Peraturan Menteri keungan

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PMK NO. 128/PMK.07/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK 190/PMK.07/2021
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

2. 2
www.kemenkeu.go.id
2
Ruang Lingkup
Penyaluran Penggunaan Sanksi Realokasi
• Batas waktu
penyaluran DD
• Batas waktu
penerimaan
dokumen
penyaluran DD
• Perluasan muatan
perkades”
• Dana Desa untuk
BLT Desa
• Dana Desa untuk
Covid
• Sanksi kepada
Desa
• Sanksi kepada
Pemda
• Realokasi selisih
BLT Desa

3. 3
www.kemenkeu.go.id
BATAS WAKTU PENYALURAN
PMK 190 PMK 128
➢ Desa Reguler
➢ Desa Mandiri
• Tahap I: Paling cepat bulan Januari,
paling lambat bulan Juni
• Tahap II: Paling cepat bulan Maret,
paling lambat bulan Agustus
• Tahap I: Paling cepat bulan Januari,
paling lambat bulan Juni
➢ Desa Reguler
➢ Desa Mandiri
• Tahap I: Paling cepat bulan Januari,
paling lambat bulan September
• Tahap II: Paling cepat bulan Maret,
paling lambat bulan September
• Tahap I: Paling cepat bulan Januari,
paling lambat bulan September

4. 4
www.kemenkeu.go.id
BATAS WAKTU PENERIMAN DOKUMEN PENYALURAN
PMK 190 PMK 128
➢ Desa Reguler
➢ Desa Mandiri
• Tahap I: Paling lambat 5 hari kerja
sebelum bulan Juni berakhir
• Tahap II: Paling lambat 5 hari kerja
sebelum bulan Agustus berakhir
• Tahap I: Paling lambat 5 hari kerja
sebelum bulan Juni berakhir
➢ Desa Reguler
➢ Desa Mandiri
• Tahap I: Paling lambat tanggal
31 Agustus 2022
• Tahap II: Paling lambat tanggal
27 September 2022
• Tahap I: Paling lambat tanggal
31 Agustus 2022

5. 5
www.kemenkeu.go.id
PERLUASAN MUATAN PERATURAN KEPALA DESA
(PERKADES)/KEPUTUSAN KEPALA DESA
PMK 190 PMK 128
Perluasan muatanPerkades/Keputusan kades pada dokumen persyaratan tambahan penyaluran
Dana Desa tahap II bagi Desa yang tidak melaksanakanBLT Desa TA 2021 selama 12 bulan
Perkades/keputusan kepala Desa
mengenai:
1. tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria;
2. anggaran Dana Desa tidak
mencukupi untuk pembayaran BLT
Desa kepada KPM yang telah
ditetapkan karena terdapat
penurunan pagu Dana Desa
berdasarkan peraturan bupati/wali
kota mengenai rincian Dana Desa
setiap Desa
1. perkades/keputusankades mengenai tidak terdapatcalon
KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau
2. surat pernyataan kades yang menyatakan bahwa anggaran
Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLTDesa
kepada KPM yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan
karena:
a. terdapatpenurunan anggaranDana Desa
setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan perbup/wali
mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/atau
b. Desa terkena sanksi penghentian penyaluran
Dana Desa akibat kepala Desa dan/atau
perangkat Desa melakukanpenyalahgunaan
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.

6. 6
www.kemenkeu.go.id
6
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA
Salah satu kriteria KPM BLT Desa adalah
keluarga miskin penerima jaring pengaman
sosial lainnya yang terhenti baik yang
bersumber dari APBD dan/atau dari APBN
• Salah satu kriteria KPM BLT Desa adalah keluarga
miskin penerima jaring pengamansosial dari APBN
yang terhenti
• KPM BLT Desa dapat menerimabantuan sosial yang
bersumber dari APBD.
• Jika ada KPM BLT Desa yang meninggal
harus digantikandengan KPM yang
baru.
• Realisasi KPM BLT Desa tidak boleh lebih
kecil dari jumlah KPM BLT Desa bulan 1.
• Jika ada KPM BLT Desa yang meninggal dan tidak
dapat penggantinya, Kades dapat melakukan
perekamanrealisasi penyerapan BLT Desa sesuai
dengan BLT Desa yang telah dibayarkan kepada KPM
disertai penjelasan mengenai penurunan realisasi
jumlah KPM tersebut.
• Sisa BLT Desa yang disebabkan oleh penurunan KPM,
dapat digunakan untuk mendanai kegiatan
pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan,
dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
PMK 190 PMK 128

