Pedoman ini membahas konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai pendekatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Dokumen ini menjelaskan prinsip dasar STBM, pilar-pilar program, strategi utama, kelembagaan, pendanaan, pemantauan, dan pengelolaan pengetahuan program STBM.
[Ringkasan]
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 memuat rencana program dan kebijakan Kementerian Kesehatan untuk lima tahun ke depan dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan program-program utama Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan, pengendalian
Buku profil Kabupaten Nunukan 2012 memberikan gambaran umum tentang kondisi fisik, pemerintahan, sosial demografi, ekonomi, infrastruktur, keuangan, dan potensi kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan pada tahun 2012. Buku ini berisi visi dan misi pemerintah kabupaten serta profil 15 kecamatan di Nunukan. [ringkasan selesai]
Kecamatan nunukan-selatan-dalam-angka-2015Arifuddin Ali.
Dokumen tersebut merupakan laporan statistik tahunan tentang kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan pertanian Kecamatan Nunukan Selatan pada tahun 2015. Laporan ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan di Kecamatan Nunukan Selatan.
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
[Ringkasan]
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 memuat rencana program dan kebijakan Kementerian Kesehatan untuk lima tahun ke depan dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan program-program utama Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan, pengendalian
Buku profil Kabupaten Nunukan 2012 memberikan gambaran umum tentang kondisi fisik, pemerintahan, sosial demografi, ekonomi, infrastruktur, keuangan, dan potensi kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan pada tahun 2012. Buku ini berisi visi dan misi pemerintah kabupaten serta profil 15 kecamatan di Nunukan. [ringkasan selesai]
Kecamatan nunukan-selatan-dalam-angka-2015Arifuddin Ali.
Dokumen tersebut merupakan laporan statistik tahunan tentang kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan pertanian Kecamatan Nunukan Selatan pada tahun 2015. Laporan ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan di Kecamatan Nunukan Selatan.
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
Profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan tahun 2013 memberikan gambaran mengenai organisasi dan kegiatan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL), yang terdiri atas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan-Pemberantasan Penyakit Menular (B/BTKL-PP)."
Laporan Hasil Aktualisasi (Pembuatan Basis Data Jalan Setapak Di Kota Benteng...Sumarno Feriyal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan ini membahas rancangan aktualisasi pembuatan basis data jalan setapak di Kota Benteng oleh seorang CPNS untuk memperoleh pengalaman kerja selama masa percobaan.
Dokumen tersebut merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan yang menyajikan data statistik mengenai aspek geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Kabupaten Nunukan. Publikasi ini berisi tabel-tabel data dan penjelasan singkat mengenai setiap bidang.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang bertempat di Desa Kedensari Dusun Wates Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Setelah kurang lebih satu bulan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan yang kami peroleh selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dapat kami simpulkan sebagai berikut:
1. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah terencana dapat berjalan dengan baik.
2. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat memahami bagaimana hidup bermasyarakat. Selain itu dapat membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta membentuk jiwa kepemimpinan.
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu kemasyarakatan yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan masyarakat dapat menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan wawasan mereka untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
Kecamatan Nunukan Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Nunukan. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Rencana Strategis Puskesmas Argapura Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022 memberikan gambaran umum kondisi Puskesmas Argapura dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat selama 5 tahun ke depan.
Laporan ini menguraikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka tahun 2021. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan membangun indeks kepuasan masyarakat sebagai ukuran kinerja layanan. Survei dilakukan terhadap 653 responden di tiga cabang layanan dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan inde
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Oswar Mungkasa
Laporan ini merangkum kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010. Biro ini bertugas menyusun rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta menyediakan data di bidang perumahan rakyat. Laporan ini memaparkan pencapaian target, inovasi, dan program dekonsentrasi yang dilakukan Biro pada tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas hasil survei tingkat kepuasan masyarakat dan staf terhadap pelayanan di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka tahun 2021 selama pandemi Covid-19. Survei ini mengukur indeks kepuasan, karakteristik responden, dan tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Hasilnya menunjukkan indeks kepuasan masyarakat dan staf masih perlu ditingkatkan.
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan pedoman teknis sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung tahun 2013, yang mencakup strategi peningkatan produksi, komponen pengelolaan tanaman terpadu, mekanisme pelaksanaan sekolah lapangan, dan pembiayaan."
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas tiga hal utama:
1. Mengintroduksikan konsep anggaran pemerintah dan mengapa analisis anggaran penting.
2. Mengjelaskan proses siklus anggaran pemerintah daerah di Indonesia dan peran pemangku kepentingan.
3. Memberikan panduan praktis untuk menganalisis pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Dokumen ini berisi ringkasan data statistik Kecamatan Batealit tahun 2014. Kecamatan Batealit terletak di Kabupaten Jepara dengan luas wilayah sekitar 8.887,865 hektar. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 18 hingga 378 meter di atas permukaan laut.
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas tentang pemantauan anggaran dan belanja daerah oleh komunitas lingkar tambang. Secara garis besar, buku panduan ini menjelaskan tentang pemahaman konsep anggaran daerah, regulasi dan alur perencanaan penganggaran daerah, struktur dan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta metode pemantauan anggaran oleh masyarakat melalui advokasi. Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
Roadmap percepatan STBM 2013-2015 ini disusun untuk mencapai target peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia sesuai dengan target RPJMN, MDGs, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Roadmap ini menetapkan sasaran percepatan pencapaian STBM di 244 kabupaten/kota dan 2583 kecamatan hingga 2015.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (bagian 1/5)infosanitasi
Dokumen ini membahas strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM diperkenalkan pada tahun 2004 untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sanitasi masyarakat secara nasional melalui pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan sebelumnya gagal meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku, sehingga dibutuhkan pendekatan baru seperti STBM. STBM telah diterapkan di lebih dari 200 kab
Profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan tahun 2013 memberikan gambaran mengenai organisasi dan kegiatan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL), yang terdiri atas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan-Pemberantasan Penyakit Menular (B/BTKL-PP)."
Laporan Hasil Aktualisasi (Pembuatan Basis Data Jalan Setapak Di Kota Benteng...Sumarno Feriyal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan ini membahas rancangan aktualisasi pembuatan basis data jalan setapak di Kota Benteng oleh seorang CPNS untuk memperoleh pengalaman kerja selama masa percobaan.
