Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membahas tentang pengaturan sistem manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip meritokrasi, profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, dan keadilan. UU ini mengatur tentang jenis, status, hak dan kewajiban pegawai aparatur sipil negara serta ketentuan-ketentuan terkait pengangkatan, penempatan, pengembangan karir,

1. Ir. Faizal Adriansyah,M.Si
KAPUS PKP2A IV
UNDANG-UNDANG No 5/2014
tentang APARATUR SIPIL NEGARA

2. SISTEMATIKA UU ASN
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PRINSIP,
NILAI DASAR, KODE
PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB III JENIS, STATUS,
DAN KEDUDUKAN ASN
BAB IV FUNGSI, TUGAS,
DAN PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
BAB VI HAK DAN
KEWAJIBAN ASN
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB VIII MANAGEMEN
ASN
BAB IX PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB X PEGAWAI ASN
YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
BAB XI ORGANISASI
BAB XII SISTEM
INFORMASI ASN
BAB XIII PENYELESAIAN
SENGKETA
BAB XIV KETENTUAN
PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN
PENUTUP

3. TUJUAN UU ASN
 melayani masyarakat dan
dunia usaha/ investasi.
MENCIPTAKAN
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
 kompeten terhadap
tugas dan tanggung
jawab yang diemban
 bersih dari KKN dan
politisasi

4. PRINSIP DASAR UU ASN
• Seleksi dan promosi secara adil dan
kompetitif
• Menerapkan prinsip fairness
• Penggajian, reward and punishment
berbasis kinerja
• Standar integritas dan perilaku untuk
kepentingan publik
• Manajemen SDM secara efektif dan
efisien
• Melindungi pegawai dari intervensi politik
dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit
adalah kebijakan
dan Manajemen
ASN yang
berdasarkan pada
kualifikasi,
kompetensi, dan
kinerja secara adil
dan wajar dengan
tanpa
membedakan latar
belakang politik,
ras, warna kulit,
agama, asal usul,
jenis kelamin,
status pernikahan,
umur, ataupun
kondisi kecacatan.
Memberlakukan “SISTEM MERIT ”
melalui:

5. APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN):
profesi bagi pegawai negeri sipil
(PNS) dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK)
yang bekerja pada instansi
pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:
PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK)
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN ASN :
pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KETENTUAN UMUM

6. a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral,
dan tanggung jawab pada
pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas;
dan
g. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI
BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
http://sinyo19.blogspot.com

7. JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN
JENIS
PNS
Pasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPK
Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
2. Menduduki jabatan
pemerintahan.
1. Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan
ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas
pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara
• Melaksanakan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
pimpinan
• Harus bebas dari
pengaruh/intervensi
golongan & partai
politik

8. Fungsi:
1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa
FUNGSI DAN PERAN PEGAWAI ASN
Peran Pegawai ASN:
Sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme

9. HAK DAN KEWAJIBAN ASN
JENIS
PNS
Pasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPK
Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
HAK
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan
kompetensi.
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. perlindungan; dan
4. pengembangan
kompetensi.
• setia dan taat pada
Pancasila, UUD NRI 1945,
NKRI, dan pemerintah
yang sah;
• menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan
pemerintah;
• menaati ketentuan
peraturan perundang-
undangan;
• melaksanakan tugas
kedinasan;
• menunjukkan integritas dan
keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan
• bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI
KEWAJIBAN

10. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN
MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKN NON-STRUKTURAL
INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
 KemPAN merumuskan kebijakan
 LAN melaksanakan diklat dan kajian
 BKN mengelola pegawai ASN
 KASN menjamin perwujudan sistem merit

11. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Unsur pemerintah dan/atau
non-pemerintah, yang terdiri:
 1 orang Ketua merangkap
anggota.
 1 orang Wakil Ketua
merangkap anggota
 5 orang anggota
Mewujudkan:
 Sistem Merit
 ASN yg profesional
 Pemerintahan yg efektif, efisien,
terbuka, & bebas KKN;
 ASN yg netral;
 Profesi ASN yg
dihormati;
 ASN dinamis &
berbudaya.
Tugas: menjaga
netralitas; melakukan
pengawasan atas
pembinaan profesi; dan
melaporkan hasilnya
kepada Presiden
Fungsi: mengawasi norma
dasar, kode etik dan kode
perilaku ASN, serta penerapan
Sistem Merit
 Mengawasi proses
pengisian JPT;
 Penerapan asas, nilai
dasar, serta kode etik dan kode
perilaku (mengawasi dan
mengevaluasi serta meminta
informasi, memeriksa dan
klarifikasi laporan pelanggaran)

12. HASIL PENGAWASAN
KASN
ADA
PELANGGARAN
TIDAK ADA
PELANGGARAN
Keputusan KASN:
pelanggaran kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN
TIDAK
DITINDAK
LANJUTI PPK
dan PyB
DITINDAK
LANJUTI PPK
dan PyB
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk
menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB
yang melanggar prinsip Sistem Merit dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
SANKSI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD BERUPA:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan,
pembatalan, penerbitan
keputusan, dan/atau
pengembalian
pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk
PyB sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN

13. JABATAN (UU ASN)
UTAM
A
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRAT
OR
PENGAWAS
PELAKSA
NA
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN

14. UNDANG-UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
UNDANG UNDANG
POKOK KEPEGAWAIAN
 Jabatan eselon Ia
 Kepala lembaga pemerintah
non kementerian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II
Jabatan Administrator Jabatan eselon III
Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV
Jabatan Pelaksana
Jabatan eselon V dan fungsional
umum
KETENTUAN PERALIHAN
PENYETARAAN JABATAN

15. • Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan
Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,
sekjen/ sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan
kabupaten/kota.
• Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen
ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan
berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi
masing-masing.
• Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
• Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan
tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama
kepada:
– Menteri di kementerian;
– Pimpinan lembaga di LPNK;
– sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
– gubernur, di provinsi; dan
– bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
MANAJEMEN ASN
Pejabat yang Berwenang (PyB)
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen
ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris
jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,
sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

17. Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan
kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. Penilaian kinerja
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. pensiun dan tabungan hari
tua; dan
n. perlindungan.
MANAJEMEN ASN
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. penggajian dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.

18. PERENCANAAN SDM APARATUR
Seluruh Informasi terkait dengan manajemen ASN dilakukan
dengan Teknologi Informasi tujuan
menghemat biaya,
waktu dan
efisiensi
untuk mempermudah pengelola kepegawaian merumuskan
kebijakan
Perencanaan SDM Aparatur di arahkan untuk
mendukung pembangunan Nasional
jangka pendek 5 (lima) Tahun dan
jangka panjang 20 (dua puluh) tahun

19. 1.Dasar penetapan kebutuhan Pegawai ASN:
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
berdasarkan metode analisis jabatan dan analisis
beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur 5 (lima)
tahun dengan rincian per tahun berdasarkan
prioritas kebutuhan
2. Formasi ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara secara nasional.
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH PEGAWAI ASN

20. 1. Dasar pengadaan:
- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2. Tahapan :
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan
kompetensi bidang)
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Masa percobaan
g. Pengangkatan menjadi PNS
PENGADAAN PNS

21. • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS
yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan
Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian
kinerja.
• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan
instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan
dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan
Polri.
Pangkat dan Jabatan

22. • dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
Pengembangan Karier

23. • Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
• Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu
dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan
karier.
• Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi
tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
Pengembangan Kompetensi
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di
instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran
antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan
BKN.

24. • Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama
untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS
dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai
Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.
PROMOSI PNS

25. • Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi
Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah,
antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar
negeri.
• Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
• Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan
oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
• Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
• Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh
Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari
Kepala BKN.
• Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
MUTASI PNS
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
“konflik kepentingan”.
• Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN
dan APBD.

26. Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja
PNS.
PENILAIAN KINERJA PNS
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja
dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS
serta menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko
pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan
APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang
meliputi:
– tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di
daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
Penggajian dan Tunjangan PNS

28. • PNS yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,
dan prestasi kerja dalam melaksanakan
tugasnya dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat
berupa pemberian:
– tanda kehormatan;
– kenaikan pangkat istimewa;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan.
Penghargaan PNS

29. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• mencapai batas usia pensiun;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Pemberhentian PNS

30. a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK;
atau
d. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
TIDAK DENGAN HORMAT
PEMBERHENTIAN PNS

31. PNS diberhentikan sementara, apabila:
• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural; atau
• ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan
sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
Pemberhentian Sementara PNS

32. Batas usia pensiun PNS
yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan bagi Pejabat
Fungsional.
BATAS USIA PENSIUN

33. • Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
• PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
– meninggal dunia;
– atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
– mencapai batas usia pensiun;
– perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
– tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban.
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan
pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program
jaminan sosial nasional.
• Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi
kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua

34. Pemerintah wajib memberikan perlindungan
berupa:
 jaminan kesehatan;
 jaminan kecelakaan kerja;
 jaminan kematian; dan
 bantuan hukum.
-> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang
dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Perlindungan
Mencakup jaminan
sosial yg diberikan
dalam program jaminan
sosial nasional

35. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan
anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri;
Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI
JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS.
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD;
gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil
walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA
TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon.
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

36. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
 Sifat: Kompetitif dan Terbuka
 Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN
 Proses
− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL,
PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

37. PIMP K/L /PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA
TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN
PRESIDEN
JPT TERPILIH
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL DAN
KEPUTUSAN MENGIKAT
MEMASTIKAN
SISTEM
MERIT
1
5
6
7
3
2
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
KASN
8
MENYAMPAIKAN 3
CALON
4
KOORDINASI

38. PPK
MEMBENTU
K
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan
PRESIDEN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1
5
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
KASN
6
7
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL DAN
KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
3
KOORDINASI PyB
MEMILIH &
MENETAPKAN
8

39. GUBERNUR/ PPK
MEMBENTU
K
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKA
N 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1 5
6
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
KASN
9
MENYAMPAIKA
N
3 CALON
MENDAGRI
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL DAN
KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
PENGAWASAN DAN
KEPUTUSAN MENGIKAT
7
KOORDINASI

40. GUBERNUR
/PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA
TERBUKA
MENYAMPAIKA
N 3 CALON JPT
LAPORAN PRESIDEN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1
5
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MENETAPKAN
JPT
6
KASN
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL DAN
KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
PyB
KOORINASI

41. KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI
untuk menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan
profesi ASN; dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu
bangsa.
FUNGSI :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap
dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum
dalam melaksanakan tugas;
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik
instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan
kode perilaku profesi;
d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan
kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai
dengan peraturan perudang-undangan
ORGANISASI ASN

42. SISTEM INFORMASI ASN
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi
Pengambilan Keputusan dalam
manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar
instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran
Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah
diaplikasikan, mudah diakses dan
memiliki sistem keamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat
digunakan/diakses oleh instansi terkait
baik untuk keperluan update data
maupun untuk pengambilan
keputusan.

43. MANAJEMEN PPPK
 Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,
seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan.
 Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan.
 Pengangkatan oleh Keputusan PPK.
 Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.
 PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS
Pengadaan
 Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi.
 Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
 Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.
Penilaian
Kinerja
 Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd
APBN/APBD.
 Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
 Dapat diberikan penghargaan.
 Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua,
kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
Hak
PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin
jika melanggarnya
Disiplin

44. Sengketa
Pegawai ASN
Administratif
Keberatan Banding administratif
diajukan secara tertulis
kepada atasan pejabat
yang berwenang
menghukum dengan
memuat alasan
keberatan dan
tembusannya
disampaikan kepada
pejabat yang
berwenang menghukum
diajukan kepada badan
pertimbangan ASN
PENYELESAIAN SENGKETA

45. • Peraturan pelaksanaan Undang-
Undang ini harus sudah ditetapkan
paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
• Ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kode etik dan
penyelesaian pelanggaran terhadap
kode etik bagi jabatan fungsional
tertentu dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut
sebagai Pegawai ASN.
KETENTUAN PENUTUP

46. Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam
Undang-Undang ini dilaksanakan dengan
memperhatikan:
a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau
b. Warganegara berkebutuhan khusus.
KETENTUAN PENUTUP