Profil ini memberikan gambaran singkat tentang Provinsi Jawa Barat, meliputi sejarah, budaya, geografi, potensi alam, administrasi, dan demografi Jawa Barat. Jawa Barat dikenal sebagai provinsi yang kaya akan potensi alam dan wisata, dengan luas wilayah 35.377,76 km2 dan penduduk lebih dari 40 juta jiwa. Profil ini juga menjelaskan program-program prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk PNP

1. 1

2. PRAKATA
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaanNya sehingga penyusunan buku profile PNPM Mandiri
Perdesaan Jawa Barat ini dapat terlaksana. Sebagai media
publikasi, diharapkan profile ini akan menambah wawasan
antarpihak dalam memahami implementasi kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun
2012.
Banyak hasil fisik dan non fisik yang telah ditorehkan dalam
sejarah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat.
Sebagai program program nasional pemberdayaan masyarakat
yang terpadu dan berkelanjutan, salah satu pembelajaran
berharga yang harus dipahami antar pihak bahwa masyarakat
harus diposisikan sebagai pelaku (subyek) dalam pembangunan
itu sendiri. Mereka harus dimandirikan melalui berbagai
kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan PNPM Mandiri
Perdesaan.
Walhasil, atas diterbitkannya profile ini kami sampaikan
terimakasih kepada jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat
khususnya kepada Gubernur Ahmad Heryawan, Drs. M Arifin
Kertasaputra selaku Kepala BPMPD, Drs.M Edi Junaedi selaku
PJO provinsi, Ir.Sugih Arto selaku Koordinator Provinsi PNPM
Mandiri Perdesaan Jawa Barat, dan segenap pihak yang telah
membantu diterbitkannya profile ini.
Saran dan masukan positif selalu kami harap demi perbaikan
profile ini kedepannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2

3. DAFTAR ISI
Prakata....................................................................................................................... 1
Daftar Isi ...........................................................................................2
I.
Pendahuluan.............................................................................3
I.1 Sejarah .......................................................................................3
I.2 Sosial Budaya ............................................................................4
I.3 Geografi .....................................................................................5
I.4 Potensi Alam .............................................................................5
I.5 Administratif..............................................................................7
I.6 Demografi ..................................................................................8
I.7 Tingkat Kemiskinan ................................................................ 10
I.8 Perubahan Garis Kemiskinan ................................................... 11
I.9 Ketenagakerjaan ...................................................................... 12
I.10 Sketsa Tantangan ...................................................................... 13
II Visi Misi Jawa Barat .................................................................... 14
II.1 Penjabaran Misi ....................................................................... 14
II.2 Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ............................... 15
II.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan ................................... 15
III. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ....................................... 16
IV. PNPM Mandiri Perdesaan ......................................................... 18
IV.1 Kurun Waktu 2007-2010 ......................................................... 19
IV.2 Tahun 2011 .............................................................................. 22
IV.3 Tahun 2012 .............................................................................. 25
IV.4 Perguliran Modal Usaha .......................................................... 26
V. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas ........................................... 30
V.1 Implementasi di Jawa Barat ............................................. 31
VI. Penutup ........................................................................................................... 35
3

4. I. SEKILAS JAWA BARAT
J
awa Barat, sebagai provinsi penyangga ibukota, merupakan
salah satu provinsi yang dipenuhi dengan kemajuan sebagai hasil
akselerasi pembangunan sejak awal kemerdekaan sampai
dengan sekarang. Beribukota di Kota Bandung yang dikenal dengan
sebutan “Paris Van Java”, provinsi Jawa Barat menjadi salah satu
ikon dan barometer pembangunan nasional dihubungkan dengan
banyaknya potensi pembangunan mulai dari wisata alam, pertanian,
pendidikan, sumberdaya manusia dan lain sebagainya.
Dengan luas wilayah tidak kurang dari 35.377,76 Km2, provinsi Jawa
Barat saat ini telah menjelma sebagai provinsi berdaya saing tinggi
ditandai dengan semakin tergalinya berbagai potensi sumberdaya
alam, manusia dan lingkungan lainnya. Berpijak pada visi sebagai
provinsi termaju di Indonesia, misi pemerintah provinsi Jawa Barat
sangat kuat, diantaranya meningkatnya perekonomian yang berbasis
potensi daerah.
Pun demikian, kesenjangan pembangunan antar kawasan khususnya
wilayah perkotaan dan pedesaan masih masih menjadi kendala.
Pengurangan angka RTM (Rumah Tangga Miskin) di pedesaan harus
disegerakan melalui berbagai skema penanganan. Salah satunya
dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang
bersifat terpadu dan berkelanjutan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan.
Sejak tahun 1998, ketika PPK (Program Pengembangan Kecamatan)
sebagai cikalbakal PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, provinsi Jawa
Barat telah aktif mendukung program tersebut. Berbagai dukungan
material/non material diberikan demi suksesnya program pengetasan
kemiskinan tersebut. Pada tahun 2007, ketika PPK dirubah menjadi
PNPM Mandiri Perdesaan, tekad pemerintah provinsipun semakin
besar mengingat keberhasilan yang dihasilkan oleh program ini
sunggu nyata khususnya bagi pengurangan angka kemiskinan RTM.
Sekurang-kurangnya alokasi dana PPK-PNPM Mandiri Perdesaan
sampai dengan tahun 2012, ditambah alokasi TA.2013, besarnya
mencapai Rp.4.145.655.390.000,- (empat trilyun seratus empat
puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus
4

5. sembilan puluh ribu rupiah). Tentu bukan hanya karena besarnya
alokasi dana yang dikucurkan untuk masyarakat pedesaan, namun
proses pendampingan yang bersifat kontinyu menjadi salah satu poin
penting mengapa program ini dikatakan sebagai program
pemberdayaan masyarakat desa terbaik ditandai dengan semakin
berkurangnya angka RTM di desa-desa sasaran.
I.1 SEJARAH
Inisiasi pembentukan provinsi Jawa Barat telah dimulai sejak masa
pra kemerdekaan tepatnya pada
tanggal 14 Agustus 1926. Hal ini
didasarkan
pada
penetapan
Pemerintah Hindia Belanda melalui
staatblad 1924 Nomor 378. Memasuki
era
kemerdekaan,
provinsi
ini
dikukuhkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai
satu dari delapan provinsi negara
Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya,
berdasar UU Undang-undang Nomor 11 tahun 1950 pembentukan
provinsi Jawa Barat dikukuhkan kembali. Oleh karena itu berdasarkan
Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 1945
ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
Gedung Sate merupakan ikon
sejarah Jawa Barat. Didirikan
pada 27 Juli 1920, gedung ini
awalnya difungsikan sebagai
pusat pemerintahan Belanda di
Indonesia
yang
menjadi
koloninya kala itu. Iklim Kota
Bandung dinilai sejuk ditambah
pemandangan alam yang indah. Konon, kondisi tersebut senyaman di
Prancis Selatan sehingga disebutnya Varis van Java. Pembangunan
Gedung Sate melibatkan sekitar 2000 pekerja, 150 orang diantaranya
pemahat atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu
berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton.
Gedung Sate sebagai istilah populer bangunan bernama
Gouvernements Bedrijven itu, direncanakan oleh tim yang diketuai
5