Dokumen tersebut merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan yang menyajikan data statistik mengenai aspek geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Kabupaten Nunukan. Publikasi ini berisi tabel-tabel data dan penjelasan singkat mengenai setiap bidang.
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang bertempat di Desa Kedensari Dusun Wates Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Setelah kurang lebih satu bulan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan yang kami peroleh selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dapat kami simpulkan sebagai berikut:
1. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah terencana dapat berjalan dengan baik.
2. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat memahami bagaimana hidup bermasyarakat. Selain itu dapat membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta membentuk jiwa kepemimpinan.
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu kemasyarakatan yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan masyarakat dapat menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan wawasan mereka untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
Kecamatan Nunukan Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Nunukan. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Rencana Strategis Puskesmas Argapura Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022 memberikan gambaran umum kondisi Puskesmas Argapura dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat selama 5 tahun ke depan.
Laporan ini menguraikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka tahun 2021. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan membangun indeks kepuasan masyarakat sebagai ukuran kinerja layanan. Survei dilakukan terhadap 653 responden di tiga cabang layanan dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan inde
Studio Rencana Kota; Tata Ruang BWK 3 Kota SemarangNurlina Y.
Dokumen tersebut merupakan rencana program pembangunan dan pengembangan BWK 3 Kota Semarang untuk periode 2012-2030. Beberapa program utama meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan wisata seperti Kampung Nelayan dan Green Riverfront, serta revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Lama dan Pantai Marina."
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Oswar Mungkasa
Laporan ini merangkum kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010. Biro ini bertugas menyusun rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta menyediakan data di bidang perumahan rakyat. Laporan ini memaparkan pencapaian target, inovasi, dan program dekonsentrasi yang dilakukan Biro pada tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas hasil survei tingkat kepuasan masyarakat dan staf terhadap pelayanan di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka tahun 2021 selama pandemi Covid-19. Survei ini mengukur indeks kepuasan, karakteristik responden, dan tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Hasilnya menunjukkan indeks kepuasan masyarakat dan staf masih perlu ditingkatkan.
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan pedoman teknis sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung tahun 2013, yang mencakup strategi peningkatan produksi, komponen pengelolaan tanaman terpadu, mekanisme pelaksanaan sekolah lapangan, dan pembiayaan."
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas tiga hal utama:
1. Mengintroduksikan konsep anggaran pemerintah dan mengapa analisis anggaran penting.
2. Mengjelaskan proses siklus anggaran pemerintah daerah di Indonesia dan peran pemangku kepentingan.
3. Memberikan panduan praktis untuk menganalisis pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Dokumen ini berisi ringkasan data statistik Kecamatan Batealit tahun 2014. Kecamatan Batealit terletak di Kabupaten Jepara dengan luas wilayah sekitar 8.887,865 hektar. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 18 hingga 378 meter di atas permukaan laut.
[Ringkasan]
Buku panduan ini membahas tentang pemantauan anggaran dan belanja daerah oleh komunitas lingkar tambang. Secara garis besar, buku panduan ini menjelaskan tentang pemahaman konsep anggaran daerah, regulasi dan alur perencanaan penganggaran daerah, struktur dan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta metode pemantauan anggaran oleh masyarakat melalui advokasi. Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
Roadmap percepatan STBM 2013-2015 ini disusun untuk mencapai target peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia sesuai dengan target RPJMN, MDGs, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Roadmap ini menetapkan sasaran percepatan pencapaian STBM di 244 kabupaten/kota dan 2583 kecamatan hingga 2015.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (bagian 1/5)infosanitasi
Dokumen ini membahas strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM diperkenalkan pada tahun 2004 untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sanitasi masyarakat secara nasional melalui pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan sebelumnya gagal meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku, sehingga dibutuhkan pendekatan baru seperti STBM. STBM telah diterapkan di lebih dari 200 kab
Modul -pelatihan-fasilitator-stbm-pilar-stop-buang-air-besar-sembarangan-dan-...Sekretariat STBM
Modul ini membahas pelaksanaan pelatihan fasilitator untuk menerapkan pendekatan CLTS dalam upaya meningkatkan perilaku sanitasi dan higienis masyarakat khususnya pada pilar stop BAB sembarangan dan cuci tangan pakai sabun. Pelatihan ini membahas tentang pendekatan, teknik dan tahapan pemicuan CLTS serta praktek lapangan untuk merencanakan perubahan perilaku bersama masyarakat.
Laporan ini meringkas hasil kunjungan lapangan untuk memonitor proyek Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi buang air besar sembarangan. Laporan ini meninjau konsep, strategi, capaian target, dan tantangan program tersebut di lapangan, serta merekomendasikan advokasi untuk keberlanjutannya.
Dokumen ini membahas strategi sanitasi kota Tegal untuk periode 2010-2014. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan layanan sanitasi di kota tersebut dengan mengintegrasikan upaya pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk berbagai aspek sanitasi seperti pengelolaan air limbah, sampah, drainase, dan air bersih serta keterlibatan masyarakat.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2010. Laporan ini mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan relevansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar prioritas pembangunan di Maluku sesuai dengan
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktifFerdinan Alvin
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang penghitungan biaya pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di kabupaten/kota. Dokumen menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan langkah-langkah kegiatan yang mencakup tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dalam upaya mewujudkan target 80% desa dan kelurahan siaga aktif pada tahun 2015.
Kajian Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2010
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Memori Akhir Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumah...Oswar Mungkasa
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat menyusun laporan Memori Akhir Jabatan yang mencakup ringkasan kinerja dan pencapaian selama masa tugas 2010-2012. Laporan ini berisi data dan informasi tentang pencapaian target Rencana Strategis Biro, tantangan, dan agenda kegiatan untuk mencapai tujuan.