7. 7
www.kemenkeu.go.id
7
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PENANGANAN COVID-19
Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran
dukungan pendanaan penanganan COVID-19
berdasarkan surat dari bupati/ wali kota kepada kepala
Desa yang menyatakan bahwa Desa dapat melakukan
penyesuaian anggaran sesuai dengan mekanisme
penganggaran yang berlaku
PMK
128
1
2
Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan
penanganan Covid-19 diprioritaskan untuk mendanai
kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan
dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

8. 8
www.kemenkeu.go.id
SANKSI KEPADA DESA
Pengenaan sanksi kepada desa dalam hal:
a. Kades dan/atau perangkat Desa melakukan
penyalahgunaanDana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka;atau
b. Desa mengalamipermasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/atau
status keberadaan Desa
• Pengenaan sanksi kepada desa dalam hal:
a. Kades dan/atau perangkat Desa melakukan
penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka;
b. Desa mengalami permasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/atau status
keberadaan Desa; atau
c. Penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali
kota terkait pelantikan dan/atau penghentian
kepala Desa yang tidak sesuai dengan
ketentuan perUUan.
• Penghentian penyaluran Dana Desa NonBLT dan
penyaluran kembali Dana Desa NonBLT yang telah
dihentikan berdasarkan surat rekomendasi dari
Kemendagri berdasarkan hasil klarifikasi
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
PMK 190
PMK 128

9. 9
www.kemenkeu.go.id
SANKSI KEPADA PEMDA
PMK 128
Besaran penundaan penyaluranDAU atau DBH sebesar 3% dari jumlah penyaluran DAU
dan DBH pada periode bersangkutan.
Pengenaan sanksi kepada pemda berupa penundaan DAU atau DBH, dalam hal
terdapat penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau
penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari Kemendagri.
Penyaluran kembali DAU atau DBH yang ditunda dilaksanakan setelah DJPK menerima
surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kemendagri.
1
2
3

10. 10
www.kemenkeu.go.id
10
REALOKASI SELISIH BLT DESA
Menteri Keuangan
dapat menyalurkan
kembali selisih Dana
Desa untuk BLT Desa
yang tidak disalurkan ke
RKD kepada Desa yang
bersangkutan
berdasarkan permintaan
penyaluran dari
bupati/wali kota
Selisih Dana Desa untuk
BLT Desa yang disalurkan
kembali digunakan untuk
kegiatan prioritas :
kegiatan penanganan
kemiskinan ekstrem
berupa BLT Desa,
kegiatan penanganan
stunting di desa,
kegiatan bidang
ketahanan pangan dan
hewani; dan/atau
kegiatan prioritas lainnya
Desa yang tidak
melakukan perekaman
jumlah keluarga
penerimamanfaat
paling lambat tanggal
13 Mei 2022, maka
Dana Desa untuk BLT
Desa yang seharusnya
dianggarkantidak
disalurkan ke RKD dan
menjadi sisa Dana Desa
di RKUN
PMK 128
Pemda dapat segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

11. TERIMA KASIH
Your Footer Here 11
1 5 0 0 420
@ D i tjenPK
d i r e k t o r a t j e n d e r a l
p e r i m b a n g a n
k e u a n g a n
d i tjenp k
0 8 1 1 1 50 420 7
c a l l c e n t e r . d j p k @ k e m e n k e u . g o . i d
L a p o r . d j p k @ k e m e n k e u . g o . i d