6. Kolonel Purnawirawan V.L. Slors, beranggotakan Ir. J. Berger, Ir.Eh.
De Roo dan In G. Hendriks serta pihak "Gemeete van Bandoeng".
Tim tersebut bertugas merencanakan dan membangun gedung
perkantoran sebagai pindahan departemen dan instansi lain dari
Batavia (Jakarta) ke Bandung. Termasuk pula pembangunan komplek
perumahan untuk menampung sekitar 1500 pegawai. Tanggal 27 Juli
1920 adalah peletakan batu pertama gedung "GB" pada oleh Johana
Catherina Coops, putri sulung Walikota Bandung B. Coops dan
Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia.
GEMAH RIPAH REPEH RAPIH, merupakan semboyan resmi yang
menjadi ciri utama logo provinsi Jawa Barat. Semboyan ini berasal
dari pepatah lama di kalangan masyarakat sunda yang berarti bahwa
daerah Jawa Barat yang kaya raya ini didiami oleh penduduk yang
padat serta hidup makmur dan damai.
I.2 SOSIAL BUDAYA
Masyarakat Jawa Barat di
kenal sebagai masyarakat
yang agamis, dengan
kekayaan warisan budaya dan
nilai-nilai luhur tradisional,
serta memiliki prilaku sosial
yang berfalsafah pada silih
asih, silih asah, silih asuh,
yang secara harfiah berarti
saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh
diantara warga masyarakat.
Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti
tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang
berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru
atau prinsip saling menguntungkan.
Nilai-nilai kebajikan juga tertanam kuat. Hal ini terekspresikan pada
pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang
berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta
menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung
dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang
6

7. berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran
secara seksama.
1.3 GEOGRAFI
Provinsi Jawa Barat, secara
geografis, terletak pada
posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang
Selatan dan 104o48’ 108o48’ Bujur Timur, dengan
batas wilayah : sebelah
Utara, berbatasan dengan
Laut Jawa dan Provinsi DKI
Jakarta; sebelah Timur,
berbatasan dengan Provinsi
Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan
Samudra
Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten.
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km2 meliputi daratan
seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km.
Daratannya dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari
total luas wilayah) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian
lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit
yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10
- 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian
Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl.
Iklim di Jawa Barat yaitu
tropis, dengan suhu ratarata berkisar antara17,4 –
30,7°C dan kelembaban
udara antara 73–84%.
Terdapat 40 sungai dengan
wilayah seluas 32.075,15 km2.
1.4 POTENSI ALAM
Jawa Barat dikenal luas dari
dalam maupun luar negeri, yaitu
sebagai provinsi yang kaya akan
potensi
alam,
baik
yang
bersumber
agrowisata,
ekowisata, bahari dan lain
sebagainya.
GunungTangkuban
Perahu merupakan salah satu
7

8. tujuan wisata terpenting. Gunung yang masih aktif ini, terletak di 30
km sebelah utara Kota Bandung
Gunung ini terakhir meletus
pada tahun 1910, memiliki 9
kawah yang masih aktif hingga
sekarang. Banyaknya letusan
yang
terjadi
menyebabkan
banyaknya
kawah-kawah
gunung Tangkuban Perahu
seperti
Kawah
Ratu,
Upas,Domas, Jurig, Badak
Kawah Ratu merupakan kawah yang terbesar, dikuti dengan Kawah
Upas yang terletak bersebelahan dengan kawah Ratu. Beberapa
kawah mengeluarkan bau asap belerang dan ada yang dilarang untuk
dituruni karena mengandung racun.
Pangandaran adalah Objek
wisata di Kabupaten Ciamis
yang merupakan primadona
pantai di Jawa Barat ini
terletak di Desa Pananjung
dengan jarak 92 km dari Kota
Ciamis ke arah selatan.
Dari arah Bandung berjarak sekitar 212 KM dengan melewati jalur
Bandung – Ciamis – Banjar dan Pangandaran. Untuk menuju lokasi
Pantai Pangandaran tidak lah sulit. Karena jalur jalan yang ada
infrastrukturnya sangat memadai. Semua ruas jalan menuju Pantai
Pangandaran sudah diaspal hotmix secara baik.
Wisata kebun Teh, termasuk
tujuan wisata yang paling
digemari di Jawa Barat. Salah
satunya di daerah Lembang.
Pemandangan terlihat asri dan
sejuk.
Dilengkapi
dengan
fasilitas
seperti
outbound,
hotel, dan wisata alam
8

9. lainnya, Lembang selalu dipenuhi pengunjung terutama pada hari
libur. Tentunya selain obyek-obyek tersebut masih sangat banyak
1.5 ADMINISTRATIF
Sampai dengan akhir September
2012, Provinsi Jawa Barat terdiri
dari 26 kab/kota, meliputi 17
Kabupaten dan 9 Kota. Sedangkan
jumlah kecamatan 626, daerah
perkotaan 2.659 dan 3.221
perdesaan. Hanya saja, seiring
penetapan Pangandaran sebagai
salah satu kabupaten baru
sebagai DOB (daerah otonom baru) pemekaran dari Kabupaten Ciamis
pertanggal 25 Oktober 2012, maka jumlah kabupaten sampai dengan
akhir Oktober 2012 sebanyak 27 Kab/kota.
Tabel 1
Jumlah Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat Tahun 2012
No
Kabupaten/Kota
Kec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kab. Bogor
Kab. Sukabumi
Kab. Cianjur
Kab. Bandung
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya
Kab. Ciamis
Kab. Kuningan
Kab. Cirebon
Kab. Majalengka
Kab. Sumedang
Kab. Indramayu
Kab. Subang
Kab. Purwakarta
Kab. Karawang
Kab. Bekasi
Kab. Bandung Barat
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
35
47
32
31
37
39
26
32
40
23
26
24
30
17
30
23
15
6
7
30
5
Desa
/ Kel
425
368
348
275
407
345
258
376
424
331
269
310
253
192
309
60
165
68
33
151
22
RW
RT
3.629
4.916
4.136
4.563
4.092
3.140
3.827
2.534
2.946
1.855
2.266
2.320
2.982
1.471
2.584
2.115
2.442
814
430
1.827
264
13.664
26.062
20.511
20.543
15.654
14.550
13.264
10.570
11.396
6.606
9.032
11.048
15.096
5.261
9.359
8.734
10.187
3.697
1.792
11.624
1.411
Luas
Daratan (Ha)
297.646,55
416.173,50
361.435,53
172.663,29
311.007,54
270.969,75
273.250,99
121.501,01
107.195,89
130.938,55
156.343,87
210.158,70
217.438,68
99.400,40
191.898,80
126.470,86
129.601,10
11.770,99
4.883,85
17.243,90
3.899,14
9