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...Dadang Solihin
Policy paper ini membahas fenomena belum optimalnya peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung efektivitas pembangunan nasional dan daerah. DRD berperan memberikan masukan kebijakan dan prioritas Iptek daerah, namun kinerja pembangunan daerah yang dievaluasi Bappenas belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Policy paper ini menganalisis potensi dan aspirasi DRD, serta merekomendasikan optimalisasi peran DRD antara lain melalui
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2012 untuk provinsi, kabupaten dan kota. Terdapat penyesuaian indikator kinerja kunci pada tingkat pengambil kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan. LPPD tahun 2012 harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2013 dan sumber datanya berasal dari masing-masing SKPD, bukan dari BPS kecuali data
Laporan Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2012 menyajikan ringkasan pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran ANRI. Pagu anggaran ANRI sebesar Rp151,6 triliun dengan realisasi 99,7%. Program-program utama meliputi pembinaan kearsipan, konservasi arsip, pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan serta jasa kearsipan.
Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2011Ditjen P2P
Buku profil ini memberikan gambaran tentang capaian kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan tahun 2011. Mencakup capaian program surveilans epidemiologi, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan matra, pengendalian penyakit menular langsung dan tidak menular, serta penyehatan lingkungan. Data disajikan per provinsi dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...Agustanto Imam Suprayoghie
Laporan akhir hasil assesment di Kemenpan RB memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme koordinasi dan komunikasi internal serta strategi komunikasi ke publik. Assesment ini menelaah struktur organisasi, peraturan terkait, sumber daya manusia, program kerja sebelumnya, dan pola koordinasi internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja Biro Hukum dan Humas dalam mendukung misi Kemenpan RB.
Pelaksanaan agenda Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga indikator: tingkat kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Tingkat kriminalitas mengalami peningkatan signifikan pada 2008 namun menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Laporan ini merangkum evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Bali selama periode RPJMN 2004-2009. Tujuannya adalah menilai capaian indikator pembangunan di lima bidang, yaitu pelayanan publik dan demokrasi, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di masa
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
1. Pedoman Umum Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
Draft 03 (April 2010)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Kata Pengantar
Salah satu penyebab kegagalan pembangunan air minum dan penyehatan
lingkungan (AMPL) di Indonesia selama 15 tahun terakhir adalah rendahnya
kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam hal perilaku hidup bersih dan
sehat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan AMPL masih terfokus pada
pembangunan sarana dan belum memperhatikan perubahan perilaku kesehatan.
Hal tersebut menyebabkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sarana yang
terbangun rendah, sehingga berdampak pada penggunaan sarana yang tidak
efektif dan efisien, termasuk pemeliharaannya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan,
kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pembangunan AMPL
khususnya untuk isu yang terkait dengan sanitasi dan perubahan perilaku.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang
Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Strategi nasional tersebut
disusun sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM), yang pada tahun 2009 telah dicanangkan sebagai salah satu
program nasional.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, disusun dokumen
pedoman umum program STBM. Dokumen ini merupakan penjabaran dari
strategi nasional yang ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai
program nasional STBM terkait dengan prinsip dasar pembangunan berbasis
masyarakat, konsep STBM, kelembagaan, mekanisme pendanaan, pemantauan
dan evaluasi, serta pengelolaan pengetahuan kepada para pelaku utama mulai
tingkat nasional sampai tingkat masyarakat. Keberadaan dokumen tersebut
sangat penting terkait dengan upaya advokasi kepada seluruh pemangku
kepentingan, khususnya pemerintah daerah, terkait dengan peningkatan
kesadaran dan komitmen dalam pembangunan AMPL di daerah. Tentunya dalam
penyusunan pedoman umum ini masih banyak kekurangannya, karena itu saran
dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut.
Dokumen ini berhasil tersusun melalui dukungan berbagai pihak, yaitu Pokja
AMPL Nasional, Plan Indonesia, Unicef, ESP-USAID, dan berbagai pemangku
kepentingan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas dukungan yang telah
diberikan, disampaikan terima kasih.
Jakarta, Maret 2010
Direktur Jendral PP & PL
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp. (K, MARS, DTM & H, DTCE)
NIP. 1955 09031 9801 21001
i
3. Daftar Isi
Kata Pengantar.................................................................................................................... i
Daftar Isi............................................................................................................................... ii
Daftar Istilah...................................................................................................................... iii
Daftar Tabel........................................................................................................................ iv
Daftar Gambar.................................................................................................................... v
1.Pendahuluan.................................................................................................................... 1
1.1Latar Belakang..................................................................................................................... 1
1.2Tujuan.................................................................................................................................... 1
1.3Ruang Lingkup..................................................................................................................... 2
1.4Sistematika Penulisan....................................................................................................... 2
1.5Dokumen Pendukung........................................................................................................ 3
2Konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat..........................................................5
2.1Sanitasi Total Berbasis Masyarakat..............................................................................5
2.2Prinsip Dasar STBM........................................................................................................... 5
2.3Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) Program Nasional STBM.....................6
2.4Pilar STBM............................................................................................................................. 7
2.5Strategi, Prinsip, dan Kegiatan Pokok STBM..............................................................8
2.5.1Penciptaan Lingkungan yang Kondusif...............................................................................8
2.5.2Peningkatan Kebutuhan............................................................................................................9
2.5.3Peningkatan Penyediaan........................................................................................................10
2.5.4Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)...............................................10
2.5.5Pembiayaan................................................................................................................................. 11
2.5.6Pemantauan dan Evaluasi......................................................................................................11
3Kelembagaan STBM.....................................................................................................12
3.1Mekanisme Koordinasi STBM......................................................................................12
3.2Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Terkait...............................................................13
3.2.1Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Nasional.................................................13
3.2.2Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Provinsi..................................................14
3.2.3Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota.................................14
3.2.4Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Kecamatan.............................................15
3.2.5Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Masyarakat...........................................15
4Pola Pendanaan Program STBM..............................................................................17
5Pemantauan, Evaluasi dan Umpan Balik Program STBM................................20
5.1Indikator STBM................................................................................................................. 20
5.2Pendataan........................................................................................................................... 21
5.3Pelaporan........................................................................................................................... 21
5.4Verifikasi............................................................................................................................. 21
5.5Evaluasi & Umpan Balik.................................................................................................22
5.6Indikator Pilar STBM....................................................................................................... 22
6Pengelolaan Pengetahuan Program STBM...........................................................24
ii
4. Daftar Istilah
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pedum : Pedoman Umum
Juklak : Petunjuk Pelaksanaan
Juknis : Petunjuk Teknis
Stop BABS : Stop Buang Air Besar Sembarangan
CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun
PAM RT : Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga
PSRT : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
PAL RT : Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga
AMPL-BM : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Renstra : Rencana Strategis
MDGs : Millenium Development Goals
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
iii
5. Daftar Tabel
Tabel 3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Nasional.................................13
Tabel 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Provinsi..................................14
Tabel 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota................14
Tabel 3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Kecamatan............................15
Tabel 3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan
dan Dusun/RW........................................................................................................16
i
6. Daftar Gambar
Gambar 3.1 Diagram Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan STBM.......................12
v
7. 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka memperkuat pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, pemerintah
Indonesia c.q Kementrian Kesehatan telah mengembangkan Strategi Nasional
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang didasarkan pada Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 852/MENKES/SK/IX/2008. Pada
tahun 2009, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dengan
mencanangkan STBM sebagai program nasional dan merupakan salah satu
sasaran utama dalam RPJMN 2010-2014.
