Kiprah dan prakarsa PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat tetap luar biasa. Membangun solidaritas, pengetahuan, aksi dan tentunya perubahan patut direkam untuk dijadikan inspriasi seperti dalam buletin ini

1. 1 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

2. Antrian warga Desa
Singajaya, Kec. Cibalong,
Tasikmalaya mengambil air
di Bangunan Sarana Air
Bersih yang dibangun oleh
PNPM Mandiri perdesaan
bersama Masyarakat TA 2012
Buletin Swadesa, Edisi Oktober/2013
Diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Jawa Barat
Jln. Soekarno Hatta No.466 Bandung
bekerjasama dengan
RMC III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat
www.pnpm-jabar.org
2 Swadesa Okt/2013 Jl. Batu Permata II No.1 Bandung

3. Informasi adalah unsur penting
pembentuk pengetahuan. Lima belas tahun
perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan (PPK) di
Jawa
Barat
tentu
bukan
sekedar
penyampaian informasi dari pelaksanaan
best practice kegiatan.
Akan tetapi bagaimana informasi
tersebut
menjadi
edukasi
terhadap
pengambil kebijakan pembangunan lokal
agar
semakin
konsisten
dalam
memberdayakan masyarakat secara terpadu
dan berkelanjutan.
Pada Tahun 2013, tidak kurang dari
4254 desa di 422 kecamatan dan 17
kabupaten ikut berpartisipasi. Tentu banyak
edukasi yang dihasilkan dari program
bottom-up tersebut.
Dukungan PNPM Mandiri Perdesaan
terhadap pemerataan pembangunan di
perdesaan di Jawa Barat sangat jelas. Wilayah
selatan (pelosok) Garut, Tasikmalaya, Cianjur,
Sukabumi hingga ke DOB Pangandaran
dipastikan
telah
berkembang
sejak
berpartisipasi.
Tidak hanya melalui penyediaan
infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan,
Posyandu,
sekolah
tetap
juga
pengembangan ekonomi rumah tangga
3 Swadesa Okt/2013
melalui program Usaha Ekonomi Produktif
dan Simpan Pinjam Perempuan (UEP/SPP).
Peningkatan kapasitas bagi aktor
pembangunan juga menjadi fokus PNPM
Mandiri Perdesaan. Selain pengurus BKAD, di
tingkat
kecamatan
juga
diperkuat
kelembagaan seperti BKAD, BP-UPK, TPM,
TP2, PL dan kelembagaan strategis lainnya.
Tak bisa dipungkiri bahwa hadirnya
kelembagaan
tersebut
telah
memicu
peningkatan partisipasi dan kontribusi
masyarakat dalam pembangunan daerah.
Tidak hanya melalui even perencanaan
seperti musrenbang, tetapi juga monitoring
terhadap kegiatan pembangunan.
Di tingkat desa tak ketinggalan.
Fasilitasi pembentukan kelembagaan seperti
TPK, KPMD, TP3, Kader Teknik dan lain
sebagainya mendorong pemerataan dan
percepatan pembangunan kawasan.
Ucapan terima kasih disampaikan
kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan selaku pembina provinsi, Drs.
Arifin Kertasaputra Kepala BPMPD, dan
PJOprovinsi. Tak lupa kepada seluruh jajaran
RMC III Jawa Barat, Tim Faskab dan Satker di
17 kabupaten. Mari Gelorakan Semangat
Bangga Membangun
kompak..!!
Desa.
Salam
Si
www.pnpm-jabar.org

4. Ragam Sajian
Pengantar
Gerbang Edukasi ;
PNPM Mandiri Perdesaan meratakan pembangunan
Kesenjangan itu masih nyata
Meratakan Pemerataan
Solusi pemberdayaan
Tekan Laju Urbanisasi
Kaum Perempuan Lebih Maju
Pembelajaran Masyarakat Peduli
Menebar Semangat Sauyunan
Rekam Jejak: Jabar sukses kawal PNPM Mandiri Perdesaan
Rangkuman Berita
Pro Desa: Pemprov bantu Gerai produk UEP/SPP
Cermin Mandiri: Pelestarian UPK Phase-out Bojongsoang
Kabar Lingkungan; Air Solusi Kehidupan
Jejak Fasilitor: Tekad Baja untuk Jembatan Baja
Pojok Hukum: Melawan Korupsi dari Desa
Kiprah Pelaku: BKAD on the way
Poros Edukasi: bersama RBM menyebar informasi dan edukasi
Suara Kader Desa: Membuang memble dengan menjadi KPMD
Resensi Buku: Ketika Kader Desa menjadi Kepala Desa
ON-Motivasi: Penyakit Merasa
Pemimpin Redaksi
Ali Yasin-Spesialis KIE
Kontributor
Fasilitator&Pelaku di 17 kabupaten
4 Swadesa Okt/2013
03
05
07
09
10
11
12
13
14
17
20
22
24
28
31
34
36
38
38
44
Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta
Bandung-Jawa Barat
Email, gusyasin@yahoo.com
Website: www.pnpm-jabar.org
www.pnpm-jabar.org

5. PNPM Mandiri Perdesaan
meratakan hasil
pembangunan
Pencapaian
MDGs
untuk
penurunan angka kematian anak dan
peningkatan kesehatan ibu masih
menjadi fokus pembangunan Jawa Barat.
Berdasar data BPS 2012, angka kematian
bayi (/1000 kelahiran hidup) di angka
30, lebih tinggi dibanding target RPJMN
tahun 2014. Capaian bidang pendidikan
juga sama. Pada tahun 2012, Angka
Partisipasi Kasar untuk level SMP dan
SMA berada di rangking 23-26 (secara
nasional).
Kemiskinan
berikut
penanggulangannya menjadi isu strategis
di Jawa Barat. Tidak kurang dari 9,90%
dari total penduduk 44.548.521 jiwa
merupakan penduduk miskin. Sebagian
besar tinggal di lokasi pedesaan seperti
wilayah selatan cianjur, tasikmalaya,
garut dan sukabumi atau daerah pantura
5 Swadesa Okt/2013
seperti Karawang dan Indramayu. Tak
aneh bila sebagian bermigrasi ke kota
ataupun keluar negeri (jadi TKI).
“Pemerataan pendidikan dan
kesehatan
masih
jadi
tantangan
pembangunan di Jabar”, demikian kata
Armida
S
Alisjahbana,
Menteri
PPN/Bappenas
dalam
Musrenbang
RPJMD tahun 2013-2018 di Hotel
Horison Bandung tanggal 10 september
2013 lalu. “padahal, daerah jadi lini
terdepan dalam pelayanan masyarakat”
tandas guru besar UNPAD itu.
Pendidikan sebagai isu strategis
harus diperhatikan pemerataan dan
kualitasnya.
“pada
tahun
2014
diharapkan tidak ada lagi ruang kelas
yang rusak” imbuhnya lagi. Penyebaran
tenaga medis juga penting mengingat
masih banyak terjadi kematian ibu dan
bayi di pelosok Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan tidak menampik pernyataan
tersebut. “Sebenarnya SDM Jabar
mencukupi seperti halnya dokter dan
bidan, tetapi persebaran ke daerah
terpencil (pelosok) harus diakui kurang
merata” terangnya. „Saat ini, kami sedang
merancang konsep strategis pelibatan
www.pnpm-jabar.org

6. Semangat sauyunan
warga kampung NagaSalawu-Tasikmalaya
peran pemerintah kabupaten agar lebih
optimal” lanjutnya.
Pada dasarnya pembangunan di
Jawa Barat mengalami kemajuan
beberapa
tahun
terakhir.
Jumlah
penduduk miskin yang sebelumnya
berkisar di angka 10,65% (2011) sekarang
ini turun menjadi 9,89%.
6 Swadesa Okt/2013
Prosentase penduduk miskin di
wilayah pedesaan juga turun sebesar
0,83% (Data BPS, 2012). “Tingkat
pengangguran terbuka turun dari 12,08%
(2008) menjadi 9,08% (2012)” ungkap
Prof. Dr. Deny Juanda, Kepala Bappeda
provinsi Jawa Barat.
www.pnpm-jabar.org

7. Pemerataan pembangunan dan
kawasan memang menjadi prinsip dasar
kebijakan. Gubernur Ahmad Heryawan
dalam rancangan RPJMD tahun 20132018 telah menetapkan visi Pemerintah
Provinsi yaitu Jawa Barat Maju dan
Sejahtera untuk semua.
Kata “untuk semua” diartikan
sebagai
kondisi
dimana
hasil
pembangunan dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan, elemen dan komponen
masyarakat di27 kabupaten/kota.
Kesenjangan sebagai persoalan
pembangunan
Jawa
Barat
akan
diselesaikan
inovasi
perencanaan.
Penerapan RKPD Jawa Barat online
2101, km-0 pro poor, dan Rencana Aksi
7 Swadesa Okt/2013
Multipihak Implementasi Pekerjaan
sebagai
dukungan
lintas
sektor
diharapkan bisa memacu percepatan
pemerataan.
“pelibatan
masyarakat
berbasis penguatan aktor lokal akan
diutamakan”, imbuh Prof. Dr.Deny
Juanda.
Penjabaran visi melalui delapan
fokus pembangunan seperti pendidikan,
kesehatan,
infrastruktur,
ekonomi
pertanian dan bidang pembangunan
multisektor
yaitu
penanggulangan
kemiskinan.
Melalui usulan kegiatan prioritas
dengan mengacu 10 common goals,
pemerintah provinsi telah menerapkan
Jabar bebas putus jenjang sekolah
www.pnpm-jabar.org