10. 22
23
24
25
26
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
Jumlah
12
6
3
8
4
598
56
63
15
69
24
5.708
1.370
1.118
320
812
289
59.062
8.843
5.877
1.773
3.634
1.157
261.345
21.564,83
20.277,21
4.445,46
18.498,19
13.382,72
3.710.061,32
Sejak periode kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang,
provinsi Jawa Barat telah dipimpin oleh Gubernur sekurangkurangnya 12 orang dengan berbagai masa pemerintahannya masingmasing. Adapun rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan bulan November 2012 sebagaimana tersebut di tabel berikut:
1.6 DEMOGRAFI
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat,
Database SIAK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 sebanyak 46.497.175
Jiwa. Jumlah penduduk terbesar
terdapat
di
Kabupaten
Bogor
sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %),
sedangkan penduduk terkecil terdapat
di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903
Jiwa (0,43 %).
Berdasarkan sebaran wilayah, terlihat bahwa penduduk Jawa Barat
79% atau 36.939.836 jiwa tinggal di Kabupaten dan sisanya 21% atau
9.557.339 jiwa tinggal di Kota. Jika berdasarkan wilayah
10

11. Desa/Kelurahan, sebanyak 76% atau 35.167.982 Jiwa penduduk
tinggal di desa dan 24% atau 11.329.193 jiwa tinggal di Kelurahan.
Adapun distribusi penduduk di 27 kab/kota sebagaimana diuraikan
pada table berikut:
Tabel 2. Distribusi penduduk berdasar jenis kelamin
11

12. 1.7 PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan salah satu dari indikator kualitas penduduk.
Jika diperhatikan menurut pendidikan yang diikuti, Provinsi Jawa
Barat dapat dikatakan masih berpendidikan rendah, yaitu hanya
tamat SMP kebawah 78,01%, pendidikan SMA 16,92% dan sisanya
berpendidikan tinggi 5,08 (Diploma ke atas).
1.8 TINGKAT KEMISKINAN
Jumlah penduduk miskin di Jawa
Barat pada bulan Maret 2012
sebanyak 4.477.530 orang (10,09
%). Mengalami penurunan sebesar
171.100
orang
(0,56
%)
dibandingkan kondisi pada bulan
Maret
2011
yang
berjumlah
4.648.630 orang (10,65 %). Dalam
kurun waktu setahun terakhir
persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun
sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,42 persen
(Data: BPS Jawa Barat,Juli 2012)
12

13. Secara absolut selama periode Maret 2011–Maret 2012,
penduduk miskin di pedesaan berkurang 92.500 orang
sementara di perkotaan turun sebanyak 78.600 orang.
Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan
pada bulan Maret 2012 terhadap penduduk miskin Jawa Barat
adalah sebesar 42,47 persen. Ini mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan Maret 2011 (42,89 %).
Sumber: Data BPS Jawa Barat, Juli 2012
Perubahan Garis Kemiskinan
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis
Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis
Kemiskinan. Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang
terdiri dari GK Daerah Perkotaan dan Pedesaan, terlihat bahwa GK
perkotaan naik sebesar 4,72 persen yaitu dari Rp. 228.401,- menjadi
Rp. 239.189,- pada Maret 2012.
Selama Maret 2011 – Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,15
persen yaitu dari Rp. 220.098,- per kapita/per bulan (Maret 2011)
menjadi Rp. 231.438,- pada Maret 2012. Sedangkan GK perdesaan
mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,08 persen dari
Rp 204.199.,- menjadi Rp 216.610,-.
13

14. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan
adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain
harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan,
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman
dan keparahan dari kemiskinan.
Tabel. 3 Garis Kemiskinan Maret 2011-Maret 2012
1.9 KETENAGAKERJAAN
Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat sampai dengan bulan Agustus
2012 adalah 20.150.094 orang. Angka ini meningkat jika dibanding
pada bulan Agustus 2011 lalu yang berjumlah 19.356.624 orang. Pada
saat itu jumlah penganggur mencapai 1.901.843 orang, sedangkan
pada bulan Agustus 2012 berkurang menjadi 1.828.986 orang. Dalam
kurun setahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857
orang.
Penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus
2012 adalah sektor Perdagangan (25,08 persen), diikuti sektor
Pertanian (21,65 persen) dan Industri (21,09 persen). Berdasarkan
identifikasi ini, maka pada Agustus 2012 hampir 8,3 juta orang (45,30
persen) bekerja pada kegiatan formal dan sekitar 10 juta orang
(54,70 persen) bekerja pada kegiatan informal.
Di antara angkatan kerja yang bekerja, paling banyak adalah mereka
yang berpendidikan SD ke bawah (49,45 persen), sedangkan yang
14

15. tamat universitas hanya 5,51 persen dan yang paling sedikit adalah
lulusan Diploma I/II/III (2,39 persen). Sebaliknya, TPT tertinggi
adalah pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sekitar 10,86
persen.
I.10 SKETSA TANTANGAN
Berdasar identifikasi multisektor, permasalahan yang dihadapi
provinsi Jawa Barat antara lain soal kemiskinan, penataan ruang dan
lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,
terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan
sosial.
Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan sering tidak didasarkan pada
kebutuhan. Namun, lebih dikarenakan kepentingan golongan
tertentu, baik dari tingkat pusat, daerah. Bagaimanapun model
pembangunan demikian harus ditinggalkan menuju pembangunan
yang terukur, aspiratif, transparan dan akuntabel.
Menjawab hal itu semua, arah kebijakan pembangunan pun
difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup
masyarakat, revitalisasi pertanian, perluasan kesempatan lapangan
kerja, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan
infrastruktur, konservasi lingkungan serta penataan struktur
pemerintah daerah.
Kebijakan belanja daerah (APBD provinsi dan Kabupaten/Kota) juga
diupayakan dengan pola pembelanjaan proporsional, efisien dan
15

16. efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro
environment, dan tentunya pro public.
II. VISI JAWA BARAT
Dengan semboyan Gemah Ripah, Rapih, Repeh visi Jawa Barat adalah
“dengan iman dan taqwa sebagai Termaju di Indonesia”. Guna
mewujudkan visi tersebut, disusunlah 5 (lima) misi penting:

Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya
ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.

Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan
berbasis potensi daerah.

