan penentu tingkat
pengembalian dana bergulir.
Alhasil, sedikitnya 19 kelompok
berstatus matang sedang 54 kelompok
berkembang. UPK sendiri telah memiliki
inventaris kantor sendiri, kendaraan
bermotor (2 unit), peralatan komputer dan
penunjang lainnya. Kerja keras UPK
Leuwimunding juga berhasil meningkatkan
kesejahteraan hidup 674 KK miskin. Inilah
kerja keras sebagai buah kekompakan
yang perlu dilestarikan.
Misi untuk mengembangkan
kegiatan ekonomi produktif menjadi energi
besar bagi pengurus UPK untuk
mengembangkan kegiatan pembinaan
kelompok dan perluasan jaringan.
Sebagaimana diketahui, aneka
produk
usaha
kreatif kain
rombe, kue
rengginang,
boneka,
anyaman
bambu
seperti
boboko,
caping serta
produk lain
dihasilkan
kelompok peminjam UEP/SPP banyak yang
terkendala pemasaran.
Kini UPK Leuwimunding terus
bergerak menggiatkan program UEP/SPP.
Tak hanya berfokus pengembalian, tetapi
pemberian dana sosial (20%). Selain
pemberian beasiswa, dana sosial dari
surplus juga difungsikan untuk khitanan
massal.
23

Air Gunung Salak mengalir
indah ke rumah warga
esa Sukaharja berjarak 9 km dan
merupakan wilayah paling jauh dari
Kecamatan Cijeruk. Desa ini berada
di Kaki Gunung Salak Endah dan termasuk
dataran tinggi (1000 dpl). Topografi
demikian menjadikan air bersih sulit
diperoleh.
Bagi masyarakat
Dusun III Rw.06 (Kp.
Tapos) dan Rw.07
(Kp. Ciconggang),
ketersediaan air
bersih selalu menjadi
problem. Apalagi di
musim kemarau. Di
saat seperti itu,
mereka harus
mendaki perbukitan
menuju sumber air
yang berjarak sekitar
4 km dengan jalan curam nan terjal.
Hadirnya PNPM MPd membawa harapan.
Setelah rembug beberapa kali, wargapun
mufakat. Mereka mengusulkan pendanaan
SAB ke PNPM MPd TA 2012 dan mendapat
rangking ke-7.
Setelah survey lokasi dilakukan untuk
memastikan RAB, desain, jaminan
safeguard, dibutuhkan pipa sepanjang
7.191 m dengan jumlah bak penampung
14 unit. Jumlah biaya diperkirakan
mencapai Rp.348.615.000,-.
Mengingat besarnya dana yang
dibutuhkan, masyarakat Sukaharja sempat
harap-harap cemas. Tak dinyana, dalam
MAD Penetapan usulan tersebut disetujui
forum. Mereka bertekad all-out bergotong
royong dalam pengerjaan usulan tersebut.
Selain swadaya tenaga, konsumsi pekerja,
mereka juga parelek yang totalnya
mencapai Rp.2.910.000,-.
Selama tiga bulan
masyarakat
Sukaharja bahu-
membahu. Meskipun
rute 4 km ke lokasi
mata air hanya bisa
ditempuh dengan
jalan kaki, rasa lelah
tak dirasa. Penuh
semangat mereka
angkut material berat
seperti pipa, semen,
pasir, batubata dan
besi.
Setelah dibangun 100 persen, MDST
pun digelar di bulan Oktober 2012.
Sebagai upaya pemeliharaan Pemdes
Sukaharja membentuk Tim Pemelihara
(TP3) yang dikukuhkan dalam PERDES
Sukaharja No.2 tertanggal 16 Januari
2013 tentang SAB Kopeng yang mengatur
penerimaan retribusi Rp. 5000/KK/bulan
sebagai dana pemeliharaan. Sudah
setahun lebih, SAB dimanfaatkan 786 jiwa.
D
24

Mengubah Perilaku Dolbon
Kuswan, FK Cikalong Tasikmalaya
Dolbon merupakan singkatan Modol
di Kebon (istilah Sunda). Perilaku ini jelas
tidak sehat dan bisa memicu timbulnya
penyakit diare, tifus dan kolera yang
membahayakan kehidupan balita maupun
orang dewasa.
Sanitasi
dan air bersih
juga menjadi
problem serius
di Kabupaten
Tasikmalaya.
Data PPLS
2011
menyebutkan,
dari total
175.444
Rumah Tangga
terdapat
64.033 (36,5%) yang tidak memiliki
jamban. Sebanyak 110.738 jiwa (63,11%)
tidak memiliki sumber air minum
terlindungi (bersih).
Sebagai program open-menu,
masyarakat berhak menyelesaikan
persoalan tersebut bersama PNPM Mandiri
Perdesaan. Perilaku Dolbon bisa
diselesaikan dengan penyediaan MCK.
Hal itu pula yang dilakukan
masyarakat Cikalong. Pada tahun 2009
lalu, telah dibangun 10 unit MCK dengan
BLM sebesar Rp. 155.940.400,- plus
swadaya mencapai Rp. 30.559.650,-.
Pemeliharaan masyarakat dilakukan
melalui “dana kencleng”.
Untuk memperbaiki sanitasi,
masyarakat Cikalong juga membangun
SAB (Sarana Air Bersih) 1 unit (2010), 1
unit (2011) dan 2 unit (2011). Sarana-
prasarana tersebut kini dimanfaatkan
dengan baik oleh masyarakat.
Impian
masyarakat
mewujudkan
Pola Hidup
Bersih dan
Sehat kini
terwujud.
PNPM Mandiri
Perdesaan
sebagai
program
bottom up
yang berhasil
menjawab persoalan kesehatan Desa. Di
Tasikmalaya kurun waktu tahun 1999-
2013 telah dibangun 119 unit MCK yang
didanai PNPM Mandiri Perdesaan.
Pada Tahun 2013, PNPM MPd Jawa Barat
bersama masyarakat membangun 260
unit bangunan MCK (Mandi Cuci Kakus)
menggunakan dana BLM sebesar
Rp.8.197.921.300,- ditambah swadaya Rp.
520.444.150,-. Bangunan tersebut telah
digunakan/dirawat baik sebagai
pendukung PHBS (Pola Hidup Bersih dan
Sehat) warga.
25

Ketika Air jadi Syair (Kehidupan)
Maulana A Fattah (FT Cihurip-Garut)
Kampung Ciparanje berada di
ketinggian 820 meter Dpl dan wilayah
terpencil di Desa Cihurip Kecamatan
Cihurip. Dari kota Garut berjarak tidak
kurang 80 km arah selatan.
Air Bersih di musim kemarau selalu
jadi masalah besar. Termasuk di Kampung
Kubang
Nanggung,
Cipawinan
dan
Cibanggala,
Kec. Cihurip
yang memiliki
ketinggian
rata-rata 750
meter Dpl
(diatas
permukaan
laut). Salah
satu
pemicunya
karena ketiadaan sumber air bersih.
Karena terpaksa, 477 jiwa di
kampung tersebut mengandalkan air
sawah yang dialirkan melalui pancuran ke
rumah. Itupun kotor, terbatas dan sering
kehabisan.
Pak Kades Asep Gojali bersama
tokoh masyarakat sering berembug
mengatasi soal tersebut. Tetapi selalu mati
kutu jika bicara biaya. Pada tahun 2011
mereka sepakat mungusulkan ke PNPM
MPd. Tak disangka, pada Musdes
Perencanaan menempati prioritas I.
Setelah Tim Penulis Usulan
mendapat data Tim Verifikasi, maka
disusunlah proposal. Pada saat MAD
Perangkingan hingga ke pendanaan,
ternyata usulan SAB untuk ketiga
kampung tersebut disetujui. Tampaknya,
utusan desa lain mengerti mendesaknya
usulan tersebut.
Maka
dimulailah,
pembangunan
SAB selama
kurang lebih
dua bulan.
Sedikitnya
964 HOK (Hari
Orang Kerja)
dalam
pengerjaanny
a. Dana BLM
yang
dialokasikan
sebesar Rp.
188.619.600,- ditambah swadaya Rp.
1.546.000,-
Swadaya tersebut tidak termasuk
tenaga dan konsumsi di setiap harinya.
Yang pasti, sejak di MDST tahun 2012 lalu,
bangunan SAB ini menjadi penyelamat
krisis Air bagi warga Cihurip. Warga iuran
Rp.2000/bln untuk pemliharaan agar tetap
Lestari bagi anak cucu.
26

Ketika Desa Bersuara di Dunia Maya
(Kisah Sukses Desa Garawastu &
Mandalamekar)
eran Desa dalam menunjang
pembangunan nasional
sangat sentral. Desa
merupakan kehidupan
mayoritas masyarakat
Indonesia. Sayang
romantikanya kalah populer
dengan kehidupan kota.
Salah satu problemnya
adalah karena minimnya
pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Desa masih dianggap
terbatas, terpencil, dan sulit
berkontribusi informasi.
Pandangan tersebut dipatahkan oleh
Pemerintah Desa Garawastu, Kec.
Sindang, Majalengka. Desa di kaki Gunung
Ciremai itu sejak pertengahan tahun 2012,
telah memiliki website
http://garawastu.desa.id/.
Dalam website yang pembuatannya
difasilitasi LSM GDM (Gerakan Desa
Membangun) itu, terdapat aneka informasi
tentang Desa Garawastu.
Coba ketikan nama Desa Garawastu
di mesin pencari Google, niscaya akan
mudah ditemukan. Tak hanya profile Desa,
tapi juga update kegiatan pembangunan
(termasuk PNPM MPd) dan info produk
seperti cengkeh.
Bahkan, info ringan sepeti acara 17
Agustus, pasar desa, acara keagamaan
dan lain sebagainya. Informasi tersebut
ternyata menjadi pengobat rindu bagi
sebagian warga yang merantau ke luar
negeri (jadi TKI).
Hal serupa juga dilakukan oleh
Pemerintah Desa Mandalamekar,
Jatiwaras, Tasikmalaya. Atas prakarsa
GDM pula, sejak pertengahan tahun 2011
Desa ini telah berkripah di dunia maya
melalui http://mandalamekar.desa.id/.
Di website tersebut, semua orang
bisa mendapat info penting sampai dengan
yang ringan seperti budidaya dan harga
cabe, kayu hutan juga di upload.
Atas prakarsa itulah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat menganugerahkan
Anugerah Jabar IT Award (14/08/2013).
Desa Mandalamekar juga akhirnya
menjadi pusat studi TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi) bagi desa lain.
P
27

Menumbuhkan Asa dan Cinta Batik
Asep Suherlan, FK Ciwaringin-Cirebon
Selain batik Trusmi yang terkenal,
di Cirebon ada pula batik Ciwaringin yang
tak kalah bagus. Ciwaringin merupakan
Kecamatan di wilayah barat yang berjarak
sekitar 30 km dari Kota Cirebon. Di salah
satu kampung sejak dulu telah ada
pengrajin batik.
Pada Tahun 2013 PNPM Mandiri
Perdesaan di
Kec.
Ciwaringin
memprakarsai
adanya
pelatihan
membatik
bagi kaum
perempuan
yang
sebelumnya
menyampaika
n peminatan
melaui
Musdes hingga MAD.
Usulan tersebut terwadahi setelah MAD
menetapkan alokasi dana pelatihan
sebesar Rp. 249.991.000,- diambilkan dari
dana pengalihan program SPP (Simpan
Pinjam Perempuan).
Sesuai usulan, 3 desa berpartisipasi
yaitu Ciwaringin, Gintung Tengah dan
Babakan ikut berpartisipasi. Totalnya 23
orang yang dilatih oleh pengrajin setempat
yang sudah mempunyai lisensi BLK (Balai
latihan Kerja).
Pelatihan berlangsung sebulan
antara tanggal 6 Jan-6 Februari 2013.
Peserta tiap desa mendapat jadwal
berbeda. Pelatihan dimulai dengan latihan
pembuatan pola bertempat di Teras Masjid
Baitul Mukminin Desa Ciwaringin.
Hasil pemolaan diteruskan dengan
pembatikan. Begitulah setiap hari,
peserta dilatih
batik tulis dan
cap. Karena
baru pertama,
hasil
pembatikan
banyak yang
rusak.
Tetapi
semangat
belajar lebih
utama
sehingga
sebagian
peserta ada yang berhasil. Kain batik hasil
pelatihan yang dinyatakan bagus
ditampung Pengrajin dan UPK. Sebagai
awal usaha, tiap peserta diberi kain satu
buah dan permodalan dari SPP/UEP.
Memang, pelatihan tersebut masih
awalan. Tetapi, pengalaman dilatih
menjadikan mental usaha kaum
perempuan di Ciwaringin bangkit kembali.
Kelak mereka ingin menjadi pengrajin.
28

Kremes Boled, Gurih Tanpa Pewarna
Muhdis, FK Japara Kuningan
bi Jalar merupakan tanaman yang
mudah di budidayakan. Cukup pada
tanah yagn mengandung pasir
lempung dengan suhu udara 21-27 derajat
C. Itulah sebab Ubi jalar menjadi tanaman
lokal yang banyak ditemui di perdesaan.
Di Kabupaten Kuningan, ubi jalar
banyak tumbuh di lereng gunung Ciremai
seperti daerah
Cilimus,
Japara dan
Jalaksana. Ubi
jalar yang
disebut boled
telah
dibudidayakan
puluhan tahun
silam dan
hasilnya dijual
ke kuningan,
cirebon hingga Jakarta.
Olah pangan berbahan boled saat ini
kian marak. Demikian pula yang dilakukan
Ibu Kursiah. Melimpahnya potensi boled di
desa Garatengah memberi ide pembuatan
keremes dan gemblong boled.
Akhirnya, bersama 9 orang
rekannya, gagasan itu diwujudkan dengan
membentuk kelompok usaha yang diberi
nama “Bungalau”.
Sejak tahun 2010, Kelompok Bungalau
memproduksi makanan tersebut.
Awalnya berjumlah sedikit, tetapi
setelah dua tahun menghasilkan 15-20
pack per hari (harga Rp.3 ribu/pack). Rasa
manis dan gurih menjadi ciri makanan
olahan ini. Satu lagi, tanpa pewarna dan
pengawet.
Berkembangnya usaha Kelompok
Bungalau tak lepas dari prakarsa PNPM
MPd. Pada tahun 2009, anggota yang
umumnya
hanya ibu
rumah
tangga.
Mereka
berinisiatif
memanfaatka
n dana
pinjaman SPP
dari UPK
Japara.
Kini 10
orang anggota Kelompok SPP Bungalaw
telah merasakan buah perjuangannya.
Keremes dan Gemblong Boled laris dibeli
masyarakat di pasar Japara dan Cilimus.
Keberanian Ibu Kursiah Cs merintis
usaha bersama PNPM Mandiri Perdesaan
patut dijadikan teladan bahwa produk
desa juga bikin bangga. “sebagai
perempuan kami juga berhak mandiri,”
kata Kursiah kepada Muhdis, FK Japara,
Kuningan
U
29

Ketika Perempuan Unjuk Peran
Ela Tresnawati (FK Puspahiang,Tasikmalaya)
Surat Dirjen PMD Kemendagri No.
991/1806/PMD tanggal 27 Februari 2013
tentang pengalihan Pendanaan Kegiatan
SPP menjadi berkah bagi masyarakat
Kecamatan Puspahiang, utamanya bagi
kaum perempuan yang berniat usaha.
Tak ingin kehilangan momen,
mereka usulkan kegiatan pelatihan dalam
Forum
Musyawarah
Khusus
Perempuan
setelah
rencana
pendanaan
SPP dialihkan.
Ide kreatifpun
bermunculan.
Dalam
MAD
Penetapan,
Forum
ternyata menyetujui usulan yaitu Pelatihan
Catering (untuk 1 Desa) sebesar Rp. 10
juta. Pelatihan yang berisi pelatihan
penggunaan 20 resep makanan selama 5
hari (3-7 Desember 2013) diikuti 5 orang.
Pelatihan Olahan Keratif Hasil
Pertanian (untuk7 Desa) mengunakan BLM
sebesar Rp. 109,5 juta. Diikuti 51 orang
dari 7 Desa yaitu Puspajaya, Puspasari,
Pusparahayu, Cimanggu, Luyubakti,
Sukasari dan Desa Mandalasari.
Pelatihan yang diselenggarakan di
LKP Yuniza Desa Neglasari, Salawu
Kabupaten Tasikmalaya itu
diselenggarakan selama 6 hari (6-21 Des
2013). Selain pelatihan langsung
pembuatan olah panganan, juga dilatihkan
materi manajemen, administrasi,
pengemasan, pengembangan usaha dan
sertifikasi.
Produk
hasil
pertanian
yang
dilatihkan
adalah
Brownies Ubi,
Kue Akar Ubi,
Manisan
Kelapa Aneka
Rasa, Puding
Ubi, Kue
Kering kacang
Ijo, Stick Pisang Aneka Rasa, Kue Kering
Kacang Kedelai
Ade, peserta dari Desa Mandalasari
menuturkan bahwa selama 20 tahun
dirinya berjualan gula aren dan selama itu
pula dia tidak mengetahui cara
menghitung laba rugi. Namun, semua itu
terjawab dengan pelatihan.
30

Penyelidikan Korupsi UPK Sukalarang
Merespon laporan masyarakat
Sukalarang, Satreskrim Polresta Sukabumi
bererak cepat. Penyelidikan intensif
dilakukan terhadap berbagi pihak
dilakukan menyusul dugaan korupsi dana
bergulir SPP senilai Rp. 557 juta oleh
Oknum Pengurus (non-aktif) UPK
Sukalarang.
Untuk memastikan dugaan tersebut,
Kepolisian menerjunkan delapan penyidik
untuk meminta keterangan 87 Ketua
Kelompok SPP dari berbagai desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula
Kantor Kec. Sukalarang (16-20/12/ 2013)
Bukan perkaran mudah
menghadirkan Ketua kelompok SPP
tersebut. Umumnya mereka takut dan
kaget kenapa dipanggil polisi. Padahal,
pembayaran angsuran pinjaman SPP
selama ini lancar. Namun, setelah
mendapat penjelasan Tim Penanganan
Masalah mereka bersedia memenuhi
panggilan.
Beberapa waktu kemudian,
Kepolisian memanggil pengurus UPK (non
aktif) yaitu YS (Ketua) dan ES
(Bendahara). Fasitator PNPM MPd
Kabupaten Sukabumi (Faskeu) juga tak
luput dimintai keterangan terkait
penjelasan hasil audit (27/01/2014).
Untuk melengkapi bukti, Polresta
Sukabumi juga mengirim Surat
Permohonan kepada Inspektorat Daerah.
Tujuannya, agar melakukan audit
investigasi sehingga bakal tersangka dan
besaran kerugian negara bisa ditetapkan.
Kejari Tahan Pengurus UPK Kalibunder
Ketua UPK PNPM MPd
Kec.Kalibunder, Sukabumi, AHI(41)
ditahan Kejaksaan Negeri Cibadak, Senin
(23/12/2013). Selain AHI, Kejaksaan juga
menahan Bendahara PC (34). Keduanya
Mereka diduga menilep dana PNPM sekitar
Rp. 250 juta.
Yang ditilep konon merupakan dana
perguliran Simpan Pinjam Perempuan
(SPP). Menurut keterangan Tim penyidik,
salah satu tersangka mengaku
menggunakan dana tersebut untuk biaya
nikah dan membeli sawah.
Penyidik Polresta Sukabumi meminta informasi Ketua Klp SPP
31

“Kami telah menahan Dua
tersangka korupsi dana PNPM Kecamatan
Kalibunder dengan jumlah kerugian sekitar
Rp. 200 juta dari anggran seluruhnya
sebesar Rp.1,5 miliar yang di gulirkan
pada tahun 2010,” Kata Kasi Pidsus Kejari
Cibadak Iwan Setiadi.
Dikatakan Iwan, para pelaku
dengan sengaja menyalahgunakan uang
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang
telah dikembalikan oleh peminjam.
Namun, tidak disetorkan sehingga
program tersebut tidak bergulir.
Atas perbuatannya, kata Iwan, para
tesangka di jerat pasal 3 dan pasal 8 UU
No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU No.20 tahun
2001dengan ancaman hukuman minimal 4
tahun penjara.
Kejari Kuningan Tetapkan Status DPO
Mantan Bendahara Unit Pengelola
Kecamatan (UPK) PNPM MPd Kec.
Pasawahan, NS (40), resmi ditetapkan
sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri
(Kejari) Kuningan. Pelaku penggelapan
dana bergulir senilai Rp.360 juta itu sudah
ditetapkan DPO (Daftar Pencairan Orang).
“Dia sudah Tersangka, tapi masih
kabur. Kata adiknya, lari ke Bogor. Tapi
daerahnya di mana belum ada informasi
jelas,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus)
Kejari Kuningan, Herwatan SH.
Menurut Herwatan, Kejari Kuningan
berkomitmen mengejar tersangka. Salah
satunya dengan menggunakan Monitoring
Center di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia
bahkan sudah meminta bantuan
Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk
penangkapan tersangka.
Hanya saja, hingga kini belum ada
kabar lanjut dari Kejagung maupun Kejati.
Berdasar penelusuran, nomor lama
handphone milik tersangka munculnya
hanya kadang-kadang.
“Mungkin, tersangka punya no telpon
baru,” duga Herwatan.
Sebagai tindak lanjut penyidikan,
pihaknya sudah menerima surat
permintaan ekspos dari BPKP No.UND-
4031/PW10/T/2013 untuk proses audit
investigasi. “Awalnya kan kita yang kirim
surat, memohon ke BPKP untuk audit
investigasi. Sekarang surat undangan
ekspos kasus tersangkanya dari BPKP
sudah ada. Insya Allah bulan depan kita
ekspos,” jelas Herwatan.
32

Herwatan belum bisa menelusuri
keterlibatan pihak lain termasuk suami
tersangka.“Tersangkanya kan belum
tertangkap. Kalau sudah tertangkap, baru
semua bisa jelas. Jadi belum ke arah sana
(keterlibatan suami,red),” katanya.
Untuk sementara, kasus dugaan
korupsi dana bergulir di UPK Pasawahan
dianggap murni hasil perbuatan tersangka
bermodus setoran kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) dipakai untuk
kepentingan pribadi.(Dari berbagai
sumber).
BKAD Kokohkan Kemajuan Desa
Lembang (7/11). Siang itu, pukul
11.00, wajah Barnas terlihat sumringah.
Terik matahari tak dirasakan. Pasalnya,
setelah diumumkan MC, pria paruh baya
itu dipersilahkan maju di hadapan ratusan
orang yang menghadiri Acara Gubernur
Saba Desa. Barnas meraih penghargaan
sebagai pengurus BKAD terbaik.
Gubernur Ahmad Heryawan
memberikan piala sekaligus uang
pembinaan senilai Rp. 7.500.000,- kepada
Ketua BKAD Kec.Kawali Ciamis itu. Sambil
berjabat tangan Gubernur berucap
selamat. “tolong diteruskan
perjuangannya membangun desa,” ujar
Gubernur.
Lord Acton berkata, Power
tend to corrupt (kekuasaan
cenderung korup). Untuk itu,
dibutuhkan sistem kontrol
yang kuat. Untuk
menghindari
penyalahgunaan program
dana bergulir (UEP/SPP)
PNPM MPd di setiap
kecamatan/desa, harus
dilandasi self control yang
tinggi dari Pelaku, disamping
intensitas pengawasan dan
kepedulian masyarakat.
33

Penuh senyum bangga, Barnas
menganggukan ucapan Gubernur tersebut.
Perjuangannya sebagai Ketua BKAD
terbalas indah meski sejak tahun 2008
tidak mendapat honor. “prinsip dasarnya
keiklhasan dan pengabdian untuk masa
depan desa yang lebih baik,” ujarnya
seuasi mendapat penghargaan.
BKAD atau Badan Kerjasama Antar
Desa, merupakan
kelembagaan pendukung
pembangunan di perdesaan.
Di PNPM Mandiri Perdesaan,
fungsi lembaga ini sangat
strategis. Salah stunya
sebagai channer kepentingan
antar desa.
Selama ini, Barnas
bersama pengurus lainnya
aktif mengikuti kegiatan
Musrenbangkab, audiensi
dengan DPRD bahkan studi
banding ke daerah lain untuk
memperkaya ilmu dan aksi.
“semua swadaya, karena
memang tidak ada anggaranya mas. Ya
kita ingin ada kemajuan desa melalui
BKAD,” tegas pria yang gemar memakai
iket khas sunda itu.
Di Ciamis telah disahkan Perda
No.10 tahun 2007 tentang Kerjasama
Desa. Regulasi ini cukup menguntungkan
kelembagaan BKAD. Perda ini
menyemangati BKAD membangun kerjasa
antar desa di Kawali khususnya.
Membudayakan Kerelawanan
M Sophan, FK Cimahi-Kuningan
PMD (Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa) adalah lembaga
bentukan PNPM Mandiri Perdesaan.
Di berbagai kegiatan penggalian
gagasan, sosialisasi, musyawarah
dusun/desa, hingga kegiatan
pembangunan perannya sangat tinggi.
Ketentuannya, setiap desa memiliki
minimal 2 orang KPMD. Namanya
pekerjaan sosial, tidak ada istilah honor.
Kalaupun ada hanya insentif transportasi
yang jumlahnya tak seberapa tapi
pekerjaan bertumpuk.
Namun, tak sedikit orang yang
ikhlas menjadi KPMD. Salah satunya di
Kec. Cimahi Kuningan. Ketekunan 20
orang KPMD dari 10 desa ditunjukan
K
34

dalam kegiatan fasilitasi keseharian
ataupun pelatihan.
Pada bulan Oktober 2013 mereka
dilatih standarisasi kemampuan fasilitasi.
Materi latihnya pembuatan Peta Sosial
Desa, Kalender Musim dan Diagram
Kelembagaan. Sebenarnya bukan hal baru
bagi mereka, tetapi dengan pelatihan
tersebut diharapkan output fasilitasi kian
optimal bagi kemajuan desa.
Kader Teknik untuk Kemajuan Desa
Peran Kader Teknik Desa dalam
penyusunan desain dan RAB untuk
kegiatan prasarana PNPM Mandiri
Perdesaan sangat penting. Sebagai kader,
paska phase-out diharapkan mereka bisa
berperan dalam pembangunan desa secara
mandiri.
Teknik pembuatan konstruksi,
penghitungan volume, bahan dan alat
memang bukan ilmu gampang.
Dibutuhkan keahlian dan waktu
mendalaminya. Namun, di beberapa desa
kini muncul kader teknik yang cukup
memadai.
Contohnya di di Kec. Cikijing dan
Talaga, Majalengka. Beberapa Kader
Teknik terlibat aktif dalam pembuatan
desain dan RAB. Tak hanya kegiatan PNPM
MPd, tapi juga program lainnya. Mereka
juga sudah membentuk Tim Relawan,
Ela Nurela, Kader Teknik Desa Maja.
Bersama Fasilitator Teknik Kecamatan, dia
terlibat dalam penyusunan desain RAB
kegiatan rabat beton Kampung Cibodas
pada TA 2013. Adanya Kader Teknik telah
memunculkan terobosan bagi tumbuhnya
tenaga terlatih bagi pembangunan di
wilayah Perdesaan.
Memang peningkatan kapasitas
kader teknis belum memadai. Tapi Itulah
tantangannya. Sebab. Lebih banyak
learning by doing (belajar sembari
praktek). Dan itulah yang diberikan oleh
PNPM Mandiri Perdesaan.
35

RBM dan Kultur Belajar Warga Desa
(Noke Agustianto, FK Padaherang – Ciamis)
erawal dari obrolan di warung kopi di
desa Karangpawitan, Padaherang. Di
bulan Desember 2013 ketika itu
kami berkumpul dengan beberapa
penggiat desa. Topik obrolan santai dan
tak dibatasi alias sekenanya.
Tak dinyana muncul ide membuat
tempat diskusi. Tak ada konsep baku,
apalagi
akademis.
Hanya ruang
ngobrol
untuk
melepas
uneg-uneg.
Tentang
harga padi,
ketela, air
irigasi,
pengajian
hingga ke
informasi politik.
Akhirnya disepakatilah dibangun
Pojok RBM Pawitan. Ide bersambut ketika
seorang warga bernama Sutrisno
Wahyuwidodo menghibahkan tanahnya
seluas 6x4 meter untuk bangunan
tersebut. Spontan, warga pun tergerak
swadaya. Nyumbang bambu, kayu,
tenaga, karpet dan material lain. Tak
sampai sebulan Pojok RBM Pawitan telah
terbangun.
Kini, tidak kurang dari 20 orang
aktif meramaikannya. Selain buat
pertemuan santai, juga pernah difungsikan
untuk rakor KPMD dan pemutaran film
edukasi. Pojok RBM Pawitan menjelma
sebagai tempat nongkrong yang produktif.
Atas penambahan fungsi itulah,
beberapa penggiat berniat
menyumbangkan buku bacaan. UPK pun
terdorong membantu. Untuk
pemeliharaan, warga patungan
menyumban
g dana di
kencleng
yang
disediakan.
20
orang warga
yang aktif
sebagai
penggiat,
merasakan
betul
manfaat
bertemu dan belajar antar sesama.
Meskipun bentuknya sederhana dan
pertemuannya tidak terorganisir layakanya
tempat belajar seperti halnya Kampus,
tetapi Pojok RBM Pawitan, Kec.
Padaherang Ciamis telah menjadi magnet
perkumpulan sosial. Bahkan beberapa
caleg pernah datang untuk menyampaikan
visi dan misinya. Inilah prakarsa originil
masyarakat membangun kultur belajar.
B
36

Berbenah dan Maju Bersama RBM
Erna Setriana, Faskab Kab. Subang
ejak ditetapkan sebagai kabupaten
PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN,
Subang terus bergeliat maju. Salah
satunya melalui kegiatan Ruang Belajar
Masyarakat (RBM). Pada tahun 2011,
Subang mendapat BLM RBM sebesar
Rp.300 juta (2011), Rp. 180 juta (2012)
dan Rp. 150 juta (2013).
Konsep dasar RBM adalah
peningakatan kapasitas masyarakat agar
mandiri bersama potensi yang dimiliki.
Untuk operasional, dibentuklah Pokja
(Kelompok Kerja) yang diisi berbagai
bidang seperti pelatihan, advokasi hukum
dan pengembangan media.
Pada Tahun 2012 lalu, Pokja RBM
menerbitkan Buku berjudul Seri
Ketrampilan UKM Perdesaan. Isinya adalah
produk usaha kreatif dari perdesaan
Subang.
Meski belum sepenuhnya optimal,
Pokja RBM berhasil memprakarsai
pembentukan KABEPEMAS (Kelompok
Belajar Pemberdayaan Masyarakat
Subang). Kelompok ini sebagai wadah
tampung ide kreatif bagi kemajuan
pembangunan di Subang.
Di tahun 2013, kegiatan Pokja RBM
PNPM Mandiri Perdesaan berfokus pada
sosialisasi perencanaan pembangunan,
pelatihan pelaku, pengembangan media
(pembuatan buletin dan publikasi di radio
komunitas), pelatihan advokasi serta gelar
kapasitas.
Bagaimanapun, hasil sebuah upaya
tidak bisa dilihat secara instant. Semoga
investasi RBM menjadi pemacu dan
pemicu kemajuan pembangunan desa.S
Prinsip Dasar RBM adalah
Demokratis, Swakelola, Sederhana
dan Tepat Guna. Satu lagi yang
penting adalah prinsip
Sustaianability (Keberlanjutan).
Oleh karena itu, subsidi BLM (TA
2011, 2012, 2013) hanya
bersifat stimulus. Setelahnya,
Pokja RBM harus mandiri agar
kegiatan pelatihan masyarakat,
hukum dan advokasi, media dan
bidang lain tetap berjalan dan
memberi arti bagi masyarakat.
37