8. melalui pemberian beasiswa, rehab
pemerintah desa”, imbuh mantan Sekda
sekolah, tunjangan guru swasta dan lain
Karawang itu.
sebagainya.
Pemprov Jawa Barat bertekad
Pemenuhan
pelayanan
dasar
untuk membangun keterkaitan pelaku
kesehatan ibu dan anak juga telah
dan sumber daya lokal yang dimiliki.
ditingkatkan melalui revitalisasi 500 unit
Tujuannya agar masyarakat lebih optimal
posyandu, penyediaan dokter dan bidan,
berperan dalam pembangunan. “untuk
penanggulangan
gizi
buruk
dan
itu, pelaku pembangunan seperti halnya
penyediaan alat kesehatan. “ pelatihan
pengurus UPK, Pendamping Lokal dan
kader kesehatan, bantuan operasional,
aktor pembangunan lainnya juga telah
pembenahan
ditingkatkan
sistem
kapasitasnya
informasi
melalui
posyandu juga
bimtek”, kata
menjadi
Drs.
Edi
garapan serius
Junaedi, PJO
Pemprov”,
PNPM
terang
Drs.
Mandiri
Arifin
Perdesaan
Kertasaputra,
Provinsi Jawa
Kepala
Barat (20/09).
Bangunan Poskesdes Desa Buana Mekar, Cibugel, Sumedang
BPMPD Jawa Barat.
Banyak praktisi sepakat bahwa
Di bidang infrastruktur, pemprov
pemerataan pembangunan di perdesaan
juga mengalokasikan bantuan untuk
telah meningkatkan capaian IPM (Indeks
pembangunan infrastruktur di 5316 desa
Pembangunan
Manusia)
secara
di Jawa Barat. “tidak hanya melalui
signifikan. Terbukti, pada tahun 2012
program Raksa Desa dan Desa Mandiri
IPM Jawa Barat menjadi 73,19 poin pada
Peradaban
sebagai
bantuan
tahun 2011 menjadi 72,32 73,19 poin.
infrastruktur, tetapi juga kegiatan
“dengan berkembangnya desa menjadi
peningkatan
kapasitas
aparatur
lokasi mandiri, maka laju urbanisasi
8 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

9. dapat ditekan” terang Ahmad Heryawan
dalam acara Gubernur Saba Desa.
Solusi Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan
merupakan
instrumen ampuh untuk menyadarkan
masyarakat miskin tentang potensi dan
sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya,
mereka terdorong untuk berpartisipasi
aktif dalam kegiatan pembangunan.
Banyak ahli sepakat, penanggulangan
kemiskinan tidak cukup hanya dengan
memberikan bantuan material, tetapi
juga
peningkatan
kualitas
hidup
termasuk mindset.
PNPM Mandiri Perdesaan yang
hadir di provinsi Jawa Barat sejak tahun
1998 (kala itu bernama Program
9 Swadesa Okt/2013
Pengembangan Kecamatan), terbukti
menjadi
pendorong
meningkatnya
kualitas dan kuantitas masyarakat
perdesaan Jawa Barat. Tidak hanya di
bidang infrastruktur dan perekomian,
tetapi juga perubahan perilaku melalui
pelatihan intensif masyarakat.
Pelaksanaan
PNPM
Mandiri
Perdesaan bertumpu pada pendekatan
partisipatif (utamanya RTM dan kaum
perempuan). “masyarakat di desa saya
menjadi melek perencanaan contohnya
musdus, musdes atau musrenbangdes”
ujar
Pipip
Wuryana,
Kades
Margalaksana, Kec. Salawu Tasikmalaya
yang bulan Juni lalu mendapat
penghargaan desa partisipatif.
Penguatan kapasitas kelembagaan
masyarakat juga terfasilitasi oleh PNPM
Mandiri Perdesaan. BKAD misalnya,
sebagai lembaga kerjasama antar desa,
perannya dianggap penting karena akses
yang berhasil dibangun oleh PNPM
Mandiri Perdesaan.”sebagai pengurus,
saya terbiasa mengikuti musrenbang dari
tingkat
desa,
kecamatan
hingga
kabupaten” kata Otong Hasbana, Ketua
BKAD Kadugede kuningan yang juga
mendapat penghargaan Sikompak Award
nasional beberapa waktu lalu (18/06).
www.pnpm-jabar.org

10. pengerjaannya, kegiatan tersebut telah
menyerap
sekurang-kurangnya
12.593.080 HOK (Hari Orang Kerja).
Untuk
memeratakan
Apabila ditotal, telah terbangun
pembangunan di perdesaan, sejak tahun
jalan desa sepanjang 11.105 km, 1737 unit
1998 PNPM Mandiri Perdesaan telah
jembatan,
783
menjangkau
unit pasar desa,
ribuan desa di
2276 unit MCK
Jawa
Barat.
umum dan 1329
Pada
tahun
unit bangunan
2013
saja,
irigasi yang total
tidak kurang
panjangnya 1118
dari 4254 desa
km..
Karena
di
422
bersifat bottomkecamatan 17
up
(usulan
kabupaten
partisipatif),
menjadi lokasi
dapat dipastikan
sasaran.
bahwa kegiatan
Daerah sulit
saranaseperti halnya
Kerjabakti warga desa Tanjungsiang-Subang Dalam pembukaan jalan desa
prasarana
Rumpin
tersebut sesuai dengan kebutuhan
(Bogor), cidaun (Cianjur), langkaplancarMPd TA 2012)
(PNPM
mendasar masyarakat setempat.
(Pangandaran) dan daerah sulit lainnya
Demikian halnya peningkatan
telah digarap dengan baik dan terpadu.
akses masyarakat terhadap layanan
Kurun waktu 1998 s/d2013,
pendidikan dan kesehatan. “selama 15
alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan
tahun, tidak kurang dari 8158 unit
di
Jawa
Barat
mencapai
Rp.
sekolah baru, pemberian beasiswa untuk
4.104.465.390.000,-.
Alokasi
dana
2977 siswa dan pendirian 6049 unit Pos
tersebut telah dimanfaatkan untuk
Kesehatan Desa telah dibangun”, terang
pembangunan sarana-prasarana dasar
yang totalnya 85.670 unit lebih. Dalam
10 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

11. Puji Wiraatmaja, Spesialis Infrastruktur
RMC III.
Persoalannya bukan semata-mata
pada penyediaan dana BLM, tetapi
bagaimanakah masyarakat terlibat aktif
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
(swadaya) hingga ke pelestariannya.
Melalui adanya penggalian gagasan,
perencanaan partisipatif dari tingkat
RT/dusun, sense of belonging
lebih tercipta di masyarakat.
“tumbuhnya
semangat
kebersamaan itulah yang lebih
penting,” ujar Drs. Edi Junaedi,
PJO provinsi (10/09).
masih mendominasi wilayah perdesaan
mulai dari Kab. Bogor, Karawang,
Indramayu hingga cianjur. Dengan
alasan klasik yaitu tanpa agunan,
kegiatan rentenir cukup menjamur
meskipun masyarakat sadar akan resiko
bunga yang begitu tinggi.
Melalui program Usaha Ekonomi
Produktif
dan
Simpan
Pinjam
Perempuan atau lebih dikenal UEP/SPP,
PNPM Mandiri Perdesaan menjawa
persoalan tersebut. Tanpa agunan serta
dengan bunga nan rendah, masyarakat
miskin difasilitasi untuk mendapatkan
modal. Syarat utamanya berkelompok
Data
BPS
2012
menyebutkan, 42% penduduk
miskin Jawa Barat berada di
Kelompok SPP Pengrajin Opak, binaan UPK Tanjungsiang-SUBANG
perdesaan. Persoalan serius
agar terjadi kontrol dan ikatan
mereka
adalah
terbatasnya
akses
kebersamaan.
permodalan usaha. Jebakan rentenir
11 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

