1. Aga pratiwi
Dhanny firdaus
m.Abdullah isnain
Missi desmala
Martin benedict
Puji nuraini

2. pendahuluan
 Di indonesia yang memiliki permasalahan di sektor mikro
yang kompleks,, BPR atau bank perkredittan rakyat adalah
sebuah angin segar yang membawa secercah harapan
baru bagi masyrakat kecil dan menengah,,
 sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai landasan konstitusional telah
dipikirkan dan dicantumkan beberapa inti pokok
terpenting dari hak-hak azazi manusia.
Salah satu diantaranya adalah yang tercantum di dalam
pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :
“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.

3. pengertian
 Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) adalah salah satu jenis bank yang
dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah.
Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat
yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum
kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank
Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.
 BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.
Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada
dua jenis bank, yaitu BANK UMUM dan BPR. Fungsi BPR tidak hanya
sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan
menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.
 Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip
3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses
kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat
mengerti akan kebutuhan Nasabah.

4. A.AZAS
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP), pasal 5
mengatakan bahwa PD BPR LKP dalam melakukan usahanya berazaskan
Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. (Demokrasi Ekonomi adalah
sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945).
B.FUNGSI
Fungsi dari BPR adalah sebagai Penghimpun dan Penyalur dana Masyarakat.
C.TUJUAN
Menunjang pelaksanaan pembangungan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.
D. SASARAN
Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil,
pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank
umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan pendapatan, dan agar mereka
tidak jatuh ke tangan para pelepas uang ( rentenir dan pengijon ).

5. Usaha BPR
 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu;
 Memberi kredit;
 Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan
prinsip bagi hasil;
 Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank
Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito
dan/atau tabungan pada bank lain.

6. Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan
usaha-usaha sebagai berikut :
 Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam
lalu lintas pembayaran.
 Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
 Melakukan penyertaan modal.
 Melakukan usaha perasuransian.

7. PERANAN BPR DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SEKTOR MIKRO
 Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak bekerja
pada sektor pemerintahan/perkantoran banyak yang
bekerja secara mandiri dengan mendirikan suatu usaha
kecil / rumah tangga yang dewasa ini sering kita dengar
istilah UMKM . Sehingga perlu untuk memberdayakan
UMKM tersebut. Adapun secara umum tujuan
pemberdayaan UMKM adalah
 Memberikan kontribusi bagi pembentukan PDB;
 Menyediakan kesempatan kerja atau mengurangi
pengangguran,
 Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan devisa negara,
 Pemerataan pendapatan; dan
 Memperkuat struktur ekonomi.

8. Pemberdayaan diarahkan kepada usaha mikro/UMKM
bertujuan untuk :
 Memperkuat permodalan UMKM
 Pemberdayaan usaha mikro
 Memperluas kesempatan kerja dan
 mengurangi kemiskinan.
Banyak kendala yang ditemui dalam usaha pengembangan
UMKM tersebut, salah satunya adalah permodalan dimana
hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) antara lain yakni dengan
keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

9. CONTOH PRODUK BPR
 KUM (Kredit Usaha Mikro) MANDIRI
 KSM (Kredit Serbaguna Mikro) MANDIRI
 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI
 Kredit Modal Kerja Umum  BCA
 DLL

10. Yang harus diperhatikan bank
sebelum memberikan pinjaman
 7p  5c
Personallty Character
Purpose Capacty
Prospect Capital
Payment Condition
Profitabillty collaterall
Protection
party

11. Alasan diperlukannya kerjasama BPR untuk
mendukung Pemberdayaan UMKM adalah
 Karena masih banyak UMKM belum akses dengan permodalan.
 Jumlahnya yang sangat besar. Jika pengusaha UMKM tidak
diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan
menjadi beban seluruh bangsa.
 Jika diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil yang
kemudian berkembang menjadi usaha menengah atau usaha
besar yang diharapkan dapat menampung pekerja sehingga
menurunkan tingkat pengangguran dan mengangkat
kesejahteraan masyarakat.
 Menurut hasil penelitian (Syukur, 2002) umumnya usaha mikro
yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat
perbulan rata-rata 87,34% dan alasan.
 Faktor pendanaan menjadi daya dorong bagi usaha mikro untuk
naik kelas menjadi usaha menengah dan usaha mikro ini
mempunyai potensi untuk dikembangkan secara cepa

12. KARAKTERISTIK BPR YANG
DIHARAPKAN DIMASA DEPAN
 Bank lokal yang berkantor di satu provinsi dengan
kegiatan usaha terbatas
 Fokus pada UMK dan masyarakat pedesaan
 Memiliki modal yang kuat
 Mendayagunakan teknologi untuk mengoptimumkan
pelayanan kepada nasabah
 Diperkenankan ikut dalam sistem pembayaran secara
tidak langsung.

13. CONCLUTION