ndeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:
Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016.
Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. TUJUAN INDEKS DESA MEMBANGUN
Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa
Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa
menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa
menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain
Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.
LANDASAN HUKUM INDEKS DESA MEMBANGUN
Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi:
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
KADIS JABAR-RAKOR IDM dalam acara rakor nasional.pptx
1. Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI JAWA BARAT
PEMBANGUNAN DESA DI
JAWA BARAT
(STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN)
Disampaikan dalam rangka
Rapat Koordinasi IDM
3. “INDONESIA TIDAK AKAN BERCAHAYA
KARENA OBOR BESAR DI JAKARTA,
TETAPI AKAN BERCAHAYA
KARENA LILIN-LILIN DI DESA”
-Mohammad Hatta-
“Membangun Jabar dari Desa adalah
prioritas yang harus ditempuh, karena
Jabar Juara akan dapat diraih melalui
Desa yang Juara”
DESA SEBAGAI BAROMETER PEMBANGUNAN
4. BEST FOR You
O R G A N I C S C O M P A N Y
DESA JUARA
Desa Mandiri & Percaya Diri
Sebagai level tertinggi strata
desa, mampu menjalankan
pembangunan desanya
secara baik dan
berkelanjutan, serta tidak
banyak bergantung kepada
pihak-pihak lainnya.
Desa yang berkemampuan
dalam menghadapi tekanan-
tekanan global, dengan tetap
menjaga potensi lokalnya
secara baik, serta mempunyai
posisi yang kuat dalam
bekerjasama secara lebih luas
MANDIRI PERCAYADIRI
6. POTRET DESA JAWA BARAT
2023
CH TASIKMALAYA
CH SUBANG
CH CIREBON
CH BANDUNG
CH SUMEDANG
CH MAJALENGKA
CH GARUT
SUKABUMI CH
BOGOR CH
DEPOK CH
CH BEKASI
CH PURWAKARTA
CH CIMAHI
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
48.220.894 Jiwa (18,42% Penduduk
Indonesia)
LUAS WILAYAH
3.709.528,44 Ha
38.043.693 Jiwa Tinggal di Desa
(79 % dari Total Penduduk Jabar)
18 Kabupaten,
9 Kota
627 Kecamatan,
646 Kelurahan,
5.311 Desa
Desa mandiri 1.130
Desa Maju 2.511
Desa Berkembang 1.671
Desa Tertinggal 0
Desa Sangat Tertinggal 0
DESA URBAN, SEMI URBAN, RURAL
7. KONDISI AWAL - 2018
Rp. 115 juta/desa
Alokasi Bankeu Desa
• Peningkatan Infrastruktur
• Tambahan Penghasilan Aparatur
3.695 (69,56%)
Desa Memiliki BUMDes
48
Desa
Sangat
Tertinggal
929
Desa
Tertinggal
3603
Desa
Berkembang
695
Desa Maju
37
Desa Mandiri
20,57%
Posyandu Mandiri
39,72%
Posyandu Purnama
36,76%
Posyandu Madya
2,95%
Posyandu Pratama
Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Cukup Banyak Pembentukan BUMDes
Masih ada Posyandu Pratama dan Posyandu Mandiri sedikit
8. KONDISI AWAL 2018
1. Indeks Akses dan
Infrastruktur Digital Ke-6 di
Indonesia.
2. Pemanfaatan Potensi dan
Pengelolaan Wisata di Desa
belum optimal.
3. Belum ada peta dasar
untuk penegasan batas dan
tata ruang desa.
4. Pembangunan lebih ke
berbasis fiskal masuk /
subsidi, belum seutuhnya
berbasis potensi dan
sumber daya yang dimiliki.
5. Penguatan kapasitas
pemerintahan desa dan
BUMDes masih berkaitan
dengan hal mendasar dan
belum terpola.
6. Kesadaran hukum dan
regulasi di desa masih
kurang memadai.
7. Pemanfaatan akses digital
untuk pemerintahan Desa,
masyarakat dan pengembangan
usaha ekonomi belum banyak
digunakan di Desa.
10. Sumber: PermenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – RI No. 2 Tahun 2016
“KLASIFIKASI terhadap status desa bertujuan
untuk:
Menetapkan status perkembangan dan
menganalisa rekomendasi terhadap intervensi
kebijakan yang perlu dilakukan.