12. Hasilnya bisa dikatakan sangat
positif. Dari alokasi modal UEP sebesar
Rp.71.038.408.393,- saat ini telah
berkembang
menjadi
Rp.
120.636.390.287,-.Pun halnya program
SPP, dari modal Rp.507.571.502.189,kini
menjadi
Rp.724.460.818.667,-.
Tidak kurang dari 101.082 kelompok
usaha di 4254 desa di Jawa Barat telah
terlayani.
Perkembangan
tersebut
menyimpulkan bahwa masyarakat lebih
mudah didorong kemajuan usahanya
dengan berkelompok. Pada saat ini tidak
kurang dari 438 kantor UPK (termasuk
phase-out) menjadi mitra permodalan
masyarakat miskin. “tidak sedikit pula
UPK yang memiliki saldo perguliran
diatas Rp. 7 milyar” terang Rohman,
spesialis MIS RMC.
Pembelajaran masyarakat peduli
Inti pemerataan pembangunan
bukan hanya menyangkut pendanaan,
tetapi juga bagaimana menciptakan
kader/pelaku
pembangunan
di
perdesaan. Selama ini, pembangunan
sering dibebankan pada pemangku
kepentingan seperti halnya pemerintah
desa. “Pekerjaan pemerintah desa
12 Swadesa Okt/2013
semakin terbantu dengan adanya pelaku
seperti halnya TPK, KPMD, Kader teknis
dan lain sebagainya”, terang Pipip
Wuryana, Kades Margalaksana (10/06).
Berdasar data yang dihimpun MIS
RMC, sampai dengan tahun 2013, PNPM
MPd di Jabar berhasil mendidik 42.500
orang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
Mereka adalah tenaga terlatih yang
mengurusi usulan, pelaksanaan hingga
pengawasan pembangunan. Tak hanya
itu, sekitar
1.266 orang menjadi
Pengurus UPK di 422 kecamatan lebih.
Berbagai kelembagaan seperti
BKAD, BP-UPK, TP2, TV, TP3 dan
kelembagaan lain, membuat masyarakat
desa tergerak untuk memajukan desanya
secara mandiri. Pada Tahun 2013, PNPM
Mandiri Perdesaan mengalokasikan dana
tidak kurang dari Rp. 5 milyar untuk
berbagai pelatihan peningkatan kapasitas
aktor pembangunan perdesaan tersebut.
Pembelajaran
terhadap
masyarakat memang menjadi fokus
PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui
fasilitasi pembentukan Pokja RBM
(Ruang Belajar Masyarakat) di tingkat
kabupaten maupun kecamatan, saat ini
sudah tak aneh jika terdapat kader
pembangunan desa yang menguasai
www.pnpm-jabar.org

13. masalah teknis, perencanaan, hingga ke
masalah hukum dan advokasi. “beberapa
kader
RBM
turut
aktif
dalam
penyebarluasan
informasi
PNPM,
bahkan tak sedikit yang berhasil
menanganani kasus korupsi seperti
halnya di Panjalu”, tegas Sutarjo,
Fasilitator Ciamis.
Menebar Semangat Sauyunan
Hadirnya
PNPM
Mandiri
Perdesaan di 4254 desa di 17 kabupaten
Jawa Barat mendapat sambutan baik
pemerintah daerah. Pemenuhan cost
sharing atau DDUB tidak menjadi beban.
Bahkan, beberapa kabupaten seperti
halnya Bandung menambah dana dari
5% ketentuan minimalnya. “Total dana
cost sharing TA 2013 mencapai
Rp.33.487.100.000,-“ ujar Rohman,
Spesialis MIS.
Selain cost sharing, penyediaan
dana PAP menjadi bukti dukungan
positif pemerintah kabupaten. Semua itu
bermula pada pengakuan terhadap
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
di wilayahnya. Pimpinan daerah sekelas
Bupati Bogor, Purwakarta, Cianjur,
Kuningan dan kabupaten lain, tak
merasa segan untuk meresmikan hasil
13 Swadesa Okt/2013
kegiatan fisik apakah itu jalan desa,
posyandu, madrasah dan sarana lainnya.
Dukungan
terhadap
kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan juga diberikan
oleh masyarakat desa. Tak peduli miskin,
mereka berlomba menyumbangkan aset
yang dimiliki. Tidak hanya tenaga,
pikiran ataupun makanan, tetapi juga
hibah tanah dan aset berharga lainnya.
“dalam prasasti selalu disebutkan
besaran swadaya yang disumbangkan
dan itulah keberhasilan membangun
kepedulian”, kata Puji Wiraatmaja,
Spesialis Infrastruktur.
(TA
2011)
Warga
Desa
CiceretCigaronggong,
Kec.CibalongGarut,
bergotong royong mengangkat batu sungai
untuk pembuatan saluran irigasi (P:1530 m)
sebagai pengairan 25 ha sawah (BLM
Rp.282 juta, swadaya Rp.4,5 juta).
www.pnpm-jabar.org

14. BPMPD JABAR Sukses Mengawal
PNPM Mandiri Perdesaan
Selasa, 18 Juni 2013, menjadi hari
bersejarah bagi provinsi Jawa Barat,
khususnya dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan. Sekian lama dinanti,
Jawa
Barat
dinobatkan
sebagai
pemenang nasional Anugerah Si Kompak
Award 2013. Tak tanggung-tanggung,
dua kategori berhasil diraih bersamaan
di tahun 2013.
Dua kategori tersebut adalah
Pertama, untuk bidang Kelembagaan,
Kemitraan dan Kerjasama serta Peran
14 Swadesa Okt/2013
dan Fungsi BKAD (Badan Kerjasama
Antar Desa) yang diraih Kecamatan
Kadugede, Kab. Kuningan. Kedua, untuk
bidang PPD (Perencanaan Pembangunan
Desa) yang diraih Desa Margalaksana,
Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
Di hadapan puluhan Bupati,
Kepala BPMPD provinsi, Kepala BPMPD
Kabupaten, PJO prov dan PJOkab seIndonesia, Piala cantik berwarna kuning
keemasan itu diserahkan langsung oleh
Mendagri Gamawan Fauzi. Penerima
piala dari Jawa Barat adalah Sdr. Otong
Hasbana (Ketua BKAD Kadugede) dan
Pipip Wuryana (Kades Margalaksana).
www.pnpm-jabar.org

15. Hadir menemani kedua penerima
piala tersebut Kepala BPMPD provinsi
Jawa Barat Drs. Arifin Kertasaputra dan
Drs. Moh Edi Junaedi selaku PJO
provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa
Barat. Kab. Tasikmalaya dan Bupati serta
tim Satker BPMPD Kab.
Kuningan.
Tepuk tangan meriah
mewarnai penghargaan yang
turut disaksikan Menko Kesra
Agung
Laksono,
Sujana
Rohyat selaku Deputi Bidang
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Menko Kesra,
Tarmizi A Karim selaku
Dirjen PMD Kemendagri
serta
beberapa
pejabat
kementrian lainnya.
Sebagai
penerima
anugerah, Otong Hasbana
merasa bangga sekaligus
terharus
dengan
penganugerahan
tersebut.
“Ini merupakan prestasi, tapi sekaligus
beban bagi pengurus BKAD untuk
bekerja lebih baik”, tegasnya.
Pernyataan
senada
juga
disampaikan Pipip Wuryana. “meskipun
awalnya nggak pede mas, tapi dengan
15 Swadesa Okt/2013
penganugerahan piala ini saya optimis
kedepannya desa kami akan lebih baik”
paparnya.
Penganuegarahan Si Kompak
Award Tahun 2013 yang bertempat di
Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta itu,
mendapat sambutan meriah karena
dalam sambutannya Menko Kesra Agung
Laksono menyatakan bahwa PNPM
Mandiri Perdesaan adalah program
terbaik yang harus dilanjutkan.
Dalam kesempatan itu pula,
Gubernur Ahmad Heryawan dinobatkan
www.pnpm-jabar.org

16. sebagai
pembina
PNPM
Mandiri
Perdesaan terbaik di tingkat provinsi.
Dukungan pendanaan APBD berupa
PAP, pembuatan gerai produk UPK
ataupun program pemberdayaan desa
yang sejenis telah mengantarkan hal itu.
Setelah
terbebas
dari
jerat
rentenir, dimana rumah tangga miskin di
perdesaan Jawa Barat difasilitasi dengan
kemudahan akses meminjam modal
usaha di UPK, tahap selanjutnya adalah
menguatkan produk mereka dengan
dukungan pemasaran.
Gerai adalah salah satu program
masterpiece
dukungan
pemprov
terhadap pemasaran produk usaha
kelompok peminjam SPP/UEP. Tak
hanya konsen disitu, gerai juga menjadi
media peningkatan kapasitas manajemen
usaha melalui berbagai pelatihan yang
dibuat secara terpadu.
“Sewaktu kami berkunjung ke
daerah, masyarakat selalu mengharapkan
agar
PNPM
Mandiri
Perdesaan
diteruskan”, terang Gubernur kelahiran
Sukabumi tersebut. “Masyarakat bisa
merasakan hasil positif kegiatan fisik,
pendidikan
maupun
kesehatan”,
imbuhnya.
16 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

17. Selasa, 17/09/2013. Majelis Hakim
Pengadilan
Tipikor
Bandung
menjatuhkan vonis terhadap mantan
pengurus UPK Malangbong Garut
periode 2007-2010. Lilis (eks Ketua) dan
Haris (eks Sekretaris) divonis 1,6 tahun
pidana
kurungan
sedangkan
Ida
Widaningsih (eks Bendahara) divonis 2,6
tahun, menyusul korupsi dana UPK
sebesar Rp.1,1 milyar yang berhasil
dibuktikan oleh JPU di persidangan
Sukabumi. Koswara Awaludin, 43 th,
mantan ketua UPK Caringin Kab.
Sukabumi, ditangkap Kejari Cibadak
Kamis malam 20/09/2013.
Sebelumnya, lelaki asal desa Caringin
itu dinyatakan DPO setelah tiga kali
pemanggilan tidak dipenuhi.
Penangkapan dilakukan oleh Kejari
bekerjasama Satreskrim Polres
Sukabumi menyusul dugaan hilangnya
dana PNPM Mandiri Perdesaan Kec.
Caringin sebesar Rp.1,2 milyar
berdasar audit tim gabungan RMC dan
NMC pada tahun 2011.
17 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

