Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: PNPM MPd terus berperang melawan korupsi yang mengancam penyaluran bantuan langsung masyarakat. Beberapa kasus korupsi telah ditindaklanjuti secara hukum dengan vonis pidana penjara, sementara kasus-kasus lain masih dalam proses penyidikan. Alokasi dana bantuan langsung masyarakat tahun 2013 sebesar Rp14,9 triliun tet

1. Edisi IV/Juni/2013
www.pnpm-jabar.org
HASIL PENINDAKAN
Bandung, (29/06/2013)
Sejak dilaunching tahun 2007 oleh Presiden SBY,
PNPM MPd tak henti menyatakan perang terhadap
korupsi. Pasalnya, korupsi menjadi ancaman serius
pengucuran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).
Belajar dari kegagalan program lain, PNPM Mandiri
Perdesaan menyadari bahwa titik kritis korupsi
adalah karena lemahnya penindakan.
Pemberian BLM tanpa melalui birokrasi
sesungguhnya menjadi terobosan penting di PNPM
MPd. Masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan
sehingga pengawasanpun menjadi tanggungjawab
bersama. Dengan prinsip transparansi, Perangkat
Desa, TPK, Kaum perempuan, pemerintah kecamatan,
bahkan RTM (Rumah Tangga Miskin) terlibat aktif.
Banyak pihak mengaku jika tingkat transparansi
di PNPM MPd jauh lebih baik. Hanya aja, korupsi
selalu menjadi bahaya laten. Pengelolaan dana
bergulir melalui program SPP (Simpan Pinjam Khusus
Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif),
yang bersentuhan langsung dengan cash money,
memberi daya tarik (opportunity) bagi pelaku
Pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
diantara pihak yang rentan terlibat tindak pidana
tersebut.
Keinginan
ekonomi,
penggandaan
uang/investasi hingga pengaruh lifestyle, membuat
sebagian mereka kehilangan kontrol. Berdasar audit
BPKP, di Jawa Barat tidak kurang dari Rp. 5,4 milyar
uang BLM telah disalahgunakan. Tentu kenyataan ini
berlawanan dengan prinsip Anti Korupsi.
Dipenjarakannya dua Pengurus UPK PanjaluCiamis selama 4,3 tahun menyusul vonis Pengadilan
Tipikor-Bandung
(1/11/2012)
menjadi
bukti
keseriusan PNPM MPd melawan korupsi. Beberapa
tahun sebelumnya, seorang pengurus UPK
Darangdan Purwakarta harus rela mendekam di
penjara sekitar 10 tahun setelah terbukti
menggelapkan uang perguliran sebesar Rp.500 juta.
Keseriusan
berlanjut
dengan
dorongan
penyidikan dua kasus Korupsi yaitu di UPK
Malangbong-Garut dan UPK Taraju-Tasikmalaya.
Patut diapresiasi, kedua kasus tersebut saat ini telah
disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam
kasus Taraju, Jaksa telah menuntut hukuman penjara
3,6 tahun penjara subsider 1 tahun 9 bulan terhadap
eks Ketua yang notabene seorang ibu.
Begitu halnya dengan kasus korupsi di UPK
Caringin. Meskipun tersendat sejak tahun 2011 silam,
PNPM MPd bersama masyarakat tak lelah berjuang
agar kasus tersebut segera ditindak. Menyusul
pemanggilan puluhan saksi, Kejari Cibadak berjanji
Agustus mendatang sudah ada tersangka.
Di lokasi lain juga berlangsung penyelidikan.
Kepolisian Resort Cianjur contohnya, saat ini tengah
melakukan pemanggilan saksi atas kasus korupsi di
UPK Sukanagara. Di kabupaten Cirebon, desakan
masyarakat terhadap Kejari agar segera menindak
kasus korupsi di UPK Gegesik juga berlangsung.
Penindakan secara hukum menjadi solusi
strategis setelah gagalnya pendekatan non-litigasi.
Bagaimanapun, hak masyarakat harus dikembalikan.
Inilah bukti keseriusan PNPM MPd bersama
masyarakat desa untuk menggelorakan semangat
perang terhadap segala tindak pidanakorupsi.