Selayaknya sebuah program nasional, maka terkait dengan pelaksanaannya
dibutuhkan panduan yang merupakan penjabaran dari Strategi Nasional STBM.
Panduan yang dimaksud antara lain adalah Pedoman Umum/Pedum,
(dokumen 1) Petunjuk Pelaksanaan/Juklak (dokumen 2) dan Petunjuk
Teknis/Juknis (dokumen 3) Program STBM. Keberadaan panduan tersebut
ditujukan untuk membantu pelaku STBM mulai tingkat nasional sampai
masyarakat untuk melaksanakan program secara efektif, efisien dan
berkelanjutan.
Dokumen ini merupakan bagian pertama dari panduan STBM, yaitu dokumen
Pedoman Umum.
1.2 Tujuan
Dokumen Pedoman Umum ini ditujukan untuk memberikan pemahaman
mengenai STBM terkait dengan prinsip dasar pembangunan berbasis
masyarakat, konsep STBM, kelembagaan, mekanisme pendanaan, pemantauan
dan evaluasi, serta pengelolaan pengetahuan, kepada para pelaku utama mulai
tingkat nasional sampai tingkat masyarakat.
1
8. 1.3 Ruang Lingkup
Pedoman umum STBM ini terbatas menjelaskan mengenai konsep STBM yang
meliputi prinsip pembangunan berbasis masyarakat, konsep STBM,
kelembagaan, mekanisme pendanaan, pemantauan dan evaluasi, serta
pengelolaan pengetahuan. Informasi lengkap mengenai panduan pelaksanaan
program dapat merujuk pada dokumen Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis STBM.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Pedoman Umum STBM ini disusun dalam beberapa bab sebagai
berikut:
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tujuan, ruang
lingkup dan sistematika penulisan pedoman umum STBM.
Bab 2 Konsep STBM
Bab ini menjelaskan mengenai prinsip pembangunan berbasis
masyarakat dan konsep STBM, termasuk didalamnya dijelaskan
mengenai prinsip dan kegiatan utama STBM.
Bab 3 Kelembagan STBM
Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan
STBM dari tingkat nasional sampai masyarakat, termasuk di
dalamnya dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab seluruh
pihak yang terkait.
Bab 4 Pola Pendanaan STBM
Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme pendanaan
2
9. pelaksanaan STBM baik yang terkait dengan teknis administrasi
dari tingkat nasional sampai ke daerah, maupun pola pendanaan di
tingkat masyarakat.
Bab 5 Pemantauan dan Evaluasi STBM
Bab ini menjelaskan mengenai sistem pemantauan dan evaluasi
STBM dari tingkat nasional sampai pada tingkat masyarakat.
Bab 6 Manajemen Pengetahuan STBM
Bab ini menjelaskan mengenai sistem pengelolaan pengetahuan
STBM dalam rangka penyebarluasan informasi yang dapat
berguna bagi pemangku kepentingan lainnya.
1.5 Dokumen Pendukung
Terdapat beberapa dokumen pendukung yang dapat dirujuk terkait pelaksanaan
STBM, yaitu:
· Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
Dokumen ini menjelaskan mengenai target pemerintah Indonesia selama 5
tahun ke depan, termasuk target untuk pembangunan AMPL.
· Dokumen Millenium Development Goals (MDGs) 2015
Dokumen ini menjelaskan mengenai kesepakatan internasional yang salah
satu kesepakatannya adalah untuk mengurangi separuh proporsi penduduk
yang belum mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi pada tahun
2015.
· Dokumen Kebijakan Nasional AMPL-BM
Dokumen ini menjelaskan mengenai 11 prinsip dasar pembangunan air
minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL-BM).
Kebijakan nasional tersebut telah menjadi payung hukum pelaksanaan
pembangunan AMPL-BM di Indonesia.
3
10. · Dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Dokumen Strategi Nasional STBM menjelaskan mengenai strategi utama yang
harus dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan STBM yaitu
terciptanya kondisi sanitasi total dalam rangka mengurangi penyakit
berbasis lingkungan.
· Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Program STBM
Dokumen petunjuk pelaksanaan STBM menjelaskan mengenai proses
pelaksanaan yang harus menjadi acuan para pelaksana STBM mulai dari
tingkat nasional sampai pada tingkat masyarakat.
· Dokumen Petunjuk Teknis program STBM
Dokumen teknis ini pada dasarnya merupakan kumpulan panduan teknis dan
modul yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proses
yang dijelaskan pada dokumen petunjuk pelaksanaan STBM.
4
11. 2 Konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2.1 Sanitasi Total1 Berbasis Masyarakat
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk
merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
dengan metode pemicuan. Pendekatan ini merupakan komponen penting dalam
menjamin keberlanjutan pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan berbasis masyarakat. Pengalaman selama ini menunjukkan
peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang tidak disertai dengan
perubahan perilaku telah terbukti tidak berkelanjutan. Oleh karena itu STBM
menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan
lingkungan secara keseluruhan.
2.2 Prinsip Dasar STBM2
Dalam pengembangan dan pelaksanaan program Nasional STBM, terdapat
beberapa prinsip yang mendasari, yaitu:
· Prinsip keberpihakan terhadap kelompok miskin
Prinsip keberpihakan terhadap masyarakat kelompok miskin mempunyai
makna bahwa pelaksanaan STBM mengutamakan kepentingan kelompok
miskin.