18. Karawang, (Jumat, 20/09/2013)
Kepala BPMPD Jawa Barat, Drs.
Arifin
Kertasaputra
meresmikan
kantor baru UPK Tirtamulya Kab.
Karawang. Dalam
sambutannya,
mantan
sekda
Karawang
itu
menegaskan pentingnya pelayanan
maksimal UPK terhadap masyarakat
miskin agar lebih sejahtera bersama
PNPM Mandiri Perdesaan.
Kamis, 19/09/2013. BPMPD Jawa
Barat menggelar Rakor khusus
bertema “evaluasi percepatan
penyerapan dana PNPM MPd TA
2013”. Selain perwakilan Satker
Kabupaten dan Faskab, acara
tersebut juga dihadiri tim Satker
PMD Kemendagri, NMC dan RMC
Jakarta. Tidak hanya menyangkut
BLM,
rakorsus
juga
mengidentifikasi status fasilitator
dan pelaku yang masuk DCT
Pemilu 2014.
18 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

19. Bandung, 28/09/2013. Satker
BPMPD Jawa Barat bekerjasama
dengan Tim RMC menggelar seleksi
Fasilitator Kabupaten di aula
BPMPD Jawa Barat. Seleksi yang
digelar sehari penuh itu menyusul
kekosongan di dua tempat yaitu
Garut dan Karawang. Tujuh asisten
Faskab mengikuti seleksi tersebut.
Pada hari yang sama juga digelar
seleksi untuk mengisi kekosongan
tiga orang asisten Faskab.
27/09/2013.Bintek Pendamping
Lokal. Upaya peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan di perdesaan
difasilitasi BPMPD Jawa Barat
dengan penyelenggaraan Bimtek
(Bimbingan Teknis). Seluruh PL di
422 kecamatan lokasi PNPM
Mandiri Perdesaan dilatih berbagai
kompetensi penting menyangkut
manajemen keuangan program,
pendampingan sarana-prasana, serta
pengawasan perencanaan desa.
Bintek dilakukan dengan sistem
kluster (Cirebon, Tasikmalaya,
Bekasi, Lembang, dan Purwakarta)
19 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

20. Pemprov bantu pembuatan
Gerai Produk kelompok
SPP/UEP
Gerai tersebut dimaksudkan sebagai
fasilitas promosi bagi aneka produk dan jasa
kelompok usaha binaan PNPM Mandiri
Perdesaan. Tak hanya itu, pembinaan usaha
juga akan diberikan karena di gerai tersebut
terdapat ruang pelatihan pengembangan
usaha kelompok. “kami optimis, setelah
Pembukaan akses permodalan
PNPM Mandiri Perdesaan telah
mendorong perkembangan dunia
usaha di perdesaan. Melalui
program UEP/SPP, mayarakat yang
semula miskin difasilitasi untuk
bangkit.
Secara berkelompok mereka
diberi
kesempatan
mendapat
pinjaman tanpa agunan. 15 tahun
perkembanganya di Jawa Barat,
tidak kurang dari 101.082 kelompok
UEP/SPP berkembang dengan aneka
produk maupun jasanya.
Sudah jamak terjadi bahwa
pemasaran produk usaha di
perdesaan bersifat konvensioal. Manajemen
yang dikembangkanyapun ala kadarnya. Hal
tersebut berakibat tidak berkembangnya
usaha. Mendasar situasi kritis itulah,
Pemerintah provinsi Jawa Barat mengambil
langkah taktis. Salah satunya dengan
pengalokasian Rp.1 milyar/kabupaten untuk
pembuatan gerai.
produk dipasarkan digerai nantinya akan
menambah
angka
penjualan
usaha
kelompok”, terang Drs. Arifin Kertasaputra,
Kepala BPMPD Jawa Barat.
UPK Tanjungkerta Sumedang sudah
mempraktekan hal tersebut. Dengan
bantuan promosi baik melalui etalase, even
dan jaringan pemasaran lain, kelompok
penghasil ayam panggang di kecamatan
20 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

21. tersebut sekarang ini berkembang cukup
Dengan adanya gerai, dukungan dari
pesat.
SKPD/OPD lain di kabupaten diharapkan
“dikarenakan banyak orang tahu dan
muncul. Contoh dari dinas koperasi, UMKM,
merasa cocok rasa, mungkin juga harganya,
disperindag dan SKPD lain yang memiliki misi
akhirnya banyak yang pesan”, imbuh Drs.
program yang sama. Sebagaimana prinsip
Arifin Kertasaputra.
PNPM Mandiri Perdesaan, maka dukungan
Pada tahun 2013, sudah tiga
lintas sektor diperlukan termasuk dalam
kabupaten
yang
pengo
mengerjakan
ptimal
pembuatan gerai. Selain
an
Majalengka
dan
gerai.
Sumedang,
juga
Disitul
Purwakarta.
ah
Gerai tersebut
pentin
menempati tanah tidak
gnya
kurang 1000 meter
prakar
persegi. Desain yang
sa dan
ditentukan,
selain
dukun
berupa outlet/etalase,
gan
juga tempat pelatihan
lokal
(capacity building).
Etalase nantinya
berfungsi sebagai media
Proses pengerjaan bangunan Gerai Kab.Sumedang
pemasar
berbagai
produk yang originial memang produksi
kelompok peminjam SPP/UEP. Contohnya,
kecimping, opak, asinan, dodol, bambu
kreatif dan lain sebagainya. “di satu
kabupaten nantinya terdapat puluhan hingga
ratusan produk”, tegas Drs. Arifin
Kertasaputra.
21 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

22. Bertahan Pada Asa Tersisa *
(Strategi pelestarian UPK Phase-Out
Bojongsoang-Kab.Bandung)
Bertahan di masa phase-out
bukan pekerjaan mudah. Tidak adanya
suntikan BLM membuat lemas.
Lunturnya
komitmen
juga
menjadi problem. Di beberapa
lokasi, phase-out menjadi awal
ketidakberlanjutan
kegiatan.
Kegiatan
perguliran
dana
simpan-pinjam sebagai warisan
PPK/PNPM Mandiri Perdesaan
akhirnya tinggal cerita.
Namun cerita tersebut tak
dialami
UPK
Sauyunan
Bojongsoang yang dibentuk
Desember 2001 lalu. Setelah
dinyatakan phase-out pada tahun
2007, UPK yang diketuai Agus
Surahman itu mencoba bertahan meski
dengan status keuangan defisit Rp. 60
juta. Kala itu, pinjaman bermasalah
mencapai Rp. 503.649.999,-. Anggapan
hibah terhadap dana tersebut menjadi
tantangan berat pemulihannya.
22 Swadesa Okt/2013
Agus Surahman, dibantu Ipin
Aripin (Ketua BKAD), Puji Setya
(Ketua BP-UPK), dan Cucu Barmana
(Tim Verifikasi) membenahi anggapan
salah tersebut. Meski tak seluruhnya
berhasil, Agus bersama pengurus lain
tetap melakukan perguliran. Disamping
penyelenggaraan MAD, pengurus juga
aktif koordinasi dengan Ibu Lilis,
Pembinaan kelompok peminjam SPP
PJOK. Alhasil sampai saat ini terlayani
34 kelompok SPP.
Pelayanan
dan
pembinaan
terhadap 34 kelompok itulah yang
menyemangati pengurus hingga kini.
Tekad untuk melestarikan aset tersebut
menjadi energi yang terus menyala.
www.pnpm-jabar.org

23. “Meskipun perolehan jasa tak seberapa,
bagi kami yang penting masyarakat
miskin tetap terlayani modal usahanya”,
ungkap Agus yang menjadi Ketua UPK
sejak tahun 2004 itu.
out, kondisi keuangan UPK defisit
tidak kurang dari Rp.60 juta
Tekad
itulah
yang
menghidupkan spirit kemandirian. Atas
konsistensi itulah, pada tahun 2012
UPK Sauyunan mendapat
Anugerah Si Kompak Award
untuk kategori Phase-out dari
Pemkab Bandung. Agus yang
pernah mengetuai Forum
UPK
kab.
Bandung
menyatakan bahwa UEP/SPP
adalah
warisan
yang
bermanfaat bagi orang miskin
di perdesaan dan karenanya
harus dilestarikan. (*Agus Sr)
Bupati Dadang Naser memberikan piala Si kompak kepada
pengurus memang masa berat
Phase-outUPK phase-out Bojongsoang (2012)
berat. Harapan untuk mendapatkan
suntikan modal BLM bisa dikata tidak
pernah didapat. Namun, bemodal visi
sebagai
lembaga
peningkat
kesejahteraan
masyarakat
melalui
pelestarian PPK, pengurus UPK terus
berupaya
menjalankan
kegiatan
perguliran dari sisa dana yang ada. Pada
tahun 2007, sebagai tahun awal phase23 Swadesa Okt/2013
“UEP/SPP adalah
warisan yang
bermanfaat bagi orang
miskin dan karenanya
harus dilestarikan”
terang Agus Surahman
www.pnpm-jabar.org

