Kebijakan bos

1. 1
Rapat Kerjan Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021
Kebijakan Dana BOS
(Berdasarkan Permendikbudristek No 2/2022)
21 Februari 2022
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
KEMDIKBUDRISTEK
Nandana A Bhaswara
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen

2. BOS Reguler: adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi
Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022
PMK No 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
Permendagri No 24/2020
tentang Pengelolaan Dana BOS pada
Pemerintah Daerah
Permendagri No 27/2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.
Permendikbud No. 2 Tahun 2022
tentang Dana BOP PAUD, BOS, dan
BOP Pendidikan Kesetaraan
Mekanisme Penyaluran
dan Tahapan Penyaluran
Tata Kelola Pencatatan, Penatausahaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan
Sasaran, Syarat dan Kriteria
Penerima, Penggunaan Dana
2
Tujuan:
a. membantu biaya operasional sekolah; dan
b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Dasar Hukum:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

3. Satuan Pendidikan
Data Penerima
Anggaran (Rupiah)
Jml. Satuan
Pendidikan
Jml. Peserta
Didik
(1) (2) (3) (4)
1 Sekolah Dasar (SD) 147.384 23.656.833 22.788.300.120.000
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 40.457 9.860.771 11.622.666.160.000
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 13.528 4.937.569 7.967.785.240.000
4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 14.056 5.091.057 8.646.964.930.000
5 Sekolah Luar Biasa (SLB) 2.195 174.395 645.630.360.000
Total 217.620 43.720.625 51.671.346.810.000
Tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan sasaran penerima dana BOS
sejumlah 217.620 sekolah dengan nilai anggaran sebesar 51,6 T
Keterangan:
1. Data berdasarkan Dapodik per 31 Agustus 2021 berlaku untuk satu tahun anggaran 2022
2. Sudah ditetapkan dalam Keputusaan Mendikbudristek No 28 Tahun 2022 tentang Penerima Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Pendidikan
Kesetaraan
3
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

4. Persyaratan satuan pendidikan penerima Dana BOS TA 2022 yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri
4
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
1
mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan 31 Agustus tahun
sebelumnya
2 Memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik
3
memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik
4
Bukan satuan pendidikan kerja sama
5
bukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga
6
memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan*
Keterangan:
*) persyaratan rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan dikecualikan pada TA 2022

5. Tahun 2022, mulai diterapkan penyaluran dana BOS Reguler dengan menggunakan rekening
standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
5
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kriteria rekening satuan
pendidikan
a. atas nama satuan pendidikan sesuai
dengan nama yang terdaftar dalam
Dapodik;
b. nama rekening diawali dengan NPSN;
c. dikeluarkan oleh bank umum yang
terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank
Indonesia-Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) yang ditetapkan oleh
Pemerintah
1 2
3
4
Pengelolaan rekening satuan
pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Pembukaan rekening
pada Bank yang
Ditunjuk oleh Pemda
Penetapan
rekening melalui
Surat Keputusan
Pengusulan/
Penginputkan SK
rekening oleh
Dinas pada Sistem
Aplikasi BOS Salur
Pengusulan/
penginputan dan
approval rekening by
nama satuan pendidikan
oleh Dinas pada Sistem
Aplikasi BOS Salur

6. Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2022
6
› Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS
ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.
✔ Tahap 1 (30%), paling cepat disalurkan bulan
Januari
✔ Tahap 2 (40%), paling cepat disalurkan bulan
April
✔ Tahap 3 (30%), paling cepat disalurkan bulan
September
› Dana BOS diterima
langsung di sekolah
RKUN REKENING SEKOLAH
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
(Rujukan dasar hukum: PMK 119/PMK.07/2021)

7. Sejumlah 167.002 (77%) sekolah akan disalurkan pada Tahap 1 Gelombang 1 dan merupakan
penyaluran tercepat
7
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
147,384
40,457
13,528
14,056
2,195
114,195
30,064
10,365
10,677
1,701
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
77%
74%
77%
76%
77%
#2020 #2022
#2021
Jumlah sekolah yang
ditetapkan Menteri
Jumlah sekolah yang disalurkan
pada Tahap 1 Gelombag 1
Total Sekolah:
217.620; 167.002
Rekomendasi salur per
27 Januari 2022
Rekomendasi salur per
17 Februari 2021
Rekomendasi salur per
7 Februari 2020
147,443
39,414
13,347
13,976
2,210
94,680
23,625
6,857
9,932
1,485
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
Total Sekolah:
216.390; 136.579
60%
64%
51%
71%
67%
147,280
39,753
13,394
13,968
2,208
129,574
34,151
11,807
12,428
2,024
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
Total Sekolah:
216.603; 189.984
88%
86%
88%
89%
92%