· Prinsip keberpihakan pada lingkungan
Prinsip keberpihakan terhadap lingkungan mempunyai makna bahwa
pelaksanaan STBM mengutamakan pelestarian lingkungan.
1 Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas (i) tidak buang air besar sembarangan; (ii)
mencuci tangan pakai sabun; (iii) mengelola air minum dan makanan yang aman; (iv) mengelola
sampah dengan benar; dan (v) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman
2 Masing-masing prinsip di atas telah dijelaskan dalam berbagai dokumen pembangunan,
sehingga tidak akan dielaborasi lebih dalam dalam dokumen ini.
5
12. · Prinsip tanggap kebutuhan
Prinsip tanggap kebutuhan mempunyai makna bahwa pelaksanaan STBM
didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat.
· Prinsip kesetaraan jender
Prinsip kesetaraan jender mempunyai makna bahwa pelaksanaan STBM
didasarkan pada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk
berpartisipasi sesuai dengan perannya.
· Prinsip pembangunan yang berbasis masyarakat
Prinsip berbasis masyarakat mempunyai makna bahwa pelaksanaan STBM
didasarkan pada keputusan yang diambil oleh masyarakat dan masyarakat
bertanggung jawab terhadap konsekuensi atas pilihan atau keputusan yang
telah dibuat.
· Prinsip non-subsidi bagi pembangunan fasilitas sanitasi dasar skala rumah
tangga
Prinsip non-subsidi mempunyai makna bahwa pelaksanaan STBM tidak
memberikan sudsidi bagi pembangunan sarana sanitasi pada skala rumah
tangga. Subsidi hanya diberikan untuk sarana dengan skala komunal.
· Prinsip keberlanjutan
Prinsip keberlanjutan mempunyai makna bahwa STBM dapat dilaksanakan
secara kontinyu dengan memperhatikan 5 (lima) aspek keberlanjutan, yaitu
kelembagaan, teknis, sosial, pendanaan dan lingkungan.
2.3 Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) Program Nasional STBM
Program Nasional STBM ini diharapkan mempunyai dampak yang signifikan
dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, melalui pembangunan
yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil (outcome) yang
diharapkan melalui pelaksanaan STBM adalah menurunnya kejadian penyakit
6
13. diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi
dan perilaku.
Terkait dengan keluaran langsung program STBM, maka keluaran utamanya
(output) adalah perubahan perilaku pada masing-masing pilar STBM sebagai
syarat terciptanya kondisi sanitasi total. Berikut ini adalah output STBM:
· Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi
dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air
sembarang tempat;
· Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan
yang aman di rumah tangga;
· Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas
(seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasara, terminal)
tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua
orang mencuci tangan dengan benar;
· Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
· Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
2.4 Pilar STBM
Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dari STBM, maka terdapat beberapa
pilar yang harus dipenuhi agar kondisi sanitasi total sebagai prasayarat
keberhasilan STBM tercapai, yaitu:
a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas3 tidak buang air besar
sembarangan.
b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3 Komunitas adalah kelompok masyarakat yang setara dengan dusun atau RW (Rukun Warga)
7
14. Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir pada
5 waktu kritis. 5 waktu kritis tersebut antara lain: (i) sebelum makan; (ii)
sesudah makan; (iii) setelah BAB; (iv) setelah mengganti popok bayi; dan (v)
sebelum memberikan makan bayi.
c. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga dan Makanan Sehat (PAM-RT)
Suatu proses pengolahan penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air
yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya.
d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT)
Proses pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R
(Reduce, Reuse, Recycle).
e. Pengelolaan Air Limbah Rumah4 Tangga (PALRT)
Proses pengolahan air limbah pada tingkat rumah tangga untuk menghindari
terciptanya genangan yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis
lingkungan.
Kelima pilar tersebut perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya kondisi
sanitasi total. Namun demikian, berbagai pembelajaran dari pelaksanaan STBM
sampai saat ini, pelaksanaan pilar-pilar tersebut perlu disesuaikan dengan
prioritas kebutuhan dan kapasitas masyarakat.
2.5 Strategi, Prinsip, dan Kegiatan Pokok STBM
Dalam menyelenggarakan STBM terdapat beberapa strategi utama yang menjadi
acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
program. Berikut ini beberapa strategi utama tersebut:
2.5.1 Penciptaan Lingkungan yang Kondusif
Prinsip:
Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
meningkatkan perilaku higienis dan sanitair.
4 Definisi air limbah rumah tangga dalam dokumen ini adalah air limbah hasil kegiatan domsetik,
yaitu cuci, masak dan mandi
8
15. Kegiatan pokok:
· Pengembangan kebijakan;
· Advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya secara berjenjang;
· Mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan program di
daerah;
· Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah, donor, organisasi
masyarakat, LSM, swasta, akademisi, dan pelaku lainnya;
· Mendorong terciptanya ruang publik/jejaring.
2.5.2 Peningkatan Kebutuhan
Prinsip:
Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan sanitair untuk mendukung
terciptanya sanitasi total.
Kegiatan pokok:
· Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan
pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
· Mengembangkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat tentang konsekuensi
dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan
pemicuan perubahan perilaku komunitas;
· Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material
dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
· Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk
memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
· Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk
meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total;
· Memfasilitasi pengembangan aturan lokal mengenai praktik sanitasi yang
baik.
9
16. 2.5.3 Peningkatan Penyediaan
Prinsip:
Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
Kegiatan pokok:
· Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan suplai sanitasi;
· Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana
sanitasi;
· Meningkatkan suplai yang cukup dan tepat guna dalam berbagai pilihan
dengan menggunakan pendekatan berbasis pasar (dalam hal ini keterlibatan
mitra sangat dibutuhkan dalam pengadaan dan distribusi pilihan teknologi);
· Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi,
lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
· Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan
pelaku lainnya untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna;
2.5.4 Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)
Prinsip:
Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
Kegiatan pokok:
· Mengembangkan, mengelola dan mendiseminasikan pusat data dan
informasi secara berjenjang;
· Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non
pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran
sanitasi di Indonesia;
· Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum
pendidikan (advokasi pemerintah daerah untuk mengadopsi konsep STBM
dalam kurikulum pendidikan lokal)
10
17. · Berbagi pengalaman antar program pemerintah, non-pemerintah, swasta,
akademisi dan pelaku lainnya dalam peningkatan pengetahuan dan
pembelajaran sanitasi;
2.5.5 Pembiayaan
Prinsip:
Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.