24. Air Solusi Kehidupan
beraturan yang diperparah dengan
minimnya daerah tangkapan air menjadi
pemicu kelangkaannya.
Keadaan itu mengusik warga
Singalancap, Desa Singajaya, Kec.
Cibalong Kab.Tasikmalaya. Dikelilingi
Warga Ds.Singaja gotong royong kerjakan SAB
(Oleh : Mahmud Yusuf, S.Fil, sekretaris UPK Cibalong)
Air adalah senyawa penting
kehidupan. Tak hanya untuk minum,
tetapi juga untuk pertanian, peternakan
dan penghidupan lainnya. Di bumi,
tersedia air tidak kurang dari 1,4 triliun
kilometer kubik (330 juta mil³).
Sayangnya, air kadang tak bersahabat.
Melimpah di musim penghujan dan
menghilang di musim kemarau. Iklim tak
24 Swadesa Okt/2013
pegunungan, warga memang alami
kesulitan air bersih. Sumber air berada di
sungai sejauh 300 meter dengan
ketinggian 50 mtr, maka bagi warga yang
tidak kuat mengangkut harus merogoh
kocek. “uang Rp. 25 ribu hanya setara
dengan 175 liter air sedangkan
kebutuhannya rata-ratanya 875 liter”,
kata Ustad Rouf, warga setempat.
www.pnpm-jabar.org

25. Penggunaan diesel pernah dicoba.
diperluas untuk kampung Banceuy dan
Hasilnya
tak
seberapa
karena
Rancamulya. TPK yang diketuai Endang
kemiringannya mencapai 70 derajat. Pun
Supriyadi bergerak cepat merealisasi
demikian, warga tetap menginginkan
dana tersebut.
pompanisasi. Pada tahun 2009, usulan
Warga bahu membahu bersama
tersebut dalam musdes dikalahkan oleh
KPMD dan Pemerintah Desa. Setelah 86
pembangunan jalan, madrasah dan MCK.
hari pengerjaan, pompanisasi di-MDST“tak putus asa
kan.
warga
Bersamaan
mengusulkan
itu
pula
lagi
dan
dibentuk Tim
hasilnya pada
Pemelihara
tanggal 11 mei
dengan
2010
masuk
komposisi
dalam
Andung
penetapan RKP
(ketua),
Desa” imbuh
neneng
Yusuf yang kini
(sekretaris),
menjasi
Eet
sekretaris UPK
(Bendahara),
Ramai Warga mengambil air dari SAB PNPM MPd
Cibalong.
Ujang
Desa Singajaya, Cibalong, Tasikmalaya
Pada
(operator
tanggal 22 januari 2011 dilakukan
mesin). Dengan iuran Rp.250,-/liter,
rembug kesanggupan dan terkumpulah
sampai bulan Oktober 2012, kas Tim
swadaya sebesar Rp. 13.755.750,-.
pemelihara mencapai Rp. 10.000.000,-.
Setelah diverifikasi, pada acara MAD
Kas tersebut untuk pemeliharaan mesin
penetapan tangga 28 April 2011, usulan
dan jaringan.
pompanisasi masuk dalam SPC dengan
Saat ini, bangunan sarana air
alokasi BLM sebesar Rp. 115.798.600,- .
bersih telah dinikmati tidak kurang 140
Usulan semula untuk Singalancap
KK 586 warga. Daden A Solihin, Kades
25 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

26. Singajaya menyatakan rasa syukurnya.
“Saya berharap Kampung Singalancap
jadi percontohan pengelolaan air dengan
pembuatan PERDES” terangnya.
Perdes sebagai Rasa Syukur
Desa
haurkuning,
Kec.
Nusaherang Kab.Kuningan merupakan
desa koservasi karena berdekatan
dengan hutan lindung.
Di sana
terdapat banyak potensi
sumber
mata air. Namun
ironis,
warga
sering kesulitan air bersih.
Sejak
tahun
1982,
sesungguhnya telah dibangun SAB
(Sarana
Air
Bersih).
Tetapi,
kerusakan tak pernah diperbaiki.
Wargapun harus bersabar untuk
mendapat air satu ember dengan
mengantri semalaman.
Padahal di musim kemarau pun
debit di sumber air memadai (5
liter/detik). Jarak sumber ke
rumah warga sekitar 400 meter dan
dibagian hilir telah ada bak
penampung
berukuran
18
mtr
persegi.
Namun
telah
rusak
bertahun-tahun.
26 Swadesa Okt/2013
Pada tahun 2011, setelah
dilakukan
pemetaan
kebutuhan,
musyawarah
perencanaan
dan
terpenting komitmen pemeliharaan,
akhirnya
warga
menyetujui
pembangunan
SAB
di
lokasi
tersebut.
Sesuai
usulan,
SAB
berukuran
160
meter/12
jam
diperkirakan
bisa
memenuhi
kebutuhan 4 dusun (500 Keluarga).
Usulan
PNPM
Mandiri
Perdesaan
yang
bersifat
open
menu, pada dasarnya sebagai acuan
bagi
masyarakat
bersama
fasilitator
untuk
mengusulkan
kegiatan yang dianggap vital akan
menyelesaikan masalah.
Deni, Fasilitator Teknik,
berupaya mengawal usulan melalui
fasilitasi
surver
teknis,
musyawarah,
pelaksanaan
hingga
pemeliharaan.
Disisi
lain,
keingingan
masyarakat
sudah
bulat. Sarana Air Bersih harus
terbangun dan terpelihara.
Apalagi, warga merasa air
benar-benar
yang
paling
dibutuhkan.
Sebelumnya
sering
terjadi ribut rebutan air.
www.pnpm-jabar.org

27. Alhasil, pada tahun 2012
tahun 2008 itu mengatur: (1)
usulan SAB terdanai. Alokasi BLM
Penetapan
Badan
Pengawas
dan
sebesar Rp.93.433.000,- ditambah
Direksi (pengelola), (2) tugas
dengan dana swadaya masyarakat
dan wewenang serta (3) pelaporan
sebesar Rp.4.917.000,-. Ukurannya
pertanggungjawaban.
40 meter persegi. Kurang lebih 3
Saat ini, direksi telah
bulan
menetapkan
pengerjaan,
aturan
warga
bahupemanfaatan
membahu ikut
SAB. Untuk 0gotong
20
kubik
royong.
dihargai Rp.
Pada
10
ribu,
tanggal
21
selebihnya
November
dikalikan
2012,
Rp.500
pembangunan
ribu/meter
SAB berhasil
kubiknya.
di MDST-kan.
Rinciannya,
SAB Desa Haurkuning, digunakan oleh warga di 4 dusun 40%
Warga
untuk
bersukacita.
Begitu
pula
dana pemeliharaan (termasuk honor
Pemerintah Desa.Pembangunan SAB
pengelola) dan 60% untuk APBDes.
ini secara otomatis memfungsikan
Dalam sebulan bisa mendapat
kembali PERDES No.04/2008 tentang
income Rp.4 juta/bulan.”tapi ini
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
bukan untuk profit semata, yang
Pengelola Air Minum dan Lembaga
lebih penting adalah pemanfaatan
Keuangan Mikro (PAM-LKM).
untuk warga,”tegas Pepen, Kaur
PERDES yang disahkan oleh
Ekbang Pemdes Haurkuning (Deni,FT
Kepala Desa Nana Rusmana pada
Nusaherang-Kuningan)
27 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

28. terdapat sungai yang cukup menyulitkan
untuk angkut hasil panen.
Selama ini, masyarakat swadaya
membuat jembatan berbahan bambu.
Tentu hanya untuk dilewati pejalan kaki
saja. Selain bambunya yang lapuk, sungai
cukup
curan
dengan
Kondisi Jembatan sebelum dibangun, tidak permanen
kedalaman tidak kurang dari
dan membahayakan penggunanya
6 meter.
Tahun
2011
merupakan tahun bersejarah
bagi masyarakat dusun pasir
gombong.
Tak
dinyana,
usulan
pembangunan
jembatan bambu tersebut
menempati posisi rangking 2
pada saat MAD, menyisihkan
20 usulan lain di tahun
tersebut.
Melalui survey teknis,
desain RAB, dan studi
Dusun Pasir gombong, merupakan salah
kelayakan lainya, jembatan bambu di
satu
dusun
di
desa
Pasirbaru,
pasir gombong disetujui untuk dirubah
Kec.Pagelaran. Sebagai desa berkontur
menjadi jembatan gelagar baja. BLM
pegunungan, dusun ini relatif terpencil
yang di alokasikan sebesar Rp.
dan berjarak tidak kurang dari 60 km
Rp.224.179.000,-.
dari ibukota Cianjur. Pencaharian
Swadaya masyarakat bukanhanya
masyarakat sehari-hari sebagai petani.
pada swadaya material dan tenaga waktu
Dengan penghasilan yang tak
pembangunannya, tetapi juga dengah
seberapa,
masyarakat
dusun
hibah tanah mengingat prasyarat lebar
pasirgombong berharap perubahan dari
jalan penghubung minimal 2,5 meter
PNPM. Pasalnya, di dusun tersebut
Tekad Baja untuk Jembatan Baja
28 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

