Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik.
Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya.
Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik.
Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya.
Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD, Tahun 2020 oleh Kepala desa, hal ini sesuai pula dengan UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 27 poin C yakni memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD, Tahun 2020 oleh Kepala desa, hal ini sesuai pula dengan UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 27 poin C yakni memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Presentasi Konsep Desa 2.0 - Pemanfaatan Sistem Informasi Desa berbasis Teknologi Web melalui jaringan Internet oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kec. Lumbir, Banyumas - Jawa Tengah
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• LKPJ Akhir Tahun Anggaran
• Sistematika LKPJ Akhir Tahun
Anggaran
• LKPJ Akhir Masa Jabatan
• Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
• Ketentuan Lain
Sumber:
1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendagri 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. Apa itu Desa dan BPD?
Desa adalah:
• Kesatuan masyarakat hukum.
• Memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat.
• Berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten/Kota.
BPD adalah:
• Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan
pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada,
meliputi:
1. Perencanaan.
2. Penetapan Kebijakan.
3. Pelaksanaan.
4. Pengorganisasian.
5. Pengawasan.
6. Pengendalian.
7. Pembiayaan.
8. Koordinasi.
9. Pelestarian.
10. Penyempurnaan dan Pengembangannya.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Lingkup Laporan Kepala Desa
1. LPPD Kepala Desa
1. LPPD Akhir Tahun Anggaran
2. LPPD Akhir Masa Jabatan
2. LKPJ Kepala Desa
1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
2. LKPJ Akhir Masa Jabatan
3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Muatan Laporan
1. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul 7. tenaga kerja dan transmigrasi
Desa 8. kesehatan
Meliputi hak untuk mengatur dan 9. pendidikan dan kebudayaan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan asal usul, adat 10. sosial
istiadat yang berlaku dan tidak 11. penataan ruang
bertentangan dengan peraturan 12. pemukiman/perumahan
perundang-undangan.
13. pekerjaan umum
2. Urusan Pemerintahan yang
14. perhubungan
diserahkan Kab/Kota, yaitu Bidang-
bidang: 15. lingkungan hidup
1. Pertanian dan ketahanan pangan 16. politik dalam negeri dan administrasi
publik
2. Pertambangan dan energi serta
sumber daya mineral 7. otonomi desa
3. Kehutanan dan perkebunan 8. perimbangan keuangan
4. Perindustrian dan perdagangan 9. tugas pembantuan
5. Koperasi dan usaha kecil dan 10. pariwisata
menengah 11. pertanahan
6. Penanaman modal 12. kependudukan dan catatan sipil
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Muatan Laporan
13. kesatuan bangsa dan perlindungan 3. Tugas Pembantuan
masyarakat dan Pemerintahan umum a. tugas pembantuan yang diterima dari
14. perencanaan Pemerintah
15. penerangan/informasi dan komunikasi b. tugas pembantuan yang diterima dari
16. pemberdayaan perempuan dan Pemerintah Provinsi
perlindungan anak c. tugas pembantuan yang diterima dari
17. keluarga berencana dan keluarga Pemerintah Kabupaten/Kota.