8. 8
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Bagaimana dengan sekolah
yang belum salur? apakah
ada peyaluran gelombang
berikutnya dan Hal-hal apa
saja yang perlu
diperhatikan dalam
penyaluran?
Aspek Dinas:
Aspek sekolah:
Pastikan sekolah menyampaikan laporan dana BOS Reguler
Tahap II Tahun 2021 melalui ARKAS atau aplikasi BOS Salur.
Prioritas adalah sekolah yang telah menyampaikan laporan
sampai dengan 31 Desember 2021
Pastikan rekening sekolah:
a. Merupakan rekening yang standar (rekening atas nama
sekolah dan nama rekening diawali NPSN)
b. Rekening sekolah sudah ditetapkan melalui keputusan
kepala daerah
c. Rekening sekolah sudah diinputkan Dinas pada aplikasi
BOS Salur
d. Rekening sudah dikonfirmasi/approval Dinas pada aplikasi
BOS Salur
Keterangan: penyaluran dana BOS Reguler Tahap I Gelombang ke-2 TA 2022 direncanakan pada bulan Maret

9. Pelaporan dan rekening satuan pendidikan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan
akuntabilitas penyaluran dana BOS yang lebih tepat sasaran
9
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Situasi BOS 2019 dan
tahun-tahun sebelumnya
Khusus pembelian buku
maksimal 20%
Pelaporan Pelaporan tidak menjadi syarat
penyaluran
Kebijakan BOS 2020 – saat ini
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap III tahun
berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap I tahun
berikutnya
3. Laporan Tahap III menjadi syarat salur tahap II tahun
berikutnya
Mekanisme pelaporan
1. Disampaikan manual ke Dinas
Pendidikan; dan/atau
2. Disampaikan melalui laman
https://bos.kemdikbud.go.id
Disampaikan melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id
atau aplikasi RKAS yang disediakan oleh
Kemendikbudristek
Kategori
Batas waktu
Penyampaian laporan tidak
ada batasan waktu
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
31 Juli 31 Oktober 31 Januari TA
Berikutnya
Laporan
Tahap 1
Laporan
Tahap 2
Laporan
Tahap 3

10. Tahun 2022 merupakan implementasi kebijakan perhitungan sisa dana BOS Reguler
tahun 2020 dan 2021
10
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian
Keuangan
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian
Dikbudristek
PMK No 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan DAK
Nonfisik
Permendagri No 27/2021
tentang Pedoman Umum APBD
2022
Permendikbudristek No 2/2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP
PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan
Pasal 48 huruf c, sisa Dana BOS
Reguler Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud pada huruf b
diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS Reguler Tahun Anggaran 2022
Pasal 32 ayat (3),
Kemendikbudristek melakukan
perhitungan sisa Dana BOS Reguler
berdasarkan laporan Sekolah untuk
diperhitungkan pada rekomendasi
penyaluran Dana BOS tahap II pada
tahun anggaran berikutnya
Sisa Dana BOS tahun anggaran 2020
dan tahun anggaran 2021
diperhitungkan kembali dalam
penyaluran dana BOS tahun anggaran
2022.
Pasal 32 ayat (1), dalam hal terdapat sisa Dana
BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan
tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana
tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 ayat (2), penggunaan sisa Dana BOP
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan:
a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS;
dan
b. komponen penggunaan dana sesuai dengan
petunjuk teknis Dana BOP PAUD, Dana BOS,
atau Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran
berkenaan.

11. Bagaimana
perhitungan sisa
Dana BOS Reguler
TA 2020 dan 2021
dalam penyaluran
dana BOS Reguler
TA 2022
11
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sekolah A mendapat alokasi
Tahun 2022 sebesar
Rp500.000.000,-
Tahun 2020, penggunaan dana
BOS di Sekolah A tidak optimal
karena perubahan pembelajaran
dari PTM ke PJJ sehingga
terdapat sisa Dana BOS Reguler
sebesar Rp100.000.000,-
Tahun 2021, sekolah
memanfaatkan seluruh sisa dana
BOS Reguler TA 2020 untuk
operasinal sekolah. Sedangkan
dari alokasi BOS Reguler TA 2021
terdapat sisa dana sebesar
Rp2.000.000-
Studi kasus:
Rincian Penyaluran Dana BOS
Reguler TA 2022 Tiap Tahapan
sebagai berikut:
Tahap 1
(30%*Alokasi TA
2022)
Rp150.000.000,-
Tahap 2
(40%*Alokasi TA
2022 dikurangi
sisa 2020 dan
2021)
Alokasi Tahap 2 :
Rp200jt
Total Sisa Dana 2020
dan 2021:
Rp100jt + Rp2jt
Salur Tahap 2:
Rp98.000.000,-
Tahap 1
(30%*Alokasi TA
2022)
Rp150.000.000,-
Maka, pastikan laporan realisasi dana BOS Reguler yang diinputkan oleh sekolah pada aplikasi ARKAS/BOS Salur sesuai kondisi riil dan
sesuai pencatatan silpa yang diakui oleh Pemerintah Daerah

12. Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS
12
Fleksibel
pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan
kebutuhan Satuan Pendidikan
Efisien
pengelolaan dana diupayakan untuk
meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik
dengan biaya seminimal mungkin dengan
hasil yang optimal
1
3
Efektif
pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan
hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai
tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan
2
pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan
mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai
dengan kebutuhan Satuan Pendidikan
Transparan
pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan
secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan
yang logis sesuai peraturan perundang-undangan
4
5
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Akuntabel

13. Pelaksanaan penggunaan dana BOS, menggunakan tata cara :
13
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan
prioritas sekolah
Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan
mengenai PBJ di Sekolah
Tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain
yang sah

14. 14
Penggunaan Dana BOS lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi sekolah dalam merencanakan
sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan daftar periksa PTM Terbatas
Daftar periksa PTM Terbatas
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
a. Toilet bersih dan layak
b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
atau hand sanitizer
c. Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan menerapkan wajib masker
4. Memiliki thermogun
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
a. Memiliki comorbid tidak terkontrol
b. Tidak memiliki akses transportasi yang aman
c. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan
tingkat risiko COVID-19 yang tinggi, dan/atau
riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif
COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
Kebijakan Penggunaan Dana BOS Reguler
1. penerimaan Peserta Didik baru;
2. pengembangan perpustakaan;
3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
khusus untuk SMK dan SMALB;
11. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan
lulusan khusus untuk SMK dan SMALB; dan/atau
12. pembayaran honor.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

15. Contoh transformasi penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibilitas dan mengedepankan
otonomi sekolah sesuai kebutuhan dan prioritas sekolah pada linimasa:
15
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Situasi BOS 2019 dan
tahun-tahun sebelumnya
Khusus pembelian
buku maksimal 20%
Pengembangan
perpustakaan
Khusus pengadaan buku teks dan
nonteks, maksimal 20%
Kebijakan BOS 2020 – saat ini
Sesuai dengan kebutuhan sekolah
Pembayaran honor Pembayaran honor maksimal 15% untuk
sekolah negeri dan 50% sekolah swasta
dalam kondisi normal
1. Pembayaran honor maksimal 50%
untuk sekolah negeri dan swasta
dalam kondisi normal
2. tidak dibatasi alokasi maksimal dalam
kondisi darurat bencana yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kategori
Penyediaan alat multi
media pembelajaran
Ditentukan spesifikasi teknis dan harga
maksimal
Sesuai dengan kebutuhan sekolah

16. Peran Pemda dalam pengelolaan Dana BOS: pembinaan dan pengawasan dalam (1) perencanaan dan
penganggaran; (2) pelaksanaan dan penatausahaan; dan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban
16
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Perencanaan dan
Penganggaran
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
1. Memastikan data Satuan Pendidikan
yang diinput pada Dapodik sesuai
dengan kondisi riil;
2. melatih, membimbing dan
mendorong Satuan Pendidikan
mengisi dan memperbaharui data
Satuan Pendidikan dalam Dapodik
3. Memastikan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS dituangkan
dalam RKAS
4. Memastikan perencanaan
penggunaan dana BOS berdasarkan
evaluasi dan identifikasi kebutuhan
Satuan Pendidikan
5. Memastikan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS diinput ke
dalam aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan Kementerian
1. Memastikan penggunaan dana
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
sesuai dengan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS;
2. Memastikan setiap penggunaan
Dana BOS oleh Satuan Pendidikan
dicatat secara lengkap dan disertai
dengan bukti-bukti pendukung,
termasuk dokumentasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan
3. Memastikan setiap penggunaan
dana yang telah dilakukan oleh
Satuan Pendidikan diinput ke dalam
aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan Kementerian
1. Memastikan pelaporan dan
pertanggungjawaban Dana BOS
berdasarkan hasil pelaksanaan
penatausahaan;
2. Memastikan pelaporan dan
pertanggungjawaban termasuk
pemeriksaan dan verifikasi atas
penyelesaian pengadaan barang/jasa
3. Memastikan bentuk dokumen laporan
dan pertanggungjawaban tercantum
dalam aplikasi rencana kegiatan dan
anggaran
4. Melakukan verifikasi dan validasi atas
laporan yang disampaikan satuan
pendidikan pada aplikasi manajemen
rencana kegiatan dan anggaran Satuan

17. 17
Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbudristek
Terima Kasih