Bacalah..semoga menginspirasi

1. Edisi II/Mei/2013
www.pnpm-jabar.org
(Tasikmalaya,20/
05/2013)
Penjurian
si
Kompak Award
Tahun
2013
kembali digelar.
Dua kabupaten di
Jawa
Barat
terpilih sebagai
nominasi.
Kabupaten
Tasikmalaya menjadi nominator Perencanaan Pembangunan
Desa (PPD) sedang kabupaten Kuningan terkait kelembagaan
BKAD.
Tim Juri berasal dari Satker PMD Pusat dan NMC.
Dibantu tim dari RMC dan Satker provinsi, mereka
melakukan penilaian tingkat kabupaten, kecamatan sampai
dengan desa. Mengingat begitu ketatnya kompetisi,
penjurian dilakukan secara menyeluruh dan obyektif.
Malam harinya, dalam kesempatan FGD dengan
Bupati dan DPRD, tim mempertanyakan konsep dan
praktek kebijakan daerah. “Kabupaten Tasik sejak tahun
2011 telah mengembangkan program Gerbang (Gerakan
Membangun) Desa”, ujar Bupati UU Ruzhanul Ulum.
Pun demikian, program Gerbang Desa tetap
menggunakan acuan perencanaan pembangunan Desa.
“Disinilah fungsi RKP Desa, sebagai titik temu usulan. Oleh
karena itu, usulan desa haru menggunakan proposal yang
disertai RKPDesa”, imbuh mantan Ketua DPRD itu.
Esoknya, Sabtu (18/5/2013), Tim melakukan
penilaian di desa Margalaksana Kec.Salawu. Tidak kurang
dari enam jam, tim melakukan FGD dan verifikasi dokumen
dengan warga dari berbagai unsur seperti kaum
perempuan, BPD, tokoh agama dan lain sebagainya.
Teti, 34 tahun, seorang ibu asal RT 03, mengaku
bahwa adanya kegiatan perencanaan di PNPM MPd seperti
Musdus, MKP, Musyawarah Desa, telah mengajari
masyarakat
untuk
terlibat
dalam
perencanan
pembangunan desa. “seperti saya sebagai kaum
perempuan ikut terlibat”, tegas ibu dua anak tersebut.
-----------------------------------------------------------------------------Sementara itu, proses penjurian kelembagaan
BKAD dilakukan di Kec.Kadugede Kab. Kuningan. Tim yang
diketuai Toriq (Satker PMD) dibantu tiga orang NMC, 2
orang RMC, melakukan telaah dokumen dan wawancara.
Kuningan terpilih sebagai nominator karena
inisiatif atau prakarsa pemerintah setempat dalam
menerbitkan regulasi yang memayungi kelembagaan BKAD
melalui Perda No.04/2013 diundangkan per 13 mei 2013
tentang Kerjasama Desa.
Pada
penilaian
hari pertama, tim
menuju
kantor
UPK
Kadugede.
Ditemui
Camat,
Kades, pengurus
UPK, dan tentunya
BKAD,
tim
melakukan FGD secara intensif. Tidak kurang dari 2,5 jam
tim menanyai berbagai hal seperti pembentukan dan
pengembangan organisasi, AD/ART, Standar Organisasi
Kerja, Kapasitas Kepengurusan dan lain sebagainya.
Secara umum, BKAD Kadugede telah memiliki
kepengurusan, rencana kerja, dokumentasi dan kersipan
kegiatan yang menerangkan peran aktif dalam
pembangunan yang memadai. Namun bukan berarti, tidak
ada kelemahan.
Lendi Wibawa, salah seorang juri, menanyakan
peran aktif BKAD dalam kegiatan perencanaan
pembangunan. “apakah anda sebagai pengurus juga
terlibat dalam musrenbang kabupaten?” tanya spesialist
Pengembangan Ekonomi Pedesaan NMC itu.
Ketua BKAD yang menjawab hal tersebut
mengakui jika sebagai pengurus belum pernah mengikuti
kegiatan Musrenbang kabupaten. “Namun, kegiatan lain
seperti review RPJMDes, musrenbang desa dan kecamatan
kami pasti ikut”, ujarnya.