sejahtera
18. pemuda dan olah raga 4. Urusan Pemerintahan Lainnya
19. pemberdayaan masyarakat dan desa; Meliputi urusan Pemerintahan yang
20. statistik diserahkan kepada Desa berdasarkan
ketentuan peraturan
21. arsip dan perpustakaan perundangundangan
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Materi Laporan
1. Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul 2. Urusan Pemerintahan yang
Desa diserahkan Kab/Kota
a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat
Desa, kerangka ekonomi desa, Desa, kerangka ekonomi desa,
prioritas pembangunan desa, prioritas pembangunan desa,
rencana kerja dan pendanaan rencana kerja dan pendanaan
b. Penyelenggaraan urusan mencakup: b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
1. Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian 2. Tingkat pencapaian
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan
Desa Desa
4. Data Perangkat Desa 4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan realisasi anggaran 5. Alokasi dan realisasi anggaran
6. Sarana dan prasarana yang 6. Sarana dan prasarana yang
digunakan digunakan
7. Permasalahan dan Penyelesaian 7. Permasalahan dan Penyelesaian
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Materi Laporan
3. Tugas Pembantuan 4. Urusan Pemerintahan
a. Dasar Hukum Lainnya
b. Instansi Pemberi Tugas a. Dasar Hukum
Pembantuan b. Instansi pemberi urusan
pemerintahan lainnya
c. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan Kegiatan
d. Realisasi Pelaksanaan
d. Realisasi pelaksanaan program
Program dan Kegiatan dan kegiatan
e. Sumber dan jumlah e. Sumber dan jumlah anggaran
anggaran yang digunakan yang digunakan
f. Satuan Pelaksana Kegiatan f. Satuan Pelaksana kegiatan
Desa Desa
g. Data Perangkat Desa g. Data Perangkat Desa
h. Sarana dan prasarana h. Sarana dan prasarana
i. Permasalahan dan i. Permasalahan dan
penyelesaian
penyelesaian
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Penyusunan dan Tata Cara
Penyampaian
• Penyusunan LKPJ Kepala Desa (LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ
Akhir Masa Jabatan) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas
• LKPJ Kepala Desa disusun dengan format dalam lampiran permendagri
35/2007
• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran:
– LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas
Kepala Desa
– Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana
tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan
Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir
tahun anggaran yang bersangkutan.
• LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan
sosial budaya masyarakat setempat;
• Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan
pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan
Desa.
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Evaluasi
• BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ
• Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
• Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ
dadang-solihin.blogspot.com 14
16. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
• Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa
adalah:
– Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
– Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi
– Meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-
peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Ruang Lingkup LKPJ
1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa
2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
3. Tugas pembantuan
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Tata Laksana
LKPJ Akhir Tahun Anggaran
• Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib
menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa
• LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa
• Laporan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran
dadang-solihin.blogspot.com 18
20. Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
BAB I PENDAHULUAN BAB III KEBIJAKAN UMUM
A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
B. GAMBARAN UMUM DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN
1. KONDISI GEOGRAFIS DESA
2. GAMBARAN UMUM 1. Intensifikasi dan
DEMOGRAFIS Ekstensifikasi
3. KONDISI EKONOMI 2. Target dan realisasi
a. Potensi unggulan Desa Pendapatan
b. Pertumbuhan Ekonomi/ 3. Permasalahan dan
PDRB penyelesaian
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN B. PENGELOLAAN BELANJA
JANGKA MENENGAH DESA DESA
A. Visi dan Misi 1. Kebijakan Umum Keuangan
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Desa
(sesuai Rencana Pembangunan 2. Target dan realisasi Belanja
Jangka Menengah Desa) 3. Permasalahan dan
C. Prioritas Desa penyelesaian
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN BAB V TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DESA A. TUGAS PEMBANTUAN YANG
A. URUSAN HAK ASAL USUL DITERIMA
DESA 1. Dasar Hukum
1. Program dan Kegiatan 2. Instansi Pemberi Tugas
2. Realisasi Pelaksanaan Pembantuan
Kegiatan 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
3. Permasalahan dan 4. Kegiatan yang diterima
Penyelesaian 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISERAHKAN B. TUGAS PEMBANTUAN YANG
KABUPATEN/KOTA DIBERIKAN
1. Program dan Kegiatan 1. Dasar Hukum
2. Realisasi Pelaksanaan 2. Urusan Pemerintahan yang
ditugas pembantuankan
Kegiatan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
3. Permasalahan dan
Penyelesaian 4. Sarana dan Prasarana
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
A. KERJASAMA ANTAR DESA 4. Antisipasi Desa
1. Kebijakan dan kegiatan 5. Potensi Bencana tang diperkirakan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan terjadi
3. Permasalahan dan penyelesaian
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK E. PENYELENGGARAAN
KETIGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Kebijakan dan kegiatan
1. Gangguan yang terjadi
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Permasalahan dan penyelesaian
3. Data perangkatg Desa
C. BATAS DESA