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
II.1 PENJABARAN MISI
RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Provinsi
Jawa Barat 2008-2013 yang
merupakan tahapan kedua dari
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat 2005-2025, diorientasikan
pada peningkatan kompetensi sumber daya yang terdapat di Jawa
Barat guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.
Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi
yang efektif dan efisien, penguatan infrastruktur pelayanan
kesehatan dan pendidikan, kualitas lingkungan, penyusunan
perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta
mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat
dan cerdas.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja akan terus didorong. Kebijakan
ekonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan ekonomi yang
berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama
(core business) berdasarkan potensi local. Hal ini dilakukan melalui
pengembangan agribisnis, industri jasa, pariwisata dan lain
sebagainya.
16

17. II.3 VISI-MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan
Sejahtera, merupakan Visi besar pemerintah provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu.
Dalam rangka mewujudkannya disusunlah misi sebagaimana berikut:
Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya Saing. Kedua, meningkatkan Pembangunan
Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Ketiga, meningkatkan
Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Keempat,
meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk
Pembangunan yang Berkelanjutan.Kelima, Meningkatkan Efektifitas
Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
II.4 PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PROVINSIrangka mewujudkan
Dalam JAWA BARAT
1).
2).
3).
4).
ke 5 (lima) misi tersebut,
didasarkan pada nilai-nilai
agama dan budaya daerah,
dengan
prinsip-prinsip
penyelenggaraan
pemerintahan,
sebagai
berikut :
Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu
kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang
melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama
mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari
suatu sistem nilai yang konsisten;
Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu
tingkatan kesempurnaan sebagai karakteristik pribadi yang
mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun
harapan menuju pemerintahan dan implementasinya, dalam
pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk
mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan
kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui
17

18. pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk
perumahan beserta sarana dan prasarananya.
III. PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan
pemerintah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Salah satunya adalah
dengan diluncurkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, angka kemiskinan di Jawa
Barat masih relatif tinggi karena sampai dengan bulan Maret 2012
masih ada 4.477.530 orang (10,09 %) yang berstatus (sangat) miskin.
Diantara kantong kemiskinan tersebut di wilayah pedesaan
PPK merupakah jawaban penyelesaian
persoalan tersebut. Oleh karenanya,
antara tahun 1998 sampai 2006, PPK
telah dilaksanakan di 30 provinsi, 260
kecamatan, 1.983 kabupaten dan 34.233
desa termiskin atau sekitar 49 persen
dari total 69.956 desa di Indonesia
Berdasar target, jumlah desa sasaran sampai dengan tahun 2008
sebesar 38.000 desa
Cakupan PPK dari 1998 - 2006
Sumber data MIS—Konsultan Manajemen PPK Nasional
Di wilayah Provinsi Jawa Barat, PPK mulai masuk tahun 1998. Pada 3
(tiga) tahun pertama, program ini disebut dengan PPK-I, berlanjut ke
tiga tahun berikutnya PPK-II dan terakhir PPK-3A dan 3B dimana
dalam PPK-3 ini terdapat dana cost sharing antara pemerintah daerah
dengan pusat sebesar 20% (untuk yang berfiskal rendah) dan 40%
(untuk yang berfiskal sedang).
18

19. Tabel 4. total alokasi dana PPK di provinsi Jawa Barat
ALOKASI
Alokasi Fase-I:
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Alokasi Fase-II:
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Alokasi Fase-III:
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
ALOKASI DANA
PUSAT
ALOKASI DANA
DAERAH
TOTAL
32.000.000.000
63.000.000.000
107.750.000.000
32.000.000.000
63.000.000.000
107.750.000.000
117.500.000.000
90.000.000.000
54.250.000.000
117.500.000.000
90.000.000.000
54.250.000.000
47.800.000.000
47.800.000.000
26.700.000.000
22.850.000.000
11.950.000.000
11.950.000.000
7.300.000.000
6.275.000.000
TOTAL
59.750.000.000
59.750.000.000
34.000.000.000
29.125.000.000
647.125.000.000
Tabel 5. Hasil Kegiatan PPK (Tahun 1998 – 2007)Provinsi Jawa Barat
Jenis Kegiatan
PPK Fase I
PPK Fase II
PPK Fase III
Siklus -1
‘98/’99
Siklus - 2
‘99-‘00
Siklus - 3
2001
Siklus - 4
2002
Siklus - 5
2003
Siklus - 6
2004
Siklus 7
2005
Siklus - 8
2006
Siklus
-9
2007
Infrastruktur
Panjang Jalan (KM)
Jembatan (Unit)
MCK (Unit)
Air Bersih (Unit)
Irigasi (Unit)
Panjang Irigasi (KM)
Pasar Baru (Unit)
Rehab Pasar (Unit)
Bendungan
Bronjong Tanggul (M)
Bronjong (Baru)
Gorong-Gorong (Unit)
Listrik (Unit)
Jet Pump (Unit)
Lain-Lain Infrastruktur
Jumlah HOK
1.445
300
125
225
250
0,75
114
1.553,19
350
119
183
255
0,95
109
2.965.637
130
56
175
351
1,25
134
1.163
277
100
200
255
108,3
2
43
46
1.145
4
488
489.364
747,7
155
129
252
197
112,3
60
28
349
1.488
1
728
909.141
84.5
44
13
39
102
14
9
760
2
372
654.931
56,9
38
21
37
66
5
18
2
630
156
616.936
351,8
84
61
101
112
40,5
14
13
128
640
20
630
488.415
158,3
34
14
12
60
30,9
6
6
7
49
2
164
291.5
35
Jumlah Kelompok SPP
Jumlah Kelompok UEP
Pemanfaat SPP
-
-
-
Ekonomi
2.462
2.289
50.567
1.499
1.247
28.862
526
195
14.323
990
4
19.098
1.018
20.075
63.349
76.463
8.431
71
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.021
25.578
13.539
Pendidikan & Kesehatan
0
111
7
0
0
0
0
0
22
0
132
92
0
0
237
29
0
0
0
0
0
0
708
14.39
8
-
19
16
22
62
22
0
16
51
11
50
47
1
0
17
2.548
0
1406
744
0
0
0
902
2.154
327
1236
2688
0
444
Pemanfaat UEP
Pos Kesehatan
Lain-Lain Kesehatan
Sekolah Baru
Rehab Gdg. Sekolah
Paket Beasiswa
Penerima Beasiswa
Mebeler Sekolah (Unit)
Lain-Lain Pendidikan
19

20. IV. PNPM MANDIRI PERDESAAN
Sebagai
kelanjutan
sekAligus
penyempurnaan
PPK
(Program
Pengembangan Kecamatan), mulai
tahun
2007
Pemerintah
mencanangkan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).
Masih dengan tekad yang serupa, PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai
program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan
terbesar di
dunia. Dalam
pelaksanaannya,
program
ini
memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan
dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Tiga komponen utama program ini yaitu : a) Dana BLM (Bantuan
Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana
Operasional
Kegiatan
(DOK)
untuk
kegiatan
perencanaan
pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat dan c)
pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator
pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh
anggota masyarakat didorong untuk
terlibat dalam setiap tahapan kegiatan
secara partisipatif, mulai dari proses
perencanaan, pengambilan keputusan
dalam penggunaan dan pengelolaan
dana sesuai kebutuhan paling prioritas
di desanya, sampai pada pelaksanaan
.
kegiatan dan pelestariannya
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan
Direktorat
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa
(PMD),
Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan
20

21. pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporante Social
Responcibility),dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan
negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah
tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat
miskin
perdesaan.
Kesejahteraan
berarti
terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian
berarti mampu mengorganisir diri untuk
memobilisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses
sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya
tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem
pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran
pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana
sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan
jaringan kemitraan dalam pembangunan.
IV.1 KURUN WAKTU TAHUN 2007-2010
Dalam
upaya
scalling
up
(pengembangan yang lebih luas)
atas program PPK, PNPM Mandiri
Perdesaan yang secara resmi
diluncurkan oleh Presiden Susilo
Bambang
Yudhoyono
pada
tanggal 30 April 2007 di Kota
Palu, Sulawesi Tengah
Sebagai pendukung, terdapat beberapa program pendukung sebagai
upaya untuk menangani persoalan kemiskinan lebih serius dengan
pendekatan yang lebih khusus. Program-program tersebut adalah :
PNPM Generasi, PNPM P2SPP (Program Pengembangan Sistem
Pembangunan
Partisipatif,
PNPM
RESPEK (Rencana
Strategi
Pengembangan Kampung), PNPM R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pulau Nias dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.
21

22. Meneruskan semangat sebelumnya,
tekad pemerintah provinsi Jawa
Barat
dalam
mengoptimalkan
implementasi
PNPM
Mandiri
Perdesaan
terus
ditingkatkan.
Setidaknya melalui dukungan bagi
daerah (kabupaten) yang bersedia
mengalokasikan APBDnya sebagai
konsekuensi cost sharing.
Antara tahun 2007-2010, total dana cost sharing mencapai
Rp.388.775.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh
ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Lebih rinci sebagaimana
tersebut dalam tabel berikut:
Tabel 6. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007-2010
TAHUN
Alokasi Pusat
Alokasi Daerah
Jumlah
ANGGARAN
PNPM-PPK
TA 2008
TA 2009
TA 2010
TOTAL
58.900.000.000
212.725.000.000
439.538.890.000
623.000.000.000
1.334.163.890.000
15.050.000.000
56.275.000.000
161.700.000.000
155.750.000.000
388.775.000.000
73.950.000.000
269.000.000.000
601.238.890.000
778.750.000.000
1.722.938.890.000
Pada Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan alokasi
dana Paska Bencana bagi 7 (tujuh) kabupaten yaitu ; Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis.
Selama kurun
waktu tersebut,
berbagai
kegiatan
pembangunan
infrastruktur telah dikerjakan dengan
penuh partisipatif, melibatkan jutaan
rumah tangga miskin yang total
mencapai 6.561.119 HOK (Hari orang
Kerja). Hasil pengerjaan jalan
misalnya, setidaknya telah dibangun
jalan sepanjang 4.242.980 km.
Lebih rinci, hasil-hasil penyerapan alokasi dana PNPM Mandiri
Perdesaan selama kurun waktu tersebu ada dalam tabel berikut:
22

23. Tabel 7. Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 - 2010
PNPM-PPK
Jenis Kegiatan
Infrastruktur
Panjang Jalan (KM)
Jembatan (Unit)
MCK (Unit)
Air Bersih (Unit)
Irigasi (Unit)
Panjang Irigasi (KM)
Pasar Baru (Unit)
Rehab Pasar (Unit)
Bendungan
Bronjong Tanggul (M)
Bronjong (Baru)
Gorong-Gorong (Unit)
Listrik (Unit)
Jet Pump (Unit)
Lain-Lain Infrastruktur
Jumlah HOK
Ekonomi
Jumlah Kelompok SPP
Jumlah Kelompok UEP
Pemanfaat SPP
Pemanfaat UEP
Pendidikan&Kesehtan
Pos Kesehatan
Lain-Lain Kesehatan
Sekolah Baru
Rehab Gdg. Sekolah
Honor Guru
Pelatihan
Mobilier Sekolah (Unit)
Lain-Lain Pendidikan
Siklus 10-11
T.A 2007
PNPM-MP
T.A. 2008
T.A. 2009
TA.2010
427.526
22
104
37
41
17.010
14
15
41.620
60
203
10
460.187
720.302
69
189
415
8
119.793
5
1
122
0
541
4.712
20
9
26
1.151.020
1.586.326
128
564
455
25
155.160
295
51
206
202.197
2.337
203
3
20
115
2.176.210
1.508.826
105
777
333
30
270.987
22
1
1416
304.181
1276
74
450
25
64
2.773.702
1.521
27.829
-
447
44.675
80
13134
3
23340
45
14013
7
29555
203
108
150
114
73
111
50
801
176
2.181
1.827
2.313
132
163
791
477
699
37
1.095
188
1.300
1465
2.243
50
685
45
1.347
179
823
1.850
2.386
94
23

24. IV.2 TAHUN 2011
Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
mendapatkan Lokasi sasaran PNPM
Mandiri perdesaan sebanyak 17
kabupaten di 411 kecamatan. Pada
tahun ini pula terdapat ketentuan
baru bahwa pemerintah daerah
(kabupaten)
diwajibkan
untuk
menyertakan dana Cost Sharing atau
DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan
Bersama) dari total Alokasi BLM
kabupaten sebesar 20% (fiskal sedang)
kecuali untuk Kabupaten Bekasi pada
PPK-3B Cost Sharing sebesar 40%.
Total alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Tahun
2011 sebesar Rp. 652.666.570.000 dengan rincian alokasi dana APBN
sebesar Rp.485.480.000.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten
total sebesar Rp. 123.660.000.000,- ditambah dengan alokasi BLM
DOK yang totalnya mencapai Rp.43.526.570.000,-. Dari daftar alokasi
dan lokasi Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan oleh Menko Kesra–
TNP2K Provinsi Jawa Barat sesungguhnya telah dialokasikan sebanyak
421 kecamatan. Namun, yang diambil sesuai NPUB (Naskah Perjanjian
Urusan Bersama) dan usulan kabupaten hanya 411 kecamatan dimana
10 kecamatan mundur yaitu di Kabupaten Cirebon.
Besarnya
alokasi dana
BLM pada tahun
2011 ini sangat
mempengaruhi
terhadap hasilhasil
pembangunan
Infrastruktur maupun non infrastuktur di 411 kecamatan sasaran.
Sebagaimana yang menjadi fokus kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, irigasi
dan kepentingan publik strategis lainnya terus didorong sesuai dengan
kebutuhan obyektif dan usulan masyarakat sasaran.
24