Dalam testimoninya, Bupati Kuningan Aang Hamid
Suganda menegaskan bahwa, pemkab sangat apresiatif
terhadap kelembagaan yang terbangun setelah adanya
PNPM Mandiri Perdesaan. “untuk itu, kami atas nama
pemkab mengharap keberlanjutan program (PNPM MPd,
red), ujar Bupati dua periode ini.
-----------------------------------------------------------------------------Tidak berbeda
dengan Bupati
Kuningan dan
Tasikmalaya, H.
Ahmad
Heryawan Lc,
selaku Gubernur
Jawa Barat juga
menyatakan
apresiasinya
terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
“pembangunan jalan, pasar, posyandu, sekolah di
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
1

2. Edisi II/Mei/2013
www.pnpm-jabar.org
pedesaan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan
desa”, tegasnya.
Demikian pula apresiasinya terhadap kelembagaan
BKAD sebagai penggerak pembangunan partisipatif di
tingkat desa. “Peran aktif BKAD seperti halnya di
kecamatan Kadugede Kuningan, menunjukan dukungan
masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM yang menganut
pola bottom up”, imbuh Gubernur yang terpilih untuk
keduakalinya itu.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan
desa,
pemerintah
provinsi
Jawa
Barat
telah
mengimplementasikan program Desa Mandiri Peradaban
dengan pemberian dana stimulan Rp. 1 milyar perdesa,
serta program Raksa Desa. “termasuk juga bantuan Rp.1
milyar untuk pembuatan gerai produk kelompok usaha
masyarakat” jelasnya.
Oleh karena itu Anugerah SiKompak Award perlu
diberi penghargaan dalam pelaksanaannya, karena akan
memotivasi pelaku agar lebih optimal dalam menjalankan
tupoksinya. “Dengan adanya penghargaan tersebut,
menunjukan bahwa pelaksanaan PNPM diakui oleh
masyarakat”, terang Gubernur yang pernah menjabat
Wakil Ketua DPRD DKI itu.
KEGIATAN
Buletin Swadesa dibuat oleh RMC III Jawa Barat,
Sebagai media komunikasi-informasi PNPM MPd
Penanggungjawab: Koordinator Provinsi
Pimpinan Redaksi: Spesialis KIE
Alamat Redaksi: Jalan Batu Permata II No.1
Marga Cinta-Bandung-Jawa Barat
www.pnpm-jabar.org
“Sedikit demi Sedikit Lama-lama Menjadi Bukit Split”
Oleh: M. Hikmat F. & Cucu A.P. (FK-FT Sindang Majalengka)
Lebak
Bitung
merupakan salah satu
dusun Desa Indrakila
kecamatan
Sindang.
Lokasinya jauh terpisah
dari
pusat
desa,
tepatnya
di
kaki
Gunung
Ciremai.
Berkunjung
kesana
harus melewati tiga desa dengan satu jalan akses. Letak
yang terpencil, program pembangunan di dusun Lebak
Bitung bisa dibilang minim.
Sebenarnya ketika program PNPM MPd masuk ke
desa Indrakila tahun 2009, usulan pembangunan jalan di
Dusun Lebak Bitung sudah terjaring meskipun tidak
menjadi prioritas desa. Hal ini tidak terlepas dari
dilaksanakannya program Membangun Masa Depan Desa
(MMDD) yang diinisiasi oleh PNPM-MPd.
Tahun 2012, masyarakat dusun Lebak Bitung
bergembira karena usulannya menjadi prioritas
pembangunan desa dengan sumberdana PNPM MPd.
Sudah menjadi rahasia umum, usulan program yang akan
diajukan melalui Musrenbang Kecamatan ke Kabupaten,
Provinsi ataupun Pusat bersifat aji mumpung.
Hal ini dapat dimaklumi karena belum pastinya
pendanaan dari masing-masing SKPD/ OPD terkait.
Berbeda halnya dengan PNPM-MPd, dari setahun
sebelumnya sudah ada ancar-ancar alokasi dana per
masing-masing kecamatan.
