Dokumen tersebut membahas tentang gratifikasi sebagai bentuk korupsi menurut undang-undang anti korupsi Indonesia. Gratifikasi didefinisikan sebagai berbagai bentuk pemberian seperti uang, barang, dan fasilitas lainnya kepada pegawai negara yang berkaitan dengan tugasnya. Ada dua jenis gratifikasi yaitu positif yang bersifat sukarela dan tanpa pamrih, serta negatif yang bertujuan mendapatkan keunt

1. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Gratifikasi
BENTUK KORUPSI
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara dianggap pemberian
suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban tugasnya;
1
Pengertian Korupsi

2. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2
Pengertian Korupsi

3. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Bentuk Gratifikasi
a. Gratifikasi positif  pemberian hadiah dilakukan
dengan niat yang tulus dari seseorang kepada
orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam
bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan
apapun.
b. Gratifikasi negatif  pemberian hadiah dilakukan
dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang
telah membudaya dikalangan birokrat maupun
pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.
3
Pengertian Korupsi