Kegiatan pokok:
· Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri;
· Mengembangkan solidaritas sosial/gotong-royong;
· Menyediakan subsidi untuk fasilitas komunal;
· Menggali potensi sumber pembiayaan (kredit mikro, insentif, kemitraan
swasta-pemerintah, arisan, subsidi silang antar pilar).
2.5.6 Pemantauan dan Evaluasi
Prinsip:
Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program.
Kegiatan pokok:
· Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
· Pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan
pengelolaan data;
· Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan
lain yang sejenis;
· Memantau dan mengevaluasi kegiatan (fisik dan non fisik) dalam lingkup
komunitas oleh masyarakat;
· Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan
dan evaluasi berjenjang;
· Melakukan pengumpulan data awal bersama dengan masyarakat.
11
18. 3 Kelembagaan STBM
3.1 Mekanisme Koordinasi STBM
Dalam menjamin tercapainya tujuan STBM, berikut ini struktur kelembagaan
yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dimulai dari tingkat pusat
sampai tingkat masyarakat.
12
Tim Pembina
STBM Nasional
Tim Pembina
STBM Provinsi
Tim Pembina
STBM Kab/Kota
Tim Kerja STBM
Kecamatan
Tim Kerja STBM
Desa/Kelurahan
Tim Kerja STBM
Dusun/RW
Gambar 3.1
Diagram Mekanisme Koordinasi
Pelaksanaan STBM
Kementrian
Terkait
SKPD
Terkait
SKPD
Terkait
Tim Pengarah
STBM
Gubernur
Bupati/Walikota
Camat
Lurah/Kepala
Desa
Nasional
Provinsi
Kab/Kota
Kecamatan
Desa/
Kelurahan
19. 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Terkait
Terkait dengan pelaksanaan program nasional STBM yang efektif dan efisien,
maka masing-masing pelaku pada setiap tingkatan mempunyai tugas pokok dan
fungsi yang bersifat komplementer. Oleh karena itu pemahaman terhadap tugas
pokok dan fungsi secara keseluruhan oleh seluruh pelaku atau lembaga terkait
adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran yang didapatkan selama ini,
terdapat kecenderungan pelaku program hanya memperhatikan tugas pokok
dan fungsinya tanpa melihat porsinya sebagai suatu bagian dari sistem
kelembagaan yang lebih besar.
3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Nasional
Tabel 3.1
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Nasional
Pelaku Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi
Tim Pengarah
STBM
Tim pengarah beranggotakan
pejabat eselon 1 dari
Kementrian Kesehatan,
Kementrian PU, Kemendagri,
Bappenas, Kementrian LH
1. Mengembangkan kebijakan yang terkait
dengan pembangunan AMPL
2. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan
AMPL
Kementrian
Terkait
Kementrian Kesehatan,
Kementrian PU, Kemendagri,
Bappenas, Kementrian LH
Berkoordinasi dengan tim pembina STBM
nasional untuk mensinergikan upaya
pelaksanaan STBM di tingkat nasional baik
dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran serta pemantauan & evaluasi
Tim Pembina
STBM Nasional
Tim Pembina STBM nasional
beranggotakan perwakilan
dari pejabat eselon 2 dan 3
dari kementrian terkait dan
pihak non pemerintah yang
terkait (universitas, media,
LSM) yang diketuai oleh
perwakilan dari kementrian
kesehatan
1. Berkoordinasi dengan berbagai
instansi/lembaga terkait tingkat nasional
dan mengembangkan program terpadu
untuk semua kegiatan STBM
2. Mengkoordinasikan semua sumber
pembiayaan terkait dengan STBM
3. Memonitor perkembangan strategi nasional
STBM dan memberikan bimbingan yang
diperlukan kepada tim provinsi
4. Mengintegrasikan kegiatan higiene dan
sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM
5. Mengorganisir pertukaran
pengetahuan/pengalaman antar kabupaten
dan/atau provinsi serta antar negara
13
20. 3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Provinsi
Tabel 3.2
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Provinsi
Pelaku Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi
Gubernur Kepala daerah tingkat
Provinsi
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan
program AMPL (termasuk di dalamnya program
STBM) ditingkat provinsi sesuai dengan
kebijakan pemerintah Indonesia
SKPD Terkait Sleuruh dinas terkait
dengan pelaksanaan
STBM (Bappeda,
Kesehehatan, PU, PMD,
dll)
Berkoordinasi dengan tim pembina STBM
provinsi untuk mensinergikan upaya
pelaksanaan STBM di tingkat provinsi baik dalam
hal perencanaan, pelaksanaan, penganggaran
serta pemantauan & evaluasi
TimPembina STBM
Provinsi
Tim Pembina STBM
Provinsi beranggotakan
perwakilan dari pejabat
eselon 2 dan 3 dari SKPD
terkait dan pihak non
pemerintah yang terkait
(universitas, media, LSM)
yang diketuai oleh
perwakilan dari Dinas
Kesehatan
1. Berkoordinasi dengan berbagai
instansi/lembaga terkait tingkat provinsi
dan mengembangkan program terpadu
untuk semua kegiatan STBM
2. Mengkoordinasikan semua sumber
pembiayaan terkait dengan STBM
3. Memonitor perkembangan strategi nasional
STBM dan memberikan bimbingan yang
diperlukan kepada tim kabupaten/kota
4. Mengintegrasikan kegiatan higiene dan
sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM
5. Mengorganisir pertukaran
pengetahuan/pengalaman antar kabupaten
dan/atau provinsi serta antar negara
3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota
Tabel 3.3
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota
Pelaku Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi
Bupati/Walikota Kepala daerah tingkat
Kabupaten/Kota
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan
program AMPL (termasuk di dalamnya program
STBM) di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan
kebijakan pemerintah Indonesia
SKPD Terkait Sleuruh dinas terkait
dengan pelaksanaan
STBM (Bappeda,
Kesehehatan, PU, PMD,
dll)
Berkoordinasi dengan tim pembina STBM
Kab/Kota untuk mensinergikan upaya
pelaksanaan STBM di tingkat Kab/Kota baik
dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran serta pemantauan & evaluasi
Tim Pembina STBM
Kab/Kota
Tim Koordinasi STBM
beranggotakan
perwakilan dari pejabat
eselon 2 dan 3 dari SKPD
terkait dan pihak non
pemerintah yang terkait
