Program PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat mengharuskan pelaku yang terdaftar dalam DCT Pemilu 2014 untuk mengundurkan diri dalam rangka menjaga netralitas politik. Aturan ini ditegaskan melalui beberapa surat resmi dan berlaku untuk berbagai tingkatan pengurus yang berinteraksi dengan masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan diskualifikasi dan pencabutan mandat sebagai pengelola program.

1. Kunjungi www.pnpm-jabar.org
Edisi VIII/November/2013
161 Pelaku di Jawa Barat terdaftar DCT
Bandung(12/11).PNPM
Mandiri
Perdesaan
merupakan program pemberdayaan masyarakat
terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013, Program ini
dilaksanakan di 32 provinsi sedang di Jawa Barat,
dilaksanakan di 17 kabupaten, 422 kec, 4254 desa.
Dengan tujuan peningkatan derajat hidup masyarakat
perdesaan, program ini netral kepentingan politik.
Sesuai dengan arah kebijakannya, seluruh
kegiatan, aset, fasilitas dan atribut program dilarang
untuk kegiatan kampanye. Terlebih, untuk pemberian
dukungan/pencalonan Pemilu legislatif, presiden
atau kepala daerah di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota tentunya sangat juga dilarang.
Atas dasar itulah, Pokja Pengendali PNPM
Mandiri meminta mundur bagi pelaku yang masuk
DCT (Daftar Calon Tetap) Pemilu 2014. Melalui surat
No.B.2013/KMK/D/VII/X/2013 tanggal 22/10/2013,
Sujana Royat selaku Ketua Pokja menegaskan
keharusan tindakan tersebut.
Paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan
DCT, siapapun pelaku yang terdaftar harus
mengundurkan diri. “jika tidak mundur, kami akan
mengirim surat kepada KPU dan Bawaslu agar yang
bersangkutan di diskualifikasi,”ujarnya dalam press
release di Jakarta (28/10).
Bukan yang pertama
Aturan pelarangan berpolitik bagi pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan bukan yang pertama. Pada tahun
2008,
Pokja
Pengendali
melalui
surat
No.241/KMK/D.VII/XII/2008 tanggal 31 Desember
2008 menegaskan pelarangan tersebut. Bahkan, pada
tanggal 5 Maret 2009 dan 1 Juli 2010 juga ditegaskan
kembali melalui surat senada (lihat di pnpm-jabar.org)
Oleh karenanya, untuk mempertegas ulang,
Tarmizi A Karim selaku Dirjen PMD menerbitkan
surat No.414.2/7211/PMD yang ditujukan kepada
Gubernur dan Bupati Lokasi PNPM Mandiri
Perdesaan perihal pelarangan Berpolitik aktif bagi
Fasilitator dan Pelaku seperti halnya Pengurus UPK,
BKAD, PL, KPMD dan lain sebagainya.
1
Semakin menegaskan, BPMPD Jawa Barat
menerbitkan surat No. 147.4/1923/PEM tanggal 6
November 2013 perihal sama. Surat tersebut
meminta Pelaku agar bersedia mengundurkan diri.
“Gunadi Wibawa Ketua UPK Parungpanjang, Bogor,
yang mengundurkan diri sejak 28 Agustus lalu patut
menjadi contoh,” ungkap Ali Yasin, Spesialis KIE.
Hasil identifikasi, jumlah pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan Jawa Barat yang terdaftar di DCT Pemilu
2014 tidak kurang dari 161 orang. Rinciannya, Kab.
Bandung 6 orang, Cirebon 5 orang, Sukabumi 5
orang dan, Sumedang 5 orang, Garut 9 orang dan di
kabupaten Karawang 8 orang.
Terbanyak di kab.Ciamis yaitu 24 orang, disusul
Tasikmalaya 20 orang, Subang 17 orang, Cianjur 15
orang, Purwakarta 12 orang, Kuningan 11 orang
Majalengka 10 orang. Paling sedikit Indramayu yaitu
3 orang, Bandung Barat 6 orang, Bekasi 3 orang dan
Bogor 2 orang.
Posisi Strategis Rawan Disalahgunakan
Berdasar validasi, dari 161 pelaku yang berlatar
pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tidak
kurang dari 63 orang dengan rincian 24 orang
menjabat sebagai Ketua UPK, 10 orang Bendahara, 3
orang Sekretaris UPK, 7 orang Pendamping Lokal.
Selain mereka terdapat dan 19 orang sebagai
Badan Pengawas-UPK, 3 orang Tim Pendanaan
DOK, 1 orang Tim Verifikasi. Disebut posisi strategis
karena setiap hari mereka melayani kebutuhan
masyarakat desa di wilayahnya.
Tidak hanya pencairan dana BLM, tetapi juga
perguliran kelompok peminjam SPP/UEP yang bisa
mencapai milyaran rupiah. “dalam kondisi
demikian, sangat mungkin ditunggangi pesan
politik,” terang Rohmano, spesialis RMC III.
Posisi strategis lainnya adalah pengurus BKAD.
Tercatat, 43 orang pengurus BKAD masuk DCT. Di
tingkat desa juga tercatat 21 orang pengurus TPK
dan 19 orang KPMD (Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa) yang sehari-hari berinteraksi
dengan kelompok SPP/UEP.
Wajib Mundur, tak ada pilihan
Merujuk poin (2) surat Kemenko Kesra diatas,
pilihannya menjadi jelas dan tegas. Bagi pelaku yang
tercantum di DCT diharuskan mengundurkan diri
dari kedudukannya di PNPM Mandiri Perdesaan.
Paling lambat 1 minggu yang berarti secepatnya.
