Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Persyaratan tersebut bervariasi antara 6,5-10% dari jumlah penduduk setempat, tergantung ukuran daerahnya. Dokumen juga menjelaskan prosedur pengumpulan dan penyerahan dokumen dukungan kepada KPU secara terperinci.

1. Pengumuman Penyerahan syarat dukungan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota (23 Mei 2015)
Esok hari berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 merupakan tahapan pertama dari Tahap
Pencalonan. Dimana pada esok hari hingga tanggal 7 Juni 2015 merupakan pengumuman penyerahan
syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan. Moment ini merupakan moment penting bagi
Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk mengetahui berapa jumlah syarat minimal dukungan yang
harus dikumpulkan oleh Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Bagaimana menentukan syarat dukungan, pada tanggal 17 April 2015 berdasarkan jadwal tahapan
Pemilihan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Pemerintah Daerah telah menyerahkan Data
Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2). DAK 2 inilah yang kemudian akan menjadi patokan
berapa jumlah dalam angka ketika dipadukan dengan persyaratan dukungan yang terdapat pada
Peraturan Perundang undangan.
Meskipun DAK2 oleh KPU dinyatakan telah dapat diakses, namun hingga saat ini saya belum berhasil
mengakses angka DAK2 yang dikatakan dapat diakses oleh KPU. Alih alih saya mencari di Mbah Google,
saya mendapatkan DAK2 dan sempat saya publish disini namun kemudian saya tarik kembali karena
data tersebut ternyata bukanlah DAK2 tahun 2015 namun DAK2 Tahun 2012. Oleh karena itu, maka saya
hanya akan menampilkan syarat dukungan dan bagaimana cara penghitungannya menurut peraturan
perundang undangan.
I. Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan.
Pasal 39 huruf b Jo Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan salah
satunya adalah Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang dengan ketentuan:
1. Untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sd 2.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%;
b. Provinsi dengan jumlah pendduduk 2.000.000 sd 6.000.000 jiwa harus didukung paling
sedikit 8,5%;
c. Provinsi dengan jumlah penduduk 6.000.000 sd 12.000.000 jiwa harus didukung paling
sedikit 7,5%;
d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih besar dari 12.000.000 jiwa harus didukung
paling sedukut 6,5%;
e. tersebar di lebih dari 50% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.
2. Untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota :
a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sd 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit
10%;
b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 sd 500.000 jiwa harus didukung
paling sedikit 8,5%;
c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 sd 1.000.000 jiwa harus didukung
paling sedikit 7,5%;
d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung
paling sedikit 6,5%;
e. tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

2. 3. Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan (Dalam Peraturan KPU dikenal dengan
Surat Penyataan Dukungan (B.1 KWK))dilengkapi dengan :
a. Fotokopi KTP Elektronik;
b. Kartu Keluarga berlaku untuk 1 pendukung;
c. paspor; dan/atau
d. identitas lain (dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 diartikan dengan : dokumen
kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil, yang paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh
pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing masing sesuai dengan
peraturan perundang undangan. Surat Identitas lain ini dilarang dikeluarkan secara
kolektif.
e. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk
dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum
dilakukan perubahan administasi kependudukan.
4. Dukungan tersebut hanya diberikan kepada 1 pasangan calon perseorangan.
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 lebih mendetailkan lagi persyaratan yang telah terdapat pada
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni:
1. Apabila dalam hasil penghitungan jumlah persyaratan dukungan menghasilkan angka pecahan
maka dilakukan pembulatan ke atas.
2. Penduduk yang dapat memberikan dukungan kepada pasangan calon adalah penduduk yang
telah memenuhi syarat sebagai Pemilih yakni:
a. Penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin.
b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan atau
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Surat pernyataan dukungan dimasukan ke dalam formulir (B.1 KWK Perseorangan (terdapat
dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015)) per kelurahan/Desa yang berisi:
a. Nama
b. Nomor Induk Kependudukan;
c. Jenis Kelamin;
d. Alamat;
e. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
f. Tempat tanggal lahir/Umur;
g. Status perkawainan;
h. tanda tangan atau cap jempol;
i. Desa atau sebutan lain/kelurahan;
j. kecamatan;
k. kabupaten/kota;
4. Bakal Pasangan Calon perseorangan kemudian menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan
menggunakan formulir B.2 – KWK perseorangan (terdapat dalam lampiran Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2015) untuk:
a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau

3. b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. kecamatan dan kabupaten/kota untuk
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
5. KPU menyaratkan Bakal pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan dan
rekapitulasi jumlah dukungan tersebut dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dikelompokkan
per desa atau sebutan lain/kelurahan).
a. softcopy merupakan file asli.
b. penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan
dalm bentuk hardcopy;
c. Dibuat tiga rangkap:
i. Pasangan Calon menyerahkan 1 rangkap asli dan 2 rangkap salinan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
ii. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan 1 rangkap
salinan kepada PPS melalui PPK
iii. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon setelah memperoleh
pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan
membubuhkan paraf dan cap basah.
II. Prosedur Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan:
1. dilaksanakan sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
2. pengumuman dilakukan melalui:
a. media massa cetak dan/atau elektronik; dan
b. Papan Pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota
3. Dilakukan selama 14 (empat belas) hari (24 Mei 2015 – 7 Juni 2015);
4. Mencantumkan:
a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menegenai ketentuan
persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
c. waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.
III. Contoh Perhitungan Syarat Dukungan
Contoh untuk Provinsi Bengkulu
Berdasarkan DAK2 tahun 2015 Provinsi Bengkulu memiliki angka sebesar 1.926.076 jiwa. dengan jumlah
Kabupaten di Bengkulu adalah 10 Kabupaten.
Dengan demikian maka persyaratan dukungan perseorangan yang dikenakan adalah paling sedikit 10 %
artinya syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Perseorangan untuk mendaftar sebagai
Calon Gubernur Provinsi Bengkulu adalah paling sedikit memiliki dukungan sebanyak 192.608 penduduk
yang tersebar di minimal 6 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.
Catatan:

4. Ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 ini akan menimbulkan pertanyaan terkait dengan syarat
untuk memberikan dukungan. Dalam syarat memberikan dukungan terdapat ketentuan telah memenuhi
syarat sebagai pemilih. Terkait dengan hak mimilih Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengaturnya
dalam Pasal 56 Jo Pasal 57, dimana dalam ketentuannya menyatakan hal sebagai berikut:
1. WNI yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin,
mempunyai hak memilih.
2. WNI tersebut didaftar 1 kali oleh penyelenggara.
permasalahan yang berpotensi timbul adalah:
1. apakah mereka yang berusia 16 tahun dan baru berusia 17 tahun nanti saat 9 Desember 2015
dapat memberikan dukungan?
pertanyaan ini akan mudah dijawab dengan merujuk pada ketentuan syarat dukungan
dilengkapi dengan fotocopy KTP. artinya, jelas bagi mereka yang berusia 16 tahun dan baru
beruia 17 tahun nanti saat 9 Desember 2015 tidak dapat memberikan dukungan karena mereka
tidak dapat memberikan Fotokopi KTP sebagai syarat dukungan.*
2. Apakah tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih boleh memberikan dukungan?
terkait dengan terdaftar dalam daftar pemilih, persyaratan ini dalam syarat orang untuk dapat
memberikan dukungan, dapat dikesampingkan. Kenapa?, karenasangat mungkin terjadi ada
perpindahan penduduk dari luar daerah pemilihan menjadi penduduk daerah pemilihan,
sehingga sebelumnya tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Terlebih Daftar pemilih pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota pada saat pencalonan dimulai belum ditetapkan. Berbeda halnya dengan
permasalahan mereka yang belum berusia17 tahun sebelumnya, mereka yang belum terdaftar
dalam Daftar Pemilih dapat memberikan dukungannya kepada calon perseorangan selama
mereka dapat memberikan fotokopi KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dasar hukum:
1. Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang ; tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang Undang:
2. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota