1. C MYK
SuaraMedia NasionalCom
Media Online: suaramedianasional.com
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
Dewan Pers Sayangkan Sikap
SBY yang tak Sebut 2 Media
JAKARTA, SMN - Dewan Pers menilai, keluhan
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono terhadap dua media massa yang dianggap
memberi informasi tidak akurat hanya bagian dari dinamika
pemberitaan. Sikap Presiden
yang tidak mengungkap dua
media yang dimaksud amat
disayangkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pers Margiono
di Jakarta, Jumat (15/11). Margiono dimintai tanggapan atas
sikap Presiden yang belakangan ini irit berbicara kepada media. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Presiden
bersikap seperti itu karena ada dua media yang selalu memelintir
apapun pernyataan SBY.
Baca DEWAN PERS... hal. 11
Gila…, Dugaan Korupsi SMPN 2
Singosari Capai Angka Miliaran
Mega; semua
permasalahan itu
sudah selesai, kalau
tidak percaya coba
dicek di Inspektorat
Kabupaten Malang.
Seluruh keputusan/
Mega, Guru SMPN 2
berita acara terkait
Singosari
dugaan korupsi SMP
Negeri 2 Singosari ada disana.
JOMBANG, SMN - Ikrar
Janji Pilkades Damai 2013 di
Kabupaten Jombang diucapkan
oleh 790 calon kepala desa yang
akan mengikuti pemilihan kepala
desa (pilkades serentak) di Kabupaten Jombang pada 27 Nopember 2013. Mereka berikrar
dihadapan Bupati, Forum
Pimpinan Daerah, Ketua DPRD,
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala SKPD, Camat,
Forpimka, pejabat desa, BPD
dan seluruh undangan yang hadir
di Pendopo Kabupaten Jombang
pada Senin, 18 Nopember 2013.
Para Calon Kades di 281
desa tersebut menyatakan sepakat bersama-sama mendukung
terlaksananya pilkades serentak
tahun 2013 di kabupaten Jombang. Sepakat melaksanakan
pilkades secara damai, aman,
tertib, lancar dan demokratis.
Apabila terjadi permasalahan
dalam pelaksanaan pilkades akan
diselesaikan secara bijaksana
sesuai dengan peraturan perun-
Ikrar bersama 790 calon kepala desa
dang-undangan yang berlaku.
Para Kades juga sepakat mengajak semua komponane masyara-
NGANJUK, SMN - Kondisi jalan yang menghubungkan
desa ngujung dan desa losari
kecamatan gondang tampak
rusak. Masyarakat yang memanfaatkan sarana transportasi
berupa jalan tersebut merasa
kecewa karena rasanya belum
lama menikmati jalan yang baru
jadi itu ternyata jalan tersebut
sudah mulai rusak lagi.
Di sepanjang jalan terdapat
lubang lubang karena aspalnya
Kondisi jalan yang rusak seusai rehabilitasi
Babat Hutan Lindung Tanpa Izin
PT SMJL Diadukan Warga Ke Bupati
Baca TANPA IZIN... hal. 11
kat untuk bersama menciptakan
situasi yang aman dan kondusif,
baik sebelum pelaksanaan pilka-
Rehabilitasi Jalan NgujungLosari Sudah Rusak?
Baca KORUPSI SMPN... hal. 11
hal : PT.Sakti Mait Jaya Langit
(SMJL) melakukan penggarapan
hutan produksi dan hutan lindung
tanpa izin pelepasan kawasan
hutan, yang ditujukan ke Bupati
Kapuas. Ketua BPD Desa Lahei,
Ugak Amd, Ketua Mantir Adat
Desa Lahei, Mahing UR dan
Kaur Pemerintahan Desa Lahei,
Bahran memaparkan bahwa,
PT.SMJL dan kontraktor tebas
tebangnya, Abu Darin warga
Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)
790 Calon Kades Serentak di 281
Desa Berikrar dengan Tulus Ikhlas
MALANG, SMN - Aroma dugaan tindak pidana korupsi
dan penyalahgunaan wewenang/jabatan serta pelanggaran
prosedur dan tatanan terhadap masa jabatan, di lingkungan
pendidikan SMP Negeri 2 Singosari, tempatnya masih belum
KUALA KAPUAS, SMN
Lantaran membabat hutan
lindung tanpa izin. Perusahaan
perkebunan kelapa sawit,
PT.Sakti Mait Jaya Langit
(SMJL), yang beraktivitas di
Desa Lahei, Sei Mangkutup Kecamatan Mantangai, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah, belum lama ini diadukan warga ke Bupati.
Dalam surat laporan nomor:
01/BPD/DL 19/VII/2013, peri-
@smedianasional
Selain PT.SMJL, PT.KMJ juga babat hutan di Kalimantan
Tengah tanpa izin
Baca REHAB JALAN.. hal. 11
des maupun setelah pilkades.
Mereka sepakat menarima siapapun peserta yang menang dan
Baca KADES.. hal. 11
Dianggap Kurang Punya Nyali
Terhadap Pertanyaan Wartawan
MOJOKERTO, SMN SMPN Mojokerto terkait perkara
PSP ajaran tahun 2013/2014 yang
dianggap memberatkan wali murid
pasalnya wali murid wajib membayar
Rp 675 ribu.
Akan tetapi kita konfirmasikan
pada kepala sekolah tersebut yang
bernama “Salsana Jati Angtiar” yang
disebut, panggilan Bu Titin yang
dianggap kurang punya nyali untuk
Baca NYALI... hal. 11
SMPN 2 Kutorejo
Permasalahan Tanah untuk Lokasi Pembangunan MAN
Insan Cendikia Palangka Raya Masih Belum Kelar
Suasana rapat permasalahan pembanguntanah
Ajak Pengusaha Kecil Menengah Berkembang
KEDIRI, SMN - Bertempat di Hotel Merdeka Jalan
Basuki Rahmad Kota Kediri
Senen (18/11) Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri
mengundang sebanyak 100
pengusaha kecil menengah
dengan menghadirkan beberapa
nara sumber. Diantaranya Darmanto Kadin Kota Kediri,Yayuk
dari PHRI Kota Kediri dan
Wahyu dari BRI Kota Kediri
BPM Kota Kediri menggelar kegiatan ini dengan memfasilitasi kerjasama kemiraan
antar usaha besar dan usaha kecil
menengah, dengan tema terciptanya kerjasama yang harmonis
antara UMKM dan koperasi
dengan pelaku usaha regional.
Dalam kesempatan ini Sekretaris BPM Kota Kediri Drs.
Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435
calon kades juga berikrar dan
bertekat untuk menyukseskan isi
Kepala SMPN II Kutorejo Mojokerto
BPM Kota Kediri
Baca BPM KOTA... hal. 11
siap mendukung segala program
pembangunan yang termuat
dalam visi dan misinya. Para
PALANGKA RAYA, SM
Seperti yang telah diberitakan SMN pada Edisi 112/V/1120 Nopember 2013 yanglalu,
Pembangunan MAN Insan
Cendikia Palangka Raya sampai
berita ini diturunkan lagi masih
menemukan jalan buntu.
Hal ini terbukti sampai saat
ini pembangunan Asrama MAN
Insan Cendikia tersebut masih
istirahat ditempat. Hal itu terjadi
karena warga pemilik Tanah
tidak mau tanahnya Dicaplok
begitu saja. Warga pemilik tanah
sampai sekarang menunggu
kepastian apakah tanah mereka
dibayar atau diambil begitu saja.
Pada Selasa, 19 Nopember
2013 kemarin Wali Kota Palangka Raya mengundang warga
pemilik tanah yang terkena areal
pembangunan MAN Insan Cendikia tersebut. Dalam Undangannya Rapat dilaksanakan di ruang
Baca BELUM KELAR... hal. 11
Puluhan Tower
Bodong Berdiri
Ilustrasi
TULUNGAGUNG, SMN - Sedikitnya 48 buah dari 212
buah tower telepon seluler yang bercokol di wilayah Kabupaten
Tulungagung tidak berijin alias bodong. Padahal ke 48 tower
tersebut sudah berdiri sejak 3 tahun silam. Dari pengoperasian
tower tersebut sudah milyaran rupiah keuntungan yang diaraup
oleh para pemilik tower itu.
Drs Bambang bersama Haris Candra Purnama Asisten Sekkota dan Darmanto Kadin Kota Kediri
Baca TOWER BODONG... hal. 11
Email: suaramedianasional@gmail.com

2. ETALASE
2
Suara Media Nasional
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
Kabupaten Malang Gelar Puncak HKN ke-49
Suasana peringatan HKN ke-49
MALANG, SMN - Puncak
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
(HKN) Ke-49 tahun 2013 Pemerintah
Kabupaten Malang ini di pusatkan di
halaman luar stadion kanjuruhan
Kepanjen, pada Minggu pagi kemarin
(17/11). Acara ini dibuka langsung
oleh Bupati Malang H. Rendra
Kresna, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Jajuk Rendra Kresna,
dan anggota Komisi IX DPR RI
bidang Kesehatan, Endang Sarwan
Hamid , Wakil Ketua DPRD Kab.
Malang H. Sanusi, serta Kapolres
Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta. kurang lebih 7500 kader posyandu se Kab. Malang hadir pada peringatan HKN tersebut yang kemudian
dilanjutkan dengan temu wicara kader
posyandu..
Dalam laoporannya Ketua Panitia
penyelenggara peringatan HKN Kab.
Malang. Dra. Mursyda, Apt, M.Kes,
yang juga Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang ini menyampaikan
bahwa, peringatan HKN tahun 2013
ini dioptimalkan untuk mengenalkan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
kepada seluruh Rakyat Indonesia
sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus
sebagai momentum penekanan terha-
dap preventif dan promotif.
Lebih lanjut Hari Kesehatan
Nasional ke-49 memiliki tujuan
khusus yaitu yang pertama menggalang komitmen pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan untuk pencapaian
pembangunan kesehatan.Kemudian
yang kedua mendorong masyarakat
untuk menerapkan gaya hidup sehat
dan bersih didukung dengan program
Jaminan Kesehatan Nasional bagi
masyarakat Indonesia. Serta yang
ketiga meluncurkan
Gerakan Indonesia Cinta Sehat,
guna mempercepat pencapaian
sasaran pembangunan kesehatan.
Pemilihan tema ini didasari oleh
keyakinan bahwa pencapaian MDGs
dan visi Kemenkes akan sulit tercapai
jika sebagian masyarakat Indonesia
belum tersentuh jaminan kesehatan,
untuk itu sistem jaminan kesehatan
nasional melalui JKN yang akan
dimulai pada 1 Januari 2014 harus
diperkuat. Berbagai upaya dalam
mempersiapkan pelaksanaan JKN
telah dilaksanakan antara lain: penguatan terhadap pelayanan kesehatan
dasar, memperkuat pelayanan kesehatan rujukan, mempersiapkan
regulasi dan lain sebagainya.
Bung Rendra menyampaikan
ucapan selamat atas prestasi yang telah
diraih Kab. Malang dibidang kesehatan sebagai kota sehat. Penghargaan
yang bernama Swastisaba Padapa ini
diterima Bupati H. Rendra Kresna dari
Kementerian Kesehatan Kamis lalu.
Penghargaan itu diberikan kepada
kota/kabupaten dalam rangkaian
peringatan Hari Kesehatan Nasional
karena dinilai mampu menggerakkan
masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup sehat sesuai dengan
kriteria dari Kemenkes. Menurut Bung
Rendra, penghargaan ini didapat
berkat kerja keras seluruh pihak. “Tak
hanya Dinas Kesehatan, prestasi ini
adalah berkat kerja keras seluruh pihak
mulai dari SKPD terkait dan masyarakat serta kader kesehatan,” kata bung
Rendra.
Pada kesempatan temu wicara
dengan para kader langsung dengan
Bupati, Ibu Astuti kader posyandu dari
Kecamatan Karangploso ini menyampaikan aspirasinya tentang peralatan
posyandu yang di nilainya sudah tidak
layak lagi. “Alat timbangan badan bayi
sudah banyak yang usang dan sampai
saat ini belum dapat bantuan dari
pemerintah. Kami para kader berusaha
memaksimalkan peralatan yang ada
agar pelayanan posyandu bisa
berjalan. Saya berharap nanti kepada
Pemerintah agar peralatan yang usang
ini bisa diganti,” harapnya kepada
Bupati.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh para kader poyandu tersebut,
Bung Rendra akan terus berusaha agar
para kader ini bisa diperhatikan, mulai
dari fasilitas yang ada maupun apa
yang menjadi permasalah di posyandu.” Saya akan berusaha mengusulkan
nanti tahun depan kepada DPRD
melaui rapat-rapat, agar bisa menganggarkan dana untuk fasilitas posyandu
yang tersebar di 33 Kecamatan,” jelasnya. (kus/gal/humas)
Madiso Dilaunching di UIN Maliki
MALANG, SMN - Menjadikan
Kota Malang yang lebih bermartabat,
sesuai dengan misi yang diusung Wali
Kota Malang H. Moch. Anton, Menkominfo Tifatul Sembiring, Wawali
Kota Malang Sutiaji, bersama perwakilan Telkom Malang melaunching
secara resmi melaunching Malang
Digital Society (Madiso). Acara ini
digelar di Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki),
Selasa (12/11).
Dari program yang merupakan
buah kerjasama dengan Telkom Indonesia ini, banyak sekali manfaat yang
bisa didapat. Mulai dari mengembangkan potensi di bidang seni, budaya, wisata, pendidikan hingga industri yang
didukung penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).
Wawali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, menyambut baik
dilaunchingnya Madiso ini karena
akan sangat membantu sukses yang
ingin diraih Kota Malang. Adanya
kegiatan ini diharapkan bisa menjadi
inspirasi, dicatat oleh Allah sehingga
bisa menjadi amal kebajikan.
“IT merupakan anugerah dari Allah, dengan memanfaatkan IT, kami
berharap bisa lebih banyak manfaat
lagi untuk memajukan Kota Malang.
Karena itu kami sangat mengapresiasi
sekali kegiatan ini,” terang Sutiaji,
Selasa (12/11).
Penerbit
Perusahaan
Kantor Pusat
Kantor Redaksi
Telp./Fax
Penanggung Jawab
& Penasehat Hukum I
Penasehat Hukum II
Dewan Penasehat
Walikota Malang saat melaunching Malang Digital Society
Sutiaji menyebutkan, adanya IT
yang terus berkembang pesat saat ini,
harus diimbangi dengan peningkatan
sumber daya manusia di Kota Malang.
Dengan begitu, kehadirannya bisa
mengoptimalisasi perkembangan
potensi yang ada di Kota Malang.
EGM Telkom Divisi Telkom
Timur Iskriono Windiarjanto mengungkapkan, banyak sekali yang
dilakukan Telkom untuk mendukung
Malang Digital Society. Di antaranya
tahap pertama, merangkul komunitas
pemerintahan, komunitas pendidikan,
komunitas unbankable maupun komunitas UKM online. “Untuk mendukung itu dipasang broadband ready di
area publik, di antaranya dengan
pemasangan 1.000 titik WiFi di Kota
Malang,” terang Iskriono.
Dari kegiatan ini, diharapkan bisa
mendukung program Kota Malang
mewujudkan keinginan untuk mengembangkan smart city, e-office, traffic management, rumah digital, ehealth, arsip, e-PBB, smart city security system, dan lain sebagainya.
Harapannya, bisa mendukung
perwujudan Kota Malang dalam
mengembangkan pendidikan, peningkatan kesehatan, penyelenggaraan
pembangunan ramah lingkungan,
pemerataan perekonomian, mengembangkan pariwisata dan mewujudkan
pelayanan publik yang prima. (jun/trio/
hms)
: PT. SUARA MEDIA NASIONAL
: CV. SUARA MEDIA GROUP
: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren)
Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur
: (0354) 691147
: Tjutjut Suliyatno, SH.
Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi
No. 29/67 Kota Kediri
: Arif Wijanarko SH.
: - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya
(Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri)
- Noura Dian Hartarony, SE
(Anggota Komisi 6 DPR RI)
- Drs. Ali Rohmad M.Pd
- Sodiq Sudiran Atmojo
- Henry Cahyono S. Soroso
- Farid Makruf, SE, ST
Komisaris Utama : Winarti
Direktur Utama
: Kanti Wiyoto
Direktur II
: Edit Suwantara, SE
Direktur III
: Agung Budiarto
Pimpinan Redaksi
: Kanti Wiyoto
Wakil Pimred
: Yon Taufik Hidayat
Bendahara
: Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST
Dewan Redaksi
: Kanti, Winarti, Dian Prasetyo
Redaktur Pelaksana
: Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ
Humas
: Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH, Farid Makruf
Pimpinan Korlip
: Drs. Widji Soeratno MM MBA
Kordinator Liputan
: Syamsudin
Fotografer
: Wendy Eko Winarto
Manager Marketing
: M. Edy Fathurokim
Marketing
: Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari
Ilustrasi mobil dinas
Pemkot Kediri Anggarkan Rp 6 Miliar
Lebih untuk Pembelian Mobil Baru
KEDIRI, SMN - Tahun anggaran 2014, Pemkot Kediri
mengganggarkan 6 milyar lebih
untuk membeli mobil dinas baru.
Mobil dinas baru tersebut disesuaikan tingkat kebutuhan satker di
lingkungan Pemkot Kediri. Mobil
baru ini digunakan untuk peningkatan kinerja masing-masing Satker.
Selain mobil baru,Pemkot
Kediri juga akan membeli sejumlah
sepeda motor.Pembelian kendaraan
baru dirasa lebih hemat dan kendaraan lama biaya perawatan lebih
mahal.Ada 15 Satker yang mengusulkan adanya mobil dinas baru. Usulan
mobil baru ini jenisnya Avanza.
Jawadi Kabag Humas Pemkot
Kediri menjelaskan,keberadaan
mobil baru penting artinya bagi
Pemkot Kediri utamanya operasional di masing-masing Satker. Pasti-
nya dengan adanya mobil baru yang
rencananya akan dibeli ini bisa
meningkatkan prestasi kinerja PNS
di lingkungan Pemkot Kediri.
“Untuk pengusulan tambahan
sepeda motor Dinas dari PU, PDE
dan BPM.Adanya rencana pembelian mobil dinas baru ini tentunya
ke depan pelayanan terhadap
masyarakat semakin meningkat.
Masing-masing satker diharap bisa
menggunakan dan merawat mobil
baru ini sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” jelasnya.
Jawadi menambahkan penting
artinya bagi masing-masing Satker
harus benar-benar menggunakan
mobil dinas baru tersebut untuk
kepentingan dinas dan tidak untuk
kepentingan lainya.Artinya pelayanan terhadap masyarakat harus
dikedepankan. (bak)
Car Free Day Diadakan di Jalan Basuki Rahmad-Doho
Gelaran
Pemkot
Kediri Bulan
Depan
KEDIRI, SMN - Seperti juga
daerah lain di wilayah Propinsi Jawa
Timur yang sudah merealisasikan
ide Car Free Day. Maka Pemkot
Kediri pun akan mencoba hal ini
untuk dilakukan di Kota Kediri dan
kegiatan terpusat di Jl Basuki
Rahmad hingga Jl Dhoho.
Pelaksanaan Car Free Day ini
akan dilaksanakan bulan depan dan
berlangsung selama tiga jam.
Kegiatan ini sebagai langkah untuk
member kesempatan pada masyarakat Kota Kediri melakukan kegiatan
dan olahraga ringan. Selama kegiatan Car Free Day ini arus kendaraan
akan dialihkan.
Haris Chandra Purnama
Asisten Sekota membenarkan
bahwa Pemkot Kediri akan merealisasikan gagasan Car Free Day di
Kota Kediri dan saat ini sedang
dibahas. Sebelumnya gagasan ini
pernah akan digelar pada tahun lalu
namun tertunda.
“Ini hal yang menarik dan
masyarakat bisa beraktivitas selama
jalur tersebut untuk kegiatan Car
Free Day. Masyarakat bisa beraktivitas di lokasi tersebut dengan
nyaman tanpa ada gangguan dari
kendaraan. Yang perlu diingat dalam
seminggu dilakukan satu kali dan
harinya masih kita dalami,” jelasnya.
Masih menurut Haris, pihaknya
berharap masyarakat bisa menikmati
kegiatan tersebut. Saat ini berkoordinasi dengan masing-masing
SKPD karena melibatkan adanya
PKL, Lalu lintas dan semua kegiatan
masyarakat Kota Kediri. (ko)
Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional
1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-
Bagi yang berminat dapat hubungi
alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG
Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur
Telp. (0354) 691147, 081231515435,
082141625608
Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional
Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono. Nganjuk, Bojonegoro: Joko
Kustono, Rambu Magdalena, Kristian. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro
Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Bambang Wilaga. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Mulyono, Slamet.
Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan: Harsono. Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Sulaiman. Lamongan, Tuban:
Mardining Sawidji LA. Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Pardi, Ainul Farikin. Jombang: Slamet W,
Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/
Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto, Resdika. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman.
Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Triyo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Didik Nandarani
(Kabiro), Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta;
Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah:
Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau,
Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan
Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.
No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti.
No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti
Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com.
Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.
Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro:
Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.
Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK
REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi
kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811.
Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap
menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

3. KEDIRI RAYA
Suara Media Nasional
3
Dari Kediri untuk Indonesia
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
Goa Selomangleng Kediri
Simpang Lima Gumul Kediri
Bupati Haryanti Resmikan Pasar Wisata Gunung Kelud
Bupati Haryanti saat meresmikan pasar Wisata Gunung Kelud
KEDIRI, SMN - Kawasan Wisata Gunung Kelud menjadi semakin
lengkap dengan diresmikannya Pasar
Wisata Gunung Kelud oleh Bupati
Kediri di Reast Area yang berdekatan
dengan Gedung Teater Cinema Kelud,
Sabtu (16/11).
Dalam rangkaian kegiatan Festi-
val Kelud 2013 yang digelar mulai 10
s/d 17 Nopember 2013, Kawasan
Wisata Gunung Kelud semakin semarak. Pada waktu hampir bersamaan
pukul 08.00 di Reast Area diremikan
Pasar Wisata, di puncak Gunung
Kelud dilaksanakan Ritual Sesaji Gunung Kelud 2013 yang dilaksanakan
oleh masyrakat dan komunitas umat
Hindu se Kabupaten Kediri
Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti
Sutrisno mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sponsor dan elemen masyarakat yang telah
mendukung berdirinya Pasar wisata
Gunung Kelud supaya kawasan wisata
ini menjadi ramai. Dengan ramainya
kawasan wisata ini banyak orang yang
mendapat rejeki, mulai dari pelaku
Pemandu Wisata, Tukang foto dan para
Pedagang disekitar gunung kelud ini.
Selain makanan, disini juga terdapat
Souvenir. Dengan beragamnya makanan dan souvenir diKawasan ini saya
yakin Kawasan wisata Gunung Kelud
akan bertambah laris dan pasti rejeki
masyarakat juga akan bertambah.
Perkembangan Pariwisata di
Kawasan Wisata Gunung Kelud menjadi semakin baik untuk prospek jangka panjang yang memiliki nilai positif
sebagai peningkatan perokonomian
masyarakat dengan adanya Pasar
Wisata yang menjual produk unggulan
khas Kabupaten Kediri.
Pasar wisata di Kawasan gunung
kelud selain menambah kelengkapan
Gunung kelud juga sebagai daya tarik
wisatawan sehingga akan banyak mengundang pengunjung dari berbagai
daerah di Indonesia bahkan sampai
keluar negeri untuk datang mengunjungi Gunung Kelud.
Pasar wisata di gunung kelud menyediakan beraneka ragam hasil
olahan dari UMKM Kabupaten Kediri
mulai dari makanan hingga Souvenir
khas Kabupaten Kediri juga sebagai
ajang pamer keanekaragaman dan
kekayaan yang menjadi ciri khas
Kabupaten Kediri.
Ritual sesaji yang dirangkai
dengan Pembukaan Pasar Wisata
Gunung Kelud, juga digelar pameran
Education Expo yang menampilkan
ketrampilan para Pelajar-Pelajar dari
SMA/SMK Kabupaten Kediri misalnya ketrampilan dan kekreatifan dari
Pelajar SMKN 1 Ngasem yang mampu membuat mesin robot, tidak keting-
galan juga Festival Menu Makanan
Daerah yang menampilkan masakanmasakan daerah yang beraneka ragam.
Semakin membaiknya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
dengan ditunjang tingkat keamanan
yang kondusif akan semakin mendorong minat wisatawan berkunjung di
Kawasan Gunung. Ritual Kelud
merupakan Agenda Tahunan yang
dilaksanakan selama 1 minggu yang
dirangkai dengan Ritual Sesaji setiap
bulan Muharam / Suro. (hms/adv/kan)
Pasar Wisata Gunung Kelud
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kediri
KEDIRI, SMN-Menurunkan
angka kemiskinan masih menjadi target utama Pemerintah, permasalahan
tersebut menjadi perhatian Pemerintah
Kabupaten Kediri dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan di Ruang
Kilisuci. Kamis (14/11)
Masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, jika tidak segera
akan berdampak serius pada permasalahan sosial antara lain peningkatan
beban sosial ekonomi masyarakat
yang semakin berat, menurunnya
kualitas dan produksifitas sosial
ekonomi, menurunnya partisifasi
masyarakat dalam pembangunan,
meningkatnya kriminalitas dan terganggunya stabilitas sosial, munculnya ketimpangan dan kecemburuan
Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi
Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Program Penanggulangan
Kemiskinan
sosial, dan menurunnya kualitas
sumber daya manusia yang berimplikasi pada merosotnya mutu generasi
muda. Yang disampaikan Kepala Bap-
peda Kab. Kediri Dede Sujana, S.Sos,
MSi.
Bupati Kediri dr. H. Haryanti
Sutrisno dalam kesempatan tersebut
menyampaikan Bahwa kemisikinan
merupakan permasalahan bangsa yang
mendesak sehinngga diperlukan
langkah-langkah penanganan dan
pendekatan yang sistematis, tepat
waktu dan menyeluruh dalam rangka
mengurangi beban dan memenuhi
hak-hak dasar warga negara secara
layak melalui pembangunan inklusif,
berkeadilan dan berkelanjutan yang
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Salah satu upaya pemerintahan
dalam penanggulangan kemiskinan
adalah melakukan pemberdayaan
masyarakat dengan membentuk lembaga sosial masyarakat yang kuat dan
akuntabel. Lembaga-lembaga tersebut
memerlukan penguatan dalam kapasitas dan status hukumnya serta kekuatan diperlukan guna menghindari
resiko gagalnya program-program
Suasana Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Kemitraan
Program Penanggulangan Kemiskinan
penanggulangan kemiskinan yang
telah diluncurkan oleh pemerintah
selama ini.
Saya harapkan seluruh pelaku
penanggulangan kemiskinan mempunyai pemahaman, motivasi, dan semangat yang sama dalam upaya
percepatan pengurangan kemiskinan
di Kabupaten Kediri sehingga upaya
pengurangan angka kemiskinan dan
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri dapat
berhasil. Tambah dr. Haryanti.
Penanggulangan kemiskinan
tidak hanya menjadi tanggung jawab
Pemerintah semata, namun peran serta
dan dukungan masyarakat dalam
mensukseskan program program
Pemerintah sangat dibutuhkan. (hms/
adv/kan)
Pemkot Kediri Gelar Upacara
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
Walikota Kediri dr. Samsul Asahar, Sp.PD juga menyerahkan hadiah
KEDIRI, SMN-Pemerintah
Kota Kediri menggelar upacara
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
ke-49, pada 12 November 2013 pukul
07.30 WIB di halaman Balai Kota
Kediri. Bertindak sebagai Pembina
upacara adalah Walikota Kediri dr.
Samsul Ashar, Sp.PD. sedangkan
sbagai pemimpin upacara adalah
Ridwan Salimin dari RSUD Gambira
Kota Kediri.
Saat memberikan sambutan,
Walikota Kediri dr. Samsul Ashar,
Sp.PD mengucapkan banyak terima
kasih kepada kader kesehatan di Kota
Kediri khususnya yang telah bekerja
dengan sukarela untuk meningkatkan
derajad kesehatan masyarakat. Beliau
juga menyampaikan bahwa upacara
Hari Kesehatan Nasional tersebut
mengusung tema “Menuju Indonesia
Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu”. Tema yang inspiratif tersebut dipilih untuk menggerakkan segenap komponen bangsa
guna mencapai hidup sehat.
Lebih lanjut, Walikota Kediri dr.
Samsul Ashar, Sp.PD mengatakan
bahwa Pemerintah Kota Kediri telah
berupaya dalam meningkatkan derajad
kesehatan masyarakat Kota Kediri,
antara lain dengan mencapai sasaran–
sasaran eradiksi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanggulangan
HIV–AIDS, meningkatkan status gizi,
dan mempercepat upaya pencapaian
tujuan millennium. “ Kita bertekad untuk sungguh-sungguh mencapai
sasaran–sasaran ini tepat waktu,
bahkan jika mungkin lebih cepat”.
Ujarnya.
Pada akhir sambutannya, Waliko-
ta Kediri dr. Samsul Ashar, Sp.PD
meminta agar Jajaran Pemerintah
Daerah mengambil langkah strategis
untuk mengatasi berbagai masalah
pembangunan kesehatan di Daerahnya masing-masing. Antara lain
masalah pemenuhan dan distribusi
tenaga kesehatan, penyediaan dan
pemeliharaan fasilitas pelayanan
kesehatan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar, perwujudan
kawasan bebas rokok, dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.
Pada upacara tersebut, Walikota
Kediri dr. Samsul Asahar, Sp.PD juga
menyerahkan hadiah kepada Devina
Dwi Nur Kusumaningdiah, dari SDN
Sukorame II dan Fani Nabila Fauziah,
dari SDN Banjaran IV yang telah
berhasil menjadi juara I Dokter Kecil
Tingkat Nasional, Ibu Sri Mursih
sebagai kader Terlama Dinas Kesehatan Kota Kediri, Juara I Kinerja Puskesmas se Kota Kediri tahu 2012 yang
diberikan kepada Puskesmas Ngletih,
dan yang terakhir hadiah diberikan
kepada RSUD Gambiran yang berhasil meraih juara I Lomba Kelompok
Budaya Kerja Tingkat Provinsi Jawa
Timur.
Usai upacara, diadakan pemeriksaan kesehatan gratis, yang meliputi
pemeriksaan tekanan darah, kadar gula
darah, dan asam urat. Dari BNN Kota
Kediri juga melakukan tes urine untuk
mengetahui ada tidaknya kadar
narkoba pada Pegawai Pemkot Kediri
dan PMI menyediakan satu unit mobil
untuk fasilitas donor darah bagi
pegawai Pemerintah Kota Kediri.
(hms/adv/kan)
Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kediri Tahun 2013
KEDIRI, SMN - Dalam
rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bekesinambungan dan berkeadilan,
Pemerintah Kota Kediri mengadakan Sosialisasi Peraturan
daerah dan Peraturan Walikota
Kediri tahun 2013. Acara sosialisasi diselenggarakan selama dua
hari, hari Selasa-Rabu tangaal 1920 November 2013 di Ruang
Kilisuci Kota Kediri.
Dalam acara tersebut akan
disosialisasikan 4 produk hukum
3 diantaranya yakni inisiatif dari
Dprd Kota Kediri yaitu, Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2013
tentang Santunan Kematian Bagi
Penduduk Miskin Kota Kediri,
Peraturan Daerah nomor 4 tahun
2013 tentang Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, dan Peraturan Daerah
nomor 5 tahun 2013 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern, serta Peraturan
Walikota Kediri Nomor 16 tahun
2013 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Untuk hari pertama, sosialisasi membahas tentang Peraturan
Daerah Kota Kediri nomor 5
Tahun 2013 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern dan Peraturan Walikota
Kediri Nomor 16 Tahun 2013
tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah. Seperti yang
telah disampaikan oleh narasumber dari Disperindagtamben Kota
Kediri Drs. Dwi Rahman, MSi,
bahwa penataan dan pembinaan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan
untuk memberikan perlindungan
kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar
tradisional.
Selain itu juga mengatur dan
menata keberadaan pasar modern
di daerah agar gtidak merugikan
dan mematikan UMKM dan
koperasi serta pasar tradisional
yang telah ada dan mempunyai
nilai historis dan menjadi asset
daerah. Beliau juga menjelaskan
bahwa setiap pedagang memiliki
kebebasan dalam melakukan
kegiatan perdagangannya dan
memperhatikan nilai-nilai, etika,
estetika, dan moralitas masyarakat
yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat,
perlindungan konsumen dan
lingkup hidup.
Drs. Saiful Choiri, MM dari
Inspektorat pada saat mensosialisasikan Perwali Nomor 16 tahun
2013 menhatakan bahwa Perwali
ini merujuk dari PP No 42 tahun
2004 tentang pembinaan jiwa
korps dank ode etik PNS dan PP
Nomor 2010 tentang disiplin
Sosialisasi Perda dan Perwal Kediri tahun 2013
PNS. Kode etik PNS sebagaimana yang tertera pada pasal 1 ayat
3 yang berbunyi kode Etik PNS
adalah pedoman sikap, tingkah
laku, dan perbuatan baik dalam
melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hidup sehari-hari. PNS
juga harus mempuntai etika dalam
bernegara sebagaimana yang tertera pada pasal 4 ayat 1 yang berisi
melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD, turut serta
memelihara rasa persatuan dan
kesatuan Bangsa Indonesia,
menghormati dan menjujunjung
tinggi toleransi antar umat
beragama, dsb.
Selanjutnya, beliau juga
menjelaskan bahwa setiap PNS di
lingkungan Pemkot Kediri yang
terbukti melanggar kode etik di
kenakan sanksi moral dan sanksi
administrasi sebagai yang diatur
dalam peraturan yang telah
ditetapkan.
Sementara itu, Asisten
Administrasi Umum Ir. Haris
Candra Purnama, MM saat
membacakan sambutan walikota
Kediri dr. Samsul Ashar, Sp.PD
mengatakan bahwa adanya
Peraturan Daerah Kota Kediri
nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern dapat mencegah terjadinya praktek usaha yang
tidak sehat, sehingga perlu
ditingkatkan kemitraan antara
pelaku usaha pasar tradisional,
pengusaha kecil, dan koperasi
dengan pelaku usaha pembelanjaan dan toko modern.
Sosialisasi akan dilanjutkan
pada hari Rabu, 20 November
2013 yaitu membahas Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2013
tentang Santunan Kematian Bagi
Penduduk Miskin Kota Kediri
dan Peraturan Daerah nomor 4
tahun 2013 tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis. (ko)

4. POTRET
Suara Media Nasional
Tulungagung, Trenggalek, Lamongan, Bondowoso
4
Bupati Mulyadi Sampaikan Jawaban Eksekutif Silaturrahim dan Ta’aruf Pengurus MPC dan
Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi
MPO Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
Bupati Mulyadi saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum
fraksi-fraksi
TRENGGALEK, SMN - Pada
tanggal 13 November 2013, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Trenggalek menggelar
rapat paripurna dengan agenda
Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas
Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi
Dalam Rangka Pembahasan Ranperda
Tentang Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014 di ruang Rapat DPRD
Kabupaten Trenggalek.
Dalam Rapat Paripurna yang
dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Hari
Langgeng Wiyono dan dihadiri Bupati
Trenggalek beserta Wakil Bupati, Para
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forkopimda
dan Ketua Pengadilan Kabupaten
Trenggalek, Sekretaris Daerah, para
Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD,
Bagian dan Organisasi Wanita.
Pada kesempatan tersebut, Bupati
Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR.
MMT dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas pokok-pokok
pikiran yang dituangkan dalam
pandangan umum. Begitupun dengan
pendapat, saran, kritik dan masukan
yang disampaikan semuanya bersifat
konstruktif dan rasional kepada semua
fraksi DPRD yang telah memberikan
apresiasi terhadap peningkatan kinerja
pelaksanaan APBD Tahun anggara
2014. Namun demikian akan kami
perhatikan mudah-mudahan dapat
melecut untuk berkarya dan bekerja
lebih baik sehingga kemajuan Trenggalek yang kita cita-citakan bisa segera
terwujud.
Menjawab pandangan umum
yang disampaikan enam fraksi DPRD,
Bupati mengatakan terkait dengan
dengan hal yang ingin dicapai dan
asumsi yang direncanakan pada RAPBD Tahun 2014 . Target yang ingin
kita capai pada tahun 2014 ini sesuai
indikator pembangunan antara lain
pertumbuhan ekonomi diproyeksikan
sebesar angka 6,8% sampai 7%, produk domestik regional bruto (PDRB)
meningkat menjadi 3,979 trilyun, indeks pembangunan manusia (IPM)
diproyeksikan mencapai 76,57% atau
meningkat 0,94% dibandingkan tahun
2013. Sedangkan asumsi peningkatan
yang akan dicapai pada setiap SKPD
sudah dijabarkan pada rencana kerja
(RENJA) tahun 2014 pada setiap
SKPD.
Terkait dengan komposisi belanja
tidak langsung dengan belanja langsung dapat kami sampaikan bahwa
pada RAPBD 2014 belanja tidak
langsung direncanakan sebesar Rp.
674.236.000.000,- atau sebesar
59,75% dan belanja langsung sebesar
Rp 454.695.000.000,- atau 40,25%.
Dari belanja tidak langsung tersebut
untuk belanja pegawai gaji PNS,
DPRD, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Insentif dan pajak
sebesar 595 M atau 52,74% dari total
belanja.
Mengakhiri sambutannya Bupati
mengajak segenap komponen di
Kabupaten Trenggalek ini terus menguatkan kebersamaan dan membangun kelembagaan ini lebih erat lagi,
lebih bersinergi dan lebih solid. Karena
kita sebenarnya sama-sama menanggung kewajiban yang sama yaitu
sama-sama melaksanakan amanah
sesuai konstituti dan menanggung
beban tanggung jawab bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Trenggalek”, ungkapnya. (rud)
Rehabilitasi Jalan-jalan Rusak Besar-besaran
TULUNGAGUNG, SMN
Tekad bulat Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk merehabilitasi jalan rusak tampaknya bukan
hanya isapan jempo belakal. Buktinya,
pemerintahan yang dikomandani
Bupati Sahri Mulyo itu, saat ini mulai
melakukan perbaikan atau rehabilitasi
jalan rusak secara bear besaran.
Hal ini sebagaimana diungkapkan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Cipta Karya (PUBMC)
Tulungagung Sutris. “Pemkab sedang
melakukan perbaikan jalan rusak
secara besar besaran. Mengingat, jalan
merupakan sarana transportasi penting, untuk kelancaran perekonomian
masyarakat”, ungkapnya.
Bahkan mantan Kepala BPPT
Tulungagung itu menandaskan,
bahwa tahun 2014 seluruh jalan rusak
di Kabupaten Tulungagung dipastikan
sudah bagus semua. ‘ Lihat saja untuk
tahun 2014 Tulungagung harus sudah
bebas dari jalan rusak. Tujuannya supaya masyarakat bisa menjalankan
aktivitas perekonomian secara lancar,”
tandas pria yang berdomisili di
Karangrejo itu.
Untuk mewujudkan program
tersebut, saat ini telah dilakukan
perbaikan jalan yang rusak di seluruh
pelosok Kabupaten Tulungagung.
Karena hampir seluruh kecamatan
terdapat jalan rusak. Ruas jalan yang
menghubungkan antar kecamatan
mendapat prioritas utama untuk
diperbaiki.
Sejak tahun 2008 silam kondisi
jalan di Kabupaten Tulungagung sudah mulai rusak karena perawatannya
tidak maksimal. Sehingga kondisi
jalan tidak bisa tahan lama alias awet.
Misalnya awal bulan diperbaiki akhir
bulan sudah rusak. Sebab cara perbaikannya diduga tidak sesuai standart
kontruksi (besaran teknik).
Data di Dinas PUBMC menyebutkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki sekitar 1900 km ruas
jalan. Dari jumlah tersebut sekitar 800
km mengalami kerusakan. Baik kerusakan itu bersifat ringan, sedang atau
rusak berat..
Kerusakan berat banyak terjadi di
pinggiran kota, misalnya di Kecama-
Salah satu perehabilitasian jalan di Tulungagung
tan Pakel, Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdrat, Besuki. Kerusakan jalan di daerah pinggiran ini rata
rata hampir mencapai 60 persen.
Kondisi ini mengundang perhatian
serius Pemkab Tulungagung untuk
melakukan perbaikan jalan besarbesaran. Setiap hari petugas dari Pemkab
Tulungagung terus menyisir jalanjalan
pedesaan untuk mendata yang perlu
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung menyerahkan panji Kabupaten
Tulungagung kepada Bupati Syahri Mulyo
TULUNGAGUNG, SMN
Acara Bersih Nagari dalama
rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-808 kemarin
berlangsung cukup semarak. Bupati
Tulungagung, Syahri Mulyo, SE.
bersama Forpimda dengan penuh
kebahagian menyambut kedatangan
para peserta kirab panji lambang
daerah Kabupaten Tulungagung.
Prosesi dimulai dari Kantor
Pemkab Tulungagung. Rombongan
drum band Tradisional, pembawa
panji Tulungagung dan 2 buah
tumpeng Raksasa (tumpeng lanang
dan Tumpeng Wadon) bersama-sama
karyawan-karyawati Pemkab dan para
Kepala Desa dan Kelurahan se Kabupaten Tulungagung yang mengenakan
pakaian tradisional Jawa melakukan
kirab berjalan kaki menuju Pendopo
Kongas Arum Kusumaning Bongso.
Penetapan Hari Jadi Kabupaten
Tulungagung pada tanggal 18 November tersebut berdasarkan Prasasti
Lawadan di yang ditemukan di Desa
Wates Kecamatan Campurdarat yang
bertuliskan tanggal 18 November
1205. Prasasti dikeluarkan atas perintah Raja Sri Kretajaya atau Kertajaya
yang kala itu merasa berkenan atas
kesetiaan warga tani Lawadan terha-
H.A. Syaroni, H. Mafhum Sofa, Andrianto Wicaksono, H. Drs.
Abdullah Ubaid, MM, H. Ma’ruf, SH., H. Aba Mansur.
Lamongan yang lebih maju, lebih
baik, dan lebih transparan hal
tersebut juga disampaikan secara
tegas oleh sekretaris MPO (Majelis
Pertimbangan Organisasi) Pemuda
Pancasila Lamongan H. Drs. Abdullah Ubaid, MM. Pemuda Pancasila harus mampu menghasilkan
karya-karya gemilang, baik di sektor
pertanian, perikanan, kelautan,
konstruksi, dll. Karena keseluruhan
potensi tersebut ada di Kabupaten
Lamongan.
H. A. Syaroni yang juga sebagai bendahara MPC mengungkapkan, bahwa Lamongan juga
memiliki potensi lahan yang dapat
dijadikan sebagai penanaman tebu
dan jumlah luas lahan keseluruhan
hampir mencapai seribu hektar lebih
yang saat ini lahan tebu tersebut
sudah siap tebang. Tetapi pada kenyataannya tebu yang dimiliki oleh
kelompok-kelompok tani tebu tersebut terkendala dalam memasukkan ke pabrik-pabrik gula di sekitar
Kabupaten Lamongan untuk digiling dan ini sangat meresahkan para
petani tebu. Untuk itu peran serta
pemerintah Kabupaten sangat
diharapkan agar proses tebang dan
Tak hanya orang dewasa yang
memperebutkan tumpeng yang dinamakan tumpeng lanang (lelaki) dan
tumpeng wadon (perempuan) tersebut, tetapi orang tua dan anak-anak
juga terlihat saling berebut mendapatkannya.
Sebagian warga Tulungagung
masih percaya jika tumpeng-tumpeng
yang disajikan itu bertuah. Karena itu
mereka rela saling berebut untuk mendapatkannya kendati harus berdesakdesakan. (dian)
pengiriman dapat lancar agar swa
sembada gula di Indonesia dapat
segera terealisasi.
Sedangkan H. Ma’ruf, SH
yang juga sebagai Tim Adfokasi
Pemuda Pancasila Wilayah Jawa
Timur (MPW) menyoroti banyaknya penyimpangan-penyimpangan
yang ada dalam pemerintahan
khususnya di Lamongan. Adapun
penyimpangan yang dimaksud
adalah masih banyaknya kasuskasus Korupsi. Sehingga untuk
memberi perhatian pada golongan
pemuda, boleh dikata hampirhampir tidak mendapat perhatian.
Untuk itu ormas Pemuda
Pancasila yang ada di Lamongan
(MPC) harus berani tampil dominan dalam segala aspek agar pemuda pancasila Lamongan tidak
dipandang sebelah mata. Pemuda
Pancasila Lamongan harus bias
menjadi pionir dalam mengawal
dan mengawasi secara kritis khususnya penyaluran proyek-proyek
baik fisik, konstruksi, pengadaan
barang dan jasa agar generasi muda
pemuda pancasila dapat berkesempatan untuk menampilkan karyanya
dalam pembangunan. (mas)
Penutupan Festival Muharram Bondowoso 2013
segera mendapat prioritas perbaikan.
‘Masyarakat sangat senang karena
jalan jalan yang rusak sudah mulai
diperbaiki. Mudah mudahan lancar
perbaikannya. Sehingga cepat bisa
dilewati,’ Ujar Trimo, warga Desa
Pojok, Kecamatan Campurdarat.
Memang upaya perbaikan jalan rusak
ini mendpatkan tanggapan positif dari
masyarakat pedesaan. (dyan)
Prosesi Bersih Nagari Peringatan Hari Jadi Tulungagung
dap raja ketika terjadi serangan musuh
dari sebelah timur Daha.
Sebelum tahun 2003 perayaan
Hari Jadi Kabupaten Tulungagung
dilakukan pada setiap tanggal 1 April
dengan sumber Candrasengkala Memet yang terdapat pada sepasang arca
Dwarapala yang berada disetiap jalan
pintu masuk Kota Tulungagung yang
bertuliskan tahun Jawa 1752 atau 1824
Masehi. Namun karena ada peninjauan kembali dan kemudian disahkan
dalam Perda Kabupaten Tulungagung
Nomor: 27/2002 Hari Jadi Kabupaten
Tulungagung ditetapkan tanggal 18
November 1205.
Bupati Syahri Mulyo, pada
kesempatan tersebut mengajak warga
Tulungagung untuk bersyukur pada
Tuhan yang Maha Esa atas anugerah
yang diberikan, sehingga masyarakat
bisa ikut memperingati hari jadi
Tulungagung ke 808. Peringatan ini
diharapkan mampu membuat
masyarakat Tulungagung yang ayem
tentrem mulyo lan tinoto.
Setelah acara usai tumpeng buceng lanang dan wadon dibawa keluar
untuk direbutkan para warga. Mereka
berebut untuk mendapat tumpeng dan
aneka buah-buahan yang tersaji dalam
gunungan tumpeng di Halaman luar
Pendopo Kongas Arum Kusumaning
Bongso.
LAMONGAN, SMN
Setelah enam bulan pasca
Mucalub Pemuda Pancasila (MPC
PP) Lamongan di deklarasikan
yaitu bulan April 2013 kemarin,
bulan Nopember tanggal 10 kemarin. Jajaran pengurus MPC PP
Kabupaten Lamongan kembali
mengadakan rapat koordinasi untuk
pengurus dijajaran MPC, Pengurus
Harian dan MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) Se Kabupaten
Lamongan.
Rapat koordinasi kali ini diberi
judul “Silaturrahim & Ta’aruf Pengurus MPC & MPO Pemuda
Pancasila Kabupaten Lamongan”.
Acara ini sedikitnya dihadiri 40 orang pengurus diberbagai struktur
kelembagaan yang ada dalam jajaran MPC. Adapun rapat koordinasi
kali ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar elemen
kelembagaan dalam tubuh MPC PP
Kabupaten Lamongan.
Dalam sambutan Ketua MPC
PP Kabupaten Lamongan, Andrianto Wicaksono, SE, kembali menegaskan, bahwa MPC PP hadir
ditengah masyarakat Lamongan
adalah merupakan suatu kebutuhan
dan keharusan. MPC PP harus dapat berperan lebih aktif dan menjadi
penyeimbang dalam masyarakat
yang serba majemuk sekarang ini.
MPC PP Lamongan harus
berani bersikap tegas dalam mengawal roda pemerintahan daerah
Kabupaten Lamongan dan dapat
menjadi partner pemerintah dalam
segala aspek pembangunan Pemuda Pancasila Kabupaten Lamongan
harus berani merubah Paradikma
yaitu menghilangkan kesan-kesan
negatif dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Lamongan Pemuda Pancasila Lamongan Kabupaten Lamongan harus dapat
menjadi pionir dalam tiap gerakan
dalam sendi-sendi membangun
Bupati Bondowoso saat menutup festival muharram 2013
BONDOWOSO, SMN
Penyerahan Trophy dan
Piagam Oleh Bupati Bondowoso
Kepada Para Pemenang Lomba
Pada Kegiatan Festival Muharram
2013. Akhirnya kemeriahan Festival Muharram yang berlangsung
selama dua pekan ditutup, sesuai
jadwal yang telah diagendakan. Penutupan festival ini ditandai dengan
laporan akhir pelaksanaan festival
oleh Sekdakab kepada Bupati
Bondowoso.
Acara penutupan diisi oleh penampilan masing-masing juara dari
berbagai lomba selama festival
digelar. Bukan cuma itu, gebyar
musik dan pertunjukan Bupati
memetik gitar didampingi Wakil
Bupati menjadi daya tarik bagi
penonton.
Gawe besar Pemkab ini membawa dampak positif terhadap para
pelaku usaha. Tercatat transaksi
nominal yang cukup tinggi dalam
dua pekan, sekitar 4 milyar lebih
hanya untuk pameran ekspo.
Ini baru yang tercatat di stand
di dalam pameran, belum dari kaki
lima dan pedagang asongan. Saya
yakin jumlah transaksinya-pun
tidak kecil,” kata Bupati, Sabtu
malam (16/11/2013). Menurutnya,
hal ini patut untuk terus dikembangkan. Bupati Bondowoso Memainkan Alat Musik Bersama Grup
Gambus An-NasyiinDikatakannya,
Bupati beserta tim mengikuti
kegiatan demi kegiatan dan hasilnya
berlangsung dengan baik. Terlebih
mendapat antusiasme yang tinggi
dari masyarakat Bondowoso. Lanjutnya, pihaknya menugaskan tim
untuk melakukan survey dan penelitian dan bagaimana persepsi
masyarakat.
Dari hasil survey dan riset yang
dilakukan, gebyar Festival Muharram Bondowoso 2013 ini, yang
pertama dapat meningkatkan rasa
cinta masyarakat bondowoso artinya festival mampu mengangkat
martabat sekaligus meneguhkan jati
diri sebagai warga Bondowoso.
Kedua, dapat mendorong tumbuh kembangnya potensi dan
usaha, baik produk unggulan berupa ketrampilan dari ikm dan ukm,
sekaligus menginspirasi bagi pelaku
usaha dan masyarakat. Ketiga,
mampu untuk terus menjaga dan
melestarikan
potensi seni dan
budaya, karena
festival ini diyakini sebagai
salah satu ajang
meningkatkan
promosi destinasi wisata
Bondowoso.
(yus)

5. Suara Media Nasional
LINTAS TIMUR
5
Probolinggo, Gresik
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
Pemerintah Kota Probolinggo Gelar MPS2 Sesi Ke4 Tahun 2013
PROBOLINGGO, SMN
Pemerintah Kota Probolinggo
hari ini (17/11) menggelar agenda rutin yang sudah popular disebut Morning on Panglima Sudirman Street
(MPS2) dalam hal ini selaku panitia
penyelenggara Dinas Pendidikan Kota
Probolinggo dan DPPKA.
Kepala Dispendik Drs. Endro
Suroso MSi selaku ketua penyelenggara melaporkan tentang dasar hukum
dan tujuan diselenggarakan acara
tersebut yang antara lain, bertujuan
untuk sebagai bentuk kepedulian
Pemerintah Kota kepada para Pengusaha, Pedagang kakilima dalam hal
mempromosikan produk produknya,
juga kepedulian kepada masyarakat
dalam hal sembako murah, dan
bantuan lainnya.
Lebih lanjut Drs. Endro Suroso
menjelaskan bahwa acara ini diikuti
oleh 365 peserta yang terdiri dari dinas
pendidikan, dari dinas / skpd, perusahaan, ormas, dan pedagang kakilima.
Walikota Probolinggo HM. Buchori.
SH. MSi dalam sambutannya menjelaskan bahwa agenda MPS2 ini telah
dilaksanakan sejak tahun 2007 dan
hampir tujuh tahun, yang artinya sudah
409 kali gelaran MPS2 ini,
HM. Buchori juga menjelaskan
tujuan awal dilaksanakan MPS2 ini
yaitu untuk bagaimana mengembangkan potensi daerah yang ada yaitu seni,
budaya, kuliner, CSR, dan bantuan
Pelepasan balon oleh Walikota dan Isteri dan di damping oleh Kepala
Dispendik Drs. Endro Suroso
Surya Paloh Hadiri Pelantikan
Pengurus Partai Nasdem Dapil II Jatim
H. Surya Paloh saat dipanggung kehormatan bersama, Drs,H, Hasan
Aminuddin MSi, Bupati Probolinggo Hj, Puput Tantriana Sari, SE, Ketua
DPRD, dan para petinggi Partai Nasdem,
PROBOLINGGO, SMN
Ketua Umum Partai Nasdem H.
Surya Paloh hari ini (9atau11) menghadiri dan menyaksikan pelantikan
para Pengurus Partai Nasdem dari
tngkat cabang sampai ranting, baik
Kota maupun Kabupaten Probolinggo
dan Pengurus Partai Nasdem Kota
atau Kabupaten Pasuruan, acara
tersebut digelar secara terbuka
dilapangan Kedung Dalem kec.
Dringu Kabupaten Probolinggo.
Hadir pula dalam acara tersebut
antara lain Bupati Probolinggo
Hj.Tantri, Drs.H.Hasan Aminuddin
Msi, Ketua DPD Partai Nasdem Jatim
Tedjo Edi Purdianto, Ketua DPRD
Kabupaten Probolinggo H, Ahmad
Badawi, Pengurus DPD dan Ranting
Partai Nasdem, serta para sejumlah
petinggi Partai Nasdem.
Drs. H. Hasan Aminuddin MSi
dalam sambutannya selaku tuan
rumah dan atas nama masyarakat
Kabupaten atau Kota Probolinggo
juga Kabupaten atau Kota Pasuruan
mengucapkan selamat datang kepada
Ketua Umum dan segenap rombongan dari Jakarta yang akan menyaksikan prosesi pelantikan.
Lebih lanjut H.Hasan Aminuddin
mengatakan bahwa dalam acara
tersebut selain dihadiri para pengurus
yang akan dilantik juga dihadiri oleh
Sebelas Ribu warga dan simpatisan
Partai Nasdem,”Hasan Aminuddin
tidak punya uang yang ada adalah
komitment untuk Bangsa dan Negara
Republik Indonesia, khususnya warga
dapil 2, Saya tidak mampu membayar
Bapak atau Ibu sekalian kecuali hanya
doa dan semoga di bulan april 2014
rakyat dapil 2, membuktikan bersama
sama dalam kontek berbangsa dan
bernegara ingin lebih baik dari hari
ini”, terangnya.
Ketua DPD Partai Nasdem Jatim
Tedjo Edi Purdianto mengatakan
bahwa agenda yang dilakukan ini
bukan kampanye melainkan agenda
kluarga besar dapil 2 Partai Nasdem
yaitu akan melantik pengurus DPD
dan Ranting Kota atau Kabupaten
Probolinggo serta Pasuruan.
Tedjo Edi berpesan”Kepada
seluruh Kader dan Pengurus setelah
pelantikan untuk selalu menjaga kekompakan demi berdiri tegaknya
Partai NASDEM, dan setelah itu
mendapat tugas untuk suksesnya
Partai Nasdem di Pemilu 2014 nanti”.
Ketua DPP Partai Nasdem H. Surya
Paloh dalam sambutannya mengatakan
bahwa Dalam percaturan politik
kehadiran Partai Nasdem banyak
dipertanyakan karena sebagai partai
baru, namun Surya Paloh mengajak para
kader dan juga simpatisan”Mari kita
bersama sama kita Jawaban bahwa
kehadiran Partai Nasdem sebagai bentuk
penyegaran, dimana kehidupan Partai
Politik harus dipertahankan jika Negara
kita menginginkan menjadi Negara
Demokrasi”.
Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan”Masih banyak Partai Politik
yang belum menjalankan tugas dan
fungsinya sebagaimana mestinya, dan
itu bukan kesalahan dari Partai tersebut, melainkan siapa yang mengurus
Partai politik tersebut, untuk itu mari
melalui Partai NASDEM kita menjadi
Partai yang dapat melakukan tugas dan
fungsinya sebagaimana mestinya,
yang salah satunya adalah Menyalurkan Aspirasi Masya Rakat”. (edy)
Saat Sosialisasi Tampak Sekretaris dan
Anggota BPBD Kabupaten Probolinggo
Suasana sosiasliasi
“Melalui kegiatan ini diharapkan
nantinya semua relawan bisa lebih
tanggap bencana dan lebih siap
menghadapi bencana yang timbul
pada musim penghujan. Tetapi kami
berharap pada musim penghujan nanti
tidak terjadi bencana. Ini hanya
antisipasi saja, takut terjadi hal-hal
yang tidak kita inginkan,” ungkap
Joko, demikian panggilan akrabnya.
Lebih lanjut Joko mengungkapkan temu relawan ini juga untuk meningkatkan etos kerja terutama pada
saat melakukan penanganan bencana,
meningkatkan koordinasi dan
komunikasi yang baik serta meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. “Dengan kegiatan ini kita dapat
meningkatkan kualitas interaksi,
komunikasi, keakraban, kebersamaan
dan kesadaran kerja sama serta dapat
menumbuhkan keberanian dan rasa
percaya diri dalam menghadapi
tantangan pekerjaan dan mengatasi
segala macam resiko,” jelas Joko.
Namun yang terpenting menurut
Joko, antar organisasi bisa saling
mengenal dan hasilnya positif bisa
saling membantu dalam melakukan
penanganan bencana. “Untuk kebersamaan, apabila terjadi bencana bisa
saling bahu membahu melakukan
penanganan dengan cepat sebagai
upaya tanggap darurat bencana”.
Melalui temu relawan ini Joko
berharap agar kebersamaan yang sudah
terjalin dengan baik ini bisa terus
ditingkatkan lagi. “Semoga ke depan
relawan bisa lebih sigap dan tanggap
setiap ada kejadian bencana yang tidak
diduga. Sehingga penanga-nannya bisa
dilakukan dengan cepat dalam rangka
meminimalisir jatuhnya korban jiwa,”
Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari SEKRETARIS BPBD Kabupaten Probolinggo Drs. Kusmedi. (edy)
Bupati Gresik Raih Inclusif Education Award 2013
Bupati Gresik saat menerima penghargaan
GRESIK, SMN - Siang ini, Senin
(18/11) Wakil Bupati Gresik, Drs. Mohammad Qosim, M.Si menerima penghargaan Inclusif education award di Gor
Lila Bhuana, Denpasar Bali. Penghar-
gaan tersebut diterimakan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan
RI, Hamid Muhammad Ph. D.
Menurut Wakil Bupati melalui
kabag Humas Pemkab Gresik, Agus
Walikota Probolinggo HM. Buchri. SH. MSi saat menabuh Gong tanda
secara resmi dibuka gelaran MPS2 Sesen 4 Tahun 2013
mendapatkan hadiah dari Kementerian
Pekerjaan Umum satu unit mobil
kebakaran seharga 2,5 milyar lebih,
Dikesempatan lain HM. Buchori
juga mengatakan bahwa MPS2 ini
bukan yang terakhir, namun masih ada
satu kali lagi gelaran, yang akan
dilaksanakan menjelang akhir masa
jabatannya nanti yaitu di bulan Januari
tahun 2014. (edy)
Dispopar Kota Probolinggo Gelar
Larung Sesaji Harapkan Jadi Ikon Kota
Prosesi larung sesaji dengan ubo rapenya berupa macam macam
PROBOLINGGO, SMN
Pemerintah Kota Probolinggo
dalam hal ini Dinas Pemuda
Olahraga Budaya dan Pariwisata
((Dispobpar )menggelar larung
sesaji di TPI dalam rangka 1
Muharam acara ini Sudah menjadi
rutinitas tahunan bagi Pemerintah
Kota Probolinggo melalui dinas
terkait menggelar larung sesaji, Dan
kali momen yang di gelar sebagai
ungkapan rasa syukur pada sang
pencipta tersebut kembali di gelar.
Dengan mengambil tempat di
TPI di Kecamatan Mayangan Kota
probolinggo prosesi syukuran yang
dihadiri beberapa pejabat dalam
Pemerintahaan Kota Probolinggo
tersebut tampak berjalan hikmad
dan lancar tanpa halangan apapun.
Hadir dalam kegiatan tersebut
antara lain Perwakilan Dispobpar
Jawa Timur, Asisten, Camat,
Kapolsek, Danramil, dan para
undangan lainnya.
Sebelum acara larung sesaji
diawali dengan pertujukan salah
satu kesenian yakni jaran bodak,
agendha tersebut dilanjutkan
dengan pembacaan doa-doa yang
dibawakan oleh sesepuh salah satu
paguyuban yang dilengkapi dengan
segala ubo rampenya berupa
macam macam yang diantaranya
ada Kepala sapi, ayam, burung dara,
pisang, kelapa gading, dan macam
buah serta sayur, sebelum akhirnya
dilarungkan ke tengah laut.
Kepala Dispobpar Pemerintah
Kota Probolinggo Drs. H. Paeni.
MPd. MH. menyatakan bahwa
larung sesaji untuk tahun ini selain
diadakan sebagai ungkapan rasa
syukur pada sang pencipta juga
digelar dalam rangka peringatan 1
Muharam 1435 H”, ujarnya.
“Momen larung sesaji dimaksudkan untuk membangun kesadaran, ungkapan rasa syukur atas
anugerah yang diberikan oleh sang
pencipta sekaligus sebagai ajang
dalam melestarikan nilai budaya
cultural jawa serta menggelorakan
rasa persatuan dan kesatuan, juga
melestarikan budaya leluhur.
Drs, Paeni juga menyampaikan
bahwa sebelum larung sesaji digelar
pihaknya juga menggelar rangkaian
kegiatan dalam peringatan 1
Muharam 1435 H, “ Sebelumnya
kami juga telah menggelar acara lain
sebelum acara puncak yakni larung
sesaji ini, Dan kami berharap
semoga dengan adanya agendha ini
bermanfaat baik pada semua pihak,
Dengan semoga dengan dilestarikannya lerung sesaji ini kedepan
menjadi salah satu ikon Kota
Probolinggo”.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs.H. Teguh yang dalam
acara tersebut mewakili Walikota
yang berhalangan hadir mengatakan bahwa, “Mudah mudahan acara
larung sesaji ini bisa menjadi Ikon
kota Probolinggo kedepan dan
mudah mudahan bermanfaat untuk
masyarakat kota Probolinggo. (edy)
Pengurus atau Kader Partai Nasdem sedang berikrar
BPBD Kabupaten Probolinggo
PROBOLINGGO, SMN
Dalam rangka untuk mensinkronkan penanganan bencana di daerah,
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menggelar temu relawan dalam
bentuk outbound di wisata Ayer Dingin Desa Bremi Kecamatan Krucil,
Rabu hingga Kamis (6-7/11) kemarin.
Temu relawan ini diikuti oleh
bermacam-macam unsur organisasi
mulai dari SAR (Search And Rescue),
TAGANA (Taruna Siaga Bencana),
ORARI, Pramuka, Stikes Hafshawaty
Zainul Hasan Genggong dan Relawan
BPBD Kabupaten Probolinggo.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi
mengungkapkan temu relawan ini
digelar dengan tujuan untuk koordinasi ke satuan tindak penanganan
bencana dalam rangka menghadapi
musim penghujan. Dimana pada
musim penghujan timbul beberapa
bencana, sehingga nantinya masingmasing relawan bisa melakukan
tindakan sesuai dengan keahliannya.
bantuan kepada masyarakat yang
kurang mampu yang diantaranya
sembako murah, dan juga dalam
rangka menggaet wisatawan,
HM. Buchori juga mengharapkan
kedepan kegiatan dari rakyat dan
untuk rakyat, dan diwacanakan akan
diundang para pelaku seni yang ada
di kota probolinggo, kuliner, pedagang
dalam waktu dekat,
Diimformasikan juga oleh HM.
Buchori bahwa Pemerintah kota belum
lama dapat penghargaan dari
Pemerintah Pusat yaitu Penghargaan
Rengking Tertinggi Kota Sehat kategori
kota sedang, dan juga akan diterima
penghargaan tertinggi Nasional tentang
sanitasi dan pengelolaan sampah, serta
Setya Prambudi, terpilihnya Kabupaten Gresik sebagai penerima penghargaan tersebut karena Gresik komit
dalam melaksanakan pendidikan
untuk anak berkebutuhan khusus.
Bupati Gresik ini dituangkan dalam
sebuah Kebijakan Bupati sehingga
dibuatlah Peraturan Bupati Gresik No.
12 tahun 2012 tentang UPT Resource
Centre. “Selain itu Bupati Gresik juga
menerbitkan Peraturan Bupati Gresik
No. 42 tahun 2013 tentang Pendidikan
Inklusif” ujar Agus.
Selain membentuk UPT, membangun gedung Resource Centre yang
memadai lengkap dengan sarana dan
prasarananya di atas lahan seluas
12.500 Ha.Bupati Gresik juga mengadakan kerjasama dengan berbagai
lembaga pendidikan. Baik lembaga
dari dalam negeri maupun Luar negeri.
Tercatat beberapa perguruan
tinggi yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemkab Gresik yaitu
Unesa, Unair.Juga bekerjasama
dengan Lembaga Pendidikan Inclusif
Luar Negeri yaitu Flinders University
Adelaide South Australia, AAWA,
HCC yang juga difasilitasi Biro
Kesejahteraan Sosial Luar Negeri
Pemprov Jawa Timur. Pemkab Gresik
juga aktif mengirim tenaga pendidik
untuk dilatih khusus tentang Pendidikan Inclusif Ke Australia, Mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (Bosda) khusus untuk Pendidikan
Inklusif. Serta mengadakan workshop
tentang Pendidikan Inclusif. (gus)
Disnak dan Keswan Gelar
Rakor dan Evaluasi IB 2013
PROBOLINGGO, SMN
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan)
Kabupaten Probolinggo, Kamis (7/
11) menggelar rapat koordinasi
(rakor) dan evaluasi Inseminasi
Buatan (IB) tahun 2013 di ruang
pertemuan Kwarcab (Kwartir
Cabang) Gerakan Pramuka
Probolinggo.
Kegiatan yang dipimpin oleh
Kepala Bidang Budidaya Peternakan Disnak dan Keswan Kabupaten
Probolinggo Suharmanto ini diikuti
oleh 50 orang petugas inseminator
se Kabupaten Probolinggo, 6 orang
Korwil IB, 5 orang PKB (Pemeriksa Kebuntingan) serta 8 orang
ATR (Asisten Tehnis Reproduksi).
Dalam sambutannya Kepala
Bidang Budidaya Peternakan
Disnak dan Keswan Kabupaten
Probolinggo Suharmanto menjelaskan program IB di Kabupaten
Probolinggo bertujuan untuk
meningkatkan populasi dan kualitas
genetik sapi di Kabupaten Probolinggo.
“Selain itu, meningkatkan nilai
harga jual ternak, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan
peternak serta mendukung Program
Nasional Swasembada Daging Sapi
(P2SDS) Tahun 2014,” ungkap
Suharmanto.
Menurut Suharmanto, ada 7
(tujuh) langkah yang dapat dilakukan untuk mensukseskan program
IB. Yaitu, melakukan pembentukan
SPIB (Satuan Pelayanan Inseminasi
Buatan) Kabupaten Probolinggo,
pembentukan UPTD-IB, penataan
wilayah IB di lapangan serta
pengetrapan pelayanan IB plus.
“Selanjutnya, peningkatan
kelengkapan kerja petugas IB sesuai
standart kelengkapan kerja petugas
IB, melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait serta
menyelenggarakan kontes ternak,”
jelas Suharmanto.
Lebih lanjut Suharmanto
menjelaskan realisasi hasil IB mulai
Januari hingga September 2013,
untuk akseptor mencapai 33.807
ekor dari target 47.000 ekor, kelahi-
ran mencapai 27.057 ekor dari target 39.000 ekor dan hasil IB mencapai 40.935 dosis dari target
56.000 dosis.
“Hasil IB pada kambing mulai
bulan Januari hingga September
2013 meningkat dibandingkan tahun
2012. Dimana hasil IB men-capai
416 dosis, naik sebesar 14% dari
tahun 2012 yang mencapai 373
dosis. Sementara akseptor menca-pai
413 ekor, bertambah sebanyak 51
ekor dari tahun 2012 yang mencapai
362 ekor,” terang Suharmanto.
Dikatakan Suharmanto, estimasi pencapaian target tahun 2013
untuk capaian hasil IB per bulan ratarata mencapai 4500 dosis, dimana
estimasi sampai Desember 2013
mencapai 54.000 dosis atau sekitar
96,4% dari target dengan prestasi
hasil IB per inseminator rata-rata 2,9
dosis per hari. Padahal standart
nasional sekitar 3 dosis per hari.
“Perkiraan pendapatan peternak dari hasil IB se Kabupaten
Probolinggo mulai Januari hingga
September 2013 mencapai Rp.
216.456.000.000, hasil dari 27.057
ekor dikalikan Rp. 8 juta. Selama
ini, pendataan hasil IB di lapangan
dan laporan bulanan sudah semakin
tertib. Saya berharap agar prestasi
ini bisa terus lebih ditingkatkan
lagi,” pinta Suharmanto.
Meskipun demikian menurut
Suharmanto, masih ada beberapa
kendala dan permasalahan dalam
program IB. Dimana SDM petani
peternak sebagian masih rendah dan
perlu pembinaan berlanjut. Selain
Kabid Bidang Budaya Peternakan
itu, hasil pedet kelahiran IB bebe-
rapa ekor ada yang kurang baik,
karena menajemen pemeliharaan/
pakan kurang standart, sehingga
perlu ada bimbingan teknis manajemen pedet hasil IB.
“Disamping itu, beberapa
wilayah populasi sapi menurun
karena harga sapi melambung
tinggi, sehingga banyak peternak
tergiur menjual sapinya. Pada saat
musim tanam tembakau, banyak
ternak dijual untuk biaya tanam.
Solusi yang dapat dilakukan adalah
menggalakkan program IB agar
angka kelahiran ternak meningkat,”
pungkas Suharmanto.
Sementara Kepala UPTD
Inseminasi Buatan (IB) pada
Disnak dan Keswan Kabupaten
Probolinggo Mahmud mengungkapkan tujuan diadakan kegiatan ini
adalah untuk mengevaluasi kinerja
inseminator selama setahun apakah
telah sesuai dengan target/sasaran
yang telah ditetapkan, pembinaan
teknis serta diskusi tentang kendalakendala yang dihadapi inseminator
di lapangan sehingga ditemukan
jalan keluar.
“Melalui kegiatan ini diharapkan inseminasi buatan menjadi
kebutuhan masyarakat petani ternak
untuk meningkatkan kualitas pedet/
sapi sehingga dapat meningkatkan
harga pedet yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak,”
ungkap Mahmud. (edy)

6. PUBLIK
Karisidenan Madiun, Nganjuk, Pacitan
6
Pemkab Bingung
Bupati Lantik KKMB Ngawi
Lahan untuk Waduk
Bupati Ngawi saat melantik KKMB Kabupaten Ngawi
NGAWI, SMN - Usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) memiliki peran
strategis dalam pembangunan
ekonomi Ngawi. Terutama
dalam menciptakan kesempatan
tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan sumber pemenuhan kebutuhan produksi, serta
distribusi bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Bupati
Ngawi Budi Sulistyono saat
mengukuhkan 29 pengurus dan
anggota Konsultan Keuangan
Mitra Bank (KKMB) Ngawidi
Pendopo Wedya Graha kemarin
(13/11). Tampak hadir pula Kepala Bappeda Ngawi M. Arif
Suyudi, kepala kantor perwakilan
Bank Indonesia wilayah Kediri,
pimpinan Bank Jatim Cabang
Ngawi, pemimpin cabang PT.
BRI (Persero) kantor cabang
Ngawi, Bank UMKM Ngawi,
asisten dan kepala SKPD dilingkungan Pemkab Ngawi, serta
para pelaku UMKM.
Bupati Ngawi mengatakan,
saat ini Ngawi memiliki 185.312
UMKM yang terdiri 146.111
usaha sektor pertanian dan
39.201 non pertanian. UMKM
tersebut mampu menyerap 530
ribu lebih tenaga kerja. “Itu menunjukkan bahwa sektor ini berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian”
tutumya.
Ketua KKMB Ngawi Sugiharto mengatakan, sebelum
dikukuhan, puluhan pengurus
dan anggota KKMB itu mengikuti serangkaian seleksi. Mulai
dari tes wawancara, BI checking,
diklat, ujian tulis, hingga terjun
kelapangan untuk mendampingi
UMKM dalam mendapatkan
kredit dari bank. “Mereka akan
ditempatkan diseluruh wilayah
Kabupaten Ngawi” ungkapnya.
Sugiharto menuturkan, para
pengurus KKMB itudiharapkan
mampu memfasilitasi para pelaku UMKM dalam memperoleh
akses pembiayaan dari lembaga
keuangan. Sehingga, berdampak
pada peningkatan produktivitas
maupun akses pasar.
Dia menambahkan, selama
masa OJT, calon KKMB yang
lulus dan akan menerima sertifikat
dari Bank Indonesia. Sedangkan
UMKM yang berhasil didampingi sebanyak 19 UMKM dengan
akad kredit pembiayaan sebesar
Rp 1,7 miliar lebih.
Pembiayaan yang direalisasikan setelah OJT mencapai Rp.
2,4 miliar lebih. “Dengan dikukuhkannya KKMB ini, kedepan
diharapkan UMKM yang ada di
Ngawi bisa semakin berkembang
dan maju” harapnya. (her)
Kebut Berkas Korupsi PNPM Ngariboyo
MAGETAN, SMN - Kalah
dalam persidangan perkara KIR
Bendo yang menyeret sekda
nonaktif Abdul Azis tak menyurutkan nyali Kejaksaan
Negeri (Kejari) Magetan untuk
kembali melempar kasus korupsi
yang ditangani ke Pengadilan
Tipikor Surabaya. Kali ini berkas
perkara dugaan korupsi dana
PNPM Mandiri Perdesaan
Ngariboyo dengan tersangka
Rina Wijayanti yang bakal dilimpahkan ke meja hijau. Berkas
kasus yang suspect kerugian
negara Rp 1,9 miliar itu sudah
tahap akhir. ‘’Mudah-mudahan
dalam waktu dekat ini semuanya
bisa berjalan lancar,’’ kata Kasi
Intelijen Kejari Magetan Anton
Hardiman kemarin (16/11).
Anton menjelaskan, pihaknya sudah mengantongi keterangan saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim ahli dari
Universitas Brawijaya Malang.
Informasi dari kedua lembaga itu
sangat penting guna memperkuat
fakta di persidangan. ‘’Hasil au-
dit BPKP yang selama ini kami
tunggu-tunggu. Perkara korupsi
harus melampirkan audit
BPKP,’’ tutur pria asal Kediri ini.
BPKP dan tim ahli Universitas Brawijaya, kata dia, kelak
juga akan dihadirkan sebagai
saksi di persidangan untuk menyinkronkan keterangan yang
diutarakan saksi sebelumnya.
‘’Kami juga harus menyesuaikan
jadwal yang ada. Sebab, BPKP dan
tim ahli itu menjadi saksi perkara
korupsi di daerah lain,’’ urainya.
Dalam perkara korupsi yang
menyeret mantan bendahara
PNPM itu, tim penyidik telah
memintai keterangan sedikitnya
15 saksi. Mereka mayoritas
pengurus Unit Pengelolaan
Kegiatan (UPK) Ngariboyo dan
kelompok Simpan Pinjam
Perempuan (SPP). Pemeriksaan
saksi dilakukan secara bertahap.
‘’Kalau biasanya sehari bisa
menghadirkan 4-5 saksi, dalam
perkara PNPM ini maksimal 3
saksi saja,’’ jelasnya.
Disinggung keberadaan
tersangka yang belum ditahan,
Ilustrasi
Anton enggan berkomentar. Tim
penyidik, kata dia, masih berkonsentrasi dengan penyelesaian
berkas untuk segera menjalani
tahapan pelimpahan. ‘’Itu ada
tahapannya sendiri. Kami ingin
fokus saja pada perkara dulu,
belum ke persoalan lain-lain,’’
tuturnya.
Ketua LSM Magetan Center Beni Ardi meminta kejari
tidak mengulur waktu dalam
penanganan perkara korupsi.
Sebab, masih banyak perkara di
meja tim penyidik kejaksaan. Di
antaranya, kasus kunjungan kerja
(kunker) fiktif DPRD 2012,
anggaran DPRD 2009-2004, dan
PNPM Kartoharjo. ‘’Kalau tidak
tancap gas, kejari bisa keteteran.
Makanya kami mendorong jaksa
harus tetap melanjutkan penyidikan perkara yang ada,’’ tegasnya.
Dia menilai perkara PNPM
Ngariboyo selama ini terkesan
diabaikan. Meski sudah ada
tersangka sejak tiga bulan silam,
sejauh ini belum ada perkembangan berarti. Bahkan, tersangka
tunggal Rina Wijayanti masih
mengirup udara bebas. ‘’Kalau
ingin dilimpahkan ya segera,
jangan sekadar janji-janji saja,’’
ujarnya. (Sy)
Musir Lor Laksanakan Pavingisasi di Semanding
Hasil dari pavingisasi
NGANJUK, SMN - Untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat salah satunya adalah
tersedianya sarana transportasi
yang baik terutama jalan. Dengan
jalan yang baik memudahkan aktifitas warga dan meningkatkan
baik dalam perekonomian, pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Hal ini juga menjadi perhatian
Parade Reog Meriahkan Hari Jadi
Provinsi Jatim Ke-68 di Pacitan
PACITAN, SMN - Parade reog memeriahkan peringatan
hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-68 di kabupaten Pacitan.
sebanyak 10 grup seni asli Ponorogo itu unjuk kebolehan di
lapangan aloon-aloon kota menghibur masyarakat.
Nampak bupati Pacitan Indartato dan seluruh jajaran di
tribun kehormatan menyaksikan pertunjukan seni reog yang
juga digelar dalam rangkaian hari kesehatan Nasional, HUT
Korpri dan HUT Dharma Wanita Persatuan. Meriahnya acara
tak pelak membuat masyarakat tertarikm untuk menyaksikanya.
Dari sekian grup seni reog yang tampil, Seni reog Sido
Rukun desa Bangunsari Kecamatan Pacitan yang paling menyita
perhatian penonton dan para undangan. Pasalnya, Seluruh
pelaku seni reog, mulai dari penari jathilan, penari barong hingga
para warok menampilkan pemain usia sekolah dasar.
Setelah unjuk kebolehan selama kurang lebih 30 menit
diohadapan bupati selanjutnya seluruh grup reog melakukan
parade berkeliling jalan lingkar aloon-aloon. Bupati Pacitan
Indartato sendiri sangat mengapresiasi acara ini yang menurutnya
sangat baik untuk pembinaan kesenian di kabupaten Pacitan.
Sebelum parade reog, peringatan hari jadi Provinsi Jawa
Timur ke-68 ini diawali dengan senam aerobik serta sepeda
sehat bersama bupati. Gowes bareng diikuti oleh Komunitas
Sepeda Tua Indonesia (Kosti) Pacitan, MTB 1001 goa serta
masyarakat umum. Juga dilaksanakan pengobatan gratis, donor darah serta game joget meniru joget cesar. (yon)
dan prioritas bagi pemerintahan
desa musir lor kecamatan rejoso
kabupaten Nganjuk. Karena itu
program pemerintah yang masuk
ke desa musir lor di wujudkan
untuk membangun sarana transportasi baik itu jalan, jembatan
dan plengsengan.
Salah satunya adalah program bantuan keuangan dari provinsi jawa timur yang digunakan
untuk pavingisasi yang diletakan
di dusun semanding. Pembangunan jalan paving yang hampir
selesai ini berada dibeberapa titik
yang merupakan jalan masuk
kepemukiman warga dan juga jalan menuju punden[tempat yang
dikeramatkan] yang ada didusun
semanding yang selama ini
masih berupa jalan tanah yang
bila dimusim hujan seringkali
menyulitkan aktifitas warga
karena licin dan becek sehingga
memberikan permasalahan
tersendiri bagi warga.
Warga dusun semanding
menyambut gembira dan mendukung pembangunan jalan paving
ini karena dengan pavingisasi
yang dilaksanakan ini membuat
dusun semanding selain tampak
bersih juga tampak lebih indah
dan rapi.
Kepala Desa Musir Lor
menjelaskan bahwa pembangunan jalan paving di dusun semanding ini memang sangat di perlukan mengingat bahwa didusun
semanding ini selain banyak jalan
jalan kecil juga banyak gang
buntu padahal cukup banyak
masyarakat yang tinggal disana.
Harapannya dengan dipavingnya
jalan tersebut selain masyarakat
dapat menikmati fasilitas jalan
yang lebih baik juga diharapkan
akan mempermudah masyarakat
dalam melakuka perawatan
sarana transportasi tersebut
dikemudian hari.
Selain itu sebagai kepala
desa Musir lor menyampaikan
bahwa dengan program yang
diterimanya akan berusaha
melaksanakan dengan sebaik
baiknya untuk mempermudah
masyarakat dan sedapat mungkin
dimanfaatkan secara maksimal
untuk membangun desa. Sebagai
kepala desa musir lor akan berusaha memberikan pengabdian
dan pelayanan yang terbaik kepada desa dengan mengedepankan kebersamaan. Karena itu
didalam membangun desa sebisa
Kepala Desa Musir Lor
mungkin masyarakat di ikutsertakan sehingga akan muncul
swadaya masyarakat yang dapat
membuat pembangunan dan
pemeliharaan hasil pembangunan
ini lebih baik dan bisa memberi
manfaat yang lebih lama. (tian)
MADIUN, SMN
Pembangunan waduk
Kresek, Wungu, Kabupaten
Madiun bakal memakan
waktu tak sebentar. Pasalnya,
lahan yang dibutuhkan
adalah kawasan hutan milik
Perhutani. Pemerintah daerah
harus menyediakan lahan
peganganti agar pembangunan
waduk tersebut. ‘’Kebutuhan
lahannya 10 hektare dan itu semua
lahan milik Perhutani,’’ terang Wabup
Madiun Iswanto, kemarin (18/11).
Dijelaskan, proses pelepasan lahan milik Perhutani memakan
waktu bertahun-tahun. Pemkab dan Pemprov Jatim harus
menyediakan lahan pengganti untuk 10 hektare lahan yang
digunakan pembangunan waduk Kresek. Seperti halnya proses
pelepasan lahan untuk waduk Kedungbrubus Baru di
Pilangkenceng. ‘’Ya hampir sama dengan Kedungbrubus. Kami
sudah tahu bagaimana sulitnya proses pergantian lahan Perhutani
itu,’’ paparnya.
Tapi, Iswanto optimistis pembangunan waduk Kresek
terwujud. Saat ini sudah dilakukan detail engineering design
(DED) untuk penentuan lokasi waduk. Rencananya, tahun depan
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo akan
mengalokasikan anggaran untuk upaya pengelolaan lingkungan
dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL). ‘’Ada
perubahan lokasi untuk waduk Kresek, makanya dilakukan DED
lagi untuk menentukan lokasi yang pas,’’ terangnya.
Hingga saat ini Pemkab Madiun belum dapat menentukan
lahan penganti pembangunan waduk Kresek. Pemkab masih
meminta dinas terkait berkoordinasi dengan BBWS Bengawan
Solo untuk menentukan lahan pengganti. ‘’Kami mendorong
Dinas PU Pengairan segera berkoordinasi, jangan sampai sampai
lahan pengganti menjadi kendala pembangunan waduk Kresek.
Sampai saat ini, lahan pengantinya belum ditentukan, kami masih
mencari,’’ paparnya.
Menurut Iswanto, pembangunan waduk Kresek penting
untuk pasokan air petani di wilayah Wungu, Geger dan Dagangan.
‘’Tiga wilayah ini kan juga ada pabrik gula, pasti sumber air
yang di wilayah gunung Wilis juga dibagi untuk pabrik. Makanya
dengan waduk itu, tidak ada lagi lahan bero di Dagangan, Wungu
dan Geger,’’ terangnya.
Selain waduk Kresek, juga akan dibangunan waduk Tugu
di wilayah Gemarang. Bahkan sejak 2012 lalu sudah dilakukan
studi kelayakan. Sedangkan 2013 dilakukan penyusunan DED,
analisis dampak lingkungan (Amdal) serta Land Acquistion Resettlement Action Plan atau Larap. ‘’Untuk proyek fisiknya akan
dikerjakan mulai 2014, anggarannya bersumber dariAPBD yang
dikelola BBWS Bengawan Solo. Dipilihnya Tugu, karean ada
aliran sungai lama sejak zaman Belanda di wilayah itu,’’terangnya.
Keberadaan waduk Tugu akan menunjang kebutuhan air bagi
petani di wilayah Gemarang, Sebagian Saradan serta Kare. (Sy)
FPK Ancam Lapor Polda
MADIUN, SMN
Upaya Front Pemuda
Kerakyatan (FPK) mengajak hearing Komisi A
DPRD Kabupaten Madiun
membahas dugaan pungutan dalam penerimaan
CPNSD jalur K-2 kandas.
Pasalnya, saat mereka
Ilustrasi
mendatangi gedung dewan,
tak ada satu pun anggota komisi A menemui mereka. ‘’Terpaksa
kami tidak masuk ke gedung dewan, karena kami hanya ditemui
BKD, asisten pemerintahan yang sebenarnya sudah memberikan
keterangan, penjelasan dan bertemu kami beberapa waktu lalu.
Sebenarnya kami ingin bertemu komisiAdan sekda sebagai ketua
tim penerimaan CPNSD,’’ ujar Ketua FPK, Tri Joko Kuncoro di
depan gedung DPRD, kemarin (14/11).
Dia mengaku kecewa karena tidak bisa rapat dengar pendapat
dengan perwakilan dewan maupun ketua panitia CPNSD. Meski
demikian, dia tetap mendesak agar dugaan pungutan untuk
penerimaan CPNSD melalui jalur K-2 dihapus. Pihaknya juga
meminta penerimaan harus transparan dan sesuai data base K-2
yang dimiliki Pemkab Madiun. ‘’Kalau masih nggak transparan,
kami akan mengajukan gugatan ke PTUN atas hasil penerimaan
K-2,’’ tambahnya.
Tri Joko mengaku FPK sudah menerima sejumlah laporan
terkait dugaan pungutan penerimaan K-2. Data tersebut
diperolehnya saat membuka posko pengaduan CPNSD awal
2013 lalu. ‘’Ada puluhan K-2 yang mengadu pada kami. Kalau
tetap tidak transparan, maka kami akan melaporkan dugaan suap
dan pungutan ini ke Polda Jatim,’’ katanya.
Mereka memilih berorasi di depan gedung DPRD. Sekretaris
DPRD Kabupaten Madiun, Muhammad Hadi Sutikno
menegaskan, tidak ada jadwal hearing antara FPK dengan komisi
A. Pihaknya pun tidak pernah menerima pemberitahuan secara
tertulis dari FPK terkait permintaan hearing untuk membahas K2. ‘’Jika ada surat permintaan hearing, pasti kami siapkan segala
sesuatunya. Kami juga akan mengundang eksekutif yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tapi sampai saat
ini belum ada surat tertulis yang masuk,’’ terangnya.
Sutikno menyebut, saat ini anggota dewan sibuk rapat dengan
seluruh satker membahas RAPBD 2014. Pasalnya, 28 November mendatang, RPBD harus selesai dibahas. Sementara itu,
Kepala BKD Diklat dan Pelatihan, Budi Tjajono mengatakan,
saat ini sekda Soeakrdi masih berada di Bandung untuk tugas
kedinasan. Sehingga pihaknya yang menemui para peserta aksi
dari FPK. ‘’Silakan saja aspirasinya disampaikan. Yang jelas,
penerimaan CPNSD 2013 kali ini sudah ditangani Panselnas.
Sedangkan kepanitian di Kabupaten Madiun sudah sesuai
perosedur. LJK sudah kami serahkan ke Panselnas setelah tes
tulis,’’ katanya. (Sy)
Suara Media Nasional
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
Dana Block Grant
Penuh Jebakan Hukum
Bagi Kepala Sekolah
MADIUN, SMN - Sejak dana hibah yang lazim disebut
dana Block Grant dikucurkan ke sekolah-sekolah, di tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia ada saja yang terjadi masalah
dalam pengelolaannya/penggunaannya. Kasus terbaru, dua
Kepala Sekolah di Kota Madiun, Jawa Timur, menjadi ‘tumbal’
masalah pengelolaan dana Block Grant.
Meski belum dibuktikan di pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) tentang bersalah atau tidaknya dua Kepala
Sekolah itu, tapi bagi masyarakat yang awam terhadap masalah
hukum, azas praduga tak bersalah tak ada artinya. Begitu media mem-blow up dua kasus tersebut, masyarakat awan langsung
‘menvonis’jika dua Kepala Sekolah tersebut adalah ‘Koruptor’.
Karena yang divonis sebagai koruptor oleh masyarakat awan
adalah Kepala Sekolah, secara tidak langsung, dunia pendidikan
ikut ‘tercoreng’.
Belajar dari dua kasus diatas, selanjutnya mampukah secara
hukum Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran yang sekolahnya menerima dana Block Grant mengelola dana tersebut
meski sudah mempunyai kemampuan dibidang manejerial?
Menurut anggota Dewan Pendidikan Kota Madiun, Jawa
Timur, Yulianto, meski berupa swakelola, jika dana Block Grant
digunakan untuk merehabilatasi atau untuk membangun ruang
kelas baru (RKB), tetap harus menggunakan payung hukum
lainnya diluar petunjuk pelaksanaan (Junlak) dan petunjuk teknis
(Juknis).
“Cuma pertanyaannya, apakah semua Kepala Sekolah
selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab tunggal
penerima dana Block Grant menguasai atau sekedar tahu tentang
tentang payung hukum lainnya ketika menggunakan dana Block
Grant untuk merehabilatasi ruang kelas atau membangun
RKB?”, kata Yulianto, kepada wartawan, Sabtu (16/11/2013).
Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Kontruksi yang diperkuat dengan Peraturan Menteri
PU (Permen PU) Nomor 7 Tahun 2011, lanjut Yulianto, yang
terlibat dalam pembangunan proyek pemerintah (meski swakelola rehabilitasi atau membangun RKB yang menggunakan dana
block grant), untuk tenaga ahli dan terampil wajib memiliki
sertifikat keahlian atau yang lazim disebut SKA atau sertifikat
ketrampilan atau yang lazim disebut SKT yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).
Belum lagi mengenai Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena, dalam
pasal 26 ayat (1) dalam Perpres tersebut, dijelaskan jika
swakelola termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh
pengguna anggaran sebagai penanggungjawab anggaran.
“Apakah semua Kepala Sekolah penerima dana Block
Grant berpikir sampai sejauh itu mengenai payung hukumnya”,
tambah Yulianto, yang juga anggota LSM Pelopor Anti Korupsi
se-Eks Karesidenan Madiun (PAKEM), dengan nada tanya.
Belum lagi jika dalam susunan panitia maupun pengawas
serta pekerja tidak ada yang menguasai hal tersebut sesuai
Undang-Undang (atau ada yang mencari-cari kesalahan) tentang
rehabilitasi ruang kelas atau pembangunan RKB yang menggunakan dana Block Grant, dapatkah Kepala Sekolah selaku
pengguna anggaran dan penanggungjawab tunggal menjelaskan
yang sejelas-jelasnya tentang payung hukum yang dimadsud.
“Disinilah, jika terjadi masalah, atau ada yang mencari-cari
kesalahan tentang penggunaan dana block grant, Kepala Sekolah
akan menjadi ‘sasaran tembak’ yang empuk bagi penegak hukum
untuk dijadikan tersangka. Apalagi jika memang benar-benar
sengaja meng-korupsi dana block grant melalui berbagai macam
cara”, tambah Yulianto.
Dalam hal ini, papar Yulianto, jika terjadi permasalahan,
Kepala Sekolah tentu akan kelabakan jika seandainya ditanya
oleh aparat hukum tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 maupun perangkat hukum lainnya yang digunakan sebagai
payung hukum oleh Kepala Sekolah dalam penggunaan dana
block grant untuk merehabilitasi ruang kelas atau membangun
RKB.
“Jika hal itu terjadi (Kepala Sekolah tidak mengetahui payung hukumnya), penegak hukum yang melakukan penyelidikan masalah penggunaan dana block grant, dapat dikatakan
sudah menemukan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh
Kepala Sekolah selaku pengguna anggaran. Jika sudah
menemukan unsur melawan hukum, penegak hukum tinggal
mencari kerugian negara. Jika dua unsur di atas sudah terpenuhi
serta didukung minimal dua alat bukti dan keterangan saksi,
99% Kepala Sekolah jadi tersangka”, papar Yulianto.
Belajar dari pengalaman dua Kepala Sekolah tersebut diatas,
papar Yulianto, 31 Oktober 2013 lalu, Walikota Madiun, Bambang Irianto, mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah di Asrama
Haji, Jalan Ringroad Kota Madiun. Dalam pengarahannya,
Walikota meminta kepada para Kepala Sekolah agar tidak menggunakan dana block grant. Lebih-lebih untuk merehabilatasi
ruang kelas. Bahkan jika perlu, Walikota meminta agar dana
Block Grant dikembalikan daripada menimbulkan masalah.
“Menurut saya, ini suatu pengarahan yang sangat bijak dari
seorang ‘bapak’ kepada ‘anaknya’ agar dunia pendidikan,
khususnya di Kota Madiun tidak kembali ‘tercoreng’ oleh dana
block grant.
Pengarahan Walikota Madiun kepada para Kepala Sekolah,
khususnya yang menerima dana Block Grant, saya nilai sangat
tepat. Karena menurut hemat saya, lebih baik Kepala Sekolah
bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Dengan kata lain, Kepala Sekolah tidak usah menjadi
“Kontraktor” pembangunan rehabilitasi ruang kelas atau
pembangunan RKB yang bersumber dari dana ‘sing empuk, e
koyo ager-ager diblender’alias dana Block Grant, daripada dikemudian hari menjadi masalah hukum”, pungkas Yulianto. (Sy)

7. Suara Media Nasional
Edisi 113 / V / 21-30 November 2013
REOG PONOROGO
PONOROGO
REPORTASE
7
Semarak Peringatan HKN Dinkes Ponorogo
Menuju Indonesia Sehat dan JKN yang Bermutu
Salah satu tim juri memberikan penilaian dalam lomba tumpeng
PONOROGO, SMN- Semarak
peringatan hari Kesehatan Nasional
(HKN) ke-49 dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo ditandai dengan berbagai kegiatan. Mulai dari lomba
nyanyi yang dikemas dalam Dinkes
Idol, lomba tumpeng dan jalan santai.