Cukup menggembirakan karena sampai Oktober
2013, terdapat 6 (enam) pelaku yang sah
mengundurkan diri. Mereka adalah Ketua
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com

2. UPK dan BKAD Parungpanjang, Bogor dan
Bendahara Cireunghas, Segaranten, Cibitung dan
Caringin Kabupaten Sukabumi.
“bagaimanapun sikap legawa pelaku dibutuhkan
tanpa harus memperpanjang argumentasi,” tegas Ali
Yasin, yang juga humas PNPM Mandiri Perdesaan
Jawa Barat.”perintah surat tersebut jelas, karenanya
pelaku tidak berhak menolak,” imbuh Ali Yasin.
Sebagaimana diketahui, saat ini Tim Satker di 17
kabupaten tengah memproses surat penetapan status
bagi pelaku yang masuk DCT. Penetapan tersebut
untuk menstatuskan bahwa pelaku tak lagi
menempati posisi di kelembagaan PNPM Mandiri
Perdesaan.
Bagi yang kukuh menolak, tetap akan dicabut
mandat personalnya sebagai pengelola PNPM
Mandiri Perdesaan. Langkah ini sangat bijak karena
untuk memberi kesempatan berpolitik yang lebih luas
kepada pelaku yang terdaftar DCT.
Menjaga Netralitas
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program
yang sarat dengan interaksi sosial di tingkat
kecamatan dan desa seperti kegiatan MAD,
Musrenbangdes, Pelatihan masyarakat dan lainnya.
Setiap hari ada interaksi khususnya perguliran yang
didalamnya ada pemberian modal/uang pinjaman
Dalam kondisi seperti itu pesan politik mudah
dimasukan. Demi pengumpulan dukungan/suara,
pelaku mudah lepas kontrol sehingga menunggangi
kegiatan, atribut, simbol dan relasi PNPM Mandiri
Perdesaan untuk kepentingan pribadinya.
Di UPK Gunungtanjung, Tasikmalaya, bulan
Oktober lalu ditemukan baner kampanye caleg yang
terpasang di salah satu ruang tamu. Setelah ditelisik,
ternyata baner Ketua UPK setempat. Masyarakatpun
resah dengan ulah tersebut.
Sikap legawa Pelaku untuk mundur dari
posisinya di PNPM Mandiri Perdesaan akan
memulihkan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri
Perdesaan. Sebagai program dari, oleh dan untuk
masyarakat, tentu harus netral agar masyarakat dari
golongan apapun bisa mendapat manfaat.
BPMPD Jawa Barat sukses menggelar Kegiatan
Gubernur Saba Desa (7/11). Acara yang
diselenggarkan di Lapangan Abadi Hash, Lembang
tersebut disemaraki stand bisnis produk ekonomi
kreatif dari 17 kabupaten. Aneka produk desa
produksi kelompok SPP/UEP menginspirasi pihak
pemerintah dan swasta untuk mengembangkannya.
Sukabumi. Meski LSM Jaringan Masyarakat
Sukabumi Bersatu (25/10) menilai lelet, Kejari
Cibadak semakin mengerucutkan hasil penyidikan.
Tersangka Koswara, yang masih mendekam
ditahanan, harus bersiap dengan tuduhan korupsi
dana UPK Caringin ratusan juta rupiah.
Saksi ahli dari NMC, Soenoe Widjajanti,
kepada penyidik (17/10)dd
menyatakan temuan baru
bahwa dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan
sebesar Rp.388 juta lebih. Sebelumnya, Koswara
diduga telah menggelapkan dana tidak kurang dari
Rp.704 juta selama menjabat Ketua UPK Caringin.
Penanganan korupsi di UPK Caringin
menarik banyak pihak. Kasus yang terjadi sejak
tahun 2011 itu, membuat citra PNPM Mandiri
Perdesaan kurang positif. “Namun, kita patut
mendukung janji Kejari Cibadak yang akan
menuntaskan kasus ini maksimal awal Desember,”
ujar fasilitator yang tak mau disebut namanya.
Sukalarang masuk penyidikan intensif
Dugaan korupsi di UPK Sukalarang kini
memasuki penyidikan intensif di Polres Kota
Sukabumi. Tak hanya fasilitator dan pengurus UPK,
pihak UPTD puskesmas pun juga ikut dipanggil.
Sebab, dan yang dikorupsi milik PNPM Generasi
Sehat dan Cerdas.
Pasal
yang
digunakan
dalam
kasus
penyalahgunaan dana sebesar Rp.64 juta tersebut
menggunakan UU Tipikor dengan ancaman
hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
Tr, Bendahara UPK yang diduga sebagai pelaku saat
ini kabur.
Warning Lokasi Potensi Bermasalah
Penerbitan surat No.414.2/7295/PMD oleh PMD
Kemdagri tanggal 25 Oktober 2013 perihal penetapan
lokasi kecamatan bermasalah, sebagai evaluasi
progres penanganan yang dilakukan, menjadi bahan
penting bagi fasilitator dan pelaku, termasuk di Jawa
Barat.
Sebagaimana evaluasi, berdasar temuan BPKP
banyak kecamatan yang harus menyegerakan
penanganan seperti di Kec. Tempuran-Karawang,
Sukatani-Bekasi. Ataupun kecamatan yang terlibat
penyalahgunaan dana seperti di KrangkengIndramayu dan lokasi lainnya.
Sesuai pedoman, jika tidak ada progres
penanganan yang signifikan, bukan tidak mungkin
kecamatan-kecamatan tersebut akan distatuskan
sebagai
lokasi
potensi
bermasalah
yang
penetapannya pada awal tahun 2014.
Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi,
jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore.
Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba
masa sakitmu dan manfaatkan masa
hidupmu sebelum tiba ajalmu.”
(kata bijak)
2
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com