25. Tabel 8. Lokasi dan Alokasi BLM TA 2011
Kabupaten
Bogor
Sukabumi
Cianjur
Bandung
Garut
Tasikmalaya
Ciamis
Kuningan
Cirebon
Majalengka
Sumedang
Indramayu
Subang
Purwakarta
Karawang
Bekasi
Bandung Barat
Jumlah
Jumlah
Kec.
Desa
Alokasi TA 2011
APBD
APBN
23
41
29
11
36
35
33
29
12
22
23
27
27
13
23
16
11
245
309
335
105
358
316
324
336
219
279
245
266
230
144
242
127
121
39.600.000.000
53.640.000.000
43.920.000.000
15.640.000.000
56.240.000.000
36.880.000.000
25.400.000.000
19.120.000.000
15.120.000.000
22.800.000.000
13.840.000.000
29.040.000.000
27.280.000.000
16.240.000.000
37.520.000.000
20.520.000.000
12.680.000.000
411
4.201
485.480.000.000
11.250.000.000
13.410.000.000
10.980.000.000
3.910.000.000
14.060.000.000
9.220.000.000
6.350.000.000
4.780.000.000
3.780.000.000
5.700.000.000
3.460.000.000
7.260.000.000
6.820.000.000
5.000.000.000
9.380.000.000
5.130.000.000
3.170.000.000
123.660.000.000
Jumlah
50.850.000.000
67.050.000.000
54.900.000.000
19.550.000.000
70.300.000.000
46.100.000.000
31.750.000.000
23.900.000.000
18.900.000.000
28.500.000.000
17.300.000.000
36.300.000.000
34.100.000.000
21.240.000.000
46.900.000.000
25.650.000.000
15.850.000.000
609.140.000.000
Tabel 9. Alokasi BLM DOK TA 2011
Kabupaten
Bogor
Sukabumi
Cianjur
Bandung
Garut
Tasikmalaya
Ciamis
Kuningan
Cirebon
Majalengka
Sumedang
Indramayu
Subang
Purwakarta
Karawang
Bekasi
Bandung Barat
Jumlah
Jumlah
Kec.
Desa
PELATIHAN
Alokasi BLM DOK TA 2011
PERENCANAAN
23
41
29
11
36
35
33
29
12
22
23
27
27
13
23
16
11
245
309
335
105
358
316
324
336
219
279
245
266
230
144
242
127
121
1.367.460.000
1.827.830.000
1.948.360.000
559.570.000
2.004.390.000
1.765.350.000
1.768.890.000
1.862.760.000
683.970.000
1.468.920.000
1.276.650.000
1.405.310.000
1.253.950.000
774.730.000
1.286.110.000
699.110.000
644.710.000
411
4.201
22.598.070.000
1.170.500.000
1.991.000.000
1.964.000.000
531.000.000
1.818.500.000
1.702.500.000
1.635.500.000
1.499.000.000
632.000.000
1.129.500.000
1.178.000.000
1.317.000.000
1.277.000.000
658.000.000
1.133000.000
746.000.000
546.000.000
20.928.500.000
JUMLAH
2.537.960.000
3.818.830.000
3.912.360.000
1.090.570.000
3.822.890.000
3.467.850.000
3.404.390.000
3.361.760.000
1.315.970.000
2.598.420.000
2.454.650.000
2.722.310.000
2.530.950.000
1.432.730.000
2.419.110.000
1.445.110.000
1.190.710.000
43.526.570.000
25

26. Adapun hasil rinci realisasi BLM Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
tersebut dalam tabel berikut:
Tabel 9. Rincian hasil-hasil kegiatan TA 2011
Jenis Kegiatan
Q
Sarana Prasarana
Jalan
Jembatan
Air bersih
Irigasi
MCK
Pasar Desa
Lain-lain Prasarana
Pendidikan
Pelatihan pendidikan
Gedung Pendidikan
Posyandu
Intensif Tenaga
Pendidikan
Pelatihan/Keterampilan
Prasarana Pendidikan
lainnya
Kesehatan
Gedung Kesehatan
Perlengkapan alat
kesehatan
Pemberian Makanan
Tambahan
Intensif Tenaga
kesehatan
Prasarana Kesehatan
lainnya
Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan
Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan
Jumlah
P
M2
Biaya Dana
BLM
Swadaya
Angkatan Kerja
L
P
RTM
1
1
5
1
4
30
4
1.307.793
1.053
190.558
265.861
0
0
367.907
0
0
0
7.538
4.903
198
2.426
348.889.000
280.703.400
187.063.400
207.070.500
119.971.000
74.388.000
619.960.550
3.430.000
15.000.000
2.555.000
4.261.500
3.430.000
11.612.000
37.849.500
1.163
570
20
783
742
6
77
0
0
0
0
0
0
2
1.000
47
15
783
742
3
73
60
5
0
61.441
0
0
122.857.100
224.315.000
0
6.069.000
0
1.890
0
0
0
1.800
48
0
0
58.858.600
0
0
0
0
1
242
0
927
0
14.591
45.473.000
136.610.500
0
9.000.000
0
87
0
12
0
99
2
240
0
0
12.376
0
83.133.500
63.158.000
1.840.000
0
13
0
0
0
9
0
1.703
0
0
851.500
60.707.000
0
0
0
23
0
0
21.790.000
0
0
0
0
1
16.017
222
145.624.700
70.391.000
396
21
393
6
0
0
44.226.000
0
0
0
0
Dari kegiatan pembangunan sarana/prasarana tersebut, sebanyak
2.795.139 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka
mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum
setempat. Sebanyak (95%) tenaga kerja adalah RTM (Rumah Tangga
Miskin) sehingga secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan
sarana/prasarana yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan hingga
26

27. tahun 2011 telah membukukan sekurang-kurangnya 12.593.080 HOK
(Hari Orang Kerja).
IV.3 TAHUN 2012
Memperhatikan hasil positif, yang bukan
hanya dilihat dari segi sarana-prasarana
yang semakin meningkat pesat di desa
sasaran, namun juga didukung dengan
meningkatnya rasa kepedulian sosial
sebagai
pengaruh
perencanaan
pembangunan partisipatif, maka pada
tahun
2012
semangat
bangga
membangun desa melalui pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan terus digelorakan di provinsi Jawa Barat.
Untuk Tahun Anggaran tahun 2012, Provinsi Jawa Barat mendapatkan
alokasi dana BLM sebesar Rp. 542.011.500.000 (lima ratus empat
puluh dua milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang
merupakan
perpaduan
dari
alokasi
dana
APBN
sebesar
Rp.502.312.500.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten yang
totalnya mencapai Rp. 39.699.000.000,Sesuai daftar alokasi dan lokasi Tahun
Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh
Menko Kesra–TNP2K, di Provinsi Jawa
Barat dialokasikan kepada 421 kecamatan
dan semua kecamatan di danai semua baik
oleh APBN dan APBD daerah kabupaten.
Untuk alokasi dana dari APBD kabupaten
rata-ratanya sebesar 5%, kecuali untuk
Kabupaten Bogor, Cianjur dan Purwakarta
dimana alokasi DDUB (Dana Daerah untuk
Urusan Bersama) nya melebihi 5%.
Lebih rincinya sebagaiman diuraikan dalam tabel berikut:
27