Antusias para peserta nampak dari
kesungguhan mereka memberikan
persembahan terbaik. Kegiatan ini
diikuti oleh seluruh karyawan, staff
dinas Kesehatan dan pegawai Puskesmas se-kabupaten Ponorogo. Dan
diluar dugaan ternyata para pegawai
kesehatan yang tiap hari bertugas
melayani pasien sakit ternyata mereka
juga jago nyanyi tak kalah dengan peserta Indonesian Idol.
Yang tak kalah menarik adalah
lomba tumpeng dengan berbagai kreasi dan citarasa yang berbeda maka
membuat tim juri bingung menentu-
kan pemenang. “Semuanya bagus dan
mempunyai citarasa yang khas. Cukup
susah juga menentukan siapa pemenangnya tapi kita bertiga akan sportif
untuk menentukan juara satu, dua dan
tiga”, kata salah satu tim juri lomba
tumpeng.
Dan sebagai puncak peringatan
HKN adalah jalan santai yang dihadiri
oleh wakil bupati Hj. Yuni Widyaningsih, SH. Msi. Disini disediakan
berbagai hadiah dan doorprice yang
cukup menarik antara lain kulkas dan
sepeda gunung.
“Saya ucapkan terimkasih kepada
seluruh karyawan staff dinas Kesehatan dan para pegawai Puskesmas se
Ponorogo atas partisipasinya untuk
memeriahkan kegiatan peringatan
HKN. Ini adalah wujud kekompakan
dari Dinkes dan Puskesmas se kabupaten Ponorogo hingga tiap tahun
acara seperti ini dapat dilaksanakan
dengan meriah”, jelas Setyo Wibowo
sekretaris dinas Kesehatan kabupaten
Ponorogo.
Lebihlanjut Setyo mengharapkan
agar hal seperti ini dapat terus dipupuk
mengingat kedepan tugas makin berat
untuk masalah pelayanan kesehatan
terutama Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) sehingga butuh kekompakan.
“Harapan saya di tahun 2014 sarana prasarana dan pelayanan bisa kami tingkatkan sehingga semua bisa lancar sesuai
yang kita harapkan. Dan target kita untuk
tahun ini Ponorogo bebas pasung seperti
ang dilakukan di desa Paringan
kecamatan Jenangan”, imbuhnya.
Dengan tema MenujuIndonesia
Sehat dan JKN yang bermutu diharapkan semua pihak termasuk tenaga
kesehatan dapat berbenah dan mem-
persiapkan serta memberikan pelayanan yang terbaik melalui kemudahan
akses dan mutu pelayanan kepada
masyarakat. (any)
Jalan santai yang diiikuti oleh seluruh karyawan dan staff Dinkes Ponorogo
PAW DPRD Ponorogo
Akhirnya Terlaksana
Bupati Ponorogo H.Amin saat berpidato
Drs.Damanhuri.MM bersama Isteri
Grebek Pasar BKB Ponorogo
Peserta KB Meningkat Pesat
PONOROGO, SMN - Program Keluarga Berencana (KB)
yang dicanangkan oleh pemerintah
dengan slogan 2 anak cukup, saat
ini sedang gencar-gencarnya digalakkan di Kabupaten Ponorogo.
Kali ini grebeg pasar tradisional
terpadu dilaksanakan di Pasar
Pulung, Kec Pulung Ponorogo pada
hari Rabu, 13 November 2013
kemarin.
Acara grebeg pasar tradisional
BKB tesebut dihadiri dan dibuka
oleh Bupati Ponorogo H.Amin dan
jajarannya, Plt Kepala KB propinsi
Jatim Hartatik serta dihadiri pula
oleh Forpimda Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya Amin
menghimbau dan mengajak semua
masyarakat Pulung pada khususnya
dan Ponorogo pada umumnya
untuk masuk menjadi peserta KB
bagi yang belum ber KB. Adapun
macam dari jenis KB yaitu IUD,
suntik, MOP.
Disela-sela sambutannyaAmin
mengatakan, “Dengan dibatasinya
jumlah anak, otomatis keluarga kita
akan sejahtera dan Perekonomian
kita akan meningkat”, kata Amin.
Dia juga menegaskan, “Jelasnya pendidikan anak bisa ditingkatkan karena biaya hidup untuk
keluarga bisa akan berkurang sehingga bisa dialihkan untuk pendidikan anak-anak”, tegas Amin.
Sementara itu masih ditempat
yang sama kepala Badan KB Po-
norogo Adri Susilo menjelaskan,
bahwa dari sekian pelaksanaan
grebeg pasar tradisional KB dari
hasil pengamatan atau evaluasi
menemui hasil yang sangat
membanggakan. Hal tersebut
disebabkan perolehan jumlah
peserta selalu ada peningkatan luar
biasa dan bertambah banyak.
“Saya sangat senang sekali
bahwa peningkatan jumlah pendaftar untuk menjadi peserta KB selalu
ada peningkatan dari bulan sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo sebenarnya sudah memiliki kesadaran yang
tinggi akan pentingnya KB”,
pungkas Adri Susilo. (wied)
PONOROGO, SMN - Setelah
tertunda sekian lama seolah tak ada
kepastian, pergantian antar waktu
(reshufle) pada fraksi Partai Demokrat
DPRD Ponorogo akhirnya dilaksanakan. Kali ini yang di lantik adalah Drs.
Damanhuri, MM. yang menggantikan
anggota DPRD yang lama dari partai
Demokrat Budiyono yang pindah
kendaraan ke Partai Hanura.
Keputusan (Pergantian Antar
Waktu) PAW tersebut diambil dalam
sidang Paripurna DPRD Ponorogo
yang pimpin ketua DPRD Ponorogo
Agus Widodo, SE. Kamis 24 Oktober
2013 yang lalu. Dalam sambutan usai
pelantikan ketua DPRD Ponorogo
mengatakan bahwa pergantian Antar
waktu ini dilakukan saehubungan
dengan pengunduran diri Budiyono
karena pindah ke Partai Hanura dan
menjadi Calon Legislatif nomor urut
1 dari Daerah Pemilihan IV Kabupaten Ponorogo.
Prolanis Rayakan HUT RSUD Dr Hardjono yang Ke-96
PONOROGO, SMN - RSUD
Dr Hardjono kabupaten Ponorogo
merayakan hari ulang tahunnya yang
Ke-96 tahun pada hari minggu 10/11
kemarin, acara tersebut berlangsung
dengan meriah yang bertempat di
halaman RSUD Dr Hardjono dan
dihadiri oleh Bupati Ponorogo H.
Amin, anggota senam Prolanis, serta
segenap karyawan.
Kegiatan tersebut diramaikan oleh
senam Program pengelolaan penyakit
kronis (Prolanis) dengan seragam
yang berwarna hijau muda sehingga
suasana lebih semarak yang didukung
oleh instruktur-instruktur senam yang
Polres Ponorogo Gelar Dzikir Akbar Forpimda
Bupati Ponorogo menyerahkan potongan tumpeng kepada direktur RSUD Dr Hardjono Ponorogo.
Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela
Diri Bersama Arifin Ilham
PONOROGO, SMN - Berdzikir dan berdoa itu adalah wajib
dilakukan oleh setiap manusia untuk
memohon kepada Tuhannya, karena
manusia itu hanyalah insan yang
hina dina, papa, tiada daya dan upaya, tiada kuasa, tempat salah serta dosa
di hadapan-NYA, oleh karena itulah
setiap insan seharusnya sadar akan
kesalahan, kekhilafan serta dosa-dosa
yang telah dilakukan dengan berdzikir
dan berdoa untuk memohon ampunan
kepada Tuhan agar diberikan dan
ditunjukkan jalan yang benar dan
berkah terlebih di bulan Muharram
atau bulan Asyuro, karena bulan ini
adalah bulan tahun baru Islam.
Bilamana kita sudah mendapatkan jalan yang diberikan Tuhan
maka semua urusan kita pastilah
diberikan kemudahan dan kelancaran, keselamatan jasmani dan rohani
serta diberikan karunia yang membuat kita bahagia, sehingga dengan
begitu kita akan menjadi insan yang
tawaduk dan beriman secara otomatis sudah tidak ada lagi keonaran,
permusuhan,iri dengki dan semua
perbuatan yang dimurkai Tuhan.
Polres Ponorogo pada hari
Jumat 15 November 2013 kemarin
menggelar DzikirAkbar bersamaArifin Ilham ustads kondang yang
diundang dan didatangkan dari Jakarta untuk memimpin dzikir dan berdoa
kemarin, adapun acara tersebut bertempatAlon-alon Ponorogo tepatnya
di panggung utama Alon-alon dan
dihadiri oleh Kapolda Jatim yang
diwakili oleh Dir Binmas Polda
Jatim, Forpimda, Forum Pencak Silat
dan Beladiri serta segenap anggota
Forum Komunikasi dan Pencak Silat
se Kabupaten Ponorogo.
Lebih lanjut kapolres Ponorogo
AKBP Iwan Kurniawan SIK M.Si
menjelaskan, kami menggelar dzikir
akbar malam ini bertujuan untuk
memohon bersama-sama kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa agar
situasi Kamtibmas di wilayah
Ponorogo dan sekitarnya ini aman
dan kondusif, jangan sampai terjadi
kekacauan dan keonaran-keonaran
yang mengganggu ketenteraman
masyarakat, Iwan juga berharap,
“jangan pernah melakukan tindakan
anarki yang berdampak pada kerugian, jaga persatuan dan kesatuan
antar perguruan pencak silat sehingga tercipta suatu kamtibmas yang
aman dan kondusif”, pungkas Iwan.
Sementara itu masih di tempat
yang sama dan dalam waktu yang
sama pula bupati Ponorogo H.Amin
juga mengatakan dalam sambutan-
Sementara itu Drs. Damanhuri,
MM seusai di lantik dan diambil
sumpah sebagai anggota DPRD mengatakan bahwa dia akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti agenda-agenda yang belum
dilaksanakan terutama fokus pada
bidang pendidikan, peningkatan PAD
melalui pengelolaan asset daerah dan
juga pengembangan Pariwisata
demikian urai Daman panggilan
akrabnya.
Disinggung mengenai pos
barunya Damanhuri akan menempati
komisi A yang salah satunya membidangi Pemerintahan demikian pungkasnya seraya minta do’a dan dukungan semua pihak agar dapat mengemban amanat rakyat dengan
sebaik-baiknya. (wid)
nya, Saya benar-benar salud dengan
Kapolres Ponorogo AKBP Iwan
Kurniawan Sik Msi yang berani
mengambil sikap disaat-saat yang
rawan demi untuk keamanan dan
ketertiban, dia juga mengatakan masyarakat ponorogo terkenal dengan
waroknya, artinya Warok itu adalah
orang yang mempunyai budi pekerti
yang baik dan mempunyai kesaktian
yang luar biasa dapat mengatasi
persoalan yang ada di wilayahnya
dengan persatuan yang kuat.
Amin juga berharap, “semoga
masyarakat Ponorogo khususnya
perguruan pencak silat yang hadir
disini menjadi warok yang sukses,
dan mempunyai jiwa kesatria yang
tinggi dapat membantu menciptakan
situasi yang aman, tertib dan kondusif bagi masyarakat Ponorogo”,
harap Amin. (Wid)
Persiapan Dzikir akbar di Alon-alon
Direktur RSUD Dr Hardjono saat senam Prolanis
handal yang diikuti oleh semua
anggota senam Prolanis serta direktur
RSUD Dr. Hardjono Drg Prijo Langgeng Trininuko, MM. sebelum acara
senam dimulai dilakukan pemotongan
tumpeng oleh Bupati Ponorogo H.
Amin yang kemudian diserahkan kepada direktur RSUD Dr Hardjono Drg
Prijo Langgeng Tribinuko. MM.
Lebih Lanjut Direktur RSUD Dr.
Hardjono Drg Prijo Langgeng Tribinuka, MM menjelaskan, kami memperingati dan merayakan hari ulang
tahun RSUD Dr Hardjono yang Ke96 tahun ini yaitu biar kami bisa tahu
sudah berapa tahun kami berdiri,
sehingga dengan begitu kami bisa
selalu mengadakan evaluasi atas
kemajuan-kemajuan atau kekurangankekurangan yang telah kami alami
yaitu mulai dari administrasi maupun
dari segi pelayanan, sehingga bila ada
kekurangannya kami segera berusaha
untuk memperbaikinya. Langgeng
juga berharap, semoga semakin tambah tahun dan tambah usia kami semakin
baik dalam segi administrasi maupun
dalam segi pelayanan terhadap kesehatan
masyarakat dan semakin bertambah
maju dengan alat-alat yang lebih canggih
dan modern, harap Langgeng.
Sementara itu masih ditempat
yang sama Bupati Ponorogo H. Amin
mengatakan, saya sangat senang dengan diadakannya acara tersebut karena dengan demikian kita bisa selalu
mengingat berapa tahun dan bagaimana kita bersusah payah dalam
mendirikan sebuah rumah sakit yang
selalu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo, dan Amin juga
berharap”, Semoga RSUD Dr Hardjono Ponorogo ini semakin bertambah
maju dalam pelayanan dan terlengkap
peralatannya sehingga bisa menjadi
rumah sakit dalam kategori Internasional”, pungkas Amin. (wid)