Penantian selama 4 tahun tersebut dibayar
dengan antusiasnya masyarakat menyumbangkan tenaga
dan. Tentunya ini berdasarkan kemampuan dan
sumberdaya lokal yang ada. Melihat topografinya, batubatu besar banyak sekali tersedia disana maka oleh
masyarakat batu tersebut ditarok (dipecah) sehingga
menjadi kepingan kecil yang disebut batu split.
Hasil
crosscheck
Fasilitator
Teknik
dan
Pendamping Lokal, ternyata swadaya tersebut sudah
dimulai dari tahun 2011. Sampai saat ini, batu split yang
ada apabila diuangkan akan bernilai sekitar 30 juta rupiah.
Tentunya ini sudah melampui nilai swadaya yang
direncanakan semula.
Batu split ini sudah membentang disepanjang jalan
yang akan dibangun. Antusiasme swadaya masyarakat ini
disambut baik oleh Fasilitator Teknik Kecamatan dengan
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
2

3. Edisi II/Mei/2013
www.pnpm-jabar.org
adagium bahwa “walaupun sedikit demi sedikit lama-lama
menjadi bukit split”.
Dusun lebak bitung ini merupakan penghasil sayur
mayur. Apabila panen tiba produknya melimpah. Sayang,
harga jualnya rendah karena tingginya biaya transportasi.
Harapan dibangunnya jalan muncul. Munculah ide
membangun jalan Rabat Beton sepanjang 1.176 m dengan
pertimbangan apabila transportasi lancar otomatis biaya
transportasi murah.
Cita-cita, harapan,
dan
keinginan
masyarakat
Lebak
Bitung tidak akan
terjadi apabila tidak
ada kemauan serta
kegigihan
masyarakatnya. Hal
ini
dibuktikan
dengan partisipasi
masyarakat dimulai dari proses perencanaan sampai
dengan pelaksanaan
Alhasil, cerita tersebut diatas tentunya sesuai dengan
tujuan PNPM-MPd yakni meningkatnya kesejahteraan dan
kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan.
BANGUN GENERASI MELALUI MADRASAH
Oleh: Engkos Kosasih (FT) & E. Mulyantara (FK)
Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta
Didalam UU
No.20/2003
tentang SISDIKNAS,
pengertian
pendidikan adalah
usaha sadar dan
terencana
mengembangkan
potensi siswa
sehingga memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,...”
Masyarakat Desa Campaka berinisiatif mendirikan
Madrasah Diniah Takmiliah Awaliah (DTA) Babussalam di
wilayahnya, sebagai jawaban peningkatan kualitas spiritual
generasi. Proses belajar di MDTA ini sudah dimulai sejak
tahun 2008, dengan menumpang di ruang serbaguna
mesjid dan di rumah-rumah warga.
Keinginan masyarakat untuk memiliki gedung
madrasah sendiri cukup tinggi demi terciptanya suasana
aman dan nyaman selama proses belajar. “kalau sudah
punya gedung tentu siswa lebih terkendali”ujar Amsiri,
S.Ag, salah satu tenaga pengajar MDTA Babussalam.
Akhirnya, Gedung MDTA Babussalam dibangun
dengan dana PNPM MPd TA 2012. Total anggaran sebesar
Rp. 156.307.000,- ditambah dengan swadaya masyarakat
sebesar Rp. 4.270.000,- sehingga total proyek senilai Rp.
160.577.000,-.
Gedung MDTA ini telah diresmikan oleh Bupati
Purwakarta Dedi Mulyadi bersama-sama PJOKAB Drs Asep
Suparman, Camat Campaka Drs. Rd. Koyok Permana, PJOK
Campaka Isop Sopyandi, SH serta unsur-unsur terkait
lainnya.
Pengelolaan dan pemeliharaan gedung MDTA
Babussalam ini berasal dari hasil sebagian iuran orang tua
murid sebesar Rp. 7.000,- serta hasil dari sumbangan dan
swadaya masyarakat Desa Campaka.
Sejak diresmikan gedung MDTA Babussalam sudah
dimanfaatkan oleh warga secara maksimal, hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan gedung MDTA
Babussalam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa
Campaka dan akhirnya proses belajar mengajar, yang
semula masih menumpang di Aula Mesjid, kini teratasi
dengan gedung baru miliki sendiri.
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
3