29. sedangkan sebelumnya Cuma 1 meter.
Itupun ditambah kewajiban memasang
batu jalan per KK 10 meter.
ibukota Bogor. Kontur sebagian wilayah
perbukitan, ditengahnya terdapat sungai
Cisarua.
Sungai
itulah
yang
membatasi kehidupan sebagian
masyarakat Desa Cigudeg. Demi
mengatasi hal itu, masyarakat
membikin
jembatan
darurat
berbahan baku bambu. Tentu
Kondisi Jembatan setelah dibangun kokoh, nyaman dan
saja
hanya
untuk
tidak membahayakan
penyebarangan kaki, tak lebih
dari itu.
Sejak awal sesungguhnya muncul
Khoirudin, ST (FT Cigudeg-Bogor)
Jembatan
kebutuhan
langka
mungkin
di
daerah
bukan
yang
berkecukupan maju. Apalagi di lokasi
yang sudah tersedia sejak dulunya. Tentu
beda dengan desa terisolir dengan kondisi
ekonomi warganya yang lemah. Adanya
bantuan dana tentu sangat dibutuhkan.
Dusun Cisarua, Desa Banyuresmi,
Kec.Cigudeg, Bogor merupakan salah satu
harapan.
Jika
dipermanenkan,
jembatan
tentu
tersebut
menguntungkan
banyak hal. Namun 10 tahun lebih,
harapan tinggal harapan. Tekad gotong
royongpun
menyeruak
setelah
MAD
menetapkan alokasi BLM tahun 2009.
Berdasar RAB, pembangunannya
menyerap
dana
Rp.76.830.000,-
tidak
kurang
dari
dengan
alokasi
BLM
desa berjarak lebih dari 30 km dari
29 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

30. Rp.66.365.000,-,
masyarakat
pun
berswadaya sebesar Rp.10.465.000,-
Kondisi sebelum & sesudah jembatan Cisarua dibangun
.
Akhirnya jembatan lengkung
sepanjang 15 meter dengan lebar 2 meter
terbangun kokoh. Tidak kurang dari 100
Kepala Keluarga bersyukur tiada habisnya.
Ini bukan hanya persoalan fisik, tetapi
batin yang begitu gembira setelah merasa
adanya perubahan dari jembatan tersebut.
Aden, Tokoh masyarakat setempat
mengungkapkan,”sejak
jembatan
dibangun, anak-anak sekolah, petani, dan
Selama lima tahun, 2008-2013, PNPM
Mandiri Perdesaan di Jawa Barat telah
menfasilitasi terbangunnya jembatan
desa 1737 unit. 80% jembatan tersebut
terpelihara baik dan dimanfaatkan
sebagai penunjang kegiatan ekonomi,
saya sendiri bisa menyadari bahwa PNPM
Mandiri memang luar biasa, “tegas pria
pendidikan, agama dsb
berkumis itu.
30 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

31. masing-masing 4,3 tahun dan 4 tahun hukum
penjara. Selain membayar uang pengganti
sebesar Rp.1,1 milyar, mereka juga
diharuskan membayar denda sebesar Rp.200
juta.
Vonis ini dijatuhkan majelis hakim
menyusul tindak pidana korupsi
sebesar Rp.2,5 milyar oleh kedua ibu
rumah tangga itu. Dikabarkan,
keduanya tergoda gaya hidup (life
style) sehingga nekat membuat
kelompok fiktif dalam perguliran
program SPP/UEP di Kecamatan
Panjalu demi memperkaya diri
sendiri.
Dengan dugaan yang sama
pada tanggal 24 Juli 2013 Pengadilan
Tipikor Bandung kembali memvonis
Odah Aliyah, eks Ketua UPK TarajuTasikmalaya periode 2001-2010.
Majelis Hakim yang beranggotakan
Suasana sidang Tipikor dugaan korupsi dana UPK
PNPM MPd Kec.Taraju-Tasikmalaya (Juni, 2013)
syamsudin, SH, Heri Sutanto, SH dan
Adriano SH menjatuhkan vonis 2,6
Tanggal 1 November 2012, Imas
tahun pidana kurungan menyusul kerugian
Nurjanah dan Nining Juaningsih mantan
negara akibat tindak pidana korupsi ibu
sekretaris dan bendahara UPK Panjalurumah tangga itu sebesar Rp. 951 juta.
Ciamis menangis tersedu. Hakim pengadilan
Berlanjut pada tanggal 17 september
Tipikor Bandung yang diketuai I Gusti
2013, Pengadilan Tipikor Bandung kembali
Lanang, mengganjar keduanya dengan vonis
31 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

32. mengganjar
mantan
pengurus
UPK
Malangbong-Garut. Lilis (eks Ketua) dan
Haris (eks Sekretaris) divonis 1,6 pidana
penjara menyusul kerugian negara akibat
tidak pidana korupsi senilai Rp.140 juta (Lilis)
dan Rp.30 juta (Haris). Sedangkan Ida
Widaningsih (eks Bendahara) divonis 2,6
tahun
karena
merugikan
negara
sebesar Rp.
913.382.00
0,-.
Bers
elang dua
hari, pada
tanggal 19
september 2013 lalu Kejari Cibadak
Sukabumi menangkap Koswara (43 thn).
Mantan Ketua UPK periode 2007-2011 itu
ditahan karena dugaan tindak pidana korupsi
dana PNPM Mandiri Perdesaan Kec.Caringin
sebesar Rp.1,2 milyar. Kini, lelaki asal
kampung Caringin itu mendekam di tahanan
Nyomplong, Sukabumi.
Berdasar
pengungkapan
kasus
dipersidangan, modus para terpidana baik
32 Swadesa Okt/2013
dari Panjalu, Malangbong, Taraju ataupun
Caringin relatif sama. Umumnya melalui
pembuatan kelompok fiktif, perguliran tanpa
MAD, penggelapan setoran kelompok, dan
rekayasa laporan keuangan. Tentu saja
tindakan tersebut bertentangan dengan PTO
atau prinsip anti korupsi PNPM Mandiri
Perdesaan.
Waj
ar apabila
penegak
hukum
menjerat
mereka.
Berbagai
pasal
diantarany
a pasal 2
ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 9 ayat 1 jo pasal 18
huruf B UU 31 1999 Tentang Pemberantasan
Tipikor jo UU no 20 2001 tentang perubahan
atas UU 31 1999 tentang pemberantasan
Tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHP selama ini
sering digunakan dasar penetapan vonis
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di
PNPM Mandiri Perdesaan (dari berbaga
sumber)
www.pnpm-jabar.org

33. sejak awal, yaitu harus transparan,
terbuka, partisipatif dan bebas dari
tindak korupsi.
Penanganan secara hukum,
pada dasarnya sebagai alternatif
terakhir
setelah
pendekatan
musyawarah (non-litigasi) tidak
berhasil.
Pada
kenyataannya,
memang beragam. Ada pelaku
yang
sadar,
mengakui
dan
mengembalikan seperti di UPK
Tiga orang eks pengurus UPK Malangbong Garut,
Japara-Kuningan. Tetapi ada juga
mendengar vonis majelis hakim Tipikor Bandung
Dugaan korupsi Rp.1,1 Milyar (27 Sept 2013)
yang
bersikukuh
tak
mengembalikan seperti Caringin“Vonis terhadap mantan pengurus
Sukabumi, Taraju-Tasikmalaya, dan tempat
UPK diharapkan menjadi warning bagi
lainnya.
pengurus UPK lain” terang Ali Yasin, Spesialis
KIE RMC III Jawa Barat. Apalagi, Pokja
Pengendali
PNPM
Mandiri
telah
mendeklarasikan toleransi nol terhadap
korupsi (zero tolerance for corruption) di
Bandar Lampung pada 16 mei 2013 lalu
bersama dengan KPK dan ICW.
“Itu artinya, seluruh pelaku dan
fasilitator menjadi teladan masyarakat dalam
untuk menjauhi korupsi”, tandas alumni
universitas Jember itu. Apalagi, prinsip
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan jelas
33 Swadesa Okt/2013
PNPM
Mandiri
Perdesaan
memprakarsai
kesadaran
hukum
masyarakat melalui pembentukan
Tim
Penyehat
Pinjaman,
Tim
Penanganan
Masalah,
Community
Based
Monitoring
dan
lain
sebagainya. Hakekat penyelesaian
masalah diutamakan non-litigasi
sebagai edukasi antarpihak
www.pnpm-jabar.org

34. Sebagai
pengawal
proses
pembangunan di pedesaan, BKAD
bukan
lembaga
jadi-jadian.
Terlebih
di
PNPM
Mandiri
Perdesaan
posisinya
sangat
strategi
karena
sebagai
pelestari hasil kegiatan PPK-PNPM
MPd
(Permendagri
No.38/2007)
tentang Kerjasama Desa.
Dasar itulah yang BKAD Kec.
Rongga-Bandung
Barat,
yang
diketuai
Aa
Rusyana,
dalam
penanganan
pinjaman
bermasalah
senilai
Rp.
269.427.659,sebagai pemecahan aset dari UPK
Kec. Gununghalu. Bukan hal mudah
karena
sebagian
masyarakat
menilainya hibah.
Dengan semangat besar untuk
keluar dari kec. bermasalah, BKAD
Rengasdengklok-Karawang
juga
berhasil
menangani
pinjaman
34 Swadesa Okt/2013
UEP/SPP sebesar Rp. 252.000.000,.
Meski
harus
tertatih
karena
banyak peminjam yang kabur jadi
TKW, juga alasan bangkrut, tetapi
hal itu bisa diselesaikan dengan
kembalinya uang pinjaman sebesar
Rp. 182 juta pada dua bulan
pertama dan Rp.70 juta pada dua
bulan selanjutnya.
BKAD
Kec.
KrangkengIndramayu yang diketuai Wasnidi,
juga
melakukan
hal
tersebut.
Selama kurang lebih 2 bulan
mereka
berhasil
mengembalikan
pinjaman
macet
masayarakat
sebesar Rp. 215 juta. Saat ini,
mereka
juga
aktif
menangani
penyalahgunaan
dana
oleh
eks
Ketua UPK sebesar Rp. 253 juta.
Selain penanganan pinjaman
bermasalah, BKAD juga pro-aktif
dalam hal lain. Contoh BKAD
Kec.Kawali-Ciamis. Lembaga yang
diketuai Bpk Barnas itu disamping
ikut
mereview
RPJM/RKPDes,
partisipasi
di
musrenbang
kec&kab, juga melakukan advokasi
kebijakan
intregrasi
di
Kab.
Ciamis
melalui
hearing
DPRD,
www.pnpm-jabar.org

35. studi banding dan
kapasitas lainnya.
peningkatan
nasional untuk kategori Kemitraan
dan Kerjasama. Otong yang hanya
Otong Hasbana, Ketua BKAD Kadugede-Kuningan, bersalaman dengan
Mendagri Gamawan Fauzi dalam Anugerah Si Kompak Award TA 2013
Ditangan Otong Hasbana, BKAD
Kadugede
Kab.Kuningan
disulap
menjadi lembaga aktif pengawal
perencanaan
pembangunan
desa.
Tidak hanya dengan koordinasi
horisontal seperti dengan PJOK,
Muspika, UPK dan kelembagaan lain
setingkat kecamatan, akan tetapi
juga aktif membangun kemitraan
dengan pihak swasta seperti PT
Sosro, PT Asuransi Bumi Putra,
STIKKU
Kuningan
dan
lain
sebagainya.
Atas kegigihan itulah, BKAD
Kadugede
yang
dimotori
Otong
dinobatkan sebagai BKAD terbaik
35 Swadesa Okt/2013
seorang penjaga sekolah itu mampu
membuktikan
bahwa
kepedulian
terhadap masyarakat selalu indah
untuk dipraktekan.
Inspirasi
menarik
juga
datang dari BKAD Kec.BojongsoangBandung. Meski telah berstatus
phase out sejak tahun 2007, BKAD
yang diketuai Ipin Arifin masih
tetap peduli dengan kegiatan UPK.
Minimal
tiga
bulan
sekali
diadakan rapat koordinasi untuk
membahas peluang dan hambatan
kegiatan
Perguliran.
Semangat
pengabdian seperti itulah yang
patut ditiru.
www.pnpm-jabar.org

36. Bersama RBM; membuang
Takut
untuk
menyebar
Informasi dan Edukasi
Ruang Belajar Masyarakat (RBM)
merupakan salah satu kegiatan unggulan
PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam tiga
tahun terakhir, RBM di tingkat
36 Swadesa Okt/2013
kabupaten, kecamatan hingga desa
menjadi arena belajar strategis dan
gratis. Sejak tahun 2011 di 17 kabupaten
Jawa Barat, telah terbentuk Pokja RBM
dengan berbagai kegiatan pembelajaran
seperti pelatihan kader teknik, pelatih
masyarakat, advokasi hukum hingga ke
pengembangan media informasi.
Habermas menyatakan bahawa
proses komunikasi masyarakat harus
bersandar pada pengembangan nalar
kritis. Sebab, hakekatnya setiap manusia
berhak berbicara dalam pembangunan.
Disitulah peran penting Pokja RBM.
Masyarakat desa yang semula tidak
paham advokasi kemudian berlatih
menjadi paralegal. Di bidang teknik juga
terampil
menyusun
desain
RAB.
Dibidang
pengembangan
media
informasi juga tak kalah piawai.
Menyadari
bahwa
informasi
merupakan sumber edukasi, Pokja RBM
di 17 kabupaten Jawa Barat berlomba
membuat media. Selain buletin cetak
bulanan seperti Kab. Cianjur, Bekasi,
Purwakarta dan Bandung, ada pula yang
mengembangkan
website
seperti
Kuningan, Ciamis dan Sukabumi. Pokja
RBM Majalengka tak kalah kreatif
dengan sekolah jurnalistik berbasis audio
www.pnpm-jabar.org

37. visual seperti radio komunitas, blog desa,
pembuatan film dan lain sebagainya.
PNPM
Mandiri
Perdesaan
menyediakan dana stimulus Rp.300 juta
(tahun 2011) dan Rp.180 juta (tahun
2012) di 17 kabupaten. Di Bekasi,
Sukabumi
dan
Cianjur,
pemkab
terdorong
memberikan dana
APBD agar kegiatan
RBM semakin luas.
Termasuk
salah
satunya
untuk
pengembangan
media
berupa
buletin masyarakat.
Pada tahun
2013,
dengan
semangat
keberlanjutan Pokja
RBM di 4 (empat)
kabupaten Integrasi
yaitu
Ciamis,
Majalengka, Subang dan Sumedang
mendapat BLM masing-masing Rp.180
juta. Satu diantaranya untuk fasilitasi
pengembangan
media
informasi
masyarakat. Di Kabupaten Sumedang,
dana
tersebut
digunakan
untuk
37 Swadesa Okt/2013
pembuatan buku yang memuat kisah
pemberdayaan desa.
RBM telah menjadi ruang bertemu
pelaku
dan
aktor
pembangunan
perdesaan. Tentu hanya mereka yang
peduli sebab sifatnya adalah relawan. Di
Kab.Bekasi misalnya, mayoritas tim
redaksi
Majalah
Mitra
Mandiri adalah buruh pabrik
yang waktu di siang harinya
dihabiskan di pabrik.
Pun
begitu,
tekad
mereka untuk belajar dan
menyebar informasi kuat
mengakar. Itulah swadaya
yang justru tak ternilai.
Komitmen,
pengetahuan,
kepedulian adalah swadaya
yang lebih lestari.
RBM
menjadi
komunitas
pemberdayaan
aktor
pembangunan
di
perdesaan.
Di
kabupaten
Majalengka, pengurus dan relawan RBM
bidang media telah akrab menjalin
kerjasama dengan GDM- Gerakan Desa
Membangun, sebuah NGO yang konsen
dengan pemberian portal/website gratis
untuk pemerintah Desa.
www.pnpm-jabar.org

38. Membuang
memble
dengan menjadi KPMD
Oleh.
Pulung
(KPMD
Buahkapas
kec
Sindangwangi Kab Majalengka)
Desa Buahkapas, menjadi lokasi
PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun
2007. Saat itu
aku terpilih jadi
Fasilitator Desa
dan setelah tahun
2008
disebut
KPMD. Awalnya,
aku tidak menahu
urusan
desa
karena sibuk di
sekolah. Setelah
2 (dua) tahun
berkecimpung,
aku mulai sadar
betapa
kompleksnya masalah masyarakat.
Menumbuhkan
sikap
peduli
tidaklah mudah. Pengetahuan yang
rendah, ego yang tinggi, sikap acuh tak
peduli,
hingga
konflik
menjadi
38 Swadesa Okt/2013
problemnya. Namun semua itu tidak
menyurutkan tekadku. Aku berfikir, inilah
tantangan sebenarnya. Akhirnya, kuikuti
kegiatan pertemuan demi pertemuan
untuk merubah cara pandang masyarakat.
Ternyata, aktif di PNPM itu
mengasyikkan. Banyak hal yang akhirnya
kuketahui seperti cara mengolah data,
berkomunikasi dengan masyarakat dan
lain sebagainya. Pada tahun 2010 desa
Buahkapas mendapat dana pembuatan
rabat
beton
sepanjang
569
mtr, disitulah aku
belajar langsung
teknik
memobilisasi
orang.
Pada
tahun
2011,
Desaku
mendapat alokasi
pengadaan
air
bersih.
Aku
bersyukur, kerja
keras aku dan seluruh pelaku program
tidak sia-sia, rasa lelah pun hilang begitu
saja ketika melihat air bening mengalir ke
setiap rumah penduduk di desaku.
www.pnpm-jabar.org

39. Kini, air bersih tidak lagi menjadi
masalah di desaku bahkan sudah hampir
1 (satu) tahun kondisi air cukup
melimpah.
Namanya relawan, menjadi KPMD
kadang melelahkan lahir maupun batin.
Tak digaji, kadang dicaci. Namun, rasa
gembira melihat orang lain gembira selalu
menyemangatiku.
aku
dapat
mengaplikasikan
pengetahuan yang
aku miliki untuk
kemaslahatan
masyarakat.
Dari
awal aku berprinsip
bahwa
materi
bukan segalanya.
Bukannya
aku
tidak
membutuhkan
materi namun aku
berusaha
untuk
tidak menjadikan materi sebagai ukuran
segalanya. Aku yakin jika kita bekerja
dengan ikhlas, rizki itu akan datang dari
yang tidak pernah kita sangka-sangka.
Bagiku, pengalaman dan pengetahuan
lebih berharga dari segalanya. Akhir tahun
2011, aku terpilih menjadi Tim Pelatih
Masyarakat (TPM) Kecamatan.
39 Swadesa Okt/2013
Bagiku ini sebuah tantangan baru,
masalahnya
aku
yakin
melatih
masyarakat akan jauh berbeda dengan
pola mengajar anak-anak di sekolah. Aku
banyak mendapat ilmu dari Fasilitator
Kecamatan Maupun dari Fasilitator
Teknik. Ini yang tidak bisa dinilai dengan
uang, sebab ilmu pengetahuan, wawasan
dan pengalaman jauh lebih berharga
dibanding dengan
materi. Ini yang
membuat aku tetap
bertahan di PNPM
sampai sekarang.
Di
tahun
2012, secara tidak
sengaja aku terpilih
menjadi Tim Pelatih
Masyarakat (TPM)
Kabupaten
di
bawah Pokja RBM
(Ruang
Belajar
Masyarakat)
Kabupaten
Majalengka.
Rasanya begitu lengkap anugrah yang
diberikan Tuhan terhadapku.
Tidak sedikit ilmu dan pengetahuan
yang aku dapat. Ternyata dunia ini begitu
luas, dan aku sadar ternyata aku tidak ada
apa-apanya dibanding dengan yang lain.
Aku merasa begitu kecil dan kerdil, aku
www.pnpm-jabar.org