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
1. Kebijakan dan kegiatan
5. Penanggulangan dan Kendalanya
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan
3. Permasalahan dan penyelesaian Dalam penanggulangan
D. PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan
penanggulangannya
2. Status bencana
dadang-solihin.blogspot.com 22
24. LKPJ Akhir Jabatan
LKPJ Akhir Jabatan adalah:
• Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum
berakhirnya masa jabatan
• Meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ruang Lingkup LKPJ
1. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
2. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
3. Hasil yang Dicapai, dan
4. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Tata Laksana
LKPJ Akhir Masa Jabatan
• LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD
• Laporan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
• LKPJ Akhir Masa Jabatan memuat materi:
1. Dasar hukum
2. Kebijakan umum Pemerintah Desa
3. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas
4. Hasil yang dicapai
5. Dampak dari pelaksanaan kebijakan
6. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan
7. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah
dalam pelaksanaan
8. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Pembahasan LKPJ Akhir Masa Anggaran
dan Akhir Masa Jabatan oleh BPD
• BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
• LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD
• LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD
• Berdasarkan hasil pembahasan, BPD menetapkan Keputusan BPD
• Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah
LKPJ diterima
• Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna
yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan
• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ
diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
dadang-solihin.blogspot.com 26
28. Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB I PENDAHULUAN BAB III KEBIJAKAN UMUM
A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
B. GAMBARAN UMUM DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN
1. KONDISI GEOGRAFIS DESA
2. GAMBARAN UMUM 1. Intensifikasi dan
DEMOGRAFIS Ekstensifikasi
3. KONDISI EKONOMI 2. Target dan realisasi
a. Potensi unggulan Desa Pendapatan
b. Pertumbuhan Ekonomi/ 3. Permasalahan dan
PDRB penyelesaian
B. PENGELOLAAN BELANJA
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DESA
JANGKA MENENGAH DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan
A. Visi dan Misi Desa
B. Strategi dan Arah Kebijakan 2. Target dan Realisasi Belanja
Desa (sesuai RPJM Desa) 3. Permasalahan dan
C. Prioritas Desa Penyelesaian
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN BAB V TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DESA A. TUGAS PEMBANTUAN YANG
A. URUSAN HAK ASAL USUL DITERIMA
DESA 1. Dasar Hukum
1. Program dan Kegiatan 2. Instansi Pemberi Tugas
Pembantuan
2. Realisasi Pelaksanaan 3. Satuan Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Desa
3. Permasalahan dan 4. Pelaksanaan Kegiatan yang
Diterima
Penyelesaian 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan
penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/ KOTA B. TUGAS PEMBANTUAN YANG
DIBERIKAN
1. Program dan Kegiatan
1. Dasar Hukum
2. Realisasi Pelaksanaan 2. Urusan Pemerintahan yang
Kegiatan ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
3. Permasalahan dan
4. Sarana dan Prsarana
Penyelesaian
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
A. KERJASAMA ANTAR DESA 4. Antisipasi Desa
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dan kegiatan 5. Potensi Bencana tang diperkirakan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan terjadi
3. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan dan penyelesaian
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK E. PENYELENGGARAAN
KETIGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dan kegiatan
1. Gangguan yang terjadi
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan dan penyelesaian
3. Data Perangkat Desa
C. BATAS DESA
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dan kegiatan
5. Penanggulangan dan Kendalanya
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan dan penyelesaian dalam penanggulangan
D. PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang Terjadi dan
Bencana yang terjadi dan
Penanggulangannya
penanggulangannya
2. Status Bencana
Status bencana
dadang-solihin.blogspot.com 30
32. Pembinaan dan Pengawasan
• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa
dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan,
supervisi, dan pelatihan.
• Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan
pemerintahan Desa kepada Camat.
• Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan:
– Bupati/ Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan
administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
– Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran
tertulis kepada Kepala Desa.
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Berhenti Sebelum Akhir Masa Jabatan
• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD
dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau
pelaksana tugas Kepala Desa
• Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat
pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan:
– Laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang
diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun
anggaran yang bersangkutan.
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Penyusunan Perda
• Perda tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kepala Desa dan BPD ditetapkan paling lambat satu tahun sejak
Permendagri 35/2007 ditetapkan.
• Sebelum Perda terbentuk, Bupati/Walikota dapat membentuk
peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD
• Perda Kab/Kota wajib memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.
dadang-solihin.blogspot.com 34