RBM; Jembatan Ilmu dan Persaudaraan
Lidjin Aulia (Asisten Faskab Sumedang)
okja RBM Kabupaten Sumedang
melaksanakan studi banding ke Pokja
RBM Kabupaten Ciamis untuk belajar
penanganan penyelewengan dana. Peserta
dari Pokja RBM berbagai bidang (TPM,
advokasi hukum), BKAD, FK, dan UPK
yang jumlah totalnya 50 orang.
Pertemuan di gedung Dekopinda
Ciamis itu berlangsung 5 jam. Materinya
teknik penanganan masalah litigasi yang
telah difasilitasi oleh pokja RBM Kabupaten
Ciamis Sebagaimana dalam kasus UPK
Panjalu (Tahun 2012)
“Intinya pemberian sanksi tegas
terhadap oknum yang melakukan
penyimpangan dana. Supaya ada
pembelajaran bagi masyarakat” kata Iwa
Kartima, SH yang juga mantan penyidik
Tipikor Polda Jawa Barat.
Materi hukum diperkaya oleh
Sandjo, S. SM, mantan panitera MD
hukum di Pengadilan Negeri Ciamis
Sebagai penyempurna, juga diberikan
materi Tekologi Informasi dan Komunikasi
oleh Aji Sahdi Sutisna, penggiat TIK desa
dari Panjalu.
Studi banding ini diharapkan
memperkaya pengetahuan dan
ketrampilan Pokja RBM Sumedang. Apalagi
prinsip keberlanjutan (sustainability) harus
dipelihara kedepanya.
P
Pengurus Pokja RBM Sumedang serius mendengarkan
materi hukum dari Pokja Hukum RBM Ciamis
Audiensi Pengurus Pokja RBM Sumedang dengan
DPRD Sumedang untuk penyamaan visi dan aksi
38

Sabisa-bisa Kudu Bisa (Memfasilitasi)
Nana Rudiana- PL Cibeureum, Kuningan
Menurut psikolog, bangkitnya
seseorang karena tantangan. Hal itu
sepertinya terjadi dalam kehidupan saya.
Hampir Dua tahun bergabung sebagai
Pendamping Lokal (PL) PNPM MPd GSC di
Kec. Cibeureum, Kab Kuningan membuat
saya mengetahui banyak hal positif.
Awal ikut test pada bulan Juli tahun
2012 rasanya galau. Pesaing ketika itu
empat orang
dan ada yang
berpendidikan
sarjana. Aku
sendiri baru
lulus SMA.
Tapi, saya
selalu
memotivasi diri
“jika orang lain
bisa pasti saya
pun bisa”.
Alhamdulillah
saya dinyatakan lolos.
Sejak bulan Agustus 2012, aku
bekerja sebagai PL. Meski honor dibawah
UMK, bagiku yang utama adalah
kesempatan belajar. Sebab citak-citaku
kuliah terkendala biaya. Orangtua hanya
sebagai buruh tani.
Setiap hari aku bertemu banyak
orang dari delapan desa. Tak hanya
perangkat desa, tokoh agama, pegawai
kecamatan, tapi juga ibu-ibu desa. Dari
situlah aku belajar administrasi,
tatakrama, komunikasi di depan umum.
Memang tak gampang. Tiga bulan
pertama aku banyak mengalami
kegagalan. Pernah juga dimarahi. Ya,
namanya juga orang salah. Sering juga
disuruh-suruh, tapi tak ada terima kasih.
Meski sedih tapi gak apa-apa.
Tapi tekadku bulat. Aku harus lebih
baik dan lebih baik. Sabar dan terus
bekerja. Jika pekerjaan belum beres, aku
terbiasa
lembur
sehingga
pulang malam.
Semua aku
jalani demi
kemajuan
masyarakat.
Tak
terasa telah
setahun aku
menjadi PL.
Ketika itu
menghadiri
acara gelar Kapasitas Anugerah Si Kompak
Award Tahun 2012. Ada rasa ingin dalam
hati saat melihat kecamatan lain
mendapat anugerah tersebut. Aku berdoa
Cibeureum mendapat kesempatan serupa.
Setahun kemudian, Tahun 2013, doa
itu seperti terkabul. Penentuan pemenang
anugerah Si Kompak dimulai. Saya hanya
berharap ada perwakilan Cibeureum.
Ternyata aku yang dipilih kategori PL.
39

Saya sempat down ketika ikut seleksi
region karena berhadapan dengan
perwakilan senior dari Cibingbin, Cimahi,
Karangkencana, Ciwaru dan Luragung.Tak
disangka saya terpilih juara 1 region.
Seleksi dilanjutkan tingkat
kabupaten. saya bersaing dengan 10
orang. Disitu aku kage terpilih sebagai
pemenang. Ketika itu saya teringat kunci
sukses yakin, ihtiar dan doa.
Meski hanya anuegrah, bagiku
penghargaan Si Kompak menandai
pentingya kerja keras dalam kerja dalam
pendampingan. Kini, cita-citaku
melanjutkan kuliah tercapai. Aku duduk di
semester IV STAISA Jakarta dengan
sistem belajar jarak jauh. Bagiku ini
berkah menjadi PL.
Karena Dipaksa,Terpaksa Jadi Biasa
(Panjang, PL Sukawangi-Bekasi)
anjang, begitulah nama yang
diberikan orang tua kepadaku. Apa
maksud dan alasannya aku sendiri
tidak tahu meski sebagian orang
menanyakannya. Aku dilahirkan 40 tahun
silam di Desa Kedung, Kec Sukawangi,
Bekasi.
Pendidikan hanya tamat SMP
Sukatani. Mau lanjut SLTA tidak cukup
biaya sehingga aku memilih bekerja
seadanya. Tahun 2009 awal aku
bergabung dengan PNPM Mandiri
Perdesaan. Ketika itu aku dipilih sebagai
TPK Desa Kedung.
Dengan menjadi TPK aku belajar
menata administrasi, memimpin rapat dan
mengelola keuangan. Pengalaman yang
sangat berharga sehingga ketika ada
kesempatan menjadi PL (Pendamping
Lokal) aku didorong ikut.
Meski awalnya gak pede, aku coba
jalani. Tahun 2010 awal aku menjadi PL.
Tugasku meningkat dari tingkat desa ke
antara desa. Sejak itulah aku mengenal
berbagai orang di Kecamatanku. Berbagai
kegiatan musyawarah di tingkat desa dan
kecamatan rajin kuikuti.
Salah satu kelemahan besarku adalah
tidak bisa mengoperasikan komputer. Aku
pernah dimarahi ketika diminta mematikan
komputer, langsung kucabut kabel dari
colokan. Ternyata data laporan UPK belum
di simpan sehingga ngetik ulang.
Pengalaman pahit itulah yang
memaksaku berani belajar. Setiap hari
kusempatkan belajar komputer meski
P
40

dimulai dari cara menghidupkan dan
mematikan. FK dengan sabar mengajariku
sambil meyakinkan bahwa ketrampilan
komputer itu penting.
Setahun kemudian, aku sudah bisa
mengetik di Ms. Word dan Excel. Yess, aku
sudah bisa bikin undangan MAD, laporan
meski belum seluruhnya. Pengalaman
dimarahi berkali-kali lenyap dengan
kegembiraanku karena
bisa komputer.
PNPM menjadi
sekolah gratis bagiku.
Andai dirupiahkan,
tentuk gak murah. Aku
bersyukur dan makanya
tetap berkarya meski
honor setiap bulan
hanya Rp.600 ribu.
Rezeki kan tak harus
berupa duit.
Hubunganku
dengan masyarakat
semakin luas. Selain
aktif di Pokja RBM Kab.
Bekasi, aku juga diamanahi sebagai Ketua
Forum PL se- Kabupaten Bekasi.
Amanah ini akan kuperjuangkan
sebaik mungkin. Bagiku PL adalah
sejatinya pendamping. Menurutku, inilah
berkah bergabung dengan PNPM Mandiri
Perdesaan. Bisa belajar apa saja, gratis
alias Cuma-Cuma. Termasuk belajar
komputer yang awalnya kuanggap tidak
mungkin bisa sekarang bisa.
Mengabdi Masyarakat itu Awet Muda
Iyong Jaya, PL Pamarican, Ciamis
enjadi PL oleh sebagian orang
dianggap tidak keren. Ada yang
mlesetin dengan istilah “Pemandu
Lagu”. Tapi bagiku itu penyemangat.
Walau di sela-sela kesibukan aku memang
aktif juga di kesenian musik dangdut.
Pada tahun 2010, aku ditunjuk PJOK
sebagai PL ketika posisin di UPK Pamarican
kosong. Sebelumnya, 1,5 tahun aku jadi
KMPD Desa Kertahayu. Mungkin atas
pengalaman itulah aku diberi amanah.
Awalnya sempat gagap dan gak
pede. Karena pendidikanku hanya SLTA.
Itupun hanya kejar paket C (penyetaraan).
Tapi tekadku mengabdi dan bekerja untuk
masyarakat.
M
41

Karena wilayah Pamarican ada 14
desa, otomatis kerjaku mencakup desa-
desa tersebut. Tak hanya urusan sarana-
prasarana, tetapi pendampingan kelompok
SPP yang jumlahnya mencapai 115 juga
aku jalani dengan enjoy.
Sebenarnya, operasional untuk
menjangkau 14 desa cukup tinggi. Maka,
honor bulanan sebesar Rp. 500 ribu ikut
tersedot karena tunjangan transport
sangat minim.
Aku selalu bersyukur dan enjoy kerja
membantu kegiatan PNPM MPd di
Pamarican. Sebab disitulah aku bisa
tersenyum jika kesulitan orang desa
terselesaikan.
“kalau Cuma hujan atau panas terik
mah udah biasa. Yang penting kegiatan
PNPM bisa sukses dan bermanfaat,”
katanya. “kalau mereka bisa senyum
karenanya, saya juga jadi ikut senyum.
Makanya jadi Awet muda kalau kerja jadi
PL,” ujar pria kelahiran Cilacap itu.
Selama TA 2013, PL
(Pendamping Lokal) di 422
Kecamatan lokasi PNPM MPd
Jawa Barat diberi pelatihan
peningkatan Kapasitas
menggunakan DOK sebesar
Rp.285 juta. Total jumlah waktu
yang digunakan 1350 hari.
Partispasi Kaum Perempuan perwakilan 5 (lima)
Desa di Kec. Sukasari Puwakarta dalam MAD
Prioritas Usulan PNPM MPd TA 2014. Meskipun
harus menaiki perahu (antar desa terpisah air
waduk Jatiluhur), mereka rela datang dan
berpartisipasi aktif demi lolosnya usulan yang
mereka nilai sangat mendesak dilakukan
Pelatihan Ketrampilan Fasilitasi bagi Pendamping
Lokal se Kab.Ciamis (33 Kec) di Baturaden, Jawa
Tengah. Sebagai ujung tombak Fasilitasi, PL perlu
mendapat penguatan ilmu dan ketrampilan
mengelola kegiatan fisik maupun non fisik PNPM
Mandiri Perdesaan.
42

Minyak Kletik Nan Menggelitik
Kuswan, SP (FK Cikalong, Tasikmalaya)
inyak goreng adalah jenis sembako
yang dibutuhkan ibu rumah
tangga. Kelangkaannya sering
menjadi problem. Begitu halnya yang
dirasakan masyarakat Cikalong. Padahal,
kecamatan di wilayah selatan
Kab.Tasikmalaya ini merupakan daerah
penghasil kelapa.
Sayang,
mayoritas
kelapa dijual
mentah.
Bahan baku
minyak goreng
itu dihargai
murah.
Sampai
sekarang
belum ada ide
kreatif untuk
pembuatan minyak goreng lokal nan
berkualitas.
Sebenarnya di Desa Singkir
terdapat dua home industri yang
memproduksi minyak kletik untuk
melayani rumah tangga dan usaha krupuk
setempat. Produksi per hari 10 jirangan
setara dengan Rp.1 juta.
Sayang, karena keterbatasan alat
maka jumlah yang diproduksi sedikit.
Kualitas olahanya pun rendah (cepat
berbau tengik). Kemasannya juga
sederhana dan oleh karenanya harganya
murah ala desa. Kondisi itulah yang
melatarbelakangi mimpi mereka agar
suatu saat memiliki sarana produksi yang
memadai.
Penetapan Cikalong (sebagai lokasi
PNPM MPd TA 2013) agar dana perguliran
SPP dialihkan ke peningkatan kapasitas
menjadi berkah. Setelah dilakukan survey
dan penulisan usulan, akhirnya Forum
MAD Cikalong
menyetujui
pendanaan
kegiatan kaum
perempuan di
Desa Singkir
terkait hal
tersebut.
Jumlah
dananya
sebesar Rp.
20.526.300,-
ditambah swadaya Rp. 2.325.000,-.
Realisasi dana tersebut untuk
pengadaan Mesin Parut, Kuali besar dan
Tungku untuk 6 (enam) kelompok dan
pelatihan untuk 50 orang perempuan.
Pada hari yang ditetapkan (Nov 2013),
berlokasi di Aula Kantor Desa Singkir
dilakukan pembagian peralatan produksi
sebagaimana tersebut diatas.
Sebagai metode pelestarian, masing
kelompok menandatangani Surat
M
43

Perjanjian yang isinya (1) peralatan
merupakan aset desa (bukan
pribadi/kelompok), (2) Merawat dan sedia
mengganti jika rusak/hilang, (3)
melaporkan hasil pemanfaatan (segi
penghasilan) minimal tiga bulan sekali (4)
Desa berhak mengalihkan ke kelompok
lain jika tidak sesuai perjanjian.
Setelah penyerahan, peserta dilatih
pengoperasian dan pemeliharaan
peralatan. Selanjutnya, kegiatan dilanjut
pelatihan Teknik Produksi Minyak Kletik
melalui proses fermentasi. Narasumbernya
dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya,
Yuda Permana. Secara detail dia
menjelaskan tahap pengupasan, parut,
penyaringan, pencampuran hingga
penyimpanan.
50 orang Peserta perempuan
tampak larut menyimak. Penasaran demi
penasaran mereka terjawab. Mereka pun
mengetahui penyebab minyak cepat
berbau tengik. Tak hanya itu, cara
menyimpan dan menjualnya pun berhasil
dikuasai.
Kini, mereka telah belajar menjadi
penghasil minyak kletik berkualitas. Meski
dalam taraf kecil, mereka terus mencoba.
Yang pasti, mentalitas usaha mereka telah
membesar sejak pelatihan itu.
Program SPP Mengantar Wisuda
pi tungku membakar tumpukan kayu
kering. Hawa panasnya terasa
menyengat kulit. Tapi hal itu tak
dirasakan Mak Een, (49 thn). Sejak dini
hari tangannya bersentuhan dengan wajan
berisi minyak panas.
Selain peyek, disitu dia membuat sayur
lodeh, pepesan dan sambal. Begitu adzan
subuh terdengar, aneka lauk tersebut
tersaji manis di warung kecil depan
rumahnya. Mak Een pun bergegas sholat
sembari berdoa agar laris dagangannya.
Selepas itu, dia menunggui warung.
Pelanggan silih berganti datang membeli.
Baginya, itulah saat-saat yang paling
menggembirakan. Baginya, menjual lauk
bukan sekedar mengumpulkan uang.
“kalau soal rezeki kan sudah diatur sama
Yang Maha Kuasa,” terang Mak Een.
Sudah tiga tahun Mak Een
menjalani rutinitas itu. Sebelumnya wanita
bercucu dua itu hanyalah petani biasa.
Bertambahnya usia membuat tenaganya
berkurang drastis sehinga tidak kuat
bekerja di sawah seharian.
Akhirnya, Mak Een beralih
membuka toko kelontong kecil sembari
mengasuh cucunya berusia 2 tahun.
Sementara itu, anak keduanya, Ani
Mulyani, kuliah di Universitas Majalengka.
Setiap bulan membutuhkan biaya ratusan
ribu rupiah.
A
44

