Dokumen tersebut membahas proposal program Kampung Anti Politik Uang dan Anti Hoaks yang bertujuan mencegah praktik politik uang dan hoaks pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Program ini akan melibatkan pemerintah daerah dan LSM untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan transparansi melalui sosialisasi, pengawasan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.

1. ANTITANK
(KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN ANTI HOAKS)
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024
By Ikbal Arbie

2. LATAR BELAKANG
Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk
mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dengan mengidentifikasi dan
memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu.
Pada indeks kerawanan pemilu tahun 2024 untuk kabupaten Bone Bolango yang dirilis
oleh Bawaslu RI, terdapat skor IKP 20,50059891 dengan kategori sedang. Penilaian ini
meliputi dimensi-dimensi berikut: - Dimensi social politik dengan skor 12,5 dan kategori
D1 (sedang). - Dimensi penyelenggaraan pemilu dengan skor 36,61999893 dan kategori
D2 (sedang), serta skor 12,84000015 dengan kategori D3 (sedang). - Dimensi partisipasi
dengan skor 0 dan kategori D4 (sedang).
Dari penilaian tersebut, tampak bahwa tingginya dimensi penyelenggaraan pemilu dapat
dihubungkan dengan banyaknya partai politik peserta pemilu. Dalam dimensi ini, terdapat
beberapa potensi kerawanan seperti pelanggaran jadwal kampanye, kampanye hoax di
media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, serta pelanggaran
politik uang. Praktik politik uang berdampak negatif, mengancam integritas dan
transparansi sistem politik, membatasi kesempatan bagi calon berkualitas tanpa
dukungan finansial kuat, serta merendahkan martabat pemilih sebagai alat pertukaran
suara. Selain itu, politik uang juga dapat memicu konflik sosial, ketidakadilan, dan
merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan pemerintahan. Untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret dan strategis. Oleh karena itu,
diusulkan sebuah inovasi program yaitu "Pembentukan Kampung Anti Politik Uang
dan Anti Hoaks pada Pemilu Tahun 2024." Program ini bertujuan menciptakan
kampung-kampung yang bersih dari politik uang dan hoaks dalam pemilu tahun tersebut.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

3. TUJUAN
Inovasi ini bertujuan untuk:
1. Mencegah Praktik Politik Uang
2. Meningkatkan Partisipasi Pemilih
3. Membangun Kesadaran Masyarakat
4. Memperkuat Pengawasan dan Transparansi
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

4. RUANG LINGKU PROGRAM
Ruang lingkup program ini mencakup
1. Identifikasi Kawasan Target
2. Kolaborasi dengan Pihak Terkait
3. Penyuluhan dan Kampanye Sosial
4. Pembentukan Masyarakat Pengawas Partisipatif
5. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas
6. Evaluasi dan Monitoring
7. Pengembangan Model Reproduksi
8. Program ini akan dirancang dengan pendekatan partisipatif
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

5. RENCANA PROGRAM KERJA
1. Kesadaran dan Edukasi Masyarakat
2. Peningkatan Partisipasi Pemilih
3. Pengawasan Pemilu dan Transparansi Dana Kampanye
Penyuluhan
Kampanye Sosial
Mobilisasi Pemilih
Penyediaan Informasi Publik
Pembentukan Tim Pengawas
Pengungkapan Dana Kampanye
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

6. IMPLENTASI DAN EVALUASI
1. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
Peran Pemerintah: Melibatkan pemerintah setempat dalam mendukung dan mengawasi
pelaksanaan program ini.
Kerjasama dengan LSM: Menggandeng LSM untuk memperluas jangkauan program dan
memperkuat pengawasan.
2. Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Penggerak:
Membentuk Layanan Pengaduan: Mendirikan mekanisme pengaduan untuk melaporkan praktik
politik uang secara anonim dan aman.
Perlindungan Penggerak: Menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pelapor politik uang
dari tindakan balas dendam.
3. Monitoring dan Evaluasi:
Menyusun Indikator Kinerja: Menetapkan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas program
secara berkala.
Evaluasi Periodik: Melakukan evaluasi berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian
program dengan kebutuhan masyarakat.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

7. TERIMA
KASIH