(universitas, media, dll)
yang diketuai oleh
perwakilan dari Dinas
1. Mempersiapkan rencana kabupaten untuk
mempromosikan strategi strategi STBM
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan
kampanye informasi tingkat kabupaten
mengenai pendekatan STBM
3. Mengkoordinasikan pendanaan untuk
implementasi strategi STBM
4. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di
tingkat kabupaten/kota
14
21. Kesehatan 5. Memberikan dukungan penguatan kapasitas
yang diperlukan kepada semua institusi di
kabupaten/kota
3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Kecamatan
Tabel 3.4
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Kecamatan
Pelaku Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi
Camat Kepala daerah tingkat
Kecamatan
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan
program AMPL (termasuk di dalamnya program
STBM) di tingkat kecamatan sesuai dengan
kebijakan pemerintah Indonesia
Tim Kerja STBM
Kecamatan
Beranggotakan
sanitarian dan pihak
terkait di tingkat
kecamatan
1. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan
Badan Pemerintah dan memberi dukungan
bagi kader pemicu STBM
2. Mengembangkan pengusaha lokal untuk
produksi dan suplai bahan serta memonitor
kualitas bahan tersebut
3. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan
program STBM di wilayahnya
4. Memelihara database status kesehatan yang
efektif dan tetap updating secara berkala
3.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku di Tingkat Masyarakat
Tabel 3.5
Tugas Pokok dan Fungsi Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan
Pelaku Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi
Lurah/Kepala Desa Kepala daerah tingkat
Kelurahan/Desa
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan
program AMPL (termasuk di dalamnya program
STBM) di tingkat kelurahan/desa sesuai dengan
kebijakan pemerintah Indonesia
15
22. Tim Kerja STBM
Desa/Kelurahan
Beranggotakan
masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat, dan
perangkat desa yang
memiliki komitmen
terhadap STBM
1. Membentuk tim fasilitator desa yang
anggotanya berasal dari kader desa, guru,
dan sebagainya. Tim tersebut akan
mengembangkan rencana desa, mengawasi
pekerjaannya dan menghubungkan dengan
perangkat desa
2. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan
memberikan bimbngan yang diperlukan
3. Mengambil alih pengoperasian dan
pemeliharaan yang sedang berjalan dan
tanggung jawab kepada seluruh pemangku
kepentingan di tingkat desa
4. Memastikan keberadilan disemua lapisan
masyarakat, khususnya kelompok yang peka
Tim Kerja STBM
RT/Dusun/Kampung
1. Mempersiapkan masyarakat untuk
berpartisipasi (gotong-royong)
2. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat
3. Menyelesaikan permasalah/konflik
masyarakat
4. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya
setelah mencapai keberhasilan sanitasi total
di tempat tinggalnya
5. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi
kegiatan STBM
6. Membangun kesadaran dan meningkatkan
kebutuhan
7. Memperkenalkan opsi-opsi teknologi
8. Mempunyai strategi pelaksanaan dan exit
strategy yang jelas
16
23. 4 Pola Pendanaan Program STBM
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi kelembagaan yang bersifat
komplementer, maka pendanaan program nasional STBM juga bersifat
komplementer. Hal ini mengindikasikan pengalokasian dana perlu direncanakan
secara terpadu antara pusat dan daerah, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan
dalam rangka penyelenggaraan program nasional STBM saling mengisi.
Untuk mendukung perencanaan pendanaan yang terpadu maka perlu
dikembangkan pola pendanaan di tiap tingkatan, dari pusat sampai ke
masyarakat.
Tabel 4.1. Pola Pendanaan Program Nasional STBM
Tingkatan Komponen Pendanaan
Sumber Pendanaan
APBN APBD Donor LSM Swasta Masy
Nasional
Pengembangan NSPK (Norma,
Standar, Pedoman, Kriteria) x x x
Peningkatan kapasitas tingkat
provinsi (termasuk alat
peraga) x x x x
Advokasi dan
sosialisasi/fasilitasi x x x x
Monitoring dan evaluasi
x x x x
Pengelolaan pengetahuan
(termasuk kunjungan dari
negara lain dan kemitraan) x x x x
Dukungan manajemen
x x x
Fund raising x x x x
Bimbingan teknis x x
Pengembangan roadmap
STBM x x x
Pengembangan database
STBM x x x
17
24. Tingkatan Komponen Pendanaan
Sumber Pendanaan
APBN APBD Donor LSM Swasta Masy
Provinsi
Pengembangan regulasi
terkait pelaksanaan program
nasional STBM x x
Peningkatan kapasitas tingkat
kabupaten (termasuk alat
peraga) x x x x
Advokasi dan
sosialisasi/fasilitasi x x x x
Monitoring dan evaluasi
x x x
Pengelolaan pengetahuan
(termasuk kunjungan dari
provinsi lain dan kemitraan) x x x x
Dukungan manajemen
x x x x
Fund raising x x x x
Bimbingan teknis x x x
Pengembangan roadmap
STBM x x x x
Pengembangan database
STBM x x x x
Kabupaten/
Kota
Pengembangan regulasi
terkait pelaksanaan program
nasional STBM x
Peningkatan kapasitas tingkat
kecamatan dan desa
(termasuk alat peraga) x x x x
Advokasi dan
sosialisasi/fasilitasi (termasuk
operasional lapangan) x x x x
Monitoring dan evaluasi x x x
18
25. Tingkatan Komponen Pendanaan
Sumber Pendanaan
APBN APBD Donor LSM Swasta Masy
Pengelolaan pengetahuan
(termasuk kunjungan dari
kabupaten lain dan
kemitraan) x x x
Dukungan manajemen
x x x x
Fund raising x x x x
Bimbingan teknis x x x
Pengembangan Renstra AMPL
x x x
Pengembangan roadmap
STBM x x x
Pengembangan sanitasi
marketing x x x x
Pengembangan database
STBM x x x
Masyarakat
Pembangunan sarana sanitasi
tingkat rumah tangga
(Jamban)
x
Pemicuan oleh kader
masyarakat x
Monitoring dan evaluasi
partisipatif x
Kompetisi
x x x x x x
desa/kelurahan/kampung/
dusun/RT sehat
19
26. 5 Pemantauan, Evaluasi dan Umpan Balik Program STBM
Pemantauan, evaluasi dan umpan balik program STBM terdiri dari beberapa
komponen utama, yaitu (i) pendataan; (ii) pelaporan; (iii) verifikasi data; dan
(iv) Evaluasi dan umpan balik. Masing-masing tahapan harus dilaksanakan agar
sistem pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.