Rejeki tak akan tertukar, begitu
prinsip Mak Een. Ketika ada tawaran
permodalan disambutnya sukacita. Kala
itu, tetangga bernama Ibu Ayi,
mendatangi dan berkata“ apa bener Mak
Een mau membuka warung? Ayo
bergabung ke kelompok kami?
Tak pikir panjang, Mak Een
menyetujui. Tahun 2009 adalah kali
pertama dia mendapat pinjaman Rp.500
ribu setelah bergabung ke kelompok SPP
(Simpan Pinjam Khusus Perempuan)
Matahari Desa Mekarmulya, Kec.Kertajati,
Majalengka.
Meski tak seberapa, tapi modal
tersebut dimanfaatkan Mak Een untuk
mewujudkan harapannya berjualan peyek,
gorengan dan aneka lauk. Sejak saat
itulah setiap pukul 02.00 dini hari dia
terbangun dan mulai memasak.
Ketekunannya itu kini membuahkan
hasil. Rasa gurih dan lezat olahannya
disukai tetangga. Hampir setiap hari ludes
terjual. Nominal pinjamannya melalui SPP
menjadi Rp.1,5 juta per perguliran.
Mak Een berhasil membuktikan
bahwa majunya usaha bukan hanya soal
modal, tapi lebih pada besarnya tekad.
Peran program SPP sangat membantu.
Bermodal Rp.100 ribu/hari, Mak Een
menghasilkan omzet Rp.250 ribu. Kini,
putrinya, Ani Mulyani, diwisuda tahun
2013 lalu (ditulis Ani Mulyani KPMD Desa
Mekarmulya dalam buku Puspa Ragam
Permberdayaan Majalengka).
Akhir Indah Sebuah Perjuangan
Succes Story mantan KPMD
ucu Permana Putra adalah Kades di
Kec. Pamarican, Ciamis yang
berlatar belakang aktivis KPMD
(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
Sebelumnya, pria beranak dua itu dikenal
loyal dalam urusan sosial masyarakat.
Apakah soal pengajian, pembangunan dan
lain sebagainya.
Meski menggeluti usaha pembuatan
Gula Aren di Dusun Karangcingkrang Rt 07
Rw 02 Desa Mekarmulya, ketika menjadi
KPMD tetap banyak waktu yang
diluangkan Cucu untuk membantu
kegiatan sosialisasi, verifikasi,
musyawarah, pengawasan hingga
pembinaan kelompok peminjam SPP.
Oleh karena itulah, banyak orang
mengenalnya. Termasuk masyarakat di
desanya. Ketika ada Pilkades, sebenarnya
C
45

tak berniat serius. Namun dorongan
masyarakat menguatkannya.
Mekarmulya merupakan desa
pemekaran dari Sidamulih per tanggal 1
Maret 2011. Untuk mengisi jabatan Kades
(setelah masa PJs habis), dilakukanlah
Pemilihan raya. Tak dinyana Cucu terpilih
dan merupakan Kades Pertama di Desa
Mekarmulya.
Soal kinerja kemasyarakat tak usah
diragukan. Cucu sudah terlatih semasa
menjadi KPMD. Pekerjaan sosial yang tak
berhonor dengan tanggung jawab seabrek.
Bukan hanya mengawal usulan dari
dusun/desa, tapi juga melakukan yang
terbaik agar kegiatan PNPM MPd bernilai
guna bagi masyarakat bawah.
Atas spirit itulah, perjalanan jauh
nan terjal ke Kantor Kecamatan Pamarican
dengan jarak 20 KM tidak menjadi soal.
Cucu bercaya bahwa tidak ada perjuangan
yang sia-sia. Begitu halnya dengan
menjadi KPMD Desa Mekarmulya.
“ikhlas menjalankan amanah”
begitu prinsip hidupnya. Kini dia
merasakan madu perjuangan saat menjadi
KPMD. Cucu tepilih sebagai orang nomor
satu di Desa Mekarmulya.
Saya yakin setiap orang ingin bahagia.
Banyak cara yang dilakukan orang untuk
mencari kebahagiaan. Ada yang pergi
jalan-jalan keliling dunia, pergi ke gunung,
menyendiri di tempat yang sepi. Ada pula
yang ikut training khusus tentang
kebahagiaan. Seolah-olah kebahagiaan itu
misteri, sulit dicari dan tempatnya sangat
jauh dari kita.
Padahal, menurut saya, kebahagian
itu sangat dekat. Ia ada di pikiran dan hati
kita. Maka jangan pernah berkata, “Saya
akan bahagia jika saya sudah kaya dan
semua keinginan saya sudah menjadi
nyata.” Padahal kita bisa selalu bahagia
saat proses menjadi kaya dan
mewujudkan impian kita. Bahagia tak
perlu menunggu waktu yang lama.
Lantas apa kuncinya agar orang
bisa selalu bahagia? Cobalah tiga hal
berikut ini. Pertama, selaraskan hidup kita
dengan keinginan Sang Pencipta. Siapa
yang paling tahu tujuan diciptakannya
manusia dan alam semesta? Tentu
jawabnya Allah swt, Tuhan Yang Maha
segalanya. Karena Dia yang serba tahu,
Kunci
Bahagia
jamilazzaini.com
46

maka pastikan hidup kita merujuk kepada
ketentuan-Nya.
Semakin dekat kita kepada-Nya,
semakin bahagia hidup kita. Sebaliknya
bila kita menjauh dan tak berusaha
mendekat kepada-Nya, yang datang
adalah kegalauan dan kegelisahan.
Dimanapun dan kapanpun, Dia selalu
dekat dengan kita. Dia melihat kita,
mendengar kita dan selalu tahu apapun
yang kita kerjakan. Selaraskan hidup kita
dengan ketentuan-Nya, bahagia akan
berebut datang kepada kita.
Kedua, kerjakan apa yang kita cintai
atau cintai apa yang kita kerjakan. Dengan
kata lain, bekerjalan sesuai dengan
passion kita. Apabila Anda belum
menemukan passion sejati, syukurilah
pekerjaan Anda sekarang. Caranya?
Temukan semua hal yang positif pada
pekerjaan Anda sekarang. Selain itu,
selalu melakukan pekerjaan Anda
sekarang dengan cara terbaik.
Ketiga, miliki mental “to give”
bukan “to get”. Dimulai dari kehidupan
berumah tangga, selalu tanyakan, “Apa
yang bisa saya berikan untuk anggota
keluargaku.” Jangan berpikir sebaliknya,
“Apa yang bisa saya dapatkan dari
anggota keluargaku.” Ingat, sibuk mencari
dan meminta perhatian itu dekat dengan
kegalauan dan kegelisahan.
Begitupula saat bekerja atau
berbisnis. Kita sebaiknya selalu bertanya,
“Hal terbaik apa yang bisa saya berikan
untuk perusahaan saya?” Bukan
menyibukkan diri dengan menuntut agar
perusahaan memberikan sesuatu yang
lebih kepada Anda. Carilah cara
bagaimana kita bisa melayani konsumen
dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya
menyibukkan diri mengajak konsumen
membeli produk atau jasa kita.
Anda ingin benar-benar bahagia?
Cobalah ketiga kunci yang saya tawarkan.
Jangan hanya dibaca tetapi dijalankan
dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah
mulai sekarang. Mau, kan?
Orang yang suka Berkata
dan Bertindak Jujur, akan
mendapatkan 3 (tiga) hal
yaitu: Kepercayaan, Cinta
dan Rasa Hormat
Ucapkanlah kepada orang
lain kata terbaik yang
kalian sendiri senang jika
mereka mengatakannya
kepadamu
47

Agust Wardhana
FMS-1
Ali Yasin
Spesialis KIE
3. EwirtaLista SP2M
4. Dedi Rustandi SPTR
5. Puji Wiraatmaja Sp.Infrastruktur
6. Endah Sutraniati HRD-1
Regional Management Consultant (RMC) III
PNPM Mandiri Perdesaan
Provinsi Jawa Barat
Sugih Arto.1
(Koordinator Provinsi)
Zubriyanto Sofjan.2
(Deputy Korprov)
7. Agust Wardhana FMS-1
8. Antonius AB FMS-2
9. Ali Yasin Sp.KIE
10. Rohmano MIS
11. Wahyu W HRD-2
48

Sugih Arto
Koordinator Provinsi
Zubriyanto Sofyan
Deputy KoorprovJl. Batu Permata II No.1
Margacinta-Bandung 40287
Siapa Menguasi informasi, akan Menguasai Dunia
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, tidak
ada yang menggantikan kerja keras.
49