Anggota kelompok SPP di UPK Caringin sedang dimintai
keterangan oleh Kejari Cibadak-Sukabumi (11/06/2013)
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
1

2. ------------------------------------------------------------------Jakarta
(27/06/2013)
Polemik
penundaan/
pemotongan alokasi BLM PNPM MPd TA 2013 kini
terjawab sudah. Melalui Nota Dinas Sekjen Kemdagri
No.428/SJ/2013 tertanggal 19 Juni 2013, yang
dipertegas dengan Nota Dinas Dirjen PMD
No.402/4765/PMD tertanggal 27 Juni 2013 perihal
Pencairan BLM PNPM MPd TA 2013, rencana
tersebut telah dipastikan batal/tidak berlaku lagi.
Isu penundaan/pemotongan sempat muncul
seiring rencana pemerintah menaikan harga BBM
bersubsidi kala itu. Sebab, asumsi belanja anggaran
kementrian/lembaga berpotensi di efisensi. Namun,
tekad besar pemerintah untuk menekan angka
kemiskinan menyurutkan hal tersebut.
Alokasi BLM TA 2013 tetap sebesar Rp. 14,9
trilyun dan akan dijadikan acuan besaran BLM
PNPM MPd TA 2014. “rencana tersebut untuk
mengejar target angka kemiskinan di angka 810%,”tegas
Armida
Alisjahbana,
Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pembatalan pemorotngan BLM tak lepas dari
best practice nya dalam penanggulangan kemiskinan.
“Berdasar evaluasi kami, PNPM MPd termasuk
program pembedayaan masyarakat yang terbaik,”
terang HR Agung Laksono, Menko Kesra dalam
Rakernas PNPM MPd tanggal 18 Juni 2013 lalu.
Penggunaan media merupakan bagian tak
terpisah dari transparansi. Selain poster, brosur,
papan informasi, kalender, dan media cetak lainnya,
penggunaan media elektronik juga dibutuhkan.
Terobosan pengurus UPK Nagrak-Sukabumi patut
diacungi jempol dan bisa ditiru pengurus UPK lain.
Disamping dengan pemeliharaan website
pnpmnagrak.org untuk upload kegiatan secara aktual
dan obyektif, mereka juga membuat aplikasi
pembukuan UPK berbasis Client-Server. Aplikasi ini
meskipun sederhana, namun memberi peluang
kontrol masyarakat terhadap pembukuan UPK,
khususnya keuangan kelompok SPP/UEP.
Masyarakat juga diberi layanan SMS terkait
perkembangan tagihan, info saldo dan informasi
penting lainnya. Dengan begitu, kontrol antara
anggota, ketua kelompok dan pengurus UPK menguat
sehingga pengawasan dapat ditingkatkan.
Jembatan Penyeberang Kehidupan
Jembatan mungkin bukan kebutuhan
langka di daerah yang berkecukupan
maju. Apalagi di lokasi yang sudah
tersedia sejak dulunya. Tentu beda
dengan desa terisolir dengan kondisi
ekonomi warganya yang lemah. Adanya bantuan dana
tentu sangat dibutuhkan.
Dusun Cisarua, Desa Banyuresmi, Kec.Cigudeg,
Bogor merupakan salah satu desa berjarak lebih dari
30 km dari ibukota Bogor. Kontur sebagian wilayah
perbukitan, ditengahnya terdapat sungai Cisarua.
Sungai itulah yang membatasi kehidupan
sebagian masyarakat Desa Cigudeg. Demi mengatasi
hal itu, masyarakat membikin jembatan darurat
berbahan baku bambu. Tentu saja hanya untuk
penyebarangan kaki, tak lebih dari itu.
Sejak awal sesungguhnya muncul harapan. Jika
jembatan
tersebut
dipermanenkan,
tentu
menguntungkan banyak hal. Namun 10 tahun lebih,
harapan tinggal harapan. Tekad gotong royongpun
menyeruak setelah MAD menetapkan alokasi BLM
untuk pembangunan jembatan tersebut tahun 2009.
Berdasar RAB, pembangunannya menyerap
dana tidak kurang dari Rp.76.830.000,- dengan
alokasi BLM Rp.66.365.000,-, masyarakat pun
berswadaya sebesar Rp.10.465.000,-.
Dengan semangat 45, warga bergotongroyong.
Akhirnya jembatan lengkung sepanjang 15 meter
dengan lebar 2 meter terbangun kokoh. Tidak kurang
dari 100 Kepala Keluarga bersyukur tiada habisnya.
Kini, kebutuhan mereka tercukupi.
Buletin Swadesa dibuat oleh RMC III Jawa Barat, Sebagai
media komunikasi-informasi PNPM MPd
Pimpinan Redaksi: Spesialis KIE
Alamat Redaksi: Jalan Batu Permata II No.1, Marga CintaBandung-Jawa Barat
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
2