5.1 Indikator STBM
Indikator utama program STBM terdiri dari indikator output dan outcome.
Berikut ini beberapa indikator output dan outcome yang telah dikembangkan.
a. Output:
· Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi
dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air
besar disembarang tempat (Stop BABS)
· Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan
makanan yang aman di rumah tangga
· Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas
(seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal)
tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga
semua orang mencuci tangan dengan benar
· Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar
· Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar
b. Outcome:
· Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan
lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku
20
27. 5.2 Pendataan
Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke
tingkat masyarakat. Pendataan pada tingkat masyarakat harus dilakukan oleh
masyarakat/tim kerja STBM di tingkat masyarakat, begitu pula pada tingkat
kecamatan, kabupaten provinsi dan pusat.
Secara umum, pendataan akan dilakukan dengan mengacu pada indikator
masing-masing pilar dan indikator non teknis yang berlaku secara umum pada
semua pilar, seperti status Pokja AMPL, status Tim Koordinasi, status rencana
strategis AMPL, dan lain sebagainya5.
5.3 Pelaporan
Pelaporan merupakan bagian penting dari sistem monitoring dan evaluasi
program. Selama ini keterbatasan dalam sistem monitoring sebagian besar
disebabkan oleh tidak optimalnya sistem pelaporan dari daerah ke pusat dan
minimnya umpan balik yang diberikan dari pusat ke daerah. Terkait dengan hal
tersebut, maka format pelaporan yang sederhana dan mudah untuk diisi perlu
dikembangkan. Selain itu jadwal pelaporan dan umpan balik juga perlu
disepakati oleh seluruh pelaku.
5.4 Verifikasi6
Verifikasi ditujukan untuk memvalidasi data yang telah dikompilasi dan
dilaporkan secara berjenjang. Kegiatan verifikasi ini menjadi penting karena
sangat terkait dengan evaluasi dan rekomendasi yang akan diberikan dengan
hal-hal yang terjadi di lapangan.
5 Piranti monitoring dan evaluasi selengkapnya dapat merujuk pada dokumen petunjuk teknis
program nasional STBM
6 Kegiatan verifikasi dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan lapangan
ataupun analisis data
21
28. 5.5 Evaluasi & Umpan Balik7
Evaluasi ditujukan untuk pengkajian berbagai isu strategis yang terjadi
dilapangan berdasarkan pelaporan secara berjenjang. Tindak lanjut yang perlu
dilakukan setelah proses evaluasi terlaksana adalah rekomendasi atau umpan
balik bagi pelaksana untuk pelaksanaan program yang lebih baik.
5.6 Indikator Pilar STBM
Terkait dengan penilaian kinerja program, maka diperlukan indikator yang
dapat dijadikan acuan dalam penilaiannya. Indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Indikator lintas pilar
· Proporsi desa yang telah diintervensi oleh program nasional STBM
b. Indikator Stop BABS
· Proporsi KK yang BAB di jamban sehat
· Proporsi desa yang telah ODF (Open Defecation Free)
c. Indikator CTPS
· Proporsi individu yang memahami 5 (lima) waktu kritis CTPS
· Proporsi individu yang melakukan praktek CTPS
d. Indikator PAM RT
· Proporsi rumah tangga yang mengelola air minum dengan benar
· Proporsi rumah tangga yang mengetahui cara mengelola air minum
dengan benar
· Proporsi rumah tangga yang mengelola makanan dengan benar
· Proporsi rumah tangga yang mengetahui cara mengelola makanan
dengan benar
e. Indikator Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
7 Kegiatan evaluasi dan umpan balik dapat dilaksanakan melalui pertemuan nasional maupun
regional. Kegiatan lainnya juga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan
22
29. · Proporsi rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah
f. Indikator Pengelolaan Limbah Cair Domestik Rumah Tangga
· Proporsi rumah tangga yang memiliki saluran air limbah yang memenuhi
syarat
23
30. 6 Pengelolaan Pengetahuan Program STBM
Salah satu kelemahan pembangunan berbagai program di Indonesia saat ini
adalah belum adanya pengelolaan pengetahuan mengenai proses, pembelajaran,
inovasi, dan praktik unggulan. Hal ini menyebabkan keberhasilan maupun
kegagalan di suatu lokasi intervensi tidak terinformasikan kepada seluruh
pelaku program, sehingga seringkali keselahan yang sama terjadi di tempat yang
lain, atau bahkan praktik unggulan hanya sebatas di lokasi yang bersangkutan
tanpa diikuti dengan replikasi di daerah lainnya.
Terkait dengan hal tersebut, maka pengelolaan pengetahuan menjadi penting
untuk menjamin penyelenggaraan program yang efektif, efisien dan
berkelanjutan. Pengelolaan pengetahuan pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga)
kegiatan utama, yaitu (i) identifikasi pembelajaran, inovasi, dan praktik unggulan
yang terjadi selama proses pelaksanaan program; (ii) pengelolaan hasil
identifikasi dan berbagai temuan lapangan ke dalam bentuk yang siap untuk
didiseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan (iii) diseminasi
informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
Dari ketiga kegiatan utama di atas, kegiatan identifikasi merupakan kegiatan
yang paling menentukan. Hal ini dikarenakan proses identifikasi merupakan
proses yang paling sulit dan memerlukan kejelian pihak yang melaksanakannya
untuk menentukan hal-hal apa saja yang memenuhi kriteria sebagai informasi
berharga dan sesuai dengan konteks program.
Pengelolaan pengetahuan program STBM ini perlu dilaksanakan di setiap
tingkatan, mulai dari pusat sampai pada tingkat masyarakat. Pelaksanaan
pengelolaan pengetahuan dilakukan secara berjenjang dikarenakan keterbatasan
pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan pengetahuan di seluruh
Indonesia.
24