Website Desa: Menebar Informasi
untuk Mobilisasi (@yossysuparyo)
eberadaan website desa (desa.id)
memberi warna baru dalam
keterbukaan informasi. Sampai
bulan November 2013, jumlahnya telah
mencapai 1000. Uniknya, sebagian
pengelola web berasal dari desa yang
minim akses internet. Untuk unggah
konten saja harus mencari (sinyal) bagus.
Asosiasi Penyedia Jasa Internet
Indonesia (APJII) melaporkan, Pada 2013
ada 82 juta penduduk Indonesia sebagai
pengguna internetnya. Diperkirakan
jumlahnya meningkat dan menjadi pangsa
pasar potensial bagi produk desa.
Sebab itu, pemanfaatan website
desa dapst memacu pertumbuhan
ekonomi melalui promosi online. Sebutlah
Desa Muktisari,Cingambul, Majalengka.
Produk bambu kreatif dengan maskot
boboko itu, kini banjir pesanan.
Sebelumnya, orang kesulitan mencari
informasi produk kreatif tersebut.
Sekarang cukup klik
http://muktisari.desa.id/, orang bisa
mendapatkan info Desa yang dinobatkan
sebagai Desa Bambu itu.
Produk kreatif lain seperti seperti
Beras Hanjeli Desa Ciomas, Panjalu,
Ciamis bisa diakses di
ciomas.desamembangun.or.id), cabe
keriting dari Desa Jati Mandalamekar-
Jatiwaras-Tasikmalaya cukup klik
mandalamekar.desa.id.
Website desa.id dipelopori oleh
Gerakan Desa Membangun (GDM) yang
dideklarasikan pada 24 Desember 2011 di
Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas.
Salah satu masterpiecenya adalah
Program 1000 Web Desa Gratis. “Sampai
dengan 2013, GDM telah membantu
pembuatan website di 178 desa di Jawa
Barat” kata Yossy Suparyo, pegiat GDM.
klik desamembangun.or.id/)
K
50

1
43 PENGHARGAAN PRESTASI
KUNJUNGAN KERJA
GERAI PRODUK DESA
GUBERNUR SABA DESA
1. Drs. Kun Wildan, Direktur KPM, Ditjen PMD melakukan
kunjungan kerja di Desa Cilingga, Darangdan, Purwakarta
3. Nurtafiyana, ME, PJO PNPM MPd Provinsi Jawa Barat
melakukan kunjungan kerja di Gerai PNPM MPd
Majalengka
2. Gubernur Ahmad Heryawan, didampingi Bupati
Bandung Barat, Kepala BPMPD Jawa Barat, Team
Leader RMC III menabuh gendang pada Acara Gubernur
Saba Desa4. PJOKab Majlengka, Sumedang dan Purwakarta secara
simbolis menerima bantuan Gerai Rp. 1 milyar
2
51

2. (25/09/2013) Pengurus UPK Sindang, Majalengka
memfasilitasi pembentukan Asosiasi 125 Kelompok
Peminjam SPP/UEP di 7 (tujuh) Desa yang aset
produktifnya mencapai Rp. 1,8 Milyar. Pembentukan
asosiasi tersebut untuk pengelolaan dana asuransi,
arisan serta dana simpanan pokok. Yang pasti sebagai
sarana tukar informasi (sharing) termasuk
pengembangan usaha.
1. Semangat Kartini. Partisipasi kaum perempuan Kp.
Cicalung, Ds. Tanjungsari, Kec.Sukaresik 2/09/2013,
Tasikmalaya dalam pembuatan jalan rabat beton
sepanjang 700 meter. Kegiatan fisik tersebut didanai
BLM PNPM MPd senilai Rp. 107.865.300,- ditambah
swadaya uang Rp.6.140.000,-. Swadaya tenaga dan
makanan tak mereka hitung demi akses jalan yang
menghubungkan dua kampung itu.
3. Partisipasi Kaum Perempuan dalam Musyawarah
Pertanggungjawaban (MAD-LPJ) UPK di Kec.Bojong,
Purwakarta. Sebagai penerima manfaat program
SPP/UEP, mereka merasa penting untuk mengetahui
hasil pengelolaan dana perguliran (28/01/20014)
4. Senyum Ceria Kaum Perempuan di UPK Cimalaka,
Sumedang saat pencairan dana pinjaman bergulir
SPP/UEP. Sesuai verifikasi, dana tersebut digunakan
untuk permodalan usaha sehari-hari (20/02/2013)
1
2
3 4
52

1. Senyum puluhan anak-anak berfoto di depan
Bangunan PAUD Desa Pabedilan Wetan,
Kec.Pabedilan, Cirebon yang dibangun oleh
PNPM MPd dengan BLM sebesar Rp. 208 Juta
pada TA 2013.
2. Lambaian Tangan puluhan Siswa Madrasah
Miftahul Ilmi Desa Padaheran,
Kec.Sindangawangi, Majalengka. Madrasah
tersebut dibangun oleh PNPM MPd TA 2013
dengan BLM Rp.210 juta
3. Siswa Sekolah Dasar di Dusun Gandasoli, Ds.
Sukamantri, Tanjungkerja Sumedang,
menyeberangi jembatan yang dibangun oleh
PNPM MPd (P:30m, L:1,5m) dengan BLM Rp.
195 juta dan swadaya Rp.11 juta.
4. Puluhan Ibu dan Anak memanfaatkan layanan
Posyandu Desa Sirnasari, Kec. Jatinunggal,
Sumedang yang dibangun PNPM MPd pada
TA 2013
1
2
34
53

Kunjungan ke Pasar Desa Kademangan, Mande
2. Bupati Bandung Barat Abu Bakar meresmikan
Jembatan Gelagar Baja Lantai Kayu, Ds. Cinta
Asih Kec. Cipongkor (20/10/2013). Jembatan
P;12 m, L:3,5 m itu dibangun PNPM MPd
dengan BLM Rp. 203 juta
1. Drs. Kun Wildan, MBA meninjau bangunan
Pasar yang dibangun PNPM MPd di desa
Kademangan, Kec. Mande, Cianjur
(19/12/2013)
3. Warga berfoto di depan bangunan Madrasah
Desa Purwajaya, Kec. Purwadadi, Ciamis yang
dibangun PNPM MPd TA 2013 (27/12/2013)
3. TNI bersama Warga bergotongoroyong
membangun jalan rabat beton sepanjang 500
mtr di Desa Bunisari, Malangbong, Garut
1 2
3 4
54

1. Puluhan Pendamping Lokal (PL) Kab. Cianjur
mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
SDM (16/11/2013) yang dilaksanakan di UPK
Kec.Gekbrong.
2. Satker BPMPD Kabupaten Karawang memberi
pembekalan kepada PJOK Tempuran,
Pangkalan dan Purwasari guna menindaklanjuti
temuan BPKP terkait pengelolaan dana bergulir
(21/01/2014)
3. Puluhan pengurus BP-UPK dan BKAD se
Kab.Kuningan mengikuti pelatihan manajemen
kelembagaan dan pembangunan masyarakat
(9/01/2014)
4. Erna Setriana, Faskab Subang sedang memberi
materi perencanaan pembangunan desa
dihadapan puluhan Kades, BPD dan LPM Kab.
Subang di Hotel Takashimaya, Lembang
(7/01/2014).
1
2
3 4
55

1. Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri
Sujana Royat melihat produk usaha
kreatif perdesaan di acara gelar kapasitas
PNPM MPd kab Cirebon di Kec.
Lengkong (23/12/2013)
2. Stand Marketing Produk Kreatif
Perdesaan Kab.Bandung Barat di Acara
Gubernur Saba Desa (1/11/2013)
3. Marketing Produk Usaha kelompok SPP
di UPK Leuwigoong, Garut. Aneka
makanan seperti kripik, telor asin,
rengginang laris dibeli masyarakat
(22/10/2013)
4. Aneka produk camilan dipasarkan di gerai
PNPM MPd Kab. Majalengka. Tak hanya
camilan, tetapi juga boneka, dan produk
kreatif berbahan daur ulang juga
dipasarkan (31/12/2013)
1
2
3 4
56

Buletin swadesa edisi 2

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Buletin swadesa edisi 2

Similar to Buletin swadesa edisi 2 (20)

More from ALI YASIN

More from ALI YASIN (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Buletin swadesa edisi 2