28. Tabel 10. Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi
Jawa Barat TA 2012
Kabupaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jumlah
Kec.
Desa.
Bogor
Sukabumi
Cianjur
Bandung
Garut
Tasikmalaya
Ciamis
Kuningan
Cirebon
Majalengka
Sumedang
Indramayu
Subang
Purwakarta
Karawang
Bekasi
Bandung Barat
Jumlah
23
41
29
11
36
35
33
29
22
22
23
27
27
13
23
16
11
421
245
309
335
105
358
316
324
336
229
279
245
266
230
144
242
127
121
4.211
APBN
Alokasi TA 2012
APBD
Jumlah
35.530.000.000
61.275.000.000
44.792.500.000
13.585.000.000
55.242.500.000
31.920.000.000
25.602.500.000
23.987.500.000
25.935.000.000
23.607.500.000
19.475.000.000
28.452.500.000
23.370.000.000
16.910.000.000
39.425.000.000
17.337.500.000
15.865.000.000
502.312.500.000
11.250.000.000
3.225.000.000
5.260.000.000
715.000.000
2.907.500.000
1.680.000.000
1.347.500.000
1.262.500.000
1.365.000.000
1.242.500.000
1.025.000.000
1.497.500.000
1.230.000.000
1.869.000.000
2.075.000.000
912.500.000
865.000.000
39.699.000.000
46.780.000.000
64.500.000.000
50.052.500.000
14.300.000.000
58.150.000.000
33.600.000.000
26.950.000.000
25.250.000.000
27.300.000.000
24.850.000.000
20.500.000.000
29.950.000.000
24.600.000.000
18.779.000.000
41.500.000.000
18.250.000.000
16.700.000.000
542.011.500.000
IV.4 PERGULIRAN MODAL USAHA
Salah satu fokus pemberdayaan PNPM
Mandiri Perdesaan adalah perguliran
modal
usaha
dengan
berbasis
kelompok. Kegiatan ini sebagai
penguatan
akses
keberdayaan
ekonomi. Sebagaimana kita ketahui,
terbatasnya modal menjadi salah satu
kendala pokok bagi tumbuh dan
berkembangnya usaha ekonomi di pedesaan, baik yang berskala kecil
maupun menengah.
Melalui perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) ataupun SPP
(Simpan Pinjam Perempuan) sebagai bagian dari BLM, patut dicatat
bahwa sejak adanya PNPM Mandiri Perdesaan di sebagian besar
kecamatan dan desa sasaran, tumbuh dan berkembang aneka usaha
berbasis potensi lokal. Tentu saja kenyataan demikian, memberi
harapan positif bagi penanggulangan kemiskinan di pedesaan.
28

29. Dari awal pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan tahun 2007 sampai dengan
Agustus 2012, terdapat 87.695
Kelompok
usaha
yang
telah
memanfaatkan pinjaman bergulir
(tanpa agunan) yang difasilitasi oleh
III.
BLM SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
Berdasar data yang dihimpun,
sampai dengan bulan Agustus 2012, modal awal SPP sebesar Rp
76.318.659.052,dan
aset
Produktif
SPP
sebesar
Rp
662.767.482.418,- sedang tingkat pengembalian SPP rata-rata
mencapai 93,9%.
Adapun untuk perguliran modal UEP (Usaha Ekonomi Produktif) modal
awal sebesar Rp. 488.340.950.800,- dan Aset Produktif sebesar Rp
120.120.452.216,- dengan tingkat pengembalian sebesar 92,5%. Tak
bisa dipungkiri bahwa Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan khususnya
dalam pengembangan keberdayaan ekonomi lokal sangat
fundamental.
Sebagaimana diketahui bersama,
dengan alokasi BLM (maksimal
25%) untuk kegiatan SPP/UEP
sebagai salah satu kegiatan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat desa, maka berbagai
kegiatan usaha di pedesaanpun
semakin maju. Dengan berbasis
kelompok, maka solidaritas sekaligus kontrol lebih mudah berbasis
masyarakat itu Sendiri.
Hal ini sangat pararel dengan tekad pemerintah provinsi Jawa Barat
dalam upaya peningkatan akses dan keberdayaan ekonomi pedesaan
melalui penguatan kapasitas bukan hanya dari segi fisik baik itu
permodalan dan ketrampilan, namun juga terkait penguatan kembali
nilai-nilai sosial yang mengarah pada kepedulian, kebersamaan
sebagaimana budaya lokal dalam falsafah “sauyunan ngawangun
desa”.
29

30. V. PNPM GENERASI SEHAT CERDAS
PNPM Generasi merupakan
program uji coba inovatif yang
diluncurkan oleh Pemerintah
Indonesia di bulan Juli 2007,
yang dirancang untuk
mempercepat pencapaian tiga
Tujuan Pembangunan Milenium:
(1) Pendidikan dasar universal
(2) Penurunan tingkat kematian anak, (3) Peningkatan kesehatan
ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan
Cerdas
PNPM Generasi merupakan bagian dari program pengentasan
kemiskinan utama Pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) - Mandiri . PNPM Generasi mengembangkan
infrastruktur proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang
luas. Departemen Dalam negeri mengimplementasikan PNPM di
perdesaan bersama dengan Tim Pengendali Pemerintah secara
keseluruhan menyediakan pengawasan kebijakan.
Desa-desa yang berpartisipasi
dalam PNPM Generasi
berkomitmen untuk
meningkatkandua belas indikator
kesehatan dan pendidikan (lihat
bawah) melalui penggunaan hibah
tahunan yang secara rata-rata
mencapai USD8,400 per desa.
Fasilitator terlatih membantu penduduk desa dalam proses
perencanaan partisipatif, membantu mereka mengidentifikasi
masalah dan menemukan solusi lokal.
Penetapan target yang fleksibel dan intervensi setempat yang tepat
dapat dilakukan karena PNPM Generasi dirancang agar bersifat
terdesentralisasi dan partisipatif. Target utama penerima manfaat
adalah ibu hamil, balita, dan anak-anak usia sekolah dasar dan
menengah pertama.
30

31. Dalam tahun pertama, sekitar USD14 juta dalam hibah atau 100%
total dana yang dialokasikan, telah dicairkan. Sebagai tambahan,
desa-desa memberi kontribusi sekitar USD720,000 dari dana mereka
sendiri, sekitar 5% dari total hibah. Sebanyak 1.610 desa dan
2.490.580 penduduk desa mendapat manfaat dari program tersebut
di tahun pertama.
Kegiatan pendidikan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke
dalam lima kategori: bahan pelajaran, peralatan dan seragam sekolah
(59%); bantuan keuangan untuk uang sekolah dan kebutuhan lain
(31%); infrastruktur (5%); insentif keuangan untuk tenaga pengajar
(4%); serta sosialisasi dan pelatihan (1%).
Kegiatan kesehatan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke
dalam enam kategori: makanan tambahan untuk ibu hamil dan anakanak (40%); bantuan keuangan untuk wanita dan ibu hamil dalam
mendapatkan akses ke layanan kesehatan (30%); infrastruktur (13%);
fasilitas & peralatan (11%); sosialisasi dan pelatihan (3%); insentif
untuk tenaga kesehatan (3%
V.1 IMPLEMENTASI DI PROVINSI JAWA BARAT
Sejak Tahun 2007, di provinsi Jawa Barat PNPM Mandiri Perdesaan
Generasi telah diujicobakan di lima kabupaten mencakup 45
kecamatan. Total BLM pada tahun itu sebesar Rp. 44.550.000.000.
Dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2012
total BLM yang dikucurkan mencapai mencapai Rp. 453.950.000.000
(empat ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta
rupiah).
Alokasi Dana BLM tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal untuk
pemberian
sarana-prasana
pendukung
peningkatan
derajat
pendidikan seperti pemberian buku pelajaran, seragam dan lain
sebagainya. Termasuk pula dibidang kesehatan.
31

32. Detail alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Generasi tiap
tahunnya sebagaimana diurai dalam tabel-tabel berikut:
Tabel.11 PNPM MPd-GENERASI T.A 2007 PROVINSI JAWA BARAT
No
KABUPATEN
Jml
Kec
APBD
APBN
JUMLAH
1
Sukabumi
10
1.500.000.000
13.550.000.000
15.050.000.000
2
Kuningan
15
1.450.000.000
10.800.000.000
12.250.000.000
3
Majalengka
9
1.100.000.000
4.400.000.000
5.500.000.000
4
Sumedang
7
900.000.000
6.100.000.000
7.000.000.000
5
Subang
4
950.000.000
3.800.000.000
4.750.000.000
TOTAL
45
5.900.000.000
38.650.000.000
44.550.000.000
Tabel.12 PNPM MPd-GENERASI T.A 2008 PROVINSI JAWA BARAT
Jml
No KABUPATEN
APBD
APBN
JUMLAH
Kec
1
Sukabumi
21
2.600.000.000
31.650.000.000
34.250.000.000
2
Kuningan
20
3.800.000.000
23.200.000.000
27.000.000.000
3
Majalengka
13
2.800.000.000
19.700.000.000
22.500.000.000
4
Sumedang
14
2.100.000.000
19.150.000.000
21.250.000.000
5
Subang
4
1.350.000.000
5.400.000.000
6.750.000.000
TOTAL
72
12.650.000.000
99.100.000.000
111.750.000.000
Tabel.13 PNPM MPd-GENERASI T.A 2009 PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN
Jml
Kec
APBD
APBN
JUMLAH
Sukabumi
22
8.560.000.000
34.240.000.000
42.800.000.000
2
Kuningan
20
6.420.000.000
25.680.000.000
32.100.000.000
3
Sumedang
14
2.780.000.000
11.120.000.000
13.900.000.000
4
Subang
4
720.000.000
2.880.000.000
3.600.000.000
TOTAL
60
18.480.000.000
73.920.000.000
92.400.000.000
No
1
32

33. Tabel.14 PNPM MPd-GENERASI T.A 2010 PROVINSI JAWA BARAT
No
KABUPATEN
Jml
Kec
APBD
APBN
JUMLAH
1
Sukabumi
22
0
28.800.000.000
28.800.000.000
2
Kuningan
20
0
17.700.000.000
17.700.000.000
3
Sumedang
14
0
13.200.000.000
13.200.000.000
4
Subang
4
0
3.450.000.000
3.450.000.000
TOTAL
60
0
63.150.000.000
63.150.000.000
Tabel.15 PNPM MPd-GENERASI T.A 2011 PROVINSI JAWA BARAT
No
KABUPATEN
Jml
Kec
APBD
APBN
JUMLAH
1
Sukabumi
22
0
16.700.000.000
16.700.000.000
2
Cianjur
4
0
7.200.000.000
7.200.000.000
3
Garut
5
0
9.000.000.000
9.000.000.000
4
Kuningan
20
0
12.200.000.000
12.200.000.000
5
Sumedang
14
0
8.850.000.000
8.850.000.000
6
Subang
4
0
2.525.000.000
2.525.000.000
7
Bandung Barat
3
5.100.000.000
5.100.000.000
TOTAL
72
61.575.000.000
61.575.000.000
0
Tabel.16 PNPM MPd-GENERASI T.A 2012 PROVINSI JAWA BARAT
No
KABUPATEN
Jml
Kec
APBD
APBN
JUMLAH
1
Sukabumi
22
0
16.700.000.000
16.700.000.000
2
Cianjur
4
0
14.400.000.000
14.400.000.000
3
Garut
5
0
18.000.000.000
18.000.000.000
4
Kuningan
20
0
12.200.000.000
12.200.000.000
5
Sumedang
14
0
8.850.000.000
8.850.000.000
6
Subang
4
0
2.525.000.000
2.525.000.000
7
Bandung Barat
3
0
7.850.000.000
7.850.000.000
TOTAL
72
0
80.525.000.000
80.525.000.000
33

34. Angka BLM sebagaimana yang tersebut dalam tabel belum termasuk
alokasi dana untuk DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat yang
baru diadakan sejak tahun anggaran 2008. Adapun rinciannya berikut:
Alokasi DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat TA 2008-2012
Jml Jml
No
TA
PERENCANAAN
PELMAS
JUMLAH
Kab Kec
2008
5
72
3.664.200.000
2
2009
4
60
2.303.000.000
1.100.935.000
3.403.935.000
3
2010
4
60
813.750.000
0
8.469.055.000
4
2011
7
72
2.509.150.000
1.703.325.000
4.212.475.000
5
2012
7
84
4.965.000.000
2.637.744.000
7.602.744.000
27
264
1
TOTAL
1.400.920.000
5.065.120.000
34

35. VI. KESIMPULAN
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat sejak
tahun 2007, yang sesungguhnya telah di inisiasi sejak pelaksanaan
PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 1998, telah memberi
hasil nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, melalui
penyediaan sarana/prasarana pendukung, penguatan kelembagaan
masyarakat serta pemerintah lokal.
Melalui
pelibatan
seluruh
unsur
masyarakat khususnya RTM (Rumah Tangga
Miskin) sebagai sasaran utama, tak
terkecuali kaum perempuan sebagai
kelompok
strategis
dalam
upaya
penanggulangan kemiskinan lokal, terbukti
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat
efektif, efisien dan optimal jika dibanding
dengan program lain yang tidak di
swakelolakan.
Melalui pelembagaan perencanaan partisipatif dari level paling
bawah setingkat RT/RW misalnya, sampai dengan tingkat desa dan
diatasnya, masyarakat dibangun kapasitasnya sehingga secara mandiri
telah mampu terlibat aktif dalam proses perencanaan, penetapan,
pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan.
Dengan prinsip SiKompak Aku Lanjut, sebagai akronim dari
transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi, kesetaraan
gender, prioritas, akuntabilitas dan keberlanjutan, maka PNPM
Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat
desa yang paling membanggakan karena kedepannya masyarakat akan
menjadi pelaku (subyek) dalam pembangunan itu sendiri.
Inilah manfaat positif PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat.
Sebagai provinsi penyangga ibukota, dengan visi sebagai provinsi
termaju di Indonesia, sangat tepat jika seluruh proses maupun hasil
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilestarikan secara berkelanjutan.
35