Memberi arah PENDEKATAN DAN INTERVENSI
KEBIJAKAN yang diterapkan pada setiap
Status Desa.
• Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
• Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan
Desa. (Bab II, Pasal 2, Ayat 2)
TUJUAN
Memberi arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan
dari Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Desa) dan
partisipasi Masyarakat/ Non -Pemerintah.
(Lampiran Pedoman IDM)
FUNGSI
FORMULASI
INDEKS DESA
MEMBANGUN
13. MeningkatnyaPerkembangan
Srata Desa Mandiri dan
Pengentasan Desa Tertinggal
PENATAAN DAN
PERSIAPAN PRANATA
PENDUKUNG MELALUI
KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA
PENYIAPAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT JAWA
BARAT
MENCAPAI
KEUNGGULAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
DISEGALA
BIDANG
2008 – 2013
– 2008
2018 – 2023
2024 –
MEMAN
PEMB
A
SE
MENY
E
TAPKAN
NGUNAN
CARA
LURUH
2013 – 2018
11 PROGRAM JUARA
PEMPROV. JABAR
VISI JABAR JUARA
DG 5 MISI
GERBANG
DESA
IKU RPJMD 2018-2023
INDEKS DESA MEMBANGUN
15. PERGUB 8 TAHUN 2022
Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia
Supportin
Supporting
Supporting
Supporting
Supporting
16. GERBANG DESA
“Tinggal Di Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia”
GAP
Demokratisasi - Capacity – Pemberdayaan
Kemandirian-Usaha Ekonomi
IDM
Sosial Ekonomi Lingkungan
Visi - Misi Potret Desa
Rencana Fakta
Berdesa “Corpu”
Aksara
Sabisa
Sekolah Tata Ruang
Bimtek dll
Berdesa “I - D - A”
Patriot Desa, PPJ
CEO BUMDes
Maskara FASILITASI dan PELAYANAN
GERAI BERDESA
Tidak Langsung
Langsung
18. CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN
INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
JABAR JUARA LAHIR BATHIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI
20. Tidak Ada Desa Tertinggal dan
Sangat Tertinggal
5263
BUMDes Berdiri
1130
Desa Mandiri
awal 47 desa
43,64%
Posyandu Mandiri
awal 20,57%
Tidak ada lagi Posyandu
Pratama
Alokasi Bankeu Desa
• Tunjangan Aparatur Desa
• Tunjangan BPD
• BOP Posyandu Desa
• Kuota Sapa Warga
• Penelusuran Batas Desa
• Konten Media Billboard
• Peningkatan Infrastruktur
Rp. 130 juta/desa
21. Daya Saing Digital
Jawa Barat Ke-2 stlh
DKI Jakarta
434 Desa Wisata dan
471 BUMDes bergerak
di bidang wisata
1602 ds/kel di 11 kab/kota
sudah ada penegasan &
penetapan batas desa
Fasilitasi 2248 Desa
Digital dengan 3067
aktivitas/inovasi
digital
Total 560 desa lokasi Patriot Desa dengan 1394
inisiatif penggerakan lokal, serta mendorong
program strategis seperti IDM, BUMDes, Citarum
Harum, Ketahanan Pangan dll
Sudah ada 3.195 Desa/Kelurahan Sadar Hukum
22. Juara Umum TTG
Nusantara 2022
Juara Presentasi Data Terbaik
Satu Data Jabar Awards
Juara Nasional
Lomdeskel 2022
Lencana Abdi Desa
Pertama
Juara 1 Batas Desa
Awards - Kemendagri
Upakarya Wanua Nugraha -
Kemendagri
CAPAIAN DAN PENGHARGAAN
Penghargaan atas
Desa/Kelurahan
Sadar Hukum Terbanyak
Lencana Satya Abdi Inovasi
Kemendes RI
24. STRATEGI DESA JUARA
GERBANG DESA
GERAI BERDESA
PERUBAHAN
PARADIGMA
KOLABORASI
-Unit Layanan Fasilitasi
dan Konsultasi Desa
-Implementasi 12
Program Unggulan
- Fokus Keterlibatan
berbagai Stakeholders
- Perubahan Mindset,
Fokus dan Orientasi
Pembangunan Desa
*OPTIMALISASI FUNGSI DATA DAN INFORMASI
* OPTIMALISASI DD DAN APBD
25. PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI PERDESAAN
(OPTIMALISASI DANA DESA DAN DANA APBD)
PENGENDALIAN
MITIGASI
1. Mengurangi
Kerentanan
2. Meningkatkan
Kapasitas
DATA & SISTEM
INFORMASI HARGA
DI DESA
PENGUATAN
EKONOMI SIRKULAR
DI DESA
PENGUATAN
KETAHANAN
PANGAN DI DESA
BLT DD UNTUK
INFLASI
BUMDES SBG PUSAT
DISTRIBUSI
26. KONSEP TEMA BANTUAN KEUANGAN DESA KOMPETITIF
Kesehatan, Modal Sosial,
Indeks Desa Membangun (IDM)
Pengusul
Kepala Desa (Bantuan Keuangan Desa
Kompetitif)
Maksud
Untuk mewujudkan pencapaian
dengan peningkatan strata status
desa menuju desa mandiri
Tujuan
a. Mengakselerasi pembangunan Desa;
b. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat
Desa; dan
c. Mengembangkan inovasi dan kolaborasi untuk
optimalisasi potensi Desa.
Persyaratan/CPCL
Penentuan lokasi mengacu pada nilai IDM desa yang
memiliki Status Desa Berkembang (IDM tahun 2022)
Ruang Lingkup
1. Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan,
Permukiman)
2. Indeks Ketahanan Ekonomi
(Keragaman Produksi, Perdagangan,
Akses Distribusi, Akses Kredit,
Lembaga Ekonomi, Keterbukaan
Wilayah)
3. Indeks Ketahanan Lingkungan
(Kualitas Lingkungan, Potensi dan
Tanggap Bencana)
Dasar Pertimbangan
Belum meratanya pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan
desa di Jawa Barat;
28. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PERDESAAN
Paradigma Lama Uraian Paradigm Baru
Kombinasi antara teori
pembangunan Endogen dan
eksogen
Dasar Teori pembangunan yang
digunakan
Kombinasi Neo-endogenous growth dan
exogenous growth
Sektoral Pendekatan pembangunan Wilayah dan Berbasis Tempat dan klaster
Berbasis Masalah Perspektif Pembangunan Berbasis Kekuatan
Tunggal/mandiri hanya untuk
wilayah tersebut Prinsip pembangunan Kelaboratif dan jejaring dengan wilayah lainnya
Pemerataan, pendapatan
pertanian, daya saing
pertanian
Tujuan
Daya saing wilayah pedesaan, penilaian
aset lokal, eksploitasi sumber daya yang tidak
digunakan
Pertanian Sektor kunci
Pembangunan
Berbagai sektor ekonomi pedesaan, tidak
hanya pertanian tapi industri dan jasa
Subsidi Instrumen Utama
Pembangunan Investasi
Pemerintah pusat dan
petani Aktor Pembangunan
Semua aras pemerintahan (supra nasional,
nasional, regional dan lokal) dan stakeholder
lokal (publik, swasta, LSM, dll.)
Harga murah sumber daya Pendorongpertumbuhan
ekonomi Inovasi
Sarana dan prasarana Fokus pembangunan Investasi sumber daya manusia dan
pengembangan kelembagaan
Tradisonal/Tepat Guna Teknologi Teknologi Tinggi dan Digital
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN PERDESAAN
30. Judul Presentasi
DPMD Provinsi Jawa Barat
https://portaldatadesa.jabarprov.go.id/
Website : https://dpmdesa.jabarprov.go.id/
PENYAJIAN “DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DESA”
31. Publikasi Buku Data Idm Jawa Barat Dan Rekomendasi
Intervensi Kebijakan Berbasis Data Idm Sebagai Media
Edukasi Bagi Semua Pihak
OPTIMALISASI WEBSITE DPMD JABAR
SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI IDM
33. Diisi Nama Lengkap Customer
contoh : Adam
Diisi asal Customer
(Instansi/Komunitas/
Perorangan)
contoh : Desa Sukamulya
LAYANAN GERAI BERDESA ONLINE
LAYANAN GERAI BERDESA OFFLIN
https://dpmdesa.jabarprov.go.id
34. - M. Ridwan Kamil -
“TINGGAL DI DESA, REJEKI
KOTA, BISNIS MENDUNIA”