40. bersyukur
aku
bisa
menimba
pengetahuan yang luas selama aku
menjadi bagian dari pelaku PNPM ini.
Bagaimanapun aku yakin semua
sudah diatur oleh yang Maha Kuasa.
Mungkin ini jalan hidup aku yang harus
dinikmati dan disyukuri. Buat rekan-rekan,
jangan pernah menyerah untuk berbuat
kebaikan. Yakinlah, tidak semua orang
memiliki kesempatan untuk dapat
mengabdi kepada masyarakat.
Jangan pernah merasa kita sudah
pintar sebab di luar sana masih banyak
orang yang lebih pintar. Teruslah belajar.
Percayalah, akan ada banyak hikmah dan
pelajaran dari setiap apa yang kita
lakukan, asal semuanya didasari oleh
keikhlasan.
Bagiku, PNPM Mandiri Perdesaan
ibarat sebuah tempat pendidikan yang
sangat terbuka, demokratis, menghargai
dan pastinya membuat pintar. Aku yang
sebelumnya biasa-biasa, kini seperti luar
biasa karena bisa berkontribusi di
pembangunan desa.
Sebagai terima kasihku, aku akan
berupaya melanjutkan ilmu-ilmu yang
telah diajarkan PNPM seperti dalam
merencanakan usulan, mencari swadaya,
melaporkan dan lain sebagainya.
40 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

41. Jakarta,kompas. Pengalokasian APBN untuk
dana pembangunan desa akhirnya disetujui.
Besaran APBN yang dialokasikan untuk
dana desa disesuaikan dengan kemampuan
keuangan dan akan ditetapkan oleh
pemerintah.
Alokasi dana desa menjadi salah
satu poin persetujuan dalam rapat
konsultasi antara pimpinan DPR, Pimpinan
Panitia Khusus RUU tentang Desa dengan
perwakilan pemerintah, senin (30 oktober
2013).
“Pemerintah
akhirnya
mau
menyepakati alokasi APBN dan APBD untuk
pembangunan desa, :kata Ketua Pansus
RUU Desa DPR Ahmad Muqowwan di
kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,
selasa (1/10).
Klausul dana desa itu merupakan
salah satu materi krusial dalam RUU Desa.
Pembahasan dana desa berlangsung alot
karena awalnya pemerintah menolak
mengalokasikan dana khusus untuk desa.
Muqowwan
menjelaskan,
sebenarnya
pengalokasian anggaran pusat untuk desa
sudah berlangsung sejak tahun 1957 (masa
Orde Lama) hingga pemerintahan Orde
Baru berakhir.
Setelah reformasi, dana desa tidak
diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU
no.32 tahun 2004 tentang pemerintah
41 Swadesa Okt/2013
daerah. Karena itu tidak ada alasan bagi
pemerintah
untuk
menolak
usulan
pengalokasian dana desa dalam APBN.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu
menjelaskan, dana desa diperlukan untuk
memberdayakan desa dan mensejahterakan
masyarkat desa.
Meskipun demikian, RUU Desa tidak
mengatur presentase APBN dan APBD yang
harus dialokasikan untuk dana desa.
Besaran dana desa akan disesuaikan dengan
keuangan negara dan ditetapkan melalui
peraturan pemerintah (PP). Hal itu berarti
penetapan besaran APBN atau APBD yang
dialokasikan
untuk
desa
menjadi
kewenangan pemerintah.
“mekanisme
pengalokasian
dan
penertanggungjawaban dana desa jugananti
diatur dalam peraturan pemerintah,” ujar
wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman
Sujatmiko. Selain dana desa rapat juga
menyepakati masa jabatan kepala desa.
Masa jabatan kepala desa tetap enam
tahun dan dapat menjabat maksimal tiga
kali masa jabatan. Pembahasan RUU Desa
ditarget selesai pada akhir pekan ketiga
bulan ini. Diharapan RUU Desa bisa
disahkan pada masa sidang kali ini karena
seluruh materi krusial telah disepakati
pemerintah.
www.pnpm-jabar.org

42. Ketika Kader desa jadi
kepala Desa
42 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

43. 43 Swadesa Okt/2013
www.pnpm-jabar.org

44. P
http://www.jamilazzaini.com
erasaan
itu
penting
karena
membuat hati kita tetap lembut
dan halus. Tetapi kalau punya
penyakit “merasa” itu berbahaya.
Contohnya “merasa” hebat, padahal
faktanya tidak hebat. Di twiterland
saya mengamati banyak orang yang
“merasa” beriman padahal itu hanya
perasaan saja.
Faktanya kata-katanya sering
menyakiti hati orang. Bahkan masih
punya waktu menyelidiki kehidupan
pribadi orang lain, khususnya kelemahan
dan
aib
orang
lain
kemudian
disebarluaskan lewat dunia maya.
Ada juga yang “merasa” kaya
raya padahal hidup dari hutang
44 Swadesa Okt/2013
dan kartu
kredit.
Kemana-mana
menggunakan busana bermerk, parfum
berharga mahal, gadget canggih,
padahal hutangnya berlimpah. Penyakit
“merasa” kaya raya bisa berakibat
miskin papa. Bagaimana agar terhindar
dari
penyakit
merasa?
Pertama,
banyaklah bergaul dengan orang yang
lebih hebat dan ambilah pelajaran dari
mereka.
Saya pernah punya penyakit
merasa hebat karena punya Pesantren
Wirausaha sejak tahun 2000. Banyak
lulusannya
yang
sudah
menjadi
pengusaha, dari anak keluarga miskin
sekarang
menjadi
keluarga
yang
berlebih secara finansial.
Namun usai saya bertemu mas
Jaya Setiabudi, pak Ciputra dan temanteman EU (Entrepreneur University),
penyakit merasa saya luntur. Ternyata
masih banyak orang yang lebih hebat
dibandingkan saya. Kesadaran itu
menghasilkan banyak pembenahan di
Pesantren Wirausaha yang saya pimpin.
Kedua, perbanyak ilmu dan
pengalaman. Saat ada orang merasa
hebat dan besar kepala boleh jadi
www.pnpm-jabar.org

45. karena miskin ilmu dan kurang
pengalaman. Banyak trainer yang pada
awalnya merasa hebat, namun setelah
ikut
Trainer Bootcamp &
Contest
mereka menyadari bahwa dirinya
belumlah seberapa.
Setelah training usai,
mereka
banyak melakukan pembenahan, maka
hasilnya melejit luar biasa. Order
semakin ramai, muncul di berbagai
media, semakin rajin menulis buku dan
semakin percaya diri bahwa profesi
trainer memang sangat menjanjikan.
Cobalah duduk sejenak. Lalu,
periksa
kesehatan
“mental”
Anda.
Apakah ada penyakit “merasa” di dalam
diri
Anda?
Apabila
ada,
segeralah
sembuhkan dengan dua cara tersebut
di atas. Selamat mencoba…!!
45 Swadesa Okt/2013
Profile Fasilitor Juara
Oleh: Ujang Aliyudin,Faskab
Pekerjaan fasilitasi memang tak
sederhana. Konflik dengan pelaku,
dilema
keluarga,
hak/gaji
yang
tertunda, pemenuhan seabrek tupoksi,
kadang menciutkan nyali. Di Ciamis,
ada FK yang difitnah setelah ungkap
korupsi, di Bandung Barat ada yang
diusir,
di
Indramayu
ada
yang
diintimidasi.
Saat seperti itulah, mentalitas
juang fasilitator diuji. Bagi yang
tak kuat, hari-harinya dipenuhi
keluhan, mengumpat keadaan, suka
menuding dan mencari alibi. Bahkan,
ingin lari dari lokasi. Namun,
justru tak sedikit yang berkembang
menjadi fasilitator Juara, yaitu
mereka yang oleh Rodney Overton
(2002) dicirikan sbb:
1. Memiliki energi yang tinggi
2. Berani dan komitmen
3. Berkreativitas tinggi
4. Selalu Menginspirasi
5. Mampu menyusun prioritas
6. Kepercayaan diri tinggi
7. Adil dan menghargai orang
8. Menikmati Apapun Resiko
9. Mengakui kesalahan
10. Mendorong
pemahaman
mendalam
banyak orang
www.pnpm-jabar.org

46. Jl. Batu Permata II No.1
Margacinta-Bandung 40287
Endah Sutraniati
HRD-1
Wahyu Widayanto
HRD-2
Ewirta Lista P
SP2M
Rohman
Spesialis MIS
46 Swadesa Okt/2013
Sugih Arto
Koordinator Provinsi
Zubriyanto Sofyan
Deputy Koorprov
Agust Wardhana
FMS-1
Antonius AB
FMS-2
Puji Wiraatmaja
Spesialis Infrastruktur
Ali Yasin
Spesialis KIE
Dedi Rustandi
Spesialis Training
